Skip to content

ARTIKEL

Pemecatan Direksi Oleh Pemegang Saham Menurut UU Di Indonesia

Mengundurkan Diri, Wajibkah Karyawan Mendapatkan Uang Jasa?

By adminbpl | Jul 13, 2018

Ketidakstabilan ekonomi di Tanah Air membuat tak sedikit perusahaan gulung tikar karena tak mampu menghadapi ketatnya persaingan. Dampak paling besar yang terjadi akibat ekonomi negara yang cenderung fluktuatif ini adalah hilangnya mata pencaharian utama masyarakat. Perusahaan terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK karena tak sanggup lagi membayar upah karyawan.   Tentu saja, perusahaan wajib memberikan uang jasa atau yang lebih dikenal dengan “pesangon” pada setiap karyawan yang diputus hubungan kerjanya. Pemberian uang pesangon ini berbeda terhadap masing-masing karyawan, biasanya ditentukan dari posisi, lama bekerja, dan status karyawan. Lantas, bagaimana dengan karyawan yang memilih untuk mengundurkan diri? Apakah masih tetap mendapatkan uang pesangon?           Undang-Undang Tenaga Kerja Tentang Pengunduran Diri Karyawan yang Berkaitan dengan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)   Pada dasarnya, hubungan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan segala peraturannya dengan perusahaan telah diatur oleh negara dan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di dalamnya, terdapat berbagai peraturan yang tertuang dalam berbagai pasal, termasuk permasalahan status karyawan, hingga pemutusan hubungan kerja serta hak-hak yang akan diperoleh…

Read More
nama-nama-produk-seperti-ini-tidak-akan-lolos-sertifikasi-halal

Nama-Nama Produk Seperti Ini Tidak Akan Lolos Sertifikasi Halal

By adminbpl | Jul 10, 2018

“Nama yang mengandung unsur-unsur haram menurut MUI, tidak akan mendapatkan sertifikasi halal.” Mempunyai Sertifikat Halal atas produk adalah satu kewajiban bagi para pelaku usaha di bidang pangan. Selain kewajiban, sertifikasi halal menjadi tolak ukur kepercayaan konsumen untuk mengkonsumsi atau membeli produk yang ditawarkan dan juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Sebelum melangkah lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan produk halal? Produk sendiri adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal sendiri adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, tentunya wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan lain yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa untuk memperoleh sertifikasi tersebut perlu melampirkan beberapa data sebagai berikut: Pelaku Usaha; Nama dan jenis…

Read More
kenali-hak-hak-cuti-dan-istirahat-bagi-karyawan-anda

Kenali Hak-Hak Cuti dan Istirahat Bagi Karyawan Anda

By adminbpl | Jun 28, 2018

Bagi Anda yang memiliki karyawan yang masuk kategori generasi milenial mungkin tidak kaget dengan kebiasaan mereka mengajukan cuti untuk berlibur. Maklum, bagi generasi ini, hidup terlalu monoton jika dihabiskan di kantor. Maka tak heran jadinya kalau kita lihat akun sosmed mereka ini dipenuhi dengan foto dan video mereka berlibur. Nah, Anda yang berada di posisi HR harus mengetahui jenis-jenis cuti dan istirahat yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Sekadar mengingatkan, silakan baca beberapa ketentuan mengenal cuti dan waktu istirahat sebagai berikut: Cuti Tahunan Pasal 79 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa cuti tahunan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus. Lama cuti tahunan ini minimal 12 hari kerja. Perusahaan boleh menetapkan lamanya cuti di atas jumlah itu. Dalam praktik, ada juga beberapa perusahaan yang diketahui memberikan cuti meskipun karyawannya belum bekerja selama satu tahun. Yang pasti, pada masa cuti tahunan tersebut, karyawan tetap berhak mendapatkan upah penuh, sebagaimana disebutkan pada Pasal 84 UU Ketenagakerjaan. Bagaimana jika karyawan tak menggunakan atau menyisakan…

