Badan Usaha
Setoran Modal Rekening Pribadi & Risiko Aset Eksekutif
”Setoran modal melalui rekening pribadi sering dianggap praktis, tetapi berisiko menimbulkan masalah hukum.” Dalam hukum perseroan, arus dana setoran modal harus mencerminkan identitas pemegang saham yang sebenarnya. Penggunaan rekening pribadi dalam setoran modal dapat melemahkan bukti kepemilikan saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UUPT)…
Read MorePeran Neraca dalam Aksi Korporasi: Dasar Hukum, Fungsi, dan Implikasi Bagi Perseroan
”Peran neraca dalam aksi korporasi pada dasarnya berangkat dari kondisi keuangan perusahaan, sehingga neraca menjadi titik awal untuk menilai apakah keputusan tersebut diambil secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.” Praktik pengurusan Perseroan terbatas atau Perusahaan di Indonesia membutuhkan keberadaan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan karena bersinggungan dengan struktur permodalan dan kepentingan para pemegang…
Read MoreNama di Akta Bukan Pengendali Asli: Mengungkap Bahaya BO Palsu
”Bahaya BO palsu muncul ketika nama yang tercantum dalam akta dan sistem AHU tidak mencerminkan pihak yang benar-benar mengendalikan perusahaan.” Dalam praktik korporasi, perbedaan antara pemilik yang tercantum dalam dokumen resmi dan pihak yang benar-benar mengendalikan perusahaan merupakan isu yang jarang diperhatikan. Struktur kepemilikan dapat terlihat patuh secara administratif, namun realitanya menunjukkan kendali berada pada…
Read MorePendirian Perseroan dengan Anak di Bawah Umur: Dasar Hukum dan Risiko Praktis
”Ketentuan hukum perseroan di Indonesia membuka ruang bagi siapapun untuk menjadi pemegang saham, lantas bagaimana dengan pendirian perseroan dengan anak di bawah umur, apa implikasinya?” Dalam praktik bisnis keluarga di Indonesia, menempatkan anak di bawah umur sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas semakin sering dijumpai sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang dengan alasan untuk tujuan perlindungan…
Read MoreHubungan UUPT dan Permenkum 49/2025: Menilai Kewenangan Pelaporan RUPS Tahunan ke Menteri Hukum
”Ada pemahaman bahwa terdapat pertentangan pengaturan antara Permenkum 49/2025 dengan ketentuan dalam UUPT terkait dengan kewajiban pelaporan RUPS tahunan kepada Menteri hukum, benarkah?” Dalam praktik hukum korporasi di Indonesia, perbedaan antara kewajiban substantif perseroan dan kewajiban administratif sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika peraturan pelaksana memperkenalkan mekanisme baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang…
Read MoreMerger Grab dan GoTo: Menguji Batas Regulasi dan Perlindungan Sosial
”Merger Grab dan GoTo perlu untuk mempertimbangkan aspek persaingan usaha agar tidak terjadi monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan.” Ketergantungan masyarakat terhadap layanan transportasi dan pengantaran berbasis aplikasi menunjukkan bahwa platform digital telah menjadi infrastruktur ekonomi baru. Di tengah perubahan teknologi, negara perlu memastikan bahwa kebijakan persaingan usaha, dan jaminan sosial berjalan saling melengkapi. Wacana merger…
Read MoreMemahami Perbedaan Antara Kepailitan dan Likuidasi Perusahaan di Indonesia
”Perbedaan antara kepailitan dan likuidasi yaitu pailit merupakan suatu proses untuk menyelesaikan utang, sedangkan likuidasi merupakan tahapan pemberesan setelah pembubaran perseroan.” Ketika sebuah perusahaan menghadapi kesulitan keuangan atau ingin mengakhiri operasionalnya, dua istilah hukum yang sering muncul adalah pailit dan likuidasi. Keduanya sama-sama berkaitan dengan penghentian kegiatan usaha, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan, proses,…
Read MorePenyelenggaraan RUPS oleh Komisaris: Ketahui Ketentuannya!
Penyelenggaraan RUPS oleh Komisaris: Ketahui Ketentuannya! ”Semua ketentuan mengenai tata cara pemanggilan (pemberitahuan, jangka waktu, agenda, kuorum, dsb) wajib dipenuhi agar hasil RUPS oleh komisaris tidak cacat hukum.” Umumnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipandang sebagai ranah eksklusif Direksi, karena memang sesuai dengan ketentuan undang-undang, Direksi adalah organ utama yang diberi mandat untuk memanggil dan…
Read MorePanduan Lengkap Upgrade PT Perorangan ke PT Biasa
Panduan Lengkap Upgrade PT Perorangan ke PT Biasa ”PT perorangan bersifat hanya untuk usaha mikro atau kecil, bila terdapat lebih dari satu pendiri, maka perlu upgrade PT Perorangan menjadi PT biasa.” Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pelaku usaha di Indonesia yang memilih mendirikan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan hukum…
Read MoreCara Lengkap Mendirikan KPPA di Indonesia: Panduan Praktis dan Legal
Cara Lengkap Mendirikan KPPA di Indonesia: Panduan Praktis dan Legal ”KPPA dibatasi hanya untuk mengawasi, mengkoordinasi, dan mempersiapkan pendirian atau pengembangan usaha anak perusahaan penanam modal asing di Indonesia.” Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) merupakan entitas yang dibentuk oleh perusahaan asing di Indonesia untuk mengurus dan mengawasi kepentingan perusahaan induk tanpa terlibat dalam kegiatan usaha…
Read More