PKWT UU 27/2026: Batas 4 Tahun dan Kompensasi

PKWT UU 272026

Kontrak awal PKWT kini dibatasi paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali, masing-masing satu tahun. Perusahaan juga harus memperhatikan waktu pembayaran kompensasi, pencatatan kontrak, serta kemungkinan ganti rugi jika hubungan kerja berakhir sebelum waktunya.

Read More

Syarat Mempekerjakan TKA 2026: Dokumen dan Kewajiban Perusahaan

syarat mempekerjakan TKA

Perusahaan yang akan merekrut tenaga kerja asing perlu memastikan jabatan, pengesahan RPTKA, dokumen keimigrasian, dan pelaporan selama masa kerja berjalan selaras. Integrasi layanan pada 2026 mempermudah proses administrasi, tetapi tidak menghapus kewajiban kepatuhan perusahaan.

Read More

PHK Massal karena Efisiensi: Bukti, Pesangon, dan Risiko

PHK massal karena efisiensi

PHK massal karena efisiensi tidak cukup hanya didasarkan pada keputusan manajemen. Perusahaan harus dapat membuktikan alasan bisnis, menjelaskan kriteria pemilihan pekerja, menjalankan prosedur yang sah, dan memperhitungkan seluruh hak pekerja serta risiko sengketa.

Read More

UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: Persiapan Perusahaan

UU Ketenagakerjaan baru 2026

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah disetujui DPR dan pemerintah. Perusahaan perlu memastikan status keberlakuan UU baru, sekaligus menyesuaikan kebijakan PKWT, outsourcing, PHK, pengupahan, dan tenaga kerja asing dengan ketentuan yang sudah mengikat.

Read More

PHK Tanpa Putusan Pengadilan: Kapan Diperbolehkan?

PHK tanpa putusan pengadilan

PHK tanpa putusan pengadilan tidak selalu dilarang. Namun, ketika pekerja menolak pemutusan hubungan kerja dan perundingan tidak mencapai kesepakatan, perusahaan harus mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hingga terdapat dasar hukum yang sah untuk mengakhiri hubungan kerja.

Read More

Mengira Hemat Padahal Boncos: Risiko Finansial PHK Batal Demi Hukum 

PHK Batal Demi Hukum 

“Jangan salah kalkulasi pesangon! Pelajari ancaman finansial tersembunyi dan sanksi upah proses jika pengadilan memvonis PHK batal demi hukum.” Beban finansial akibat PHK batal demi hukum kerap dihitung secara tidak tepat. Perusahaan mungkin menganggap bahwa pembatalan PHK otomatis menimbulkan kewajiban membayar pesangon dua kali, sementara pekerja dapat beranggapan seluruh tuntutan pasti dikabulkan. Padahal, kewajiban tersebut…

Read More

Anjuran Mediator Disnaker: Wajib Dipatuhi atau Bisa Ditolak?

Anjuran Mediator Disnaker

“Anjuran mediator Disnaker tidak langsung dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan. Namun, perusahaan tetap perlu meresponsnya karena penerimaan, penolakan, dan tindak lanjut anjuran dapat memengaruhi posisi perusahaan apabila sengketa berlanjut ke PHI.” Jawaban Singkat:Anjuran mediator Disnaker bukan putusan pengadilan dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sendiri. Namun, para pihak harus memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 hari…

Read More