Posts Tagged ‘Hasyry Agustin’
Ketentuan Divestasi Saham Perusahaan PMA
Pada tahun 2019, tercatat ada beberapa perusahaan pertambangan yang wajib melakukan divestasi seperti PT Natarang Mining, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kasongan Bumi Kencana, dan PT Vale Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, lantas bagaimana ketentuan divestasi saham di Indonesia? Apa akibatnya jika divestasi saham tidak dilakukan? Berdasarkan Pasal 1 angka 19 a Peraturan BKPM No.…
Read MorePengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
Keberatan merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pelaku usaha sebagai Terlapor terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”). Sebelumnya, tata cara mengenai Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap KPPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 03 Tahun 2005 (“Perma No. 03/2015”). Namun, seiring perkembangan permasalahan penangan perkara keberatan terhadap putusan KPPU, Perma No. 03/2015 dianggap…
Read MoreSyarat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Syarat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan. Peradilan umum memang masih menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa hingga saat ini. Akan tetapi, lamanya proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membuat para pencari keadilan khususnya kalangan bisnis mulai melirik arbitrase sebagai alternatif…
Read MoreTata Cara Perizinan Penyelenggara Equity Crowdfunding di Indonesia
Berikut Merupakan tata Cara Perizinan Perizinan Penyelenggara Equity Crowdfunding di Indonesia Equity crowdfunding atau layanan urun dana berbasis teknologi merupakan salah satu bentuk perpaduan antara teknologi dan jasa keuangan yang kini mulai tren di masyarakat. Presentase imbal dana yang besar dan mudahnya proses pendaftaran serta penawaran dibandingkan di bursa menjadi salah satu alasan tengah diliriknya…
Read MoreIni Syarat untuk Menjadi Penyelenggara Peer to Peer Lending di Indonesia
Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah lama berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Praktik ini tentunya masih bertahan kerena merupakan salah satu cara untuk memperoleh dana secara cepat yang tidak dapat diberikan oleh lembaga jasa keuangan Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Pada era digital…
Read MorePerizinan Penyelenggara Peer to Peer Lending di Indonesia
Peer to peer lending (“P2P Lending”) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dengan P2P Lending, kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur dapat bertemu secara langsung melalui sebuah…
Read MoreDebitor yang tidak hadir pada hari sidang setelah PKPU sementara ditetapkan langsung dinyatakan pailit pada dalam sidang yang sama
Debitor yang tidak hadir pada hari sidang setelah PKPU sementara ditetapkan langsung dinyatakan pailit pada dalam sidang yang sama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang biasa disebut sebagai PKPU merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh debitor untuk menghindari kepailitan. Dengan PKPU, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar…
Read MoreSolusi Sengketa Utang Piutang : PKPU
Pengadilan Niaga menjadi salah satu pilihan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Di Indonesia terdapat lima Pengadilan Negeri (PN) Niaga yang diberikan kewenangan melalui Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999 untuk menyidangkan perkara kepailitan dan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”). Setidaknya untuk Jakarta sendiri terdapat 189 perkara PKPU dan 38 perkara pailit…
Read MoreProses & Cara Akusisi Pada Perusahaan Tertutup
Berikut ini merupakan Proses & Cara Akusisi Pada Perusahaan Tertutup Dinamika yang kerap terjadi di dunia usaha sangat beragam, tentunya dinamika tersebut terjadi dalam rangka memperkuat bisnis perusahaan. Dinamika tersebut kadang menuntut seseorang atau perusahaan untuk melakukan corporate action. Corporate action tersebut juga beragam, salah satu yang sering kita dengar adalah terkait peralihan kepemilikan perusahaan.…
Read MoreSimak Aturan Gugatan Sederhana Terbaru
Nilai Maksimal Gugatan Rp500 juta dan ada sita jaminan Demi mendukung percepatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung membuat aturan mengenai Gugatan Sederhana atau Small Claim Court. Aturan tersebut pertama kali dikeluarkan pada 2015, setidaknya erdapat kurang lebih 700 perkara yang masuk tiap tahunnya. Efektifitas aturan ini…
Read More