Ketenagakerjaan
Aturan PHK Cipta Kerja: dari Formalitas ke Keadilan Substantif
“Hindari denda pesangon di Pengadilan Hubungan Industrial. Pahami mitigasi sengketa fraud sesuai aturan PHK Cipta Kerja untuk melindungi kas PT Anda.” Banyak jajaran Direksi dan praktisi Human Resources (HR) terjebak pada asumsi yang sangat berbahaya: mengira bahwa aturan PHK Cipta Kerja memberikan kemudahan absolut bagi perseroan untuk memecat karyawan bermasalah. Faktanya, arsitektur Undang-Undang Cipta Kerja…
Read MoreAwas Bumerang Hukum! Syarat Legal Eksekusi PHK Karena Fraud
“Jangan sampai perusahaan salah saat memecat karyawan fraud. Pahami syarat mutlak eksekusi PHK karena fraud menurut hukum ketenagakerjaan.“ PHK karena fraud dapat dinyatakan sah tanpa Surat Peringatan (SP) apabila perbuatan pekerja termasuk dalam kategori pelanggaran yang bersifat mendesak. Hal ini penting bagi perusahaan karena fraud berkaitan langsung dengan kepercayaan, potensi kerugian, dan integritas operasional. Bagi…
Read MorePHK Tanpa SP, Apakah Sah Menurut Hukum Ketenagakerjaan?
“Pahami syarat mutlak eksekusi PHK tanpa SP dengan alasan mendesak agar perseroan terhindar dari gugatan dan denda pesangon.” Menghadapi karyawan yang melakukan pelanggaran berat—seperti membocorkan rahasia perseroan, melakukan fraud, atau mencemarkan nama baik manajemen—sering kali memicu reaksi cepat dari jajaran eksekutif untuk melakukan pemecatan seketika. Namun, mengambil langkah PHK tanpa SP (Surat Peringatan) sering kali…
Read MoreJebakan HR! Gagal Probation Tetap Wajib Kompensasi PKWT
“Hati-hati menyusun kontrak kerja. Klausul masa percobaan dalam kontrak terbatas adalah ilegal. Pahami risiko hukum dan aturan kompensasi PKWT.” Kegagalan dalam masa probation tidak serta-merta membebaskan perusahaan dari kewajiban finansial terhadap pekerja. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tertanggal 25 Maret 2024, yang menunjukkan bahwa jenis perjanjian kerja memiliki konsekuensi hukum…
Read MoreAwas Gugatan PHI! Strategi Mitigasi Sengketa Hubungan Industrial
“Kekalahan perusahaan di pengadilan sering berawal dari celah administrasi HR. Pahami cara mitigasi dan pencegahan sengketa hubungan industrial” Sengketa hubungan industrial umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang dari persoalan kerja yang tidak dikelola secara tepat. Kontrak kerja yang disusun secara tepat dapat menjadi dasar utama untuk mengurangi risiko perselisihan antara perusahaan dan pekerja. Kepatuhan…
Read MoreDenda Rp4,48 Miliar: Audit Bagi Perusahaan Tenaga Kerja Asing
“Kemenaker jatuhkan sanksi miliaran rupiah. Ketahui celah hukum RPTKA dan Visa agar operasional perusahaan tenaga kerja asing Anda bebas blokir.” Pemeriksaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan di enam provinsi melalui inspeksi langsung terhadap perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing. Langkah ini menegaskan bahwa penggunaan TKA kini berada dalam pengawasan aktif negara dan tidak lagi dipandang sebagai persoalan…
Read MorePP Pengupahan Baru Terbit, Apa Dampaknya Bagi Perusahaan?
”PP Pengupahan baru terbit! Perusahaan perlu secara proaktif mengidentifikasi potensi penerapan upah minimum sektoral, meninjau ulang struktur dan skala upah, serta menyelaraskan kebijakan dan SOP SDM.” Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun…
Read MoreMengukur Keputusan PHK Anita Tumbler yang Viral, Sudah Tepatkah?
”Menilai keputusan PHK Anita Tumbler, apakah tindakan pribadi yang viral, kemudian dinilai kurang empati dan menimbulkan kehebohan dapat dijadikan alasan PHK?” Kecenderungan perusahaan mem-PHK karyawan dengan alasan “mencoreng nilai-nilai perusahaan” pada dasarnya berada di wilayah yang beririsan antara etika tempat bekerja dan kepastian dalam hukum ketenagakerjaan. Seperti kasus yang ramai di sosial media belakangan ini,…
Read MoreIzin Tinggal dan Izin Kerja untuk WNA di Jabatan Pimpinan BUMN
”Pemerintah membuka peluang posisi direksi BUMN diisi oleh WNA, namun pastikan izin tinggal dan izin kerja untuk WNA telah sesuai, apa saja itu?” Transformasi BUMN Indonesia tengah memasuki fase penting dengan dibukanya peluang bagi warga negara asing untuk menduduki posisi strategis di perusahaan milik negara. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai…
Read MoreWajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP): Kapan dan Bagaimana Caranya?
”Teknis operasional Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) berada di wajiblapor.kemnaker.go.id kemudian login memakai SIAPkerja/Sisnaker ID.” Dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) merupakan salah satu kewajiban administratif yang sering kali terabaikan oleh pelaku usaha, padahal memiliki peran penting dalam menjamin transparansi bagi pelaku usaha. WLKP diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981…
Read More