UU Ketenagakerjaan baru 2026

UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: Persiapan Perusahaan

Pembaruan informasi: 26 Oktober 2026

"RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah disetujui DPR dan pemerintah. Perusahaan perlu memastikan status keberlakuan UU baru, sekaligus menyesuaikan kebijakan PKWT, outsourcing, PHK, pengupahan, dan tenaga kerja asing dengan ketentuan yang sudah mengikat."

UU Ketenagakerjaan baru 2026 menjadi perhatian penting bagi perusahaan setelah DPR dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026.

Persetujuan tersebut merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang meminta pembentuk undang-undang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.

Perubahan ini berpotensi memengaruhi perencanaan tenaga kerja, kontrak PKWT, penggunaan perusahaan outsourcing, prosedur PHK, pengupahan, hingga perizinan tenaga kerja asing.

Namun, perusahaan perlu membedakan antara RUU yang telah disetujui bersama, UU yang telah diundangkan, dan ketentuan yang sudah mulai berlaku.

Hingga pemeriksaan informasi resmi pada 26 Oktober 2026, nomor dan naskah pengundangan UU Pelindungan Ketenagakerjaan belum dapat dipastikan dari basis data peraturan yang diperiksa.

Jawaban singkat: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah mendapat persetujuan DPR dan pemerintah pada 6 Oktober 2026. Namun, perusahaan tetap perlu memeriksa status pengundangan dan ketentuan mulai berlakunya sebelum menerapkan perubahan dari UU baru. Sementara itu, perusahaan wajib mematuhi aturan yang masih berlaku, termasuk Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, PP 35/2021, PP 36/2021 beserta perubahannya, dan Permenaker 7/2026 tentang pekerjaan alih daya.

Bagi manajemen, langkah yang diperlukan bukan mengubah seluruh kebijakan Human Resources (HR) secara terburu-buru, melainkan mengidentifikasi kewajiban yang sudah berlaku dan mempersiapkan penyesuaian terhadap ketentuan baru setelah status hukumnya jelas.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Disetujui DPR pada 6 Oktober 2026

Pembentukan undang-undang ketenagakerjaan tersendiri merupakan salah satu konsekuensi penting dari Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Setelah melalui pembahasan di Komisi IX DPR, Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi, proses pembentukan RUU mencapai perkembangan penting pada Oktober 2026.

Pada 5 Oktober 2026, Komisi IX DPR bersama pemerintah menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam pembicaraan tingkat I.

RUU kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 6 Oktober 2026 untuk pembicaraan tingkat II dan mendapat persetujuan bersama.

Menurut keterangan DPR, regulasi tersebut memuat 23 bab dan 313 pasal, dengan pembahasan yang meliputi hak normatif pekerja, jaminan sosial, hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengawasan ketenagakerjaan, hingga perlindungan kelompok pekerja rentan.

Namun, ringkasan hasil pembahasan tersebut tidak dapat digunakan untuk memastikan bunyi akhir setiap pasal.

TanggalPerkembangan
31 Oktober 2024MK mengucapkan Putusan 168/PUU-XXI/2023
17 Juni 2026Putusan MK 167/PUU-XXIV/2026 kembali menegaskan tenggat pembentukan UU tersendiri
16 Juli 2026Putusan MK 192/PUU-XXIV/2026 mengingatkan kembali perkembangan pengaturan ketenagakerjaan
5 Oktober 2026RUU mendapat persetujuan pembicaraan tingkat I
6 Oktober 2026RUU mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR
31 Oktober 2026Batas dua tahun yang ditentukan melalui Putusan MK 168

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa proses legislasi telah bergerak melampaui tahap penyusunan substansi.

Meski demikian, perusahaan tetap harus memeriksa naskah final resmi sebelum menyimpulkan perubahan hak atau kewajiban tertentu.

Apakah UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 Sudah Berlaku?

Persetujuan bersama DPR dan pemerintah merupakan tahapan penting dalam pembentukan undang-undang.

Namun, hal tersebut perlu dibedakan dari proses pengesahan, pengundangan, dan mulai berlakunya peraturan.

Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 mengatur bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tetapi tidak disahkan Presiden dalam waktu 30 hari tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Sementara itu, aturan mengenai mulai berlakunya peraturan perundang-undangan perlu dilihat pada ketentuan pengundangan serta ketentuan penutup peraturan yang bersangkutan.

