Skip to content

ARTIKEL

ini-ancaman-sanksi-bagi-akuntan-publik-nakal

Ini Ancaman Sanksi bagi Akuntan Publik ‘Nakal’

By adminbpl | Oct 15, 2018

Beberapa waktu lalu, masyarakat pelaku usaha finansial di Indonesia dikagetkan dengan kasus rekayasa laporan keuangan yang menimpa PT SNP Finance beserta Kantor Akuntan Publik yang digunakannya yaitu, Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny, dan Rekan (KAP SBE; Partner Deloitte Indonesia), Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Marliyana Syamsul. Persoalan tersebut bermula ketika KAP SBE melakukan audit tahunan kepada PT SNP Finance secara tidak benar. Hasil audit tersebut kemudian menjadi dasar pemeringkatan efek oleh PT Perfindo sebagai standard untuk pemberian pinjaman oleh bank. Tercatat, hasil pemeringkatan tersebut digunakan untuk mengajukan pinjaman pada 14 perbankan dengan total nilai kurang lebih Rp 4 triliun. Alhasil, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan operasional PT SNP Finance. OJK juga melarang KAP SBE untuk melakukan audit di sektor jasa keuangan pasca menyelesaikan kewajiban pada tahun anggaran 2018. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) POLRI juga menangkap dan menetapkan lima orang sebagai tersangka dari kalangan petinggi PT SNP Finance. Kasus tersebut seakan mendorong kita semua untuk memperhatikan aturan hukum terkait praktik akuntan publik di Indonesia. Adapun, hukuman yang menanti akuntan publik yang ‘nakal’ antara…

Read More
perhatikan-lima-hal-ini-untuk-jadi-pengacara-terhormat

Perhatikan Lima Hal Ini Untuk Jadi Pengacara Terhormat

By adminbpl | Oct 9, 2018

Penangkapan dan penahanan Advokat Lucas oleh KPK menambah deretan nama pengacara di Indonesia yang terlilit kasus hukum. Lucas ditangkap atas dugaan membantu pelarian kembali Eddy Sindoro, yang merupakan klien dari Lucas, ke luar negeri. KPK menjerat Lucas dengan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sebelum kasus Lucas ini, ada dua advokat lainnya yang harus berurusan dengan KPK: Friedrich Yunadi dan OC Kaligis yang tersandung masalah saat membela klien mereka masing-masing. Friedrich Yunadi tersandung kasus penghambatan penyidikan KPK atas Setya Novanto, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara OC Kaligis tersandung kasus penyuapan Hakim dan Panitera dalam kasus korupsi dana bantuan sosial eks Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Selain pula melanggar ketentuan UU Tipikor dan peraturan lain terkait, mengingat kedudukan tiga orang tersebut adalah advokat, maka kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari kacamata yang berbeda, yaitu Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Berikut adalah langkah yang dapat diambil bagi pengacara untuk menghindari lubang yang sama. 1. Pahami Kode Etik Pasal 15 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa pengacara bebas untuk melakukan tugasnya selama tetap berpegang…

Read More
mengenal-lebih-dekat-dengan-gugatan-class-action

Mengenal Lebih Dekat dengan Gugatan Class action!

By adminbpl | Sep 20, 2018

Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan gugatan perwakilan kelompok (class action) warga Bukit Duri melawan Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada bulan Juli lalu. Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2017 yang menghukum Pemprov DKI dan tergugat lain untuk membayar ganti rugi kepada warga yang totalnya lebih dari Rp18 miliar. Gugatan tersebut bermula dari aksi penggusuran warga Bukit Duri oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), pada tahun 2016 lalu. Warga yang merasa haknya dilanggar lalu mengajukan class action. Class action warga Bukit Duri ini bukan yang pertama. Sebelumnya tercatat ada putusan pengadilan yang mengabulkan class action warga terhadap KPU yang dirugikan karena tidak bisa memilih pada 2004 silam. Ada juga gugatan perwakilan warga korban banjir terhadap Pemprov DKI pada 2002 silam. Tapi apa dan bagaimana gugatan class action itu? Kami bantu segarkan ingatan Anda lewat tulisan di bawah ini. Dari sisi peraturan, gugatan class action di Indonesia dikenal sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Lalu juga di Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kehutanan yang terbit di…

Read More
tak-punya-akses-jalan-ke-rumah-simak-aturan-hukumnya

Tak Punya Akses Jalan ke Rumah? Simak Aturan Hukumnya!