Read More
Mengulik Izin Edar Obat Herbal di Indonesia

Mengulik Izin Edar Obat Herbal di Indonesia

By adminbpl | Jun 5, 2018

Herbal adalah tumbuhan yang memiliki nilai lebih dalam hal pengobatan. Jenis tumbuhan ini mengandung zat tertentu yang berfungsi sebagai obat atau suplemen yang diperlukan tubuh. Pembuatan obat herbal biasanya tidak melalui proses kimiawi. Meskipun demikian, khasiatnya tidak kalah dengan obat-obatan yang dijual di apotek.     Butuh Izin untuk Diedarkan Obat herbal bisa dibuat oleh siapa pun yang memiliki pengetahuan tentang itu. Sebagian ramuan tersebut adalah warisan nenek moyang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tidak ada resep tertulis, pun tidak ada hasil uji di laboratorium sebelumnya. Penggunaan obat herbal biasanya murni karena pengalaman para orangtua. Belakangan, ramuan-ramuan tersebut diteliti dan ditemukan keajaiban yang membuat segala macam penyakit bisa sirna.   Kini, obat herbal bukan hanya dikonsumsi sendiri, tetapi juga diperjualbelikan. Namun, proses pembuatannya yang belum terstandardisasi sangat rentan mengalami kesalahan. Hal ini tentu berbahaya jika tidak dijaga ketat. Nah, untuk itu diperlukan aturan khusus. Dalam hal ini, dibutuhkan izin untuk mengedarkan obat herbal yang ingin diperjualbelikan. Baca juga: Izin Edar Obat Tradisional di Indonesia, Rumitkah?   Di Indonesia, izin edar obat tradisional mengacu…

Read More
Serba-serbi Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Serba-serbi Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan di Indonesia

By adminbpl | Jun 5, 2018

Keberadaan buruh dan tenaga kerja menjadi faktor yang krusial dalam dunia industri. Tanpa buruh, pemilik usaha tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Di sisi lain, buruh juga tidak bisa bertindak seenak hatinya ketika melaksanakan kewajiban di tempat kerja. Oleh karena itu, perlu ada hukum yang secara khusus mengatur hubungan antara pemilik usaha dengan para buruh dan tenaga kerja. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, semua aturan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara harus memiliki hukum tertulis yang jelas. Landasan utama hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lewat UUD 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak. Oleh karena itu, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia harus dipatuhi oleh semua warga negara.   Sejarah Perkembangan UU Ketenagakerjaan di Indonesia   Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia sudah ada sebelum masa kemerdekaan. Hanya saja, pihak yang mengeluarkan hukum tersebut bukan Pemerintah Indonesia, tapi penjajah Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, hukum terkait ketenagakerjaan dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam perjalanannya, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami berbagai…

Read More
bagaimana-mendapatkan-surat-kemampuan-usaha-penunjang-migas

Bagaimana Mendapatkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas?

By adminbpl | May 31, 2018

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi kemudahan bagi pelaku usaha di sektor minyak dan gas bumi (migas), khususnya jasa penunjang. Salah satunya dengan memangkas sejumlah persyaratan agar pelaku usaha penunjang migas bisa lebih mudah mengurus perizinan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 (“Permen ESDM 14/2018”). Dalam aturan yang mulai berlaku sejak 23 Februari 2018 lalu itu Kementerian ESDM menghapus Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Padahal di aturan lama, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008, SKT mejadi syarat wajib yang harus dikantongi baik perorangan maupun perusahaan yang ingin melaksanakan usaha penunjang migas. Ada tiga klasifikasi utama kegiatan usaha penunjang migas yang diatur dalam Permen ESDM 14/2018 ini. Pertama, usaha jasa konstruksi migas, yaitu kegiatan usaha untuk penanganan pekejaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya dalam menunjang kegiatan usaha migas. Kedua, usaha jasa nonkonstruksi migas, yaitu kegiatan usaha jasa dalam menunjang kegiatan usaha migas selain Usaha Jasa Konstruksi Migas dan Usaha Industri Penunjang Migas. Ketiga, usaha industri penunjang migas, yaitu kegiatan usaha industri yang menghasilkan barang, material…

