Perizinan
Perbedaan KKKPR dengan PKKPR: Panduan Lengkap Berdasarkan PP 28/2025
Perbedaan KKKPR dengan PKKPR: Panduan Lengkap Berdasarkan PP 28/2025 ”Perbedaam KKKPR dengan PKKPR terletak pada RDTR, KKKPR digunakan jika lokasi usaha sudah memiliki RDTR, sebaliknya PKKPR digunakan ika lokasi belum memiliki RDTR atau RDTR sudah tersedia tapi belum terintegrasi OSS.” Dalam era penyederhanaan birokrasi dan percepatan investasi, pemerintah Indonesia terus menyempurnakan sistem perizinan berusaha melalui…
Read MoreTahapan Usaha Berdasarkan PP 28 Tahun 2025: Panduan Lengkap LKPM Konstruksi dan Produksi
Tahapan Usaha Berdasarkan PP 28 Tahun 2025: Panduan Lengkap LKPM Konstruksi dan Produksi ”Tahapan usaha PP 28 Tahun 2025 memberikan struktur hukum yang jelas, hal ini mempermudah pengisian LKPM pada tahap konstruksi atau produksi.” Pelaporan LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal merupakan salah satu kewajiban administratif utama yang wajib dipahami dengan baik oleh pelaku usaha…
Read MoreMengapa Direksi Wajib Sampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada RUPS?
”Setiap perseroan terbatas meskipun berstatus tidak terbuka diwakili Direksi wajib sampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada RUPS sebagai bentuk pertanggungjawaban.” Setiap perusahaan di Indonesia baik skala kecil maupun besar punya kewajiban hukum untuk menyusun serta menyampaikan laporan keuangan tahunan secara bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Meskipun sebagian besar fokus publik tertuju pada perusahaan terbuka…
Read MoreKini Permohonan Dokumen Persetujuan Lingkungan Dalam PP 28/2025 Menjadi Jauh Lebih Mudah!
Kini Permohonan Dokumen Persetujuan Lingkungan Dalam PP 28/2025 Menjadi Jauh Lebih Mudah! ”Salah satu pembaharuan dalam regulasi PP 28/2025 adalah dimungkinkannya pengajuan dokumen persetujuan lingkungan yang dilakukan melalui single-door.” Dikutip dari KlikLegal (29/7/2025) Persetujuan lingkungan menjadi penting dalam perizinan suatu usaha. Hal tersebut demi berjalannya perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan. Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor…
Read MoreFintech Wajib Punya KBLI Ini untuk Mendaftar Regulatory Sandbox di OJK
Fintech Wajib Punya KBLI Ini untuk Mendaftar Regulatory Sandbox di OJK ”KBLI 64999 dalam NIB dan mengikuti Regulatory Sandbox OJK adalah langkah wajib bagi fintech yang membawa inovasi baru di sektor keuangan.” Inovasi teknologi telah mengubah lanskap sektor keuangan secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, pertumbuhan startup fintech yang pesat menjadi salah satu…
Read MoreInilah Proses Lengkap Perizinan Maskapai Baru di Indonesia Seperti BBN Airlines
Inilah Proses Lengkap Perizinan Maskapai Baru di Indonesia Seperti BBN Airlines ”Kegiatan bisnis di sektor penerbangan seperti perizinan maskapai baru memerlukan tingkat kepatuhan yang rigid untuk memenuhi standar penerbangan.” Industri penerbangan di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari ribuan pulau, transportasi udara menjadi…
Read MoreCara Lengkap Mendirikan KPPA di Indonesia: Panduan Praktis dan Legal
Cara Lengkap Mendirikan KPPA di Indonesia: Panduan Praktis dan Legal ”KPPA dibatasi hanya untuk mengawasi, mengkoordinasi, dan mempersiapkan pendirian atau pengembangan usaha anak perusahaan penanam modal asing di Indonesia.” Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) merupakan entitas yang dibentuk oleh perusahaan asing di Indonesia untuk mengurus dan mengawasi kepentingan perusahaan induk tanpa terlibat dalam kegiatan usaha…
Read MorePanduan Lengkap Pengelolaan Akun OSS RBA untuk Perusahaan: Do’s & Don’ts
Panduan Lengkap Pengelolaan Akun OSS RBA untuk Perusahaan: Do’s & Don’ts ”Pengelolaan akun OSS RBA seharusnya menjadi bagian dari sistem kepatuhan dan manajemen risiko perusahaan, ini yang perlu diperhatikan.” Sejak diberlakukannya sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA atau OSS) pada 2021, proses perizinan berusaha di Indonesia menjadi lebih terintegrasi dan efisien. OSS-RBA memudahkan pelaku…
Read MoreWajib Punya TDPSE: Daftar Terpisah untuk Aplikasi Mobile dan Website Anda
Wajib Punya TDPSE: Daftar Terpisah untuk Aplikasi Mobile dan Website Anda ”Untuk mencegah pemblokiran terhadap aplikasi mobile atau website yang dikelola oleh perusahaan, maka wajib untuk mendaftarkan TDPSE mobile dan website yang dimiliki oleh perusahaan.” Pada akhir Mei 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi, dahulu dikenal sebagai Kominfo) memberikan peringatan tegas kepada puluhan perusahaan besar…
Read MoreUpdate Aturan Perizinan Berusaha PP 28/2025, Apa Saja yang Berubah?
Update Aturan Perizinan Berusaha PP 28/2025, Apa Saja yang Berubah? ”Terbitnya aturan perizinan berusaha PP 28/2025 membawa perubahan mendasar untuk penyelenggaraan penerbitan perizinan berusaha di Indonesia.” Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan penyempurnaan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia dimana merupakan pendekatan yang diterapkan untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus meningkatkan kepatuhan kegiatan berusaha. Dengan…
Read More