Ketenagakerjaan
Mengira Hemat Padahal Boncos: Risiko Finansial PHK Batal Demi HukumÂ
âJangan salah kalkulasi pesangon! Pelajari ancaman finansial tersembunyi dan sanksi upah proses jika pengadilan memvonis PHK batal demi hukum.â Beban finansial akibat PHK batal demi hukum kerap dihitung secara tidak tepat. Perusahaan mungkin menganggap bahwa pembatalan PHK otomatis menimbulkan kewajiban membayar pesangon dua kali, sementara pekerja dapat beranggapan seluruh tuntutan pasti dikabulkan. Padahal, kewajiban tersebut…
Read MoreAnjuran Mediator Disnaker: Wajib Dipatuhi atau Bisa Ditolak?
“Anjuran mediator Disnaker tidak langsung dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan. Namun, perusahaan tetap perlu meresponsnya karena penerimaan, penolakan, dan tindak lanjut anjuran dapat memengaruhi posisi perusahaan apabila sengketa berlanjut ke PHI.” Jawaban Singkat:Anjuran mediator Disnaker bukan putusan pengadilan dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sendiri. Namun, para pihak harus memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 hari…
Read MoreRisiko Denda PT pada Upah Selama Sengketa PHIÂ
âJangan hentikan payroll sepihak saat PHK! Pelajari mitigasi risiko denda berlipat ganda dari kewajiban upah selama sengketa PHI demi kas perseroan.â Kesalahan finansial paling fatal yang sering dilakukan jajaran manajemen saat memutus hubungan kerja (PHK) adalah mengasumsikan bahwa kewajiban pengupahan otomatis berhenti pada hari surat PHK ditandatangani. Di mata hukum ketenagakerjaan, selama perselisihan masih bergulir…
Read MoreAwas Sanksi! Cek Kontrak Berdasar Aturan Outsourcing TerbaruÂ
âJangan biarkan bisnis dibekukan. Pelajari mitigasi risiko hukum dan sanksi Permenaker 7/2026 tentang batasan aturan outsourcing terbaru di Indonesia.â Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pekerjaan Alih Daya (Permenaker 7/2026) menjadi titik penting dalam pengaturan alih daya di Indonesia. Perusahaan kini harus memastikan setiap pekerjaan outsourcing masuk dalam kategori yang diperbolehkan oleh Menteri…
Read MorePHK Karena Mangkir: Strategi Perusahaan Hadapi Sengketa HukumÂ
âPahami iktikad buruk dalam sengketa industrial, syarat PHK karena mangkir, bukti pemanggilan, dan pelajaran Putusan MA bagi HR.â Iktikad buruk dalam sengketa hubungan industrial dapat dipahami bahwa alasan formal yang diajukan perusahaan tidak sesuai dengan rangkaian peristiwa yang melatarbelakanginya. Perusahaan dapat menyebut pekerja mangkir, melakukan pelanggaran disiplin, atau mengundurkan diri. Namun, pengadilan tetap dapat menelusuri…
Read MoreHindari Gugatan PHK Akibat Mutasi Karyawan SakitÂ
âHak prerogatif manajemen bukan tanpa batas. Pelajari mitigasi hukum dan taktik legal mutasi karyawan sakit agar perseroan terhindar dari gugatan di PHI.â Mitigasi risiko hukum mutasi karyawan sebaiknya sudah dilakukan sebelum perusahaan mengeluarkan surat mutasi. Mutasi pada dasarnya merupakan praktik yang umum untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi. Namun, kewenangan manajemen tersebut tidak bersifat absolut terutama jika…
Read MoreAwas Gugatan! Prosedur PHK Karyawan Sakit BerkepanjanganÂ
“Pahami mitigasi hukum dan prosedur sah PHK karyawan sakit berkepanjangan agar perseroan terhindar dari sanksi batal demi hukum.“ Penanganan karyawan sakit menahun menuntut koordinasi tingkat tinggi antara divisi HR, payroll, dokter perusahaan, dan tim hukum. Insting pertama manajemen kerap kali mengarah pada efisiensi untuk segera mengganti posisi yang kosong. Sayangnya, memaksakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)…
Read MoreMerekrut Karyawan Kompetitor: Kasus Apple dan OpenAIÂ
âKasus Apple dan OpenAI memberi pelajaran bagi bisnis yang merekrut karyawan kompetitor. Pelajari batas kompetensi dan rahasia dagang.â Merekrut karyawan kompetitor merupakan praktik yang wajar dalam persaingan usaha. Risiko hukum muncul ketika proses tersebut memindahkan informasi rahasia dari perusahaan lama. Perusahaan perlu memastikan karyawan baru membawa kompetensi profesional yang sah, bukan rahasia dagang milik pihak…
Read MoreAturan Dibatasi, Wajibkah Kontrak Outsourcing Berakhir?Â
âPahami masa transisi Permenaker 7/2026 dan status kontrak outsourcing agar perseroan terhindar dari sengketa.â Rencana pembatasan outsourcing menjadi empat bidang pekerjaan menuntut perhatian serius dari perusahaan. Dampaknya menyentuh kontrak dengan vendor, hubungan kerja pekerja alih daya, serta struktur biaya perusahaan. Namun, perusahaan perlu memahami status hukumnya sebelum mengambil keputusan. Per 15 Juli 2026, pembatasan outsourcing…
Read MoreAwas Sengketa! Mitigasi Hak Karyawan dalam PHK Karena PailitÂ
âStatus bangkrut tidak otomatis menghapus hak pekerja. Pahami aturan PHK karena pailit dan mekanisme kurator agar harta perseroan aman dari gugatan PHI.â PHK karena pailit terjadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut sehingga kegiatan usaha berhenti dan hubungan kerja berakhir. Meski demikian, hak karyawan seperti upah dan pesangon tetap harus dipenuhi melalui mekanisme kepailitan. Hal ini ditegaskan…
Read More