Skip to content

ARTIKEL

Akusisi Pada Perusahaan Tertutup

Akusisi Pada Perusahaan Tertutup

By adminbpl | Dec 2, 2019

Dinamika yang kerap terjadi di dunia usaha sangat beragam, tentunya dinamika tersebut terjadi dalam rangka memperkuat bisnis perusahaan. Dinamika tersebut kadang menuntut seseorang atau perusahaan untuk melakukan corporate action. Corporate action tersebut juga beragam, salah satu yang sering kita dengar adalah terkait peralihan kepemilikan perusahaan. Pengambilalihan tersebut dalam istilah lainnya dikenal dengan akuisisi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Dari definisi tersebut terlihat bahwa sebenarnya akuisisi bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya badan hukum atau perusahaan. Namun, tetap saja tidak semudah itu untuk melakukan akuisisi karena pengambilalihan tersebut akan memberi dampak antara lain terhadap pengenaan pajak dan biaya modal kerja. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari, UUPT dalam Pasal 126 mensyaratkan agar memperhatikan kepentingan pihak-pihak berikut ini ketika melakukan akuisisi atau peralihan: Perseroan, Pemegang Saham Minoritas, Karyawan Perseroan; Kreditor dan Mitra Usaha lainnya dari Perseroan; Masyarakat dan persaingan sehat dalam…

Read More
Kupas Tuntas Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Kupas Tuntas Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

By adminbpl | Sep 20, 2019

Rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap peraturan mengenai ketenagakerjaan masih mendapatkan penolakan dari pihak pekerja. Inisiatif untuk melakukan revisi tersebut karena UU Ketenagakerjaan diaggap bak ‘kanebo kering’ yang hanya memberatkan pelaku usaha dan tidak sesuai dengan iklim di Indonesia. Lalu sebenarnya apa saja aturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia? Simak selengkapnya di artikel berikut. Landasan Hukum Indonesia mengatur bidang ketenagakerjaan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dengan p­­­­eraturan turunannya, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“Kepmen 100/2004”), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (“Permenakertrans 19/2012”), dan lain-lain. Dalam praktik, istilah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Outsourcing, dan Cuti haruslah dimengerti oleh para angkatan kerja, dalam hal ini merupakan pengusaha maupun pekerja/buruh.   Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi…

Read More

Bekerja Melewati Waktu Kerja? Ini Ketentuan Lembur yang Perusahaan dan Karyawan Wajib Ketahui

By adminbpl | Sep 18, 2019

Lembur merupakan suatu hal yang biasa ditemukan dalam dunia kerja. Demi menuntaskan pekerjaan atau mencapai suatu target, karyawan harus bekerja melewati jam kerja yang seharusnya. Ketika perusahaan membuat karyawannya lembur sebenarnya terdapat hal penting yang harus diketahui baik oleh perusahaan maupun karyawannya. Terdapat empat aspek hukum yang harus diperhatikan agar perusahaan selalu taat dengan aturan.   Apa itu waktu kerja lembur? Ketentuan mengenai lembur secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 102 Tahun 2004 (Kepmenaker 102/2004). Waktu kerja lembur didefinisikan sebagai waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu; atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah. Pengaturan mengenai waktu kerja lembur berlaku untuk semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Waktu tersebut tidak…

Read More

Simak Aturan Gugatan Sederhana Terbaru

By adminbpl | Aug 30, 2019

Nilai Maksimal Gugatan Rp500 juta dan ada sita jaminan Demi mendukung percepatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung membuat aturan mengenai Gugatan Sederhana atau Small Claim Court. Aturan tersebut pertama kali dikeluarkan pada 2015, setidaknya erdapat kurang lebih 700 perkara yang masuk tiap tahunnya. Efektifitas aturan ini membuat MA kemudian mengeluarkan peraturan baru mengenai Gugatan Sederhana dengan berbagai perubahan. Lalu apa saja perubahan aturan Gugatan Sederhana yang lama (Perma Nomor 2 Tahun 2015) dengan aturan baru (Perma Nomor 4 Tahun 2019)? NO Perma No. 2 Tahun 2015 Perma No. 4 Tahun 2019 1. Nilai Gugatan Nilai maksimal gugatan materiil Rp200.000.000 Nilai maksimal gugatan materiil Rp500.000.000 2. Pihak Berpekara Terkait para pihak dan kompetensi pengadilan: Penggugat dan tergugat harus berada di wilayah kedudukan hukum Pengadilan yang sama. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung tanpa didampingi kuasa hukum. Terkait para pihak dan kompetensi pengadilan: Diperbolehkan penggugat dan tergugat tidak berada di wilayah kedudukan hukum Pengadilan yang sama asal penggugat menunjuk Kuasa Insidentil, yaitu kuasa yang berkedudukan…

