
Akuisisi Perusahaan Pembiayaan: Kasus Grab–Atome
"Akuisisi Grab atas Atome Financial menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan induk di luar negeri dapat menimbulkan kewajiban hukum di Indonesia. Perubahan pengendalian, persetujuan OJK, kepatuhan BNPL, pelindungan data, dan notifikasi KPPU perlu diperiksa sebelum transaksi diselesaikan."
Akuisisi perusahaan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan harga saham dan perubahan kepemilikan. Transaksi yang melibatkan perusahaan jasa keuangan juga perlu mempertimbangkan perizinan regulator, pengendalian perusahaan, kualitas portofolio pembiayaan, serta kewajiban hukum setelah akuisisi.
Hal tersebut menjadi relevan setelah Grab Holdings Limited mengumumkan kesepakatan untuk mengakuisisi 60% saham Atome Financial pada 15 September 2026.
Berdasarkan pengumuman resmi Grab, transaksi tahap pertama memiliki nilai US$1,49 miliar dan dilakukan terhadap Neuroncredit Pte. Ltd., perusahaan berbasis di Singapura yang menjalankan bisnis dengan nama Atome Financial.
Dari nilai tersebut, sekitar US$260 juta merupakan modal pertumbuhan primer. Penyelesaian transaksi ditargetkan pada kuartal III 2027, dengan tetap bergantung pada persetujuan regulator dan pemenuhan persyaratan penyelesaian lainnya.
Jawaban singkat: Akuisisi perusahaan pembiayaan melalui perusahaan induk asing dapat menimbulkan kewajiban regulasi di Indonesia apabila transaksi tersebut mengakibatkan perubahan pengendalian yang memenuhi ketentuan sektor jasa keuangan. Kebutuhan persetujuan OJK, penyesuaian tata kelola, pemenuhan aturan BNPL, kewajiban UU PDP, dan notifikasi KPPU harus dinilai berdasarkan struktur kepemilikan serta karakter transaksi.
Dengan demikian, penandatanganan perjanjian akuisisi belum berarti seluruh perubahan kepemilikan telah berlaku efektif.
Grab Sepakati Akuisisi Atome Financial dalam Dua Tahap
Dalam pengumumannya pada 15 September 2026, Grab menyatakan telah menandatangani perjanjian definitif dengan Atome Financial, Advance Intelligence Group Limited (AIGL), dan sejumlah pihak terkait.
Transaksi tersebut direncanakan dalam dua tahap.
| Tahap | Struktur Transaksi | Rencana Penyelesaian |
|---|---|---|
| Tahap pertama | Akuisisi 60% kepemilikan Atome Financial senilai US$1,49 miliar | Kuartal III 2027, dengan persyaratan tertentu |
| Tahap kedua | Akuisisi sisa 40% kepemilikan | Sekitar dua tahun setelah tahap pertama selesai |
Harga pembelian pada tahap kedua tidak ditetapkan sebagai nilai tetap sejak awal. Para pihak menggunakan kerangka valuasi yang mempertimbangkan kinerja keuangan Atome Financial.
Struktur ini penting dari perspektif hukum karena waktu perpindahan pengendalian dan penyelesaian transaksi dapat memengaruhi kebutuhan persetujuan regulator.
Bagi perusahaan yang melakukan akuisisi bertahap, setiap tahap perlu diperiksa berdasarkan:
- perubahan kepemilikan dan pengendalian;
- persetujuan regulator yang relevan;
- ketentuan dalam perjanjian transaksi;
- pembatasan tindakan sebelum penyelesaian;
- kewajiban pascaakuisisi.
Akuisisi Saham Perusahaan Induk Tidak Selalu Berarti Pengambilalihan Langsung PT Indonesia
Dalam transaksi lintas negara, objek pembelian saham perlu dibedakan dari perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional di Indonesia.
Dalam kasus Grab–Atome, objek transaksi yang diumumkan adalah kepentingan ekuitas Neuroncredit Pte. Ltd. di Singapura.