By adminbpl | Sep 14, 2018

Warganet Indonesia dihebohkan dengan peristiwa yang menimpa Eko, seorang warga Bandung, yang mencoba menjual rumahnya dengan harga sangat murah karena frustasi rumahnya tertutup jalannya oleh rumah-rumah di sekitarnya. Eko sudah berulang kali berusaha menyelesaikan permasalahannya tersebut. Mulai dari membujuk tetangganya untuk menjual tanah sebagian untuk dijadikan jalan keluar masuk rumah Eko, melobi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, sampai mendatangi Walikota Bandung. Namun, hal tersebut tak kunjung membuahkan hasil sehingga Eko memutuskan menjual rumahnya dengan harga murah. Peristiwa tersebut seharusnya tak menimpa Eko. Sebab peraturan perundang-undangan Indonesia sudah mengatur mengenai persoalan tersebut. Aturan bersangkutan dapat kita temukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau yang biasa disebut juga dengan Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal 667 KUHPer mengatur bahwa seorang pemilik sebidang tanah yang dikelilingi oleh tanah-tanah milik orang lain, dapat menuntut sebagian tanah milik tetangganya tersebut untuk dibuatkan jalan dengan penggantian kerugian yang seimbang. Lalu Pasal 668 KUHPer mengatur bahwa jalan yang akan dibuat tersebut harus yang berjarak paling dekat dengan akses jalan umum. Hal tersebut untuk memastikan bahwa kerugian bagi si tetangga…

Read More
Pemecatan Direksi Oleh Pemegang Saham Menurut UU Di Indonesia

Pemecatan Direksi Oleh Pemegang Saham Menurut UU Di Indonesia

By adminbpl | Sep 12, 2018

Dapatkah pemegang saham memecat Direksi perusahaan? Bagaimana prosedur yang harus dijalani dan Undang-Undang apa yang diterapkan? Berikut uraian rincinya. Dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas, Direksi atau direktur memang menempati posisi kepemimpinan tertinggi. Namun, posisi direktur juga dapat diberhentikan oleh pihak yang memiliki kuasa lebih besar terhadap perusahaan, yakni pemegang saham atau stakeholders.     Jika situasi ini terjadi di Indonesia, undang-undang manakah yang diterapkan serta bagaimana pengaturan pesangon dan pemenuhan hak bagi direktur yang diberhentikan? Berikut adalah penjelasannya.           Apa yang dimaksud dengan Direksi dan Dewan Komisaris?   Sebelum membahas tentang pemberhentian Direktur atau Dewan Komisaris, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami definisi dan peran dari kedua posisi tersebut. Definisi sederhana yang dicatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa direktur adalah seseorang yang menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan.       Sebagai pemegang pimpinan tertinggi, direktur memiliki tugas utama untuk memberikan bimbingan dengan mengarahkan dan memberikan nasihat serta bantuan yang diperlukan oleh bawahan atau karyawannya. Hal ini tentu harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan…

Read More
bidang-bidang-usaha-ini-wajib-memiliki-amdal-v2

Bidang-Bidang Usaha ini Wajib Memiliki AMDAL

By adminbpl | Aug 31, 2018

Bila indikatornya adalah pertumbuhan jumlah pendirian perusahaan di Indonesia, dapat disimpulkan kalau Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Buktinya adalah banyaknya perusahaan yang berdiri setiap tahunnya ataupun banyaknya investor asing maupun lokal yang menetapkan Indonesia sebagai lokasi berbisnis. Kekayaan sumber daya yang Indonesia miliki adalah salah satu alasan bagi mereka para pelaku usaha. Sayangnya, salah satu ekses negatif dari munculnya perusahaan baru tersebut adalah dampak pada kondisi lingkungan. Oleh karena itu biasanya ada persyaratan tentang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) lebih dahulu terhadap beberapa rencana kegiatan usaha. Salah satu peraturan yang memuat ketentuan mengenai Amdal adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012. Dalam peraturan itu, Amdal didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sebagai pelaku usaha yang baik tentunya Anda akan memperhatikan sisi dampak lingkungan apa yang akan ditimbulkan oleh usaha kita. Apakah semua usaha perlu memiliki Amdal? Bukannya tidak semua usaha memiliki dampak lingkungan? Mari kita simak. Dikutip dari…

