Investasi
KBLI 64994 untuk Trading: Apakah Cukup Tanpa Izin OJK?
“KBLI 64994 memberikan klasifikasi khusus bagi perdagangan di pasar keuangan atas nama sendiri. Penggunaannya perlu memperhatikan batas kegiatan, kedudukan pelaku usaha, dan perizinan yang berlaku untuk setiap instrumen.” KBLI 64994 dalam KBLI 2025 memperjelas klasifikasi usaha trading atas nama sendiri. Kode ini mencakup sejumlah instrumen keuangan, dengan pengecualian tertentu. Kehadirannya membantu perusahaan menentukan klasifikasi usaha…
Read MoreAkuisisi Bisnis Perusahaan: Struktur Transaksi dan Risiko Hukum
“Akuisisi bisnis tidak hanya ditentukan oleh nilai transaksi. Struktur pembelian, legal due diligence, izin usaha, dan closing condition menentukan apakah bisnis dapat berjalan setelah pengalihan.” Akuisisi bisnis merupakan salah satu strategi perusahaan untuk memperluas pasar, memperoleh aset strategis, atau memasuki industri baru. Namun, keberhasilan transaksi tidak hanya bergantung pada kesepakatan harga antara pembeli dan penjual.…
Read MoreStrategi Divestasi Perusahaan: Pelajaran dari Transaksi Pizza Hut
“Divestasi perusahaan membutuhkan strategi, due diligence, dan struktur transaksi yang tepat. Simak proses, risiko hukum, dan dokumen pentingnya.“ Jawaban Singkat:Divestasi merupakan strategi perusahaan untuk melepas sebagian bisnis, aset, atau kepemilikan dengan tujuan tertentu, seperti fokus pada bisnis utama, restrukturisasi portofolio, atau optimalisasi nilai perusahaan. Keberhasilan divestasi tidak hanya ditentukan oleh nilai transaksi, tetapi juga oleh…
Read MorePengalihan Saham KCIC: Bagaimana Proses Hukumnya?
“Bagaimana proses hukum pengalihan saham KCIC? Simak aspek hukum perseroan, PMN, utang perusahaan, kreditor, dan dampaknya terhadap tata kelola KCIC.” Jawaban Singkat:Pengalihan saham KCIC tidak otomatis mengubah status hukum KCIC maupun menjadikan utang perusahaan sebagai kewajiban pemerintah. Proses tersebut tetap harus dilakukan melalui mekanisme korporasi, termasuk pengalihan saham, pencatatan perubahan pemegang saham, pemenuhan ketentuan anggaran…
Read MoreJebakan Hype! Mitigasi Hukum Persiapan IPO Perusahaan
“Jangan sampai aksi korporasi Anda dibatalkan OJK. Pahami bahaya kampanye prematur, aturan prospektus, dan audit hukum dalam persiapan IPO perusahaan.” Belakangan ini, tren bisnis sektor Food and Beverage (F&B) dan industri ritel yang relatif muda untuk melakukan aksi korporasi ini semakin masif. Sayangnya, banyak Founder dan manajemen yang salah kaprah menganggap IPO layaknya peluncuran produk…
Read MoreSetoran Modal dari Investor: Agio Saham Menjadi Objek Pajak?
”Apakah selisih nilai nominal dan harga penerbitan saham baru dikenakan pajak? Simak penjelasan hukum tentang agio saham dan perlakuan PPh.” Dalam praktik investasi dan fundraising, pertanyaan mengenai apakah selisih antara nilai nominal saham dan harga penerbitan saham merupakan objek pajak sering muncul. Banyak pelaku usaha menganggap selisih tersebut sebagai “keuntungan” yang berpotensi dikenakan Pajak Penghasilan,…
Read MorePermen Inveshil 5/2025: Regulasi Baru Ancam Perusahaan PMA?
”Permen Inveshil 5/2025 bawa aturan baru OSS. Pahami syarat investasi Rp10 Miliar dan larangan tarik modal bagi Perusahaan PMA di sini.“ Banyak investor dan jajaran Direksi masih menganggap bahwa pengisian angka modal dan investasi di sistem Online Single Submission (OSS) hanyalah formalitas administratif di atas kertas. Pemahaman usang ini kini menjadi jebakan fatal. Pemberlakuan Permen…
Read MoreBahaya Fatal di Balik Pelaporan Beneficial Ownership Indonesia
“Kewajiban Beneficial Ownership Indonesia dalam Perpres 13/2018 berfokus pada transparansi pengendalian dan penerimaan manfaat dalam korporasi. Fokus ini berbeda dari PCV yang hanya bekerja melalui pembuktian penyalahgunaan perseroan di pengadilan.” Banyak direksi dan pemegang kendali khawatir nama yang tercatat sebagai Beneficial Ownership Indonesia (Pemilik Manfaat) akan meniadakan prinsip tanggung jawab terbatas. Pemahaman yang tepat membantu…
Read MorePelaporan Beneficial Ownership: Cara Menemukan Pengendali Asli di Balik Struktur PT
”Konsep Beneficial Ownership mengubah cara hukum Indonesia memandang kepemilikan perusahaan, selain itu terdapat juga kewajiban pelaporan beneficial ownership” Nama dalam daftar pemegang saham tidak selalu mencerminkan pengendali sebenarnya suatu perseroan. Regulasi Pemilik Manfaat menempatkan perhatian pada kontrol dan manfaat ekonomi, bukan sekadar pencatatan administratif. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik…
Read MoreDampak Pembekuan Izin Underwriter OJK dalam IPO REAL
”Pembekuan izin underwriter OJK dalam IPO REAL menandai babak baru penegakan hukum pasar modal di Indonesia.” Kasus UOB Kay Hian Sekuritas menunjukkan bahwa pelanggaran Customer Due Diligence (CDD) tidak sebatas permasalahan administratif. Pengenaan sanksi OJK terhadap penjamin emisi efek menjadi sinyal kuat tentang pentingnya transparansi beneficial owner dalam IPO. Penjatahan saham yang tidak akurat berpotensi…
Read More