Sementara itu, Indonesia memiliki entitas bernama PT Atome Finance Indonesia, yang berdasarkan pengumuman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2021 telah memperoleh pemberlakuan izin usaha perusahaan pembiayaan setelah perubahan nama dari PT Mega Finadana.
Namun, keberadaan entitas berizin tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan struktur kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 2026.
Karena itu, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap hubungan kepemilikan antara Neuroncredit Pte. Ltd., perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Atome, dan PT Atome Finance Indonesia.
Pengambilalihan Langsung dan Tidak Langsung
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PT), pengambilalihan saham dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan.
Namun, ketentuan pengambilalihan langsung saham PT Indonesia tidak dapat diterapkan secara otomatis hanya karena terjadi akuisisi saham perusahaan induk di luar negeri.
Perlu dibedakan:
| Struktur | Konsekuensi Hukum |
|---|---|
| Akuisisi langsung saham PT Indonesia | Memerlukan pemeriksaan prosedur pengalihan saham PT dan perizinan sektor terkait |
| Akuisisi saham perusahaan induk asing | Perlu diperiksa apakah terjadi perubahan pengendalian tidak langsung terhadap entitas Indonesia |
| Perjanjian telah ditandatangani tetapi belum selesai | Belum dapat dianggap sebagai perubahan kepemilikan yang telah efektif |
| Perubahan pengendalian setelah closing | Dapat memicu kewajiban persetujuan, pelaporan, dan penyesuaian tata kelola |
Hal ini penting karena perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP) harus dinilai berdasarkan kemampuan pengendalian yang timbul dari struktur transaksi, bukan hanya berdasarkan nama perusahaan yang disebut dalam pengumuman publik.
Baca juga: Akuisisi Bisnis Perusahaan: Struktur Transaksi dan Risiko Hukum
Apakah Akuisisi Perusahaan Pembiayaan Memerlukan Persetujuan OJK?
Perusahaan pembiayaan merupakan lembaga jasa keuangan yang kegiatan usahanya diawasi oleh OJK.
Karena itu, perubahan kepemilikan yang menyebabkan pengambilalihan atau perubahan PSP tidak cukup hanya dinilai berdasarkan prosedur umum UU PT.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2025 (POJK 35/2025) mengubah sejumlah ketentuan dalam POJK Nomor 46 Tahun 2024 mengenai pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan perusahaan modal ventura.
Salah satu pokok perubahannya berkaitan dengan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan pengambilalihan atau perubahan PSP, yang wajib memperoleh persetujuan OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks transaksi lintas negara, pemeriksaan perlu menjawab:
- Apakah transaksi menyebabkan perubahan pengendalian terhadap perusahaan pembiayaan di Indonesia?
- Siapa pihak yang menjadi PSP langsung maupun tidak langsung?
- Apakah calon pengendali memenuhi persyaratan OJK?
- Persetujuan dan dokumen apa yang diperlukan sebelum perubahan berlaku efektif?
- Apakah terdapat kewajiban pelaporan atau perubahan data perusahaan setelah transaksi selesai?
Jawaban atas pertanyaan tersebut memerlukan pemeriksaan dokumen kepemilikan dan ketentuan OJK yang berlaku terhadap perusahaan terkait.
Dengan demikian, belum dapat disimpulkan hanya dari pengumuman Grab bahwa telah terjadi perubahan PSP pada PT Atome Finance Indonesia atau bahwa seluruh persetujuan OJK telah diperoleh.
Kewajiban Pemegang Saham Pengendali Setelah Akuisisi
Persetujuan transaksi bukan satu-satunya persoalan hukum yang harus diperhatikan.
Setelah terjadi perubahan pengendalian, perusahaan pembiayaan tetap wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.
POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya mengatur berbagai aspek tata kelola, termasuk peran pemegang saham, RUPS, direksi, komisaris, manajemen risiko, dan kepatuhan.
Dalam proses akuisisi, calon pengendali perlu mengevaluasi:
- dukungan terhadap keberlangsungan usaha;
- kecukupan permodalan;
- penerapan manajemen risiko;
- independensi pengurusan perusahaan;
- kepatuhan terhadap ketentuan OJK;
- pengawasan dan pengendalian internal.
