“Bagaimana proses hukum pengalihan saham KCIC? Simak aspek hukum perseroan, PMN, utang perusahaan, kreditor, dan dampaknya terhadap tata kelola KCIC.”

Jawaban Singkat:
Pengalihan saham KCIC tidak otomatis mengubah status hukum KCIC maupun menjadikan utang perusahaan sebagai kewajiban pemerintah. Proses tersebut tetap harus dilakukan melalui mekanisme korporasi, termasuk pengalihan saham, pencatatan perubahan pemegang saham, pemenuhan ketentuan anggaran dasar, serta pemeriksaan terhadap perjanjian pembiayaan dan kepentingan kreditor.

Rencana perubahan kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebesar 60% menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, khususnya mengenai bagaimana proses pengalihan saham tersebut dilakukan dan apa dampaknya terhadap perusahaan.

Berdasarkan informasi yang berkembang, saham KCIC sebesar 60% saat ini tercatat dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Pemerintah kemudian membahas kemungkinan pengalihan atau pengelolaan saham tersebut melalui entitas tertentu, termasuk Special Mission Vehicle (SMV) yang berada dalam ekosistem pengelolaan keuangan negara.

Namun, perlu dibedakan bahwa keputusan pemerintah mengenai arah kebijakan tidak secara otomatis memindahkan kepemilikan saham secara hukum.

Pengalihan saham tetap harus dilakukan melalui mekanisme korporasi sesuai dengan:

• hukum perseroan;
• anggaran dasar perusahaan;
• perjanjian antar pemegang saham;
• dokumen transaksi;
• ketentuan administrasi yang berlaku.

Baca juga: Mengenal Apa Saja Hak-Hak Khusus Dalam Pengalihan Saham

Pengalihan Saham KCIC Berbeda dengan Pengambilalihan Perusahaan

Salah satu hal penting dalam memahami transaksi ini adalah membedakan antara perubahan pemegang saham dan perubahan badan hukum perusahaan.

Pengalihan saham berarti terjadi perubahan pihak yang memiliki saham dalam perseroan.

Namun:

• KCIC tetap menjadi badan hukum yang sama;
• aset KCIC tetap menjadi milik KCIC;
• kontrak KCIC tetap berjalan;
• kewajiban KCIC tidak otomatis berpindah kepada pemegang saham baru.

Dengan demikian, perubahan pemegang saham tidak sama dengan pendirian perusahaan baru atau pengambilalihan seluruh aset perusahaan.

Tahapan Hukum Pengalihan Saham KCIC

Secara umum, pengalihan saham dalam perseroan melibatkan beberapa tahapan.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UUPT), pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak dan kemudian dicatat dalam daftar pemegang saham perseroan.

Artinya, keputusan kebijakan pemerintah saja belum cukup untuk memindahkan kepemilikan saham secara hukum.

Baca juga: Pre Emptive Rights vs First Right of Refusal: Apa Bedanya dalam Pengalihan dan Penerbitan Saham?

Apakah Pengalihan Saham KCIC Membutuhkan Persetujuan RUPS?

Kebutuhan persetujuan RUPS bergantung pada struktur transaksi dan posisi masing-masing pihak.

Berdasarkan Pasal 57 UUPT, anggaran dasar perseroan dapat mengatur persyaratan tertentu sebelum saham dialihkan, termasuk:

• keharusan mendapatkan persetujuan organ perseroan;
• kewajiban menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham tertentu;
• pembatasan tertentu terkait pengalihan saham.

Selain itu, perusahaan perlu memeriksa apakah terdapat ketentuan dalam:

• anggaran dasar;
• perjanjian pemegang saham;
• perjanjian investasi;
• perjanjian pembiayaan.

Sementara itu, Pasal 102 UUPT berkaitan dengan tindakan Direksi yang mengalihkan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan.

Karena transaksi KCIC berkaitan dengan pengalihan saham oleh pemegang saham, bukan otomatis pengalihan aset KCIC, penerapan Pasal 102 perlu dianalisis berdasarkan posisi hukum pihak yang melakukan transaksi dan struktur akhirnya.

Dengan demikian, kebutuhan RUPS tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan nilai transaksi, tetapi harus dilihat berdasarkan konteks korporasi secara keseluruhan.

Apakah Pengalihan Saham KCIC Termasuk PMN?

Pengalihan saham KCIC perlu dibedakan dari mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).

PMN merupakan mekanisme penyertaan modal oleh negara kepada badan usaha tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, tidak setiap perubahan kepemilikan saham yang melibatkan pemerintah otomatis merupakan PMN.

Apakah suatu transaksi menggunakan mekanisme PMN atau tidak bergantung pada struktur akhir transaksi, termasuk:

• siapa pemilik saham setelah transaksi;
• apakah terdapat penyertaan modal negara;
• apakah menggunakan dana APBN;
• bagaimana bentuk hubungan antara negara dan entitas penerima.

Jika transaksi menggunakan APBN, maka aspek pengelolaan keuangan negara perlu diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila transaksi dilakukan melalui mekanisme korporasi tanpa penyertaan modal negara secara langsung, maka analisis hukumnya dapat berbeda.

Karena itu, struktur transaksi menjadi faktor utama untuk menentukan rezim hukum yang berlaku.

Baca juga: Hindari Kerugian, Cegah Pengalihan Saham Perseroan Dengan Pemblokiran Pada Sistem Administrasi Badan Hukum

Apakah Utang KCIC Berpindah kepada Pemerintah Setelah Saham Dialihkan?

