Regulasi & Legalitas Kantor Perwakilan Asing Jasa Konstruksi 

“Pahami perbedaan legalitas KPPA dan BUJKA. Simak aturan permodalan dan risiko hukum kantor perwakilan asing jasa konstruksi menurut regulasi terbaru di Indonesia”

Dominasi pelaku usaha asing di sektor infrastruktur Indonesia membuka peluang investasi yang masif, namun di saat yang bersamaan memunculkan tantangan regulasi yang kompleks bagi jajaran eksekutif dan Legal Counsel.

Salah satu kekeliruan fundamental yang sering terjadi di kalangan pelaku usaha adalah menyamakan seluruh entitas asing sebagai satu kesatuan bentuk badan hukum. Padahal, untuk membaca tren dan memitigasi risiko hukum di sektor ini, perseroan harus mampu membedakan antara Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) umum, kantor perwakilan asing Jasa konstruksi (dikenal sebagai BUJKA), serta PT Penanaman Modal Asing (PMA).

Masing-masing entitas memiliki karakter hukum yang berbeda secara esensial—baik dari sisi kewenangan, batas ruang lingkup operasional, maupun kewajiban injeksi modal. Kesalahan struktur di awal dapat berujung pada sanksi administratif hingga berhentinya operasional proyek.

Pemisahan Karakter Hukum: KPPA vs BUJKA

Banyak narasi publik dan pelaku bisnis yang secara keliru menggunakan istilah “KPPA konstruksi”. Secara konstruksi hukum, istilah tersebut kurang tepat.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 2/2017), ditetapkan bahwa badan usaha jasa konstruksi asing yang akan melakukan usaha di Indonesia wajib membentuk kantor perwakilan (BUJKA) dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia (PT PMA) melalui kerja sama dengan badan usaha nasional. Artinya, rezim yang berlaku untuk eksekusi proyek adalah Kantor Perwakilan BUJKA, bukan KPPA umum.

Sebagai perbandingan, merujuk pada Pasal 270 ayat (3) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 (Permen BKPM 5/2025), KPPA umum murni dibatasi pada fungsi administratif. Entitas ini hanya bertindak sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan sarana persiapan pendirian PT PMA. KPPA dilarang keras memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia atau terlibat langsung dalam kegiatan operasional proyek.

Oleh karena itu, dominasi aktivitas fisik di sektor konstruksi nasional sesungguhnya dieksekusi oleh entitas BUJKA atau PT PMA Konstruksi, yang diwajibkan oleh hukum untuk melakukan Joint Operation (Kerja Sama Operasi) dengan badan usaha lokal.

Baca juga: Cara Lengkap Mendirikan KPPA di Indonesia: Panduan Praktis dan Legal

Mitigasi Risiko Kepatuhan Alih Teknologi (Transfer of Technology)

Legalitas kantor perwakilan asing Jasa konstruksi di Indonesia datang dengan syarat kepatuhan operasional yang ketat, terutama untuk menjaga keseimbangan antara investasi asing dan pemberdayaan industri domestik.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU 2/2017, badan usaha jasa konstruksi asing dibebani kewajiban mutlak untuk:

1. Membentuk kerja sama dengan badan usaha jasa konstruksi nasional.
2. Memprioritaskan penggunaan tenaga kerja Indonesia.
3. Melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi (transfer of technology).

Bagi jajaran Direksi, kewajiban ini adalah titik risiko yang krusial. Dalam praktiknya, skema Kerja Sama Operasi (KSO) sering kali hanya menempatkan perusahaan lokal sebagai pelaksana lapangan tanpa akses ke fase perencanaan strategis dan pengendalian proyek. Hal ini berpotensi melanggar esensi dari kewajiban alih teknologi.

Selain itu, dominasi perusahaan asing di segmen proyek bernilai tinggi tanpa pelibatan rantai pasok domestik dapat bersinggungan dengan hukum persaingan usaha antimonopoli. Oleh karena itu, Legal Counsel perusahaan harus memastikan bahwa kontrak KSO yang dirancang tidak hanya aman secara komersial, tetapi juga selaras dengan mandat hukum sektoral tersebut.

Baca juga: Ketentuan Hukum Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)

Ketentuan Permodalan dan Investasi Minimum

Pemerintah menetapkan ambang batas investasi yang tinggi (kriteria capital-intensive) untuk memastikan bahwa entitas asing yang masuk ke pasar konstruksi Indonesia memiliki kualifikasi finansial yang solid.

Bagi perusahaan yang menempuh jalur PT PMA Konstruksi, parameter ini dieksekusi secara ketat oleh sistem OSS:

• Minimum Investasi: Merujuk pada Pasal 212 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (PP 28/2025), nilai investasi minimum per lokasi usaha harus lebih dari Rp10.000.000.000,00 (di luar tanah dan bangunan). Khusus untuk sektor konstruksi, Pasal 212 ayat (3) huruf c menegaskan bahwa perhitungan ini berlaku berdasarkan 4 digit awal KBLI dalam satu kegiatan usaha.
• Modal Disetor & Ditempatkan: Berdasarkan Pasal 26 ayat (10) Permen BKPM 5/2025, modal ditempatkan dan disetor untuk PT PMA minimal sebesar Rp2.500.000.000,00.
• Restriksi Dana: Sebagai bentuk perlindungan kepatuhan, Pasal 27 ayat (1)-(4) Permen BKPM 5/2025 mengatur lock-up period. Modal disetor tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipindahkan dari rekening perusahaan dalam jangka waktu tertentu, kecuali dibuktikan penggunaannya untuk pembelian aset, pembangunan fasilitas, atau belanja operasional (Capex/Opex) perseroan.

Audit Struktur Legal Korporasi Konstruksi Anda

Kesalahan dalam memetakan entitas bisnis antara menggunakan format KPPA, Kantor Perwakilan BUJKA, atau PT PMA dapat berdampak fatal terhadap legalitas proyek, kewajiban permodalan, hingga timbulnya sengketa investasi di kemudian hari.

Pastikan langkah perdana perusahaan asing Anda di Indonesia aman secara hukum. Untuk konsultasi strategis dan pendampingan legalitas pendirian KPPA, hubungi tim BP Lawyers melalui tombol di bawah ini. 

Penulis: Sekar Ayu Primadani

Editor: Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.