Perubahan pengendalian juga tidak berarti PSP dapat secara bebas mengambil alih kewenangan direksi dalam mengelola operasional harian perusahaan.
Hubungan antara pemegang saham, RUPS, direksi, dan komisaris tetap harus dijalankan sesuai ketentuan tata kelola serta peraturan perusahaan.
Akuisisi Bisnis BNPL Memerlukan Pemeriksaan Perizinan dan Kepatuhan
Atome Financial menjalankan kegiatan yang mencakup layanan Buy Now Pay Later (BNPL), pembiayaan konsumen, dan layanan pinjaman digital pada sejumlah negara di Asia Tenggara.
Di Indonesia, penyelenggaraan BNPL diatur secara khusus melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later).
Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan BNPL oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan, termasuk prinsip kehati-hatian, pelindungan konsumen, kerja sama, keterbukaan informasi, dan penagihan.
Bagi perusahaan pembiayaan, penyelenggaraan BNPL memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, dalam proses akuisisi perusahaan pembiayaan, pembeli perlu memeriksa apakah kegiatan yang dijalankan perusahaan target telah memenuhi persyaratan perizinan dan persetujuan yang diperlukan.
Pemeriksaan Kepatuhan BNPL
| Area | Hal yang Perlu Diperiksa |
|---|---|
| Perizinan | Izin usaha perusahaan pembiayaan dan persetujuan penyelenggaraan BNPL |
| Pembiayaan | Kualitas piutang dan risiko gagal bayar |
| Penagihan | Prosedur penagihan dan kepatuhan perlindungan konsumen |
| Perjanjian konsumen | Transparansi biaya, bunga, dan kewajiban |
| Pengaduan | Riwayat keluhan dan penyelesaian sengketa |
| Kerja sama teknologi | Perjanjian dengan mitra aplikasi dan penyedia layanan |
| Kepatuhan OJK | Temuan pemeriksaan, sanksi, dan kewajiban perbaikan |
Hasil pemeriksaan tersebut dapat memengaruhi kelayakan transaksi, harga pembelian, maupun komitmen pendanaan setelah akuisisi selesai.
Legal Due Diligence Menentukan Risiko dan Nilai Akuisisi
Dalam transaksi perusahaan pembiayaan, Legal Due Diligence (LDD) tidak cukup hanya memastikan perusahaan target memiliki akta pendirian dan izin usaha.
Pembeli juga perlu memahami seluruh risiko hukum yang dapat memengaruhi operasional dan nilai ekonominya.
Misalnya, portofolio pembiayaan perusahaan target dapat menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi pada saat yang sama memiliki risiko kredit, pengaduan konsumen, atau kewajiban kepatuhan yang material.
Pemeriksaan hukum perlu mencakup:
1. Struktur Kepemilikan dan Pengendalian
Memastikan pemegang saham langsung dan tidak langsung, PSP, serta pemilik manfaat yang relevan.
2. Izin Usaha dan Persetujuan Regulator
Memeriksa keberlakuan izin usaha, persetujuan penyelenggaraan BNPL, dan kewajiban perizinan terkait.
3. Kualitas Portofolio Pembiayaan
Mengevaluasi kepatuhan pemberian pembiayaan, dokumentasi perjanjian, serta potensi sengketa dengan debitur.
4. Kontrak dan Kewajiban kepada Pihak Ketiga
Memeriksa perjanjian pendanaan, kerja sama komersial, dan klausul perubahan pengendalian (change of control).
5. Pelindungan Konsumen dan Data Pribadi
Memeriksa kebijakan penggunaan data, dasar pemrosesan, penanganan pengaduan, dan riwayat insiden.
6. Sengketa dan Tindakan Pengawasan
Mengidentifikasi perkara yang masih berjalan, sanksi regulator, dan kewajiban perbaikan yang belum dipenuhi.
Temuan LDD dapat menjadi dasar bagi pembeli untuk meminta penyesuaian harga, perlindungan kontraktual, atau penyelesaian masalah tertentu sebelum closing.