Tidak otomatis.

Perubahan pemegang saham tidak menyebabkan perubahan pihak yang memiliki kewajiban pembayaran utang.

KCIC tetap merupakan badan hukum yang memiliki:

• kewajiban kepada kreditor;
• perjanjian pembiayaan;
• kewajiban kontraktual lainnya.

Dalam prinsip hukum perseroan, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan di luar nilai saham yang dimilikinya.

Karena itu, pengalihan saham KCIC tidak dengan sendirinya menjadikan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh kewajiban KCIC.

Namun, pemerintah atau pemegang saham baru dapat memiliki peran tertentu apabila terdapat:

• dukungan pembiayaan;
• perjanjian tambahan;
• penjaminan;
• restrukturisasi utang.

Dampak Pengalihan Saham terhadap Kreditor KCIC

Dalam proyek infrastruktur besar, perubahan pemegang saham dapat menjadi perhatian kreditor.

Hal yang perlu diperiksa antara lain:

• klausul perubahan pengendalian (change of control);
• kewajiban pemberitahuan kepada kreditor;
• kebutuhan persetujuan kreditur;
• potensi pelanggaran covenant.

Perjanjian pinjaman dapat memberikan hak tertentu kepada kreditor apabila terjadi perubahan struktur kepemilikan yang dianggap material.

Karena itu, proses pengalihan saham perlu mempertimbangkan aspek pembiayaan sejak awal.

Dampak terhadap Tata Kelola KCIC dan Hubungan Indonesia–China

Pengalihan 60% saham dapat memengaruhi aspek tata kelola perusahaan meskipun komposisi pemegang saham lainnya tetap.

Saat ini, Beijing Yawan HSR Co., Ltd. memiliki porsi kepemilikan 40%.

Perubahan pemegang saham pengendali dapat berdampak terhadap:

• mekanisme pengambilan keputusan;
• komposisi direksi dan komisaris;
• hak penunjukan pengurus;
• kebijakan strategis perusahaan.

Selain perubahan struktur internal, aspek hubungan kerja sama jangka panjang dengan pihak China juga perlu diperhatikan.

Sebagaimana disampaikan Managing Partner BP Lawyers, Lita Paromita Siregar:

“Hal penting yang perlu diperhatikan selain prosedur adalah dampaknya terhadap posisi Indonesia dalam kerja sama jangka panjang KCIC dengan pihak China, terutama terhadap ruang negosiasi dan pengambilan keputusan terkait proyek ke depan.”

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pemegang saham tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga dapat memengaruhi tata kelola dan strategi bisnis perusahaan.

Risiko Hukum yang Perlu Diperhatikan

Dalam proses pengalihan saham KCIC, beberapa risiko yang perlu dianalisis antara lain:

1. Risiko Kepatuhan Korporasi

Meliputi:

• kewenangan pihak yang melakukan pengalihan;
• persetujuan internal;
• kesesuaian dengan anggaran dasar.

2. Risiko Kontrak Pembiayaan

Meliputi:

• change of control;
• persetujuan kreditor;
• potensi percepatan pembayaran.

3. Risiko Tata Kelola

Meliputi:

• perubahan struktur pengurus;
• hak pemegang saham;
• mekanisme pengambilan keputusan.

4. Risiko Keuangan Negara

Apabila transaksi melibatkan instrumen negara, perlu dipastikan:

• sumber dana;
• mekanisme dukungan;
• dasar hukum penggunaan keuangan negara.

Kesimpulan

Pengalihan saham KCIC bukan sekadar keputusan perubahan kepemilikan, tetapi merupakan transaksi korporasi yang memiliki implikasi hukum, finansial, dan tata kelola.

Perubahan pemegang saham tidak otomatis membuat pemerintah mengambil alih seluruh kewajiban KCIC maupun menjadikan utang perusahaan sebagai kewajiban negara.

Namun, proses tersebut tetap harus memperhatikan:

• mekanisme pengalihan saham;
• aturan perseroan;
• struktur PMN atau non-PMN;
• perjanjian pembiayaan;
• hak kreditor;
• tata kelola perusahaan.

Dengan demikian, keberhasilan transaksi tidak hanya bergantung pada keputusan pemegang saham, tetapi juga pada bagaimana struktur hukum dan komersial transaksi tersebut dirancang.

Audit Perjanjian Pemegang Saham dan Kontrak Kredit Anda Sekarang

Mengeksekusi aksi korporasi tanpa menelanjangi klausul tersembunyi di dalam perjanjian kredit adalah sebuah bunuh diri finansial. Restrukturisasi harus mengamankan posisi arus kas perseroan, bukan sebaliknya memicu sengketa dengan kreditor.

Pastikan manuver pengalihan saham mayoritas perseroan Anda telah melewati Legal Due Diligence yang komprehensif, terbebas dari jebakan Change of Control, dan mematuhi seluruh prasyarat administratif di Kementerian Hukum.

Untuk pendampingan peninjauan Shareholder Agreement, negosiasi klausul persetujuan kreditor, hingga perancangan arsitektur M&A yang kedap risiko, diskusikan langkah strategis korporasi Anda bersama tim advokat korporasi BP Lawyers.

Hubungi kami melalui tombol di bawah ini. 

Penulis: Lita Paromita Siregar

Editor: Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.