Newsletter Vol II | June 2026

Apakah perusahaan Anda sudah melaporkan RUPS Tahunan sesuai ketentuan terbaru? Sejak berlakunya Permenkumham No. 49 Tahun 2025, RUPS Tahunan tidak lagi cukup hanya diselenggarakan secara internal. Perseroan kini wajib memastikan laporan tahunan, akta notaris, dan dokumen pendukungnya disampaikan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH. Newsletter ini memberikan panduan praktis bagi Direksi, Komisaris,…

Read More

Newsletter Vol I | May 2026

Status Korporasi Nonaktif Karena Tidak Update Data 5 Tahun

Status Korporasi Nonaktif Karena Tidak Update Data 5 Tahun Apakah data perusahaan Anda sudah diperbarui sebelum masuk daftar korporasi nonaktif AHU? Status korporasi nonaktif kini menjadi risiko nyata bagi perusahaan yang tidak memperbarui data administrasi selama bertahun-tahun. Mulai dari data direksi, komisaris, pengurus, hingga pelaporan Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner, seluruhnya menjadi bagian penting dari…

Read More

Newsletter Vol XVIII | Oktober 2025

Telah Terbit BPL Newsletter Vol XVIII | Oktober 2025 Dalam edisi kali ini, kami dengan bangga mempersembahkan informasi mendalam mengenai Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), yang menjadi topik utama dalam newsletter kali ini. Kantor Perwakilan memiliki peran penting dalam mendukung ekspansi bisnis perusahaan asing di Indonesia. Dalam tulisan ini, kami akan mengulas tentang apa itu…

Read More

Newsletter Vol XVII | Juli 2025

Newsletter Vol XVII | Juli 2025

Newsletter Vol XVII | Juli 2025 Telah Terbit BPL Newsletter Vol XVII | Juli 2025 Saatnya memastikan bisnis Anda tetap patuh dan terhindar dari sanksi administratif! Periode pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk Triwulan II dan Semester I Tahun 2025 kini telah dibuka. Bagi perusahaan yang memiliki kewajiban menyampaikan LKPM, ini adalah momen penting…

Read More

Client Alert-PP 5/2021 Dicabut! Kini Aturan Perizinan Usaha Diatur PP 28/2025, Apa Saja yang Berubah?

Client Alert-PP 5/2021 Dicabut! Kini Aturan Perizinan Usaha Diatur PP 28/2025, Apa Saja yang Berubah?

Client Alert-PP 5/2021 Dicabut! Kini Aturan Perizinan Usaha Diatur PP 28/2025, Apa Saja yang Berubah? Pemerintah telah resmi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, dan menggantinya dengan PP Nomor 28 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini menjadi tonggak penting dalam reformasi kebijakan perizinan berusaha di Indonesia.  PP 28/2025 hadir untuk…

Read More

Newsletter Vol XVI | Juni 2025

Telah Terbit BPL Newsletter Vol XVI | Juni 2025 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) merupakan momen penting dalam siklus tahunan perusahaan, khususnya bagi perusahaan terbuka. RUPS tidak hanya menjadi wadah formal untuk menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada para pemegang saham, tetapi juga menjadi forum utama untuk pengambilan keputusan strategis perusahaan. Di edisi…

Read More

Newsletter Vol XV | Februari 2025

newsletter 15 - februari 2025

Telah Terbit BPL Newsletter Vol XV | Febuari 2025 Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah mengumumkan perubahan dalam sistem pelaporan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Jika sebelumnya pelaporan dilakukan secara 2 (dua) kali setahun, kini perusahaan industri wajib menyampaikan laporan mereka setiap triwulan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data serta memberikan fleksibilitas bagi…

Read More

Newsletter Vol XIV | November 2024

Telah Terbit BPL Newsletter Vol XIV | November 2024 Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Putusan ini membawa perubahan pada sejumlah pasal di UU Cipta Kerja, terutama…

Read More

Newsletter Vol XIII | November 2024

Telah Terbit BPL Newsletter Vol XIII | November 2024 Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (PP 35/2024) yang membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis waralaba di Indonesia.  Peraturan ini hadir sebagai revisi dari peraturan sebelumnya dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, meningkatkan iklim investasi, serta…

Read More

Client Alert – Wajib Pengkinian Data Beneficial Owner Korporasi, Agar Tidak Diblokir!

Wajib Pengkinian Data Beneficial Owner Korporasi

Client Alert – Wajib Pengkinian Data Beneficial Owner Korporasi, Agar Tidak Diblokir! Beneficial Owner (BO) adalah individu atau entitas yang memiliki hak atas aset atau keuntungan dari perusahaan. Regulasi tentang BO diterapkan untuk mencegah praktik pencucian uang, penghindaran pajak, dan korupsi. Terkait pengkinian data pemilik manfaat (BO), per tanggal 19 Juni 2024 terdapat pemberitahuan dari…

Read More