Badan Usaha
Laporan Pemilik Manfaat Bagi Perusahaan: Simak Aturan Terkini di Indonesia
Laporan Pemilik Manfaat Bagi Perusahaan: Simak Aturan Terkini di Indonesia ”Saat ini telah terjadi pergeseran model laporan pemilik manfaat yang pasif menjadi verifikasi aktif yang wajib dilakukan oleh suatu korporasi.” Konsep “pemilik manfaat” (beneficial owner) lahir dari kebutuhan global untuk mencegah penyalahgunaan korporasi sebagai sarana tindak pidana terutama terkait tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan…
Read MorePanduan Lengkap Pengelolaan Akun OSS RBA untuk Perusahaan: Do’s & Don’ts
Panduan Lengkap Pengelolaan Akun OSS RBA untuk Perusahaan: Do’s & Don’ts ”Pengelolaan akun OSS RBA seharusnya menjadi bagian dari sistem kepatuhan dan manajemen risiko perusahaan, ini yang perlu diperhatikan.” Sejak diberlakukannya sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA atau OSS) pada 2021, proses perizinan berusaha di Indonesia menjadi lebih terintegrasi dan efisien. OSS-RBA memudahkan pelaku…
Read MoreBolehkah Agenda Pembagian Dividen dan Perubahan Pengurus Dilakukan Bersamaan Saat RUPS?
Bolehkah Agenda Pembagian Dividen dan Perubahan Pengurus Dilakukan Bersamaan Saat RUPS? ”Tidak ada larangan bagi perseroan untuk menyelenggarakan RUPS dengan menggabungkan agenda pembagian dividen dan perubahan pengurus, namun wajib mematuhi ketentuan.” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu proses penting dalam berjalannya suatu perseroan atau perusahaan karena di sinilah keputusan strategis seperti pembagian dividen…
Read MoreWajib Tahu, Ini Dia Konsekuensi Keterlambatan RUPS Tahunan Bagi Perusahaan
Wajib Tahu, Ini Dia Konsekuensi Keterlambatan RUPS Tahunan Bagi Perusahaan ”Setiap perusahaan wajib dengan upaya terbaiknya memprioritaskan pelaksanaan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan merupakan kewajiban penting bagi setiap perseroan terbatas, baik perusahaan tertutup maupun perusahaan terbuka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007…
Read MoreKeterbatasan Legal Due Diligence dalam Menjamin Keamanan Transaksi Akuisisi
Keterbatasan Legal Due Diligence dalam Menjamin Keamanan Transaksi Akuisisi ”Keterbatasan legal due diligence bisa saja mencakup informasi, risiko tersembunyi, perubahan regulasi, hingga potensi fraud bisa menjadi ancaman bagi pembeli.” Legal Due Diligence (LDD) adalah proses uji tuntas aspek hukum terhadap perusahaan target sebelum akuisisi. Tujuannya untuk mengungkap informasi dan risiko hukum material agar pembeli dapat…
Read MoreFebriany Eddy Bergabung dengan Danantara, Tinggalkan Posisi CEO Vale Indonesia Tbk
Febriany Eddy Bergabung dengan Danantara, Tinggalkan Posisi CEO Vale Indonesia Tbk ”Pengunduran diri tersebut merupakan langkah penting guna memperkuat integritas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan publik.” Febriany Eddy bergabung dengan Danatara dan resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk (INCO) pada 21 April 2025. Keputusan tersebut diambil seiring…
Read MoreInvestree Bubar Tim Likuidator Dibentuk, Ini Ketentuan Likuidasi!
Investree Bubar Tim Likuidator Dibentuk, Ini Ketentuan Likuidasi! ”Ketentuan likuidasi berupa penunjukan likuidator untuk perusahaan P2P Lending wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan oleh OJK.” Kasus dugaan fraud yang menimpa PT Investree Radhika Jaya (Investree) telah mencapai titik akhir pada tahap pembubaran perusahaan dan pembentukan tim likuidasi. Langkah tersebut diambil setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut…
Read MoreBelajar Dari Kasus Kecurangan Minyakita, Apa yang Harus Dilakukan Jika Perusahaan Diduga Fraud?
Belajar Dari Kasus Kecurangan Minyakita, Apa yang Harus Dilakukan Jika Perusahaan Diduga Fraud? ”Jika perusahaan diduga fraud maka perlu untuk membuktikan bahwa tidak terdapat niat jahat dalam kasus tersebut.” Kasus kecurangan dalam distribusi minyak goreng bersubsidi kembali mencuat setelah pihak kepolisian mengungkap dugaan pengurangan takaran dalam kemasan Minyakita. Praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi…
Read MoreKasus Jiwasraya Dicabut OJK, Direksi dan Komisaris Dilarang Lakukan Pengalihan Aset
Kasus Jiwasraya Dicabut OJK, Direksi dan Komisaris Dilarang Lakukan Pengalihan Aset ”Larangan pengalihan aset dilakukan sebagai upaya untuk mencegah akibat dari pelanggaran prinsip fiduciary duty.” Jalannya suatu perusahaan tidak terlepas dari peran secara langsung oleh organ perseroan seperti komisaris dan direksi. Dalam melakukan tugasnya, komisaris maupun direksi diberi salah satu tanggung jawab berupa fiduciary duty.…
Read MoreLaporan LKPM Periode Triwulan 1 2025 Bisa Dimulai Lebih Awal: Catat Tanggalnya!
Laporan LKPM Periode Triwulan 1 2025 Bisa Dimulai Lebih Awal: Catat Tanggalnya! ”Pelaporan LKPM merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. LKPM periode triwulan 1 2025 mengalami penyesuaian jadwal akibat libur hari raya.” Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan yang harus disampaikan oleh setiap pelaku usaha yang memiliki kriteria tertentu di Indonesia. LKPM berfungsi sebagai alat…
Read More