Baca juga: Perbedaan LDD dan Valuasi dalam Transaksi Akuisisi
Apakah Data Pelanggan Atome Dapat Digunakan Grab Setelah Akuisisi?
Salah satu potensi manfaat komersial transaksi Grab–Atome adalah pengembangan layanan keuangan melalui ekosistem digital yang lebih luas.
Namun, integrasi bisnis tidak otomatis memberikan kebebasan menggunakan seluruh data pelanggan untuk kepentingan baru.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tetap berlaku terhadap pemrosesan data pribadi yang memenuhi ruang lingkup penerapannya.
Berdasarkan Pasal 20 UU PDP, pengendali data wajib memiliki dasar pemrosesan yang sah.
Apabila transaksi melibatkan pengalihan data pribadi dalam tindakan korporasi tertentu oleh pengendali data berbentuk badan hukum, kewajiban pemberitahuan dalam Pasal 48 UU PDP juga perlu diperiksa.
Selain itu, Pasal 56 UU PDP mengatur persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia.
Karena itu, rencana integrasi data setelah akuisisi perlu memperhatikan:
- tujuan awal pengumpulan data;
- dasar hukum pemrosesan;
- pembagian peran pengendali dan prosesor data;
- penggunaan data untuk tujuan baru;
- kewajiban pemberitahuan kepada subjek data;
- keamanan pertukaran data antarsistem;
- persyaratan transfer data lintas negara.
Perubahan kepemilikan saham tidak otomatis berarti setiap database pelanggan berpindah secara hukum atau dapat langsung digunakan untuk seluruh kegiatan pemasaran dan cross-selling.
Pelaksanaan integrasi data tetap perlu memiliki dasar hukum yang sesuai.
Kapan Akuisisi Grab–Atome Wajib Dinotifikasikan kepada KPPU?
Selain perizinan sektor jasa keuangan, transaksi Grab–Atome juga perlu diperiksa dari perspektif hukum persaingan usaha Indonesia.
Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah mengatur larangan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta kewajiban pemberitahuan untuk transaksi tertentu.
Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 (PerKPPU 3/2023).
Pada prinsipnya, kewajiban notifikasi perlu diperiksa berdasarkan:
- terjadinya perubahan pengendalian;
- terpenuhinya ambang nilai aset atau penjualan;
- status hubungan afiliasi para pihak;
- adanya aset atau penjualan yang relevan di Indonesia.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, ambang nilai umum adalah aset gabungan lebih dari Rp2,5 triliun atau penjualan gabungan lebih dari Rp5 triliun, dengan ketentuan khusus untuk sektor tertentu.
Penghitungan dilakukan berdasarkan nilai aset atau penjualan yang relevan di Indonesia, termasuk dalam kelompok usaha yang diperhitungkan menurut peraturan.
Karena itu, nilai transaksi Grab–Atome sebesar US$1,49 miliar tidak dapat langsung digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kewajiban notifikasi KPPU.
Jika seluruh syarat wajib notifikasi terpenuhi, pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak transaksi efektif secara yuridis.
Tenggat tersebut bukan dihitung sejak pengumuman publik pada 15 September 2026, melainkan berdasarkan tanggal efektif transaksi menurut ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Kasus TikTok–Tokopedia: Pelajaran Penting dari Keterlambatan Notifikasi Akuisisi ke KPPU
Persetujuan Regulator Menjadi Syarat Penting Sebelum Closing
Dalam transaksi akuisisi, terdapat perbedaan antara signing dan closing.
Signing merupakan tahap penandatanganan perjanjian transaksi.
Sementara itu, closing merupakan penyelesaian transaksi setelah persyaratan yang disepakati dipenuhi.
Dalam transaksi Grab–Atome, pengumuman resmi menyatakan penyelesaian tahap pertama masih bergantung pada persetujuan regulator dan persyaratan lainnya.
Karena itu, dokumen akuisisi perlu mengatur conditions precedent, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum penyelesaian transaksi.
