Skip to content

Archive for March 2017

3 TAHAPAN PELAKSANAAN PUTUSAN KPPU YANG WAJIB DIPAHAMI

“Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadap putusan tersebut dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri” Dalam perkara persaingan usaha, jika pelaku usaha yang dikenai sanksi dapat mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di pengadilan negeri. Selanjutnya, putusan pengadilan…

Read More

BATASAN RANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN YANG HARUS ANDA KETAHUI AGAR TIDAK DIJATUHI SANKSI

“Tidak semua rangkap jabatan direksi dapat dikenai sanksi. Namun ada batasannya”. Bagi Anda Direksi atau Komisaris yang berencana untuk menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain (rangkap jabatan), sebaiknya perlu memperhatikan ketentuan dalam persaingan usaha, agar tidak terlibat dalam perkara persaingan usaha. Kasus yang pernah mencuat antara lain dalam Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2003 tentang Bongkar Muat…

Read More

DAPATKAH PERUSAHAAN MELAKUKAN MUTASI TANPA PERLU PERSETUJUAN KARYAWAN?

“Perusahaan selaku pemberi kerja berhak untuk melakukan mutasi terhadap karyawannya sepanjang hal tersebut diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama.” Sering kali tindakan penempatan (mutasi) yang dilakukan perusahaan dianggap oleh karyawan sebagai upaya pemecatan secara halus. Namun jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), faktanya hal…

Read More

3 TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG WAJIB ANDA KETAHUI

“Wah, saya baru tahu kalau mau memberhentikan karyawan ada prosedur nya? Investor asing belum tentu tahu soal ini pak,” ujar salah satu Klien kami, direktur perusahaan Penanaman Modal Asing. Secara prinsip, masyarakat dianggap harus tahu hukum ketika peraturan telah dipublikasikan. Kami tidak akan membahas bagaimana publikasi yang dilakukan Negara agar masyarakat bisa mengetahui suatu peraturan…

Read More

INILAH ALASAN KENAPA IZIN PIRT PANGAN HARUS MENJADI IZIN EDAR BPOM

Banyak industri rumah tangga yang bisnisnya tumbuh sehingga kapasitas produksi meningkat, kemasan menyesuaikan bahkan produkpun makin variatif. Tentunya, aspek legalitasnya juga harus diperhatikan. Seperti apa? Sebelum lebih jauh membahas alasan kenapa izin Produksi Industri Rumah Tangga pangan (PIRT) harus menjadi Izin Edar BPOM. Tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu Pangan Produksi? Menurut Perka BPOM…

Read More

Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadinya Kepailitan?

“Pembuktian akan hal ini dalam proses peradilan, harus dilihat dalam konteks penyebab terjadinya pailit.” Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perusahaan sudah tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor. Sehingga berlakulah sita umum. Selanjutnya, dalam proses pailit harta perusahaan dilakukan pemberesan oleh seorang kurator untuk menyelesaikan seluruh hutangnya kepada kreditor. Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan…

Read More

LANGKAH PENGUSAHA AGAR TIDAK TERKENA DENDA AKIBAT TERLAMBAT MEMBAYAR UPAH PEKERJA

Undang-undang mendefinisikan upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dalam bisnis ada saja kendala yang…

Read More

PERSYARATAN YANG PERLU DIPAHAMI OLEH PELAKU USAHA SEBELUM MEMBUAT LAPORAN PERKARA PERSAINGAN USAHA

Dalam laporan pelanggaran persaingan usaha, banyak juga yang ditolak atau tidak dapat diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), karena tidak sesuai dengan bentuk dan syarat laporan yang ditentukan. Berikut tips agar laporan anda sesuai dengan ketentuan agar dapat diterima oleh KPPU. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang bentuk dan syarat laporan dalam perkara persaingan…

Read More

3 HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN AGAR YAYASAN ANDA TIDAK DIAMBIL ALIH PEMERINTAH

Pemerintah dapat mengambilalih suatu Yayasan dalam hal kepengurusan suatu kegiatan Yayasan tersebut mengalami permasalahan yang berkaitan dengan izin usaha atau permasalah internal pengurus dan Pembina yang dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha tersebut. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah demi kemajuan dan kelangsungan Yayasan serta kepentingan umum. Meskipun Undang Undang Nomor  16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor…

Read More

INILAH BATASAN KEWENANGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS ATAS KERUGIAN KEGIATAN USAHA YAYASAN

“Dalam hal terjadi kerugian dalam pengurusan yayasan atau pihak ketiga, perlu untuk diketahui sejauh mana keterlibatan pengurus dalam perbuatan tersebut.” Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemaanusiaan dan keagamaan dan tidak berbasis anggota (Pasal 1 UU Yayasan). Hal inilah yang membedakan Yayasan dengan perkumpulan.…

Read More