Untuk perusahaan, perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi praktis.

Persetujuan DPR Tidak Otomatis Mengubah Semua Kontrak Kerja

Perusahaan tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa seluruh PKWT, kontrak outsourcing, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama harus diubah hanya karena RUU telah disetujui.

Hal yang perlu dipastikan adalah:

  1. Nomor dan tanggal pengundangan undang-undang.
  2. Ketentuan mulai berlakunya.
  3. Norma lama yang dicabut atau diubah.
  4. Ketentuan peralihan atas hubungan kerja dan kontrak yang sudah berjalan.
  5. Ketentuan yang masih memerlukan peraturan pelaksanaan.

Jika terdapat aturan baru yang langsung berlaku, perusahaan perlu mengidentifikasi kewajiban penyesuaiannya.

Sebaliknya, jika terdapat masa transisi, perusahaan perlu memanfaatkan jangka waktu tersebut sesuai ketentuan, bukan menganggap seluruh kewajiban dapat ditunda.

Mengapa Putusan MK Menetapkan Tenggat 31 Oktober 2026?

Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 diucapkan pada 31 Oktober 2024.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK meminta pembentuk undang-undang menyusun undang-undang ketenagakerjaan tersendiri dan memisahkan pengaturannya dari UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

MK memberikan tenggang waktu paling lama dua tahun.

Tujuannya antara lain untuk mengurangi persoalan ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan pengaturan ketenagakerjaan.

MK juga menekankan pentingnya melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja atau serikat buruh.

Bagaimana Jika UU Baru Tidak Terbentuk Tepat Waktu?

Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 167/PUU-XXIV/2026, MK kembali menegaskan bahwa batas waktu pemisahan klaster ketenagakerjaan berakhir pada 31 Oktober 2026.

MK menjelaskan konsekuensi yuridis apabila pemisahan tersebut tidak dilakukan, yaitu berlakunya kembali UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta putusan-putusan MK yang relevan.

Namun, konsekuensi tersebut harus dibaca dalam konteks kondisinya.

Setelah terdapat persetujuan bersama DPR dan pemerintah pada 6 Oktober 2026, perusahaan perlu menilai status pembentukan undang-undang berdasarkan perkembangan hukum yang sebenarnya.

Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa seluruh pengaturan UU Cipta Kerja otomatis tidak berlaku sejak 31 Oktober 2026 tanpa terlebih dahulu memeriksa perkembangan legislasi dan akibat hukum yang relevan.

Bagi perusahaan, risiko terbesar adalah menggunakan asumsi mengenai perubahan hukum sebagai dasar untuk mengambil keputusan ketenagakerjaan yang belum mempunyai landasan pasti.

Aturan Ketenagakerjaan Apa yang Tetap Harus Dipatuhi Perusahaan?

Penyusunan undang-undang baru tidak menghentikan kewajiban berdasarkan ketentuan yang masih berlaku.

Sebelum naskah undang-undang baru dan ketentuan keberlakuannya dapat dipastikan, perusahaan perlu memperhatikan kerangka hukum berikut.

Dasar HukumAspek Kepatuhan
UU 13/2003 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023Hubungan kerja dan kewajiban ketenagakerjaan
Putusan MK 168/PUU-XXI/2023Pemaknaan PKWT, outsourcing, PHK, TKA, dan pengupahan
PP 35/2021PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan PHK
PP 36/2021 jo. PP 51/2023 jo. PP 49/2025Pengupahan
Permenaker 7/2026Batas jenis dan bidang pekerjaan alih daya
UU 2/2004Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
PP 34/2021Penggunaan tenaga kerja asing

Putusan MK yang telah diucapkan dan mengikat tidak perlu menunggu terbitnya UU baru untuk dijadikan dasar kepatuhan.

Dengan demikian, audit hukum perusahaan sebaiknya dimulai dari ketentuan yang sudah berlaku, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi perubahan berdasarkan naskah UU baru setelah tersedia secara resmi.

Persiapan PKWT: Periksa Masa Kontrak dan Kewajiban Kompensasi

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu area yang perlu diperiksa sebelum penyesuaian regulasi lebih lanjut.

Melalui Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap Pasal 56 ayat (3) UU Ketenagakerjaan bahwa jangka waktu PKWT, termasuk perpanjangannya, tidak melebihi lima tahun.

Putusan tersebut juga menegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.

Apa yang Harus Diperiksa HR?

