Perizinan
Kasus Wikipedia: Bukti Mutlak Kewajiban PSE Lingkup Privat
“Wikipedia akhirnya resmi mendaftar PSE Lingkup Privat pasca teguran Komdigi. Pelajari mengapa platform asing dan lokal tidak bisa menghindari aturan ini.” Tindakan tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang sempat melayangkan teguran dan melakukan pembatasan akses pada subdomain auth.wikimedia.org (milik Wikipedia) sejak akhir Februari 2026, mengirimkan sinyal bahaya yang sangat jelas bagi seluruh ekosistem bisnis…
Read MoreJebakan Maklon Kosmetik: Cek Kontrak Sebelum BPOM Sidak
“Penarikan kosmetik oleh BPOM membuktikan brand owner tidak bisa lepas tangan dari kelalaian pabrik. Lindungi bisnis Anda melalui kontrak maklon kosmetik.” Kasus kosmetik mengandung bahan berbahaya menjadi peringatan keras bagi brand owner. Produk yang dipasarkan dengan nama brand tetap membawa tanggung jawab hukum meski diproduksi melalui maklon. BPOM menyatakan telah menindak 11 produk kosmetik yang…
Read MoreUpdate KBLI 2025: Cek Izin Jasa Pengurusan Transportasi Anda
“Jangan biarkan operasional logistik Anda lumpuh. Pahami aturan Izin Jasa Pengurusan Transportasi dari perubahan KBLI 2025” Dalam rezim KBLI 2020, aktivitas freight forwarding tersebar di beberapa kode. 52291 Bagi jajaran Direksi dan Legal Manager di perusahaan logistik serta supply chain, transisi sistem perizinan pemerintah sering kali hanya dianggap sebagai rutinitas administratif di atas kertas. Namun,…
Read MoreGudang Disegel OSS? Waspada Salah Pilih KBLI Pergudangan
“Perubahan klaster KBLI pergudangan di tahun 2025 berdampak langsung pada izin OSS RBA. Ketahui mitigasi legalnya agar operasional logistik tidak terhambat” KBLI 2025 memiliki peran strategis dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang dijalankan melalui OSS. KBLI tidak sekadar berfungsi sebagai klasifikasi statistik kegiatan usaha. KBLI menjadi dasar awal untuk menentukan ruang lingkup kegiatan usaha…
Read MoreRegulasi & Legalitas Kantor Perwakilan Asing Jasa Konstruksi
“Pahami perbedaan legalitas KPPA dan BUJKA. Simak aturan permodalan dan risiko hukum kantor perwakilan asing jasa konstruksi menurut regulasi terbaru di Indonesia” Dominasi pelaku usaha asing di sektor infrastruktur Indonesia membuka peluang investasi yang masif, namun di saat yang bersamaan memunculkan tantangan regulasi yang kompleks bagi jajaran eksekutif dan Legal Counsel. Salah satu kekeliruan fundamental…
Read MoreRisiko Cabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Hutan Lindung
”Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan lindung perlu dipahami sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola sumber daya alam.” Langkah pemerintah mencabut IUP bermasalah di kawasan hutan lindung menunjukkan penguatan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Kebijakan penertiban IUP di hutan lindung menjadi penanda bahwa kepatuhan hukum harus diperiksa sejak tahap awal perizinan hingga beroperasi. …
Read MoreRahasia KBL Satu Lini Produksi: Tambah KBLI di OSS
”Penentuan KBLI menentukan bagaimana suatu kegiatan dinilai tingkat risikonya, bagaimana persyaratan perizinannya dipenuhi, dan bagaimana kegiatan tersebut diawasi oleh pemerintah.” Dalam rezim perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berfungsi sebagai identitas utama dari suatu kegiatan usaha. Dengan kata lain, struktur perizinan suatu perusahaan pada sistem OSS sangat bergantung pada…
Read MorePerusahaan Wajib Ubah Akta? Aturan KBLI 2025 Terbaru
”Simak penjelasan kapan KBLI 2020 harus diubah ke KBLI 2025 terbaru, kapan izin lama tetap berlaku, dan kapan perusahaan wajib menyesuaikan anggaran dasar serta OSS.” Transisi dari KBLI 2020 menuju klasifikasi KBLI 2025 terbaru menjadi isu krusial bagi legalitas korporasi tahun ini. Pembaruan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini bukan sekadar pergantian kode…
Read MoreKBLI 2025: Yakin Izin Broker Konstruksi Anda Masih Valid?
“KBLI 2025 merombak total perizinan platform dan agen intermediasi. Ketahui risiko NIB kedaluwarsa bagi broker konstruksi dan kewajiban migrasi ke KBLI 43400” Selama bertahun-tahun, banyak startup PropTech (teknologi properti) maupun perusahaan agen konvensional yang bertindak sebagai perantara proyek bangunan merasa aman berlindung di balik KBLI 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital). Kini, status perizinan tersebut…
Read MoreAturan Izin Usaha Baru OSS Pasca PP 28/2025
“PP 28/2025 merombak sistem OSS. Pahami kepastian batas waktu (SLA) dan penyederhanaan PB UMKU sebelum mengajukan izin usaha baru agar operasional lancar..” Perizinan berusaha dalam sistem OSS telah mengalami pembaruan fundamental melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Bagi perusahaan yang sedang merencanakan ekspansi atau mengurus izin…
Read More