Perizinan
OSS RBA 2025: Ketentuan PKKPR Kondisi Tertentu dan Contoh Penerapannya
”PKKPR kondisi tertentu menjadi jalur khusus dalam OSS RBA setelah berlakunya PP 28/2025 dan Peraturan BKPM 5/2025.” Pemilihan jalur Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di OSS ditentukan pertama kali oleh status integrasi RDTR pada lokasi usaha. Dalam hal RDTR sudah terintegrasi dengan OSS, maka pelaku usaha tidak lagi mengajukan Persetujuan PKKPR (PKKPR), tetapi cukup Konfirmasi…
Read MoreApakah Perpanjangan API Diperlukan Jika Sudah Memiliki NIB? Panduan Lengkap
”Apakah perpanjangan API diperlukan? Jawabannya tidak ada bila Anda sudah punya Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai API.” Pelaku usaha di berbagai sektor mulai dari industri manufaktur, ritel, hingga teknologi saat ini sangat bergantung pada kelancaran proses impor bahan baku, komponen, maupun barang jadi. Sehingga kegiatan impor merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha.…
Read MoreDampak Aturan Beneficial Owner Baru bagi Struktur Kepemilikan Perusahaan Anda
”Aturan beneficial owner baru berdampak setiap entitas bisnis wajib mampu menunjukkan konsistensi dan keakuratan data kepemilikan yang mereka laporkan.” Pemerintah kini tengah mengusahakan terhadap pemilik perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan transparansinya dengan mewajibkan seluruh badan usaha untuk melaporkan beneficial ownership. Pengaturannya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi Dan Pengawasan Pemilik…
Read MoreBeyond Building Permits: PBG Sebagai Kepatuhan dan Integritas Korporasi
”Kewajiban PBG sebagai kepatuhan dan integritas korporasi, dalam hal tidak memenuhi kewajiban tersebut terdapat sanksi menanti.” Pada 29 September 2025 lalu, bagian musala tiga sampai empat lantai di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo (Jawa Timur), runtuh secara mendadak saat para santri sedang melaksanakan salat asar berjemaah. Sekitar pukul 15.35 WIB, bangunan yang tengah diperluas itu…
Read MoreRegulasi KPPA di Indonesia: Apa Artinya Bagi Platform Digital Seperti Roblox?
”Roblox diharapkan memiliki kepatuhan terhadap sektor perlindungan anak dan mendirikan kantor perwakilan sesuai regulasi KPPA di Indonesia.” Dalam era ekonomi digital yang semakin berkembang pesat, keberadaan perusahaan global di Indonesia tidak lagi hanya sekadar menghadirkan layanan secara daring, tetapi juga dituntut untuk memiliki representasi hukum yang jelas di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan meningkatnya…
Read MoreWarga Bali Protes UMKM Dikuasai WNA, Adakah Batasan Izin Usaha Bagi WNA?
”Terdapat batasan izin usaha bagi WNA, mulai dari penetapan modal minimum hingga skema izin lainnya yang harus dipenuhi.” Fenomena maraknya usaha kecil yang dijalankan oleh warga negara asing (WNA) di Bali telah menjadi sorotan publik sekaligus menimbulkan perdebatan hukum dan sosial yang cukup serius. Di satu sisi, Bali sebagai destinasi wisata internasional memang menjadi magnet…
Read MorePerubahan Kunci dalam Fungsi Pengawasan Izin Usaha antara PP 5/2021 dan PP 28/2025?
”PP 28/2025 menempatkan pengawasan izin usaha sebagai “subsistem” dalam OSS dengan alur data end-to-end.” Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi mengenai perizinan berusaha di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, khususnya melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 (PP 5/2021). Perubahan…
Read MorePP 28/2025 Izinkan KBLI Pendukung Jadi Sumber Pendapatan, Ini Ketentuannya!
PP 28/2025 Izinkan KBLI Pendukung Jadi Sumber Pendapatan, Ini Ketentuannya! ”PP 28/2025 merupakan game changer karena memungkinkan KBLI Pendukung jadi sumber pendapatan, pemerintah memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk memulai bisnisnya secara bertahap.” Dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berperan penting untuk menentukan legalitas kegiatan usaha. Setiap…
Read MoreHati-Hati Lalai Melaporkan LKPM Izin Usaha Bisa Dicabut!
Hati-Hati Lalai Melaporkan LKPM Izin Usaha Bisa Dicabut! ”Lalai melaporkan LKPM tidak hanya berisiko pada pencabutan NIB. Sanksi dapat menjalar ke seluruh legalitas utama dan penunjang usaha sesuai struktur Perizinan Berusaha.” Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah instrumen utama pengawasan dalam rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di OSS RBA. Melalui LKPM, pemerintah menilai realisasi investasi,…
Read MoreApakah Setiap KBLI Harus Punya Dokumen Lingkungan Sendiri?
Apakah Setiap KBLI Harus Punya Dokumen Lingkungan Sendiri? ”Dokumen lingkungan merupakan aspek penting dalam setiap kegiatan usaha yang wajib dipenuhi pelaku usaha, PP 28/2025 memperjelas ketentuan ini.” Memahami kewajiban dokumen lingkungan dalam proses perizinan usaha menjadi hal penting bagi setiap pelaku usaha di Indonesia, khususnya dalam era implementasi sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single…
Read More