Perusahaan sebaiknya melakukan inventarisasi PKWT berdasarkan:

  • Tanggal mulai dan berakhirnya kontrak.
  • Jenis pekerjaan yang menjadi dasar penggunaan PKWT.
  • Jangka waktu kumulatif, termasuk perpanjangan.
  • Riwayat pembaruan dan perubahan perjanjian.
  • Kewajiban uang kompensasi berdasarkan PP 35/2021.
  • Ketentuan evaluasi kinerja yang dimuat dalam kontrak.

Selain itu, perusahaan harus memastikan PKWT tidak memuat klausul masa percobaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, perbaikannya harus didasarkan pada aturan yang sudah berlaku dan konsekuensi hukum dari kontrak tersebut.

Persetujuan RUU baru tidak otomatis membatalkan seluruh PKWT lama. Namun, kontrak yang sudah bertentangan dengan ketentuan saat ini tetap memiliki risiko hukum meskipun UU baru belum diundangkan.

Baca juga: Jebakan HR! Gagal Probation Tetap Wajib Kompensasi PKWT

Outsourcing: Perusahaan Sudah Wajib Memperhatikan Permenaker 7/2026

Perubahan regulasi outsourcing tidak hanya berasal dari pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya telah berlaku sejak 30 April 2026.

Peraturan ini merupakan tindak lanjut pemaknaan Pasal 64 ayat (2) UU Ketenagakerjaan melalui Putusan MK 168/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permenaker 7/2026, pengaturan alih daya mencakup enam kelompok kegiatan penunjang, yaitu:

  1. Layanan kebersihan.
  2. Penyediaan makanan dan minuman.
  3. Pengamanan.
  4. Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja.
  5. Layanan penunjang operasional.
  6. Pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Karena itu, perusahaan perlu mengevaluasi apakah pekerjaan yang dialihdayakan masih sesuai dengan kelompok yang diatur.

Bagaimana Nasib Kontrak Outsourcing yang Sudah Berjalan?

Pasal 10 Permenaker 7/2026 memberikan ketentuan peralihan.

Perjanjian alih daya yang telah ada tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Sementara itu, jenis dan bidang pekerjaan alih daya pada perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan alih daya harus disesuaikan paling lambat dua tahun sejak peraturan diundangkan.

Dengan tanggal pengundangan 30 April 2026, batas penyesuaian dua tahun tersebut jatuh pada 30 April 2028.

Perusahaan perlu membedakan masa transisi ini dari ketentuan peralihan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang masih harus diverifikasi berdasarkan naskah finalnya.

Langkah Persiapan bagi Perusahaan

Tim Legal dan Procurement sebaiknya memeriksa seluruh kontrak vendor, terutama ruang lingkup pekerjaan, izin perusahaan alih daya, hubungan kerja dengan pekerja, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Jangan langsung mengakhiri seluruh kontrak vendor tanpa menilai ketentuan peralihan, masa kontrak, serta risiko hukum terhadap pekerja dan penyedia jasa.

Baca juga: Awas Sanksi! Cek Kontrak Berdasar Aturan Outsourcing Terbaru

PHK dan Perselisihan Hubungan Industrial: SOP Harus Mengikuti Putusan MK

Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan area penting yang tidak sebaiknya menunggu pengundangan UU baru.

Melalui Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, Mahkamah memperjelas pemaknaan Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Apabila pekerja menolak PHK, perundingan bipartit wajib dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Jika bipartit tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian harus mengikuti mekanisme perselisihan hubungan industrial yang berlaku hingga diperoleh putusan atau penetapan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaknai MK.

Namun, tidak setiap PHK memerlukan putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Bedakan PHK yang Disepakati dan PHK yang Diperselisihkan

SituasiLangkah Hukum
Pekerja menerima pemberitahuan dan tidak menolak PHKPenuhi pelaporan dan pembayaran hak sesuai ketentuan
Perusahaan dan pekerja mencapai kesepakatanTuangkan dalam Perjanjian Bersama dan daftarkan sesuai UU PPHI
Pekerja menolak PHKLaksanakan perundingan bipartit
Bipartit tidak mencapai kesepakatanLanjutkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Perkara PHK masih disengketakanPerhatikan keberlanjutan kewajiban selama proses sesuai Pasal 157A dan pemaknaan MK

Selain itu, perusahaan harus mematuhi ketentuan pemberitahuan PHK dalam PP 35/2021.