Syarat tersebut dapat mencakup:
- persetujuan regulator yang diwajibkan;
- pemenuhan dokumen korporasi;
- persetujuan pihak ketiga apabila relevan;
- penyelesaian temuan material dari LDD;
- pemenuhan persyaratan keuangan;
- pelaksanaan kewajiban sebelum closing.
Selain conditions precedent, pembeli juga perlu mempertimbangkan representations and warranties, kewajiban pengungkapan informasi, serta indemnity untuk risiko tertentu yang ditemukan sebelum transaksi selesai.
Misalnya, jika LDD menemukan risiko kepatuhan BNPL atau kewajiban yang belum diselesaikan, para pihak dapat mengatur perlindungan tersebut dalam perjanjian transaksi.
Dengan demikian, hasil pemeriksaan hukum tidak berhenti pada laporan LDD, tetapi diterjemahkan menjadi mekanisme perlindungan bagi pembeli maupun penjual.
Checklist Hukum Akuisisi Perusahaan Pembiayaan
Sebelum menyelesaikan akuisisi, perusahaan perlu memastikan setiap risiko material telah diperiksa.
| Area Pemeriksaan | Tindakan yang Diperlukan |
|---|---|
| Struktur transaksi | Identifikasi pembeli, target, objek saham, dan tahapan akuisisi |
| Perubahan pengendalian | Periksa PSP langsung maupun tidak langsung |
| Persetujuan OJK | Pastikan kebutuhan persetujuan perubahan kepemilikan |
| Tata kelola | Evaluasi pemenuhan POJK 48/2024 |
| Perizinan BNPL | Periksa izin dan persetujuan sesuai POJK 32/2025 |
| Portofolio pembiayaan | Periksa kualitas piutang, risiko kredit, dan penagihan |
| Data pribadi | Evaluasi Pasal 20, 48, dan 56 UU PDP |
| Persaingan usaha | Analisis syarat dan ambang notifikasi KPPU |
| Kontrak bisnis | Periksa klausul perubahan pengendalian |
| Perjanjian akuisisi | Atur conditions precedent, warranties, dan indemnity |
| Pascaakuisisi | Siapkan integrasi tata kelola, kepatuhan, dan operasional |
Checklist tersebut penting karena perusahaan pembiayaan tidak hanya memiliki risiko transaksi korporasi, tetapi juga kewajiban pengawasan sektor jasa keuangan yang terus berjalan setelah perubahan pengendalian.
Kesimpulan
Akuisisi perusahaan pembiayaan membutuhkan pemeriksaan hukum yang lebih luas daripada sekadar pengalihan saham dan kesepakatan harga.
Transaksi Grab–Atome Financial menunjukkan pentingnya memahami struktur akuisisi lintas negara, terutama ketika perusahaan yang menjadi bagian dari kelompok usaha memiliki kegiatan di Indonesia.
Walaupun objek transaksi yang diumumkan adalah saham perusahaan berbasis di Singapura, konsekuensi terhadap perusahaan pembiayaan di Indonesia tetap perlu diperiksa berdasarkan hubungan kepemilikan dan pengendalian yang sebenarnya.
Perubahan PSP dapat memerlukan persetujuan OJK. Selain itu, kepatuhan BNPL, perlindungan konsumen, penggunaan data pribadi, serta kewajiban persaingan usaha juga perlu dipertimbangkan.
Bagi perusahaan yang merencanakan transaksi serupa, legal due diligence dan pemetaan persetujuan regulator sebelum closing dapat membantu mengurangi risiko keterlambatan transaksi, kewajiban tersembunyi, dan permasalahan kepatuhan pasca akuisisi.
BP Lawyers dapat mendampingi perusahaan dan investor dalam pemeriksaan struktur akuisisi, legal due diligence, evaluasi perizinan sektor jasa keuangan, serta penyusunan dokumen transaksi yang mempertimbangkan risiko hukum dan kebutuhan bisnis.
Penulis: Sekar Ayu Primadani
Editor: Arivigo Pranata
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.
Our Newsletter
Our newsletter is personally written and sent out about once a month. It's not the least bit annoying or spammy.
We promise.