Read More
Merek Anda Didaftarkan Orang Lain? Begini Menghadapinya

Merek Anda Didaftarkan Orang Lain? Begini Menghadapinya

By adminbpl | May 15, 2019

Sengketa merek dapat terjadi apabila ketentuan dalam pendaftaran merek dilanggar. Siapa pun dapat mengalami hal tersebut dan mengakibatkan masalah pada bisnis. Pada Februari 2019 lalu, KEEN Inc., sebuah perusahaan outwear yang berasal dari Amerika Serikat menggugat seorang pengusaha Indonesia. Pasalnya, pengusaha Indonesia ini dianggap dengan sengaja mendompleng kesuksesan merek KEEN Inc. yang mereka usung. KEEN asal Indonesia juga menawarkan produk yang sama dengan KEEN Inc. Sengketa merek pun bergulir di pengadilan. Keduanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing mengikuti proses persidangan. Setelah beberapa lama, pengusaha asal Indonesia ini berhasil memenangkan gugatan tersebut sehingga dianggap berhak untuk melanjutkan penggunaan merek KEEN.   Sebelum Merek Didaftarkan Kemungkinan merek yang akan didaftarkan sama dengan merek lain yang sudah ada memang cukup besar. Apalagi jika merek tersebut tidak khas atau merupkan istilah yang umum digunakan. Mendaftarkan merek yang sudah terdaftar atas nama pihak lain bisa dipastikan tidak akan dikabulkan. Permohonan pendaftaran merek juga akan ditolak apabila ada persamaan, baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain, baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis.…

Read More
Begini Cara Mendirikan Perusahaan Asing di Indonesia

Begini Cara Mendirikan Perusahaan Asing di Indonesia

By adminbpl | Apr 4, 2019

Mendirikan perusahaan dengan modal asing membutuhkan banyak persyaratan agar sesuai dengan aturan yang berlaku.   Perusahaan dengan modal asing atau PT PMA tidak bisa menjalankan usahanya begitu saja di Indonesia. Ada aturan khusus yang harus dipatuhi seperti yang tercantum pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing. Dengan peraturan ini, kegiatan penanaman modal bisa berjalan dengan lancar dan legal. Perusahaan tidak akan mendapatkan masalah dengan pemerintah dan dipidanakan. Kalau suatu lembaga ingin mendirikan perusahaan asing, mereka harus memenuhi beberapa syarat yang ada terlebih dahulu. Setelah syarat itu terpenuhi dengan baik, pendaftaran bisa dilakukan sehingga perusahaan yang didirikan menjadi legal. Berikut beberapa cara mendirikan perusahaan asing di Indonesia.   Modal yang Dimiliki Perusahaan Modal yang dimiliki suatu perusahaan kalau tidak semuanya berasal dari dalam negeri akan disebut perusahaan asing. Misal ada sekitar 1 persen modal asing yang ada di dalamnya, perusahaan harus didirikan sesuai dengan aturan dalam undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, karena perusahaan asing harus memenuhi aturan, mereka harus memiliki modal awal sekitar Rp10 miliar. Kalau modal yang dimiliki kurang dari…