Pada prinsipnya, pemberitahuan diberikan paling lambat 14 hari kerja sebelum PHK, dengan ketentuan khusus tujuh hari kerja untuk PHK dalam masa percobaan.

Perusahaan juga perlu menyimpan bukti pemberitahuan, keberatan pekerja, risalah perundingan, dan dokumen penyelesaian.

Dokumentasi yang memadai dapat membantu perusahaan menunjukkan bahwa keputusan PHK didukung alasan dan prosedur yang sah.

Baca juga: PHK Tanpa Putusan Pengadilan: Kapan Diperbolehkan?

Pengupahan dan Pesangon: Persiapkan Anggaran berdasarkan Aturan yang Berlaku

Perubahan hukum ketenagakerjaan juga perlu diperhatikan dalam perencanaan biaya perusahaan.

Untuk pengupahan, PP 36/2021 telah diubah melalui PP 51/2023 dan PP 49/2025.

PP 49/2025 mulai berlaku pada 17 Desember 2025.

Perusahaan tetap harus memperhatikan ketentuan upah minimum serta kewajiban penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah yang sesuai.

Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 juga memberikan pemaknaan penting mengenai penyusunan struktur dan skala upah dengan memperhatikan antara lain golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, serta kemampuan dan produktivitas perusahaan.

Bagaimana Mengantisipasi Perubahan Biaya Tenaga Kerja?

Tim HR dan Finance dapat membuat proyeksi yang mencakup:

  • Biaya gaji dan tunjangan.
  • Penyesuaian terhadap upah minimum.
  • Kewajiban kompensasi PKWT.
  • Simulasi pesangon menurut alasan PHK.
  • Uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak.
  • Potensi kewajiban selama perselisihan PHK.
  • Biaya penyesuaian kontrak outsourcing.

Untuk pesangon, Putusan MK 168 memberikan pemaknaan terhadap Pasal 156 ayat (2) mengenai standar minimum yang harus diperhatikan.

Namun, jumlah kewajiban dalam suatu PHK tetap perlu ditentukan berdasarkan masa kerja, alasan pengakhiran hubungan kerja, dan ketentuan pembayaran yang relevan.

Karena itu, perusahaan tidak tepat menggunakan satu perhitungan pesangon untuk seluruh jenis PHK.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tetap Memerlukan Pemeriksaan Kepatuhan

Persiapan perusahaan juga perlu mencakup penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memperjelas pemaknaan Pasal 42 ayat (1) mengenai kewenangan menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Selain itu, pemaknaan Pasal 42 ayat (4) menegaskan bahwa TKA hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan dan waktu tertentu dengan kompetensi yang sesuai, serta memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Perusahaan perlu memastikan bahwa penggunaan TKA tetap sesuai dengan persyaratan dalam PP 34/2021 dan peraturan pelaksana yang relevan.

Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian jabatan, dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) jika diwajibkan, masa penugasan, dan kewajiban lain sesuai karakter penempatan.

Jika UU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat perubahan lebih lanjut, perusahaan perlu membandingkannya dengan aturan yang sudah berlaku, bukan menggunakan ringkasan RUU sebagai dasar tunggal.

Bagaimana Perusahaan Harus Memeriksa Ketentuan Peralihan UU Baru?

Salah satu bagian terpenting dalam perubahan peraturan ketenagakerjaan adalah ketentuan peralihan.

Ketentuan tersebut menentukan bagaimana aturan baru diterapkan terhadap keadaan atau hubungan hukum yang sudah berlangsung.

Dalam praktik perusahaan, terdapat beberapa dokumen dan kondisi yang perlu diperiksa setelah naskah resmi diundangkan.

Dokumen atau KondisiPemeriksaan yang Diperlukan
PKWT aktifApakah kontrak tetap berlaku atau membutuhkan penyesuaian?
Kontrak outsourcingApakah ada perubahan jenis pekerjaan atau batas penyesuaian?
Peraturan PerusahaanApakah terdapat ketentuan yang bertentangan dengan norma baru?
Perjanjian Kerja BersamaApakah perubahan memerlukan perundingan dan prosedur tertentu?
Proses PHK yang sedang berjalanHukum apa yang berlaku terhadap tahapan dan hak yang belum selesai?
Struktur dan skala upahApakah ada perubahan standar atau kewajiban dokumentasi?
Penggunaan TKAApakah izin dan persyaratan yang ada masih sesuai?

