Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: Persiapan Perusahaan
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah disetujui DPR dan pemerintah. Perusahaan perlu memastikan status keberlakuan UU baru, sekaligus menyesuaikan kebijakan PKWT, outsourcing, PHK, pengupahan, dan tenaga kerja asing dengan ketentuan yang sudah mengikat.
Read MoreTHR Saat Sengketa PHI: Kewajiban dan Risiko Perusahaan
THR saat sengketa PHI tidak otomatis gugur karena pekerja menerima surat PHK atau sedang menjalani skorsing. Perusahaan perlu memastikan status hubungan kerja, ketentuan THR, dan kewajiban pembayaran sebelum mengambil keputusan.
Read MorePHK Tanpa Putusan Pengadilan: Kapan Diperbolehkan?
PHK tanpa putusan pengadilan tidak selalu dilarang. Namun, ketika pekerja menolak pemutusan hubungan kerja dan perundingan tidak mencapai kesepakatan, perusahaan harus mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hingga terdapat dasar hukum yang sah untuk mengakhiri hubungan kerja.
Read MoreMengira Hemat Padahal Boncos: Risiko Finansial PHK Batal Demi Hukum
“Jangan salah kalkulasi pesangon! Pelajari ancaman finansial tersembunyi dan sanksi upah proses jika pengadilan memvonis PHK batal demi hukum.” Beban finansial akibat PHK batal demi hukum kerap dihitung secara tidak tepat. Perusahaan mungkin menganggap bahwa pembatalan PHK otomatis menimbulkan kewajiban membayar pesangon dua kali, sementara pekerja dapat beranggapan seluruh tuntutan pasti dikabulkan. Padahal, kewajiban tersebut…
Read MoreAnjuran Mediator Disnaker: Wajib Dipatuhi atau Bisa Ditolak?
“Anjuran mediator Disnaker tidak langsung dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan. Namun, perusahaan tetap perlu meresponsnya karena penerimaan, penolakan, dan tindak lanjut anjuran dapat memengaruhi posisi perusahaan apabila sengketa berlanjut ke PHI.” Jawaban Singkat:Anjuran mediator Disnaker bukan putusan pengadilan dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sendiri. Namun, para pihak harus memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 hari…
Read MoreRisiko Denda PT pada Upah Selama Sengketa PHI
“Jangan hentikan payroll sepihak saat PHK! Pelajari mitigasi risiko denda berlipat ganda dari kewajiban upah selama sengketa PHI demi kas perseroan.” Kesalahan finansial paling fatal yang sering dilakukan jajaran manajemen saat memutus hubungan kerja (PHK) adalah mengasumsikan bahwa kewajiban pengupahan otomatis berhenti pada hari surat PHK ditandatangani. Di mata hukum ketenagakerjaan, selama perselisihan masih bergulir…
Read MoreAwas Sanksi! Cek Kontrak Berdasar Aturan Outsourcing Terbaru
“Jangan biarkan bisnis dibekukan. Pelajari mitigasi risiko hukum dan sanksi Permenaker 7/2026 tentang batasan aturan outsourcing terbaru di Indonesia.” Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pekerjaan Alih Daya (Permenaker 7/2026) menjadi titik penting dalam pengaturan alih daya di Indonesia. Perusahaan kini harus memastikan setiap pekerjaan outsourcing masuk dalam kategori yang diperbolehkan oleh Menteri…
Read MorePHK Karena Mangkir: Strategi Perusahaan Hadapi Sengketa Hukum
“Pahami iktikad buruk dalam sengketa industrial, syarat PHK karena mangkir, bukti pemanggilan, dan pelajaran Putusan MA bagi HR.” Iktikad buruk dalam sengketa hubungan industrial dapat dipahami bahwa alasan formal yang diajukan perusahaan tidak sesuai dengan rangkaian peristiwa yang melatarbelakanginya. Perusahaan dapat menyebut pekerja mangkir, melakukan pelanggaran disiplin, atau mengundurkan diri. Namun, pengadilan tetap dapat menelusuri…
Read MoreHindari Gugatan PHK Akibat Mutasi Karyawan Sakit
“Hak prerogatif manajemen bukan tanpa batas. Pelajari mitigasi hukum dan taktik legal mutasi karyawan sakit agar perseroan terhindar dari gugatan di PHI.” Mitigasi risiko hukum mutasi karyawan sebaiknya sudah dilakukan sebelum perusahaan mengeluarkan surat mutasi. Mutasi pada dasarnya merupakan praktik yang umum untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi. Namun, kewenangan manajemen tersebut tidak bersifat absolut terutama jika…
Read MoreAwas Gugatan! Prosedur PHK Karyawan Sakit Berkepanjangan
“Pahami mitigasi hukum dan prosedur sah PHK karyawan sakit berkepanjangan agar perseroan terhindar dari sanksi batal demi hukum.“ Penanganan karyawan sakit menahun menuntut koordinasi tingkat tinggi antara divisi HR, payroll, dokter perusahaan, dan tim hukum. Insting pertama manajemen kerap kali mengarah pada efisiensi untuk segera mengganti posisi yang kosong. Sayangnya, memaksakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)…
Read More