Read More
Hak Cuti Bagi Karyawan Menurut Undang-Undang

Tujuh Hal Terkait THR yang Wajib Diketahui Pengusaha dan Pekerja

By adminbpl | May 24, 2018

Tunjangan hari raya atau biasa disebut THR adalah hal yang paling dinanti oleh para pekerja atau karyawan di Indonesia di saat bulan Ramadhan. Maklum, sebagian besar pekerja berdalih membutuhkan THR itu untuk perayaan hari raya Idul Fitri. Di sisi lain, bagi perusahaan, THR berarti kewajiban yang harus disiapkan dan dipikirkan jauh hari agar pembayarannya kepada karyawan tidak terkendala. Terlepas dari bagaimana perusahaan mengatur arus kas keuangannya, tujuh aspek hukum yang berkaitan dengan THR ini juga harus diperhatikan agar perusahaan selalu taat dengan aturan. Apa itu THR? THR secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 (Permenaker 6/2016). Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1994 (Permenaker 4/1994). THR didefinisikan sebagai pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Adapun hari raya keagamaan yang diakui dalam Permenaker 6/2016 ini adalah: Hari raya Idul Fitri bagi Pekerja/Buruh yang beragama Islam Hari raya Natal bagi Pekerja/Buruh yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan Hari raya Nyepi bagi Pekerja/Buruh yang…

Read More
ini-syarat-dan-ketentuan-advokat-asing-bisa-bekerja-di-indonesia

Ini Syarat dan Ketentuan Advokat Asing Bisa Bekerja di Indonesia

By adminbpl | May 22, 2018

Keberadaan advokat asing di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Sempat berkurang pada masa orde lama, aktivitas advokat asing kembali menggeliat pada masa orde baru. Terutama sejak diberlakukannya undang-undang penanaman modal asing tahun 1967. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Susanto Ginting, mencatat beberapa peraturan yang dibuat pemerintah, dalam hal ini Departemen/Kementerian Hukum untuk mengatur keberadaan advokat asing. Tercatat pada periode 1970-2004 Departemen/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengeluarkan empat peraturan tentang advokat asing. Terakhir pada tahun lalu, Kementerian Hukum dan HAM, mengeluarkan Peraturan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum. Peraturan ini intinya masih sama seperti peraturan-peraturan sebelumnya. Yaitu Pengacara asing diizinkan menjalankan profesinya di Indonesia dengan bergabung atau bekerja di salah satu kantor advokat Indonesia. Ketentuan lanjutannya adalah pengacara asing dapat berpraktik di kantor hukum di Indonesia dengan rasio 4:1. Yaitu empat advokat Indonesia untuk satu pengacara asing. Dimana satu kantor hukum dibatasi hanya boleh memiliki maksimal lima pengacara…

Read More
ini-risiko-jika-tidak-mencatatkan-perjanjian-kerja-waktu-tertentu

Ini Risiko Jika Tidak Mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

By adminbpl | Apr 30, 2018

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau yang biasa dikenal dengan sistem kerja kontrak bukanlah barang baru dalam praktik hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Sistem ini pada intinya langsung mengikat buruh atau pekerja dalam jangka waktu tertentu. Saat jangka waktu berakhir maka hubungan kerja otomatis berakhir pula. Di UU Ketenagakerjaan, PKWT diatur di dalam Pasal 59 yang memuat beberapa ketentuan dan persyaratan. Seperti misalnya, PKWT hanya boleh diterapkan pada pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu. Sehingga PKWT ini tidak boleh diberlakukan pada pekerjaan yang sifatnya tetap. Ketentuan lain misalnya, PKWT ini dapat dilakukan sekali untuk jangka waktu maksimal dua tahun. Setelah itu, PKWT tersebut dapat diperpanjang atau diperbaharui. Jika diperpanjang, hanya bisa dilakukan sekali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari satu tahun. Sedangkan diperbaharui cuma bisa dilakukan sekali untuk paling lama dua tahun, dengan catatan: harus ada jeda waktu 30 hari antara PKWT dan pembaharuan PKWT. Hal lain yang sering terabaikan dalam praktik adalah mengenai ketentuan pencatatan PKWT ke instansi ketenagakerjaan. Demikian disebutkan dalam Penjelasan 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.…

Read More