Perusahaan tidak boleh mengasumsikan bahwa undang-undang baru otomatis berlaku surut terhadap semua hubungan kerja.

Sebaliknya, perusahaan juga tidak boleh menganggap kontrak yang sudah ditandatangani selalu dikecualikan dari ketentuan baru.

Jawabannya harus didasarkan pada bunyi aturan peralihan, ketentuan penutup, dan prinsip hukum yang berlaku.

Checklist HR, Legal, dan Finance Menghadapi UU Ketenagakerjaan Baru

Langkah persiapan yang paling relevan adalah memisahkan kewajiban yang sudah mengikat dan perubahan yang menunggu kepastian naskah UU baru.

AreaYang Harus Dilakukan SekarangSetelah Naskah UU Resmi Tersedia
Legal inventoryCatat seluruh dasar hukum kebijakan HRBandingkan pasal lama dan baru
PKWTAudit masa kontrak, jenis pekerjaan, dan kompensasiPeriksa aturan peralihan kontrak aktif
OutsourcingPetakan vendor berdasarkan Permenaker 7/2026Periksa perubahan dan tenggat tambahan
PHKPerbaiki SOP sesuai Putusan MK 168Sesuaikan jika ada norma baru yang berlaku
PengupahanPeriksa struktur dan skala upahHitung dampak perubahan
PesangonBuat simulasi menurut alasan PHKSesuaikan formula setelah diverifikasi
TKAAudit RPTKA dan kesesuaian jabatanEvaluasi persyaratan terbaru
PP dan PKBIdentifikasi klausul yang perlu dievaluasiLaksanakan perubahan sesuai prosedur
FinanceSusun proyeksi biaya tenaga kerjaPerbarui anggaran berdasarkan aturan final
GovernanceTetapkan penanggung jawab kepatuhanDokumentasikan implementasi perubahan

Siapa yang Sebaiknya Memimpin Persiapan?

Persiapan ini sebaiknya tidak hanya dibebankan kepada divisi HR.

Tim Legal dapat melakukan pemetaan perubahan peraturan dan risiko kontraktual.

Tim HR dapat memeriksa penerapan aturan terhadap hubungan kerja serta prosedur internal.

Tim Finance dapat memperkirakan dampak biaya terhadap anggaran tenaga kerja.

Sementara itu, Direksi atau manajemen perlu memastikan bahwa keputusan penyesuaian didasarkan pada landasan hukum yang benar dan tetap mempertimbangkan keberlangsungan operasional perusahaan.

Bimo Prasetio dari BP Lawyers menilai bahwa dunia usaha dapat menyesuaikan diri terhadap standar perlindungan tenaga kerja apabila rumusan norma jelas, konsisten, dan disertai pengaturan transisi yang memadai.

Kepastian hukum dapat membantu perusahaan memperhitungkan biaya sekaligus mengurangi potensi perselisihan hubungan industrial.

Kesimpulan

Persetujuan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 merupakan perkembangan penting bagi kepastian hubungan industrial di Indonesia.

Namun, perusahaan tetap perlu membedakan persetujuan legislasi dengan pengundangan dan mulai berlakunya norma baru.

Sementara status dan naskah final undang-undang diperiksa, perusahaan tetap wajib memenuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan yang telah berlaku, termasuk pemaknaan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023.

Kewajiban tersebut mencakup pengelolaan PKWT, outsourcing, pengupahan, prosedur PHK, serta penggunaan tenaga kerja asing.

Bagi perusahaan, langkah yang tepat adalah melakukan audit kepatuhan ketenagakerjaan, pemetaan dokumen, dan simulasi dampak biaya, bukan mengambil keputusan berdasarkan asumsi mengenai perubahan hukum.

Persiapan tersebut dapat membantu manajemen menjaga kepastian hubungan kerja, mengelola risiko sengketa, dan merencanakan penyesuaian operasional secara terukur.

BP Lawyers dapat mendampingi perusahaan dalam pemeriksaan kepatuhan ketenagakerjaan, peninjauan kontrak PKWT dan outsourcing, penyusunan atau perubahan Peraturan Perusahaan dan PKB, evaluasi prosedur PHK, serta analisis dampak perubahan regulasi terhadap kegiatan usaha.

Penulis: Arivigo Pranata

Partner BP Lawyers: Bimo Prasetio

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.