Ketenagakerjaan
Kasus Krakatau Steel: PHK Setelah Pekerja Tolak GSH
Penolakan terhadap program pengakhiran hubungan kerja secara sukarela tidak otomatis menjadi pengunduran diri. Apabila perusahaan tetap mempertimbangkan PHK, dasar hukum dan prosedurnya harus dinilai secara terpisah.
Read MorePKWT UU 27/2026: Batas 4 Tahun dan Kompensasi
Kontrak awal PKWT kini dibatasi paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali, masing-masing satu tahun. Perusahaan juga harus memperhatikan waktu pembayaran kompensasi, pencatatan kontrak, serta kemungkinan ganti rugi jika hubungan kerja berakhir sebelum waktunya.
Read MoreAudit PKB: Risiko Klausul Pesangon bagi Perusahaan
Klausul pesangon dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dapat menimbulkan kewajiban pembayaran yang jauh melebihi perhitungan undang-undang.
Read MoreSyarat Mempekerjakan TKA 2026: Dokumen dan Kewajiban Perusahaan
Perusahaan yang akan merekrut tenaga kerja asing perlu memastikan jabatan, pengesahan RPTKA, dokumen keimigrasian, dan pelaporan selama masa kerja berjalan selaras. Integrasi layanan pada 2026 mempermudah proses administrasi, tetapi tidak menghapus kewajiban kepatuhan perusahaan.
Read MorePHK Massal karena Efisiensi: Bukti, Pesangon, dan Risiko
PHK massal karena efisiensi tidak cukup hanya didasarkan pada keputusan manajemen. Perusahaan harus dapat membuktikan alasan bisnis, menjelaskan kriteria pemilihan pekerja, menjalankan prosedur yang sah, dan memperhitungkan seluruh hak pekerja serta risiko sengketa.
Read MoreUU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: Persiapan Perusahaan
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah disetujui DPR dan pemerintah. Perusahaan perlu memastikan status keberlakuan UU baru, sekaligus menyesuaikan kebijakan PKWT, outsourcing, PHK, pengupahan, dan tenaga kerja asing dengan ketentuan yang sudah mengikat.
Read MoreTHR Saat Sengketa PHI: Kewajiban dan Risiko Perusahaan
THR saat sengketa PHI tidak otomatis gugur karena pekerja menerima surat PHK atau sedang menjalani skorsing. Perusahaan perlu memastikan status hubungan kerja, ketentuan THR, dan kewajiban pembayaran sebelum mengambil keputusan.
Read MorePHK Tanpa Putusan Pengadilan: Kapan Diperbolehkan?
PHK tanpa putusan pengadilan tidak selalu dilarang. Namun, ketika pekerja menolak pemutusan hubungan kerja dan perundingan tidak mencapai kesepakatan, perusahaan harus mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hingga terdapat dasar hukum yang sah untuk mengakhiri hubungan kerja.
Read MoreMengira Hemat Padahal Boncos: Risiko Finansial PHK Batal Demi Hukum
“Jangan salah kalkulasi pesangon! Pelajari ancaman finansial tersembunyi dan sanksi upah proses jika pengadilan memvonis PHK batal demi hukum.” Beban finansial akibat PHK batal demi hukum kerap dihitung secara tidak tepat. Perusahaan mungkin menganggap bahwa pembatalan PHK otomatis menimbulkan kewajiban membayar pesangon dua kali, sementara pekerja dapat beranggapan seluruh tuntutan pasti dikabulkan. Padahal, kewajiban tersebut…
Read MoreAnjuran Mediator Disnaker: Wajib Dipatuhi atau Bisa Ditolak?
“Anjuran mediator Disnaker tidak langsung dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan. Namun, perusahaan tetap perlu meresponsnya karena penerimaan, penolakan, dan tindak lanjut anjuran dapat memengaruhi posisi perusahaan apabila sengketa berlanjut ke PHI.” Jawaban Singkat:Anjuran mediator Disnaker bukan putusan pengadilan dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sendiri. Namun, para pihak harus memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 hari…
Read More