Read More
kenali-klasifikasi-skup-migas

Kenali Klasifikasi SKUP Migas

By adminbpl | Aug 21, 2018

“Jasa Konstruksi Migas, Jasa Non-konstruksi Migas, dan Usaha Industri Penunjang Migas adalah klasifikasi SKUP Migas untuk menentukan izin apa yang sesuai untuk bisnis anda.” Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil laut, hingga Minyak dan Gas Bumi. Tak heran jika Indonesia selalu dilirik pemodal internasional maupun lokal. Hal tersebut salah satunya dapat terlihat dari banyaknya perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing yang menjalankan usaha pada industri minyak dan gas (migas) di Indonesia. Menariknya, sektor migas ini tidak hanya sukses menarik investor untuk mendirikan perusahaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Tapi juga memancing perusahaan lain yang bergerak di bidang penunjang migas. Apakah anda salah satu perusahaan penunjang migas tersebut? Jika iya, salah satu hal yang perlu anda perhatikan adalah mengenai izin usaha dalam menjalankan bisnis tersebut. Apa izin usahanya? Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwasanya “Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKUP Migas…

Read More

Dapatkah Mencutikan Karyawan Secara Sepihak? Bagaimana Hukumnya?

By adminbpl | Aug 13, 2018

Cuti memang hak karyawan. Namun, bagaimana kalau karyawan dicutikan secara sepihak oleh perusahaan? Apakah boleh? Apa dasar hukumnya? Bekerja memang menjadi cara seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hanya saja, aktivitas bekerja tidak harus dilakukan secara terus-menerus dan tanpa henti. Kalau menggunakan istilah yang kekinian, kerja lembur bagai kuda. Alih-alih kebutuhan sehari-hari terpenuhi, kesehatan tubuh bakal menjadi korban. Agar kesehatan tetap terjaga, waktu istirahat yang cukup menjadi sebuah keharusan bagi setiap karyawan. Waktu istirahat itu tak hanya mencakup hari libur di akhir pekan, tapi juga mencakup hak cuti. Oleh karena itu, pemerintah melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan untuk memberikan hak cuti kepada karyawan. Terkait hak cuti yang berdasarkan UU Ketenagakerjaan tersebut, karyawan memiliki opsi untuk memanfaatkannya ataupun tidak. Ketika hak cuti tersebut dimanfaatkan, Anda tetap memperoleh upah dari pihak perusahaan. Pada kasus tertentu, tak jarang perusahaan mendorong karyawan untuk cuti. Bahkan, tidak hanya mendorong, tapi juga mencutikan karyawan secara sepihak. Berkaitan dengan fenomena tersebut, tentu muncul pertanyaan besar, apakah praktik semacam ini diperbolehkan? Kalaupun memang diperbolehkan, bagaimana dengan dasar hukumnya?…

Read More
Hak Cuti Bagi Karyawan Menurut Undang-Undang

Hak Cuti Bagi Karyawan Menurut Undang-Undang

By adminbpl | Jul 23, 2018

Semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tak lepas dari aturan yang bersifat mengikat alias hukum yang berlaku. Termasuk dalam hal bekerja. Di Indonesia, sebagian besar perusahaan, baik milik negara maupun milik swasta memberlakukan jam kerja karyawan selama delapan jam sehari atau 40 jam setiap minggu (5 hari kerja). Jam kerja ini ditambah dengan satu jam istirahat, sehingga totalnya, karyawan harus berada di kantor selama sembilan jam setiap harinya.   Kondisi ini belum ditambah dengan berbagai tugas tambahan yang mengharuskan karyawan harus bekerja lembur. Artinya, lebih dari sembilan jam harus dihabiskan dengan bekerja setiap hari. Inilah yang membuat pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang hak cuti atau libur bagi karyawan. Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang Membahas Tentang Ketenagakerjaan.   Meski begitu, masih sering ditemukan berbagai aturan perusahaan yang tidak sesuai dengan acuan tersebut. Tentu saja, ini akan merugikan karyawan sebagai pekerja. Salah satu aturan yang sering kali tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah permasalahan cuti, baik waktu karyawan mulai mendapat cuti tahunan, jenis cuti yang didapatkan, lama…

Read More