Perizinan
PerBPS 6/2026 dan KBLI 2025: Perlukah Ubah OSS dan NIB?
“PerBPS 6/2026 memperbarui Lampiran KBLI 2025. Namun, perusahaan tidak otomatis harus mengubah kembali seluruh data OSS, NIB, maupun anggaran dasar. Dampaknya perlu diperiksa berdasarkan KBLI dan kegiatan usaha masing-masing.” Penerbitan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia…
Read MoreAwas Pidana! Jebakan Hukum Kosmetik Tanpa Izin Edar
“Jangan biarkan omzet viral berujung penjara. Pelajari mitigasi risiko hukum dan sanksi pidana dari peredaran kosmetik tanpa izin edar di e-commerce.” Fenomena viralitas produk di platform e-commerce kerap membutakan para pelaku usaha dari kepatuhan hukum. Laporan terbaru mencatat langkah agresif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah mengidentifikasi lebih dari 263.000 tautan digital yang…
Read MoreAturan Penjualan Obat di Minimarket dan Supermarket
“Aturan penjualan obat di minimarket dan supermarket wajib dipahami retail modern. Simak kewajiban BPOM, distribusi, SDM, dan compliance gerai.“ Jawaban Singkat:Minimarket dan supermarket dapat menjual obat tertentu sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, retail modern tidak dapat memperlakukan obat sebagai produk ritel biasa karena terdapat kewajiban terkait kategori obat, jalur distribusi, penyimpanan, penyerahan kepada konsumen,…
Read MoreAwas NIB Dibekukan! Cek Konversi KBLI 2020 Ke KBLI 2025
“Perubahan data klasifikasi mengancam legalitas OSS korporasi. Lakukan audit Konversi KBLI 2025 sekarang untuk amankan NIB dan aksi bisnis Anda.” Di meja eksekutif, pembaruan klasifikasi kegiatan ekonomi sering kali diremehkan sebagai sekadar urusan administratif belaka. Namun, pemberlakuan Konversi KBLI 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) membawa ancaman sistemik yang sangat nyata bagi legalitas korporasi. KBLI…
Read MoreWebsite Brand Lokal Wajib Daftar PSE Privat?
“Keluar dari marketplace dan buat website sendiri? Waspada ancaman blokir dan sanksi hukum. Pahami kewajiban daftar PSE Privat di sini.” Meninggalkan marketplace untuk membangun website toko online mandiri kini menjadi strategi logis bagi banyak entitas bisnis. Beban potongan komisi, biaya layanan, dan biaya logistik pada platform eksternal terbukti semakin mencekik margin keuntungan perseroan. Namun, migrasi…
Read MoreAwas Takedown Massal! Aturan Kewajiban NIB Marketplace 2026
“Permendag 19/2026 mengancam blokir operasional toko digital korporasi Anda. Pahami kewajiban NIB marketplace dan syarat legalitas di sini.” Bagi korporasi retail berskala besar dan jaringan distributor resmi, kanal distribusi melalui marketplace digital bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan urat nadi pendapatan perseroan. Namun, jajaran Direksi kini dihadapkan pada ancaman nyata berupa penutupan sepihak (takedown) atas seluruh…
Read MoreAwas Proyek Mandek! Strategi Lolos Persetujuan KKPR di OSS
“Sistem OSS tidak serta-merta instan. Pahami hambatan RDTR daerah dan strategi jitu mengamankan Persetujuan KKPR agar investasi Anda tidak tertahan.” Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tidak dihapus dari sistem perizinan berusaha. Masalah yang masih mengemuka justru terletak pada implementasi OSS yang belum konsisten di setiap daerah. Di tengah narasi penyederhanaan OSS, banyak pelaku usaha masih…
Read MorePeringatan Bisnis Hospitality: Wajib Audit Izin Usaha Akomodasi
“Kemenpar meluncurkan ePA untuk melacak villa dan hotel ilegal via OTA. Pahami risiko hukum dan segera audit izin usaha akomodasi Anda sebelum terkena sanksi.” Era dimana pemilik properti bisa dengan bebas menyewakan rumah pribadi, vila, atau guest house secara komersial di aplikasi pemesanan online tanpa pengawasan hukum kini telah berakhir. Kementerian Pariwisata secara resmi menginisiasi…
Read MoreKasus Mall BXC: Awas Pembongkaran Akibat Pelanggaran RTRW
“Dugaan perubahan fungsi Sungai Ciputat memicu audit perizinan komersial. Pahami ancaman pidana dan sanksi pembongkaran akibat pelanggaran RTRW korporasi” Dugaan perubahan aliran Sungai Ciputat di kawasan Mall Bintaro XChange membuka persoalan hukum yang lebih luas. Selain perubahan tampilan fisik sungai, terdapat pokok permasalahan terkait kesesuaian pemanfaatan ruang, legalitas izin, perlindungan sempadan sungai, dan kepatuhan terhadap…
Read MoreWaspada Sanksi Nutri-Level: Evaluasi Label Pangan Olahan
“Kebijakan Nutri-Level BPOM mengubah standar kepatuhan industri F&B. Pahami risiko hukum dan strategi mengamankan legalitas label pangan olahan produk Anda.“ Lanskap kepatuhan hukum (legal compliance) bagi industri Food and Beverage (F&B) di Indonesia tengah memasuki fase krusial. Rencana implementasi kebijakan Nutri-Level oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memaksa seluruh pelaku usaha untuk segera mengevaluasi…
Read More