Read More
arbitrase syariah

Penyelesaian Sengketa dalam Syariat Islam atau Arbitrase Syariah

By adminbpl | Feb 14, 2019

Ada beberapa lembaga arbitrase berwenang di Indonesia. Salah satunya BASYARNAS, yang berkompetensi dalam arbitrase syariah.     Sama seperti arbitrase konvensional, arbitrase syariah atau tahkim juga berperan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian kerja sama. Perbedaannya terletak pada tata cara dan landasan hukum yang menjadi acuan proses arbitrase tersebut, yakni syariat Islam. Seperti diketahui bersama, transaksi ekonomi berbasis syariah berbeda dengan transaksi ekonomi konvensional. Salah satu yang paling mencolok terkait larangan riba. Berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tahun 1993 tidak lepas dari pendapat para pemuka agama Islam mengenai perlunya lembaga arbitrase yang bekerja sesuai prinsip ekonomi syariah. Terlebih lagi, kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian dan keuangan syariah juga semakin meningkat. Dengan demikian, segala praktik bisnis yang berlandaskan hukum Islam, bisa diselesaikan pula dengan dasar hukum serupa. Seiring waktu, perubahan status lembaga arbitrase syariah ini dirasa perlu. Akhirnya, pada tahun 2003, nama BAMUI berganti menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan berstatus sebagai perangkat organisasi MUI.   Tujuan Pendirian BASYARNAS Sebagai badan telah berdiri secara menetap dan bertindak…

Read More
jual-beli-merek-pelajaran-dari-kasus-sariwangi

Jual Beli Merek: Pelajaran dari Kasus Sariwangi

By adminbpl | Oct 19, 2018

Sepekan lalu warganet Indonesia dihebohkan sekali lagi oleh kasus kepailitan salah satu perusahaan Indonesia yang cukup terkenal, yaitu Sariwangi. Warganet saling berbagi kenangan terbaik mereka dengan teh Sariwangi. Hal tersebut tampak lumrah mengingat teh Sariwangi sudah cukup lama dikenal masyarakat Indonesia sebagai pionir minuman teh celup. Namun, Unilever Indonesia, selaku pemilik resmi merek teh Sariwangi mengeluarkan klarifikasi atas berita kepailitan Sariwangi. Unilever Indonesia menjelaskan bahwa yang dipailitkan adalah PT Sariwangi Agricultural Estate Agency yang bukan merupakan bagian dari Unilever Indonesia. Unilever Indonesia dahulu hanya pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut namun sudah tidak lagi. Setelah ditelusuri lebih lanjut, didapatkan informasi bahwa merek Sariwangi telah dijual kepada Unilever Indonesia pada tahun 1989 oleh pemilik sebelumnya. Penjualan merek tersebut memberikan hak kepada Unilever Indonesia untuk menjual teh di bawah bendera merek ‘Sariwangi’. Bisakah merek suatu usaha dijual? Bagaimana dampaknya untuk jangka panjang? Simak ulasannya berikut ini. Merek sendiri dapat diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/ atau tiga dimensi, suara, hologram,…

Read More
gugatan-legal-standing-cara-lingkungan-melawan

Gugatan Legal Standing: Cara Lingkungan Melawan

By adminbpl | Oct 16, 2018

Perkembangan zaman menuntut perkembangan lebih jauh di bidang hukum. Semakin kompleksnya permasalahan yang ada di Indonesia, membutuhkan satu sistem penanganan yang lebih maju. Salah satunya, dalam menjawab persoalan ‘perwalian’ dalam hukum lingkungan adalah munculnya macam gugatan legal standing dalam tatanan hukum Indonesia. Gugatan legal standing atau disebut juga hak gugat organisasi, adalah gugatan yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada pihak yang melanggar hukum dalam kompetensi kemampuan LSM tersebut bergerak. Kecakapan LSM untuk tampil sebagai pihak di pengadilan didasarkan teori bahwa LSM adalah wali dari kompetensi LSM tersebut. Gugatan Legal standing pertama kali muncul di Amerika Serikat pada kasus Sierra v. Morton di tahun 1972. Lalu konsep tersebut semakin berkembang dan diterima di banyak negara, seperti Belanda pada kasus Nieuwe Mee (1986) dan Kuvaders (1992) dan Australia pada kasus Yates Security Services Pty. Ltd. V Keating pada tahun 1990. Di Indonesia, penggunaan gugatan legal standing pertama kali digunakan pada tahun 1988 pada kasus gugatan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan PT Indorayon Utama (IU). Sejak saat itu, gugatan legal standing menjadi dikenal…

Read More