Konsumen
Kewajiban untuk menunjuk Data Protection Officer (Pejabat Pelindungan Data) dalam Perusahaan
Kewajiban untuk menunjuk Data Protection Officer (Pejabat Pelindungan Data) dalam Perusahaan ”Perusahaan merupakan pihak yang wajib memenuhi berbagai kewajiban pemrosesan data pribadi di wilayah Indonesia.” Pada era digital yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan, perlindungan data menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh berbagai perusahaan. Perusahaan dituntut untuk dapat melindungi data yang diolahnya dari…
Read MoreSengketa Perlindungan Konsumen, Bagaimana Penyelesaiannya?
Sengketa Perlindungan Konsumen, Bagaimana Penyelesaiannya? Perputaran ekonomi tidak terlepas dari aktivitas konsumsi yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa. Konsumen sebagai penikmat barang/jasa yang diperdagangkan memiliki hubungan hukum dengan pelaku usaha terkait. Sering kita temui, terdapat perselisihan antara konsumen yang tidak puas dengan pelayanan ataupun barang yang dibelinya. Tidak hanya tidak puas dengan…
Read MoreTanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen
BP Lawyers – Pelaku usaha semestinya memahami apa saja hak-hak yang dimiliki seorang konsumen agar terjalin kerja sama kemitraan antara produsen dan konsumen yang harmonis. Dalam suatu bisnis atau perdagangan, terdapat hubungan timbal-balik yang mana apabila produsen memberikan produk yang pantas kepada konsumen maka konsumen akan loyal terhadap produk tersebut. UUPK dan Hubungannya dengan Produsen…
Read MoreMenimbang Praktek Monopoli Dagang Menurut Hukum
Konsultan Hukum Jakarta – Barang produksi berarti barang yang dihasilkan oleh produsen. Barang konsumen artinya barang yang dipakai konsumen. Ketentuan pemberlakuan harga barang ditentukan oleh produsen. Produsen berhak menetapkan harga suatu barang sesuai kebutuhan konsumen. Konsumen tidak wajib membeli barang-barang tersebut jika ditemukan kenaikan harga atau harganya tidak sesuai permintaan konsumen. Monopoli Produsen Pengaturan harga…
Read MoreSolusi Untuk Komplain Barang Pembelian yang Cacat
Konsultan Hukum Indonesia – Pernah membeli barang secara online namun ketika barang sampai ternyata ada cacatnya? Ini kerap terjadi dan termasuk satu kelemahan dalam transaksi jual-beli secara online. menghadapi kasus ini, tidak semua penjual online melakukan proses ganti barang atau ganti rugi atas kerusakan barang. Bahkan, ada pelaku penjual online yang memang sengaja menjual barang…
Read MorePenyelesaian Sengketa Konsumen
Dalam proses kegiatan antara pelaku usaha dan konsumen sering terjadi pelanggaran yang bisa merugikan konsumen. Hal tersebut menuntut pelaku usaha untuk melakukan ganti rugi maupun menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut terdapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Badan ini…
Read MoreApakah Membeli Barang KW Melanggar Hukum?
Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang, semakin tersebar luas juga merek merek barang tertentu dipasaran. Merek yang tersebar pun sangat beragam. Ada pelaku usaha yang menciptakan merek sendiri asli ada juga bhakan banyak yang mengedarkan merek barang yang tiruan atau biasa disebut dengan KW. Barang tiruan atau KW ini dijual dengan harga yang lebih…
Read MorePihak Terkait Perlindungan Konsumen
Untuk melindungi kegiatan ekonomi dalam masyarakat perlunya perlindungan terhadap pelaku kegiatan tersebut. Hal tersebut juga sebagai jaminan konsumen mendapatkan hak atas apa yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan konsumen juga sebagai upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan konsumen. Pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen tidak hanya konsumen itu sendiri. Tetapi juga pelaku…
Read MorePencabutan Izin Usaha Perdagangan
Setiap kegiatan usaha yang berjalan diwajibkan memiliki surat izin resmi dari pihak berwenang untuk menjamin keamanan usaha yang dijalankan juga mengikuti peraturan yang berlaku. Selain itu juga izin usaha diberlakukan sebagai identitas legal sehingga dapat diakui oleh masyarakat. Dalam surat izin usaha meliputi nama usaha atau perusahaan yang disahkan. Sehingga tidak terjadi nama perusahaan yang…
Read MorePenggunaan LPG Subsidi oleh Pelaku Usaha Mikro
Meningkatnya jenis usaha yang berkembang di masyarakat beruntut dengan meningkatnya penggunaan gas LPG bersubsidi . Dalam penggunaannya, gas LPG dengan tabung 3 kg yang harganya diatur oleh Menteri dan bersubsidi diperuntukkan kepada rumah tangga dan pelaku usaha mikro . Selain daripada itu maka merupakan pelanggaran jika menggunakan LPG bersubsidi . Usaha mikro sendiri merupakan usaha…
Read More