Perizinan
Bahaya Fatal di Balik Pelaporan Beneficial Ownership Indonesia
“Kewajiban Beneficial Ownership Indonesia dalam Perpres 13/2018 berfokus pada transparansi pengendalian dan penerimaan manfaat dalam korporasi. Fokus ini berbeda dari PCV yang hanya bekerja melalui pembuktian penyalahgunaan perseroan di pengadilan.” Banyak direksi dan pemegang kendali khawatir nama yang tercatat sebagai Beneficial Ownership Indonesia (Pemilik Manfaat) akan meniadakan prinsip tanggung jawab terbatas. Pemahaman yang tepat membantu…
Read MoreAwas Salah KBLI 2025 Bisnis Karbon: Izin Bisa Batal
”KBLI 2025 membawa perubahan mendasar dalam pengaturan klasifikasi bisnis karbon di Indonesia.” KBLI 2025 membawa pergeseran fundamental dalam tata kelola dan klasifikasi Bisnis Karbon di Indonesia. Menentukan klasifikasi yang tepat kini bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi legalitas yang menentukan arah operasional perusahaan, perizinan di sistem OSS-RBA, hingga keberhasilan due diligence dari investor. Saat ini,…
Read MoreKBLI Content Creator 2025: Strategi & Mitigasi Risiko OSS
“KBLI 2025 menghadirkan perubahan mendasar bagi industri kreatif melalui penerapan prinsip one-to-many dalam klasifikasi usaha digital” Menentukan KBLI Content Creator yang tepat kini bukan lagi sekadar formalitas administrasi, melainkan keputusan strategis yang menentukan arah model bisnis dan legalitas operasional perusahaan. Pemisahan tegas antara produksi dan distribusi konten dalam KBLI 2025 menuntut para kreator, agensi, dan…
Read MorePanduan Kemudahan Perizinan OSS untuk Usaha di Kawasan Bersama
”Rezim baru perizinan OSS untuk usaha di kawasan bersama, pelaku usaha tenant kini dapat mengajukan perizinan tanpa menerbitkan ulang persyaratan dasar.” Kemudahan perizinan di kawasan bersama menjadi terobosan baru dalam sistem OSS berbasis risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) memberikan pengecualian penting terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan…
Read MorePelaporan Beneficial Ownership: Cara Menemukan Pengendali Asli di Balik Struktur PT
”Konsep Beneficial Ownership mengubah cara hukum Indonesia memandang kepemilikan perusahaan, selain itu terdapat juga kewajiban pelaporan beneficial ownership” Nama dalam daftar pemegang saham tidak selalu mencerminkan pengendali sebenarnya suatu perseroan. Regulasi Pemilik Manfaat menempatkan perhatian pada kontrol dan manfaat ekonomi, bukan sekadar pencatatan administratif. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik…
Read MorePerlukah Melakukan Perubahan Akta Perusahaan dalam Penyesuaian KBLI 2025
”Peralihan KBLI 2020 ke KBLI 2025 memunculkan pertanyaan mengenai kewajiban perubahan akta perusahaan.” Banyak pelaku usaha ingin mengetahui apakah penyesuaian KBLI 2025 otomatis mewajibkan perubahan anggaran dasar. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) akan memengaruhi tata kelola perizinan berbasis risiko. Adapun Isu perubahan akta akibat KBLI…
Read MoreWajib Tau! Perubahan Posisi PB-UMKU dalam OSS Pasca PP 28/2025
”PB-UMKU dalam OSS kini diatur pada tahap operasional dan/atau komersial berdasarkan Peraturan BKPM 5/2025.” Perubahan rezim Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) pasca Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) membawa implikasi langsung terhadap strategi perizinan pelaku usaha di Indonesia. Skema perizinan berbasis risiko dalam PP 28/2025…
Read MoreBelajar Dari Kasus Izin Padel: Dokumen Formal Tidak Menjamin Keamanan Proyek
”Belajar dari kasus Padel, aspek social license to operate menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha di kawasan residensial.” Putusan PTUN atas lapangan padel di Pulomas menjadi peringatan bagi pelaku usaha fasilitas olahraga di kawasan hunian. Sengketa izin padel menunjukkan bahwa dokumen resmi belum tentu melindungi proyek dari gugatan warga. Dalam perkara tersebut, pengadilan mengabulkan…
Read MorePerubahan KBLI E-Commerce 2026: Panduan Lengkap Untuk Pelaku Usaha
”Perubahan KBLI e-commerce menjadi penting dan tidak lagi sekadar kode administratif, karena kini menentukan arah perizinan dan kewajiban usaha e-commerce.” Perubahan KBLI e-commerce pada 2026 menandai pergeseran pendekatan regulasi terhadap bisnis digital di Indonesia. Penghapusan KBLI 63122 memaksa pelaku e-commerce meninjau ulang legalitas model bisnisnya. KBLI 47901 muncul sebagai klasifikasi baru yang menempatkan e-commerce dalam…
Read MoreKetahui Ketentuan Terbaru Jumlah Modal Disetor dalam PT PMA
”Regulasi terbaru terkait jumlah modal disetor dalam PT PMA memperjelas bahwa kewajiban modal PT PMA terletak pada modal ditempatkan dan disetor, bukan pada nilai investasi proyek.” Banyak pelaku usaha masih keliru menyamakan batas investasi Rp10 miliar dengan kewajiban modal perusahaan PT PMA. Regulasi terbaru telah menetapkan angka minimum modal disetor sebagai prasyarat utama kepatuhan PT…
Read More