Badan Usaha
Kemenkumham Siapkan Badan Usaha Social Enterprise: Apa Itu?
Kemenkumham Siapkan Badan Usaha Social Enterprise: Apa Itu? ”Social enterprise didefinisikan sebagai aktivitas usaha yang lebih mengutamakan perilaku tolong menolong daripada mencari keuntungan materi.” Di Indonesia, kegiatan masyarakat yang berkumpul dalam suatu organisasi menurut sifatnya dapat tergolong dalam 2 jenis utama yaitu organisasi yang berorientasi untuk mendapat keuntungan maupun non-profit yang memiliki tujuan tertentu untuk…
Read MoreKewajiban Perusahaan dalam sektor Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Tahun 2024
Kewajiban Perusahaan dalam sektor Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Tahun 2024 ”Perusahaan diwajibkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi untuk menerapkan kebijakan pelindungan data pribadi pada tahun 2024.” Pada era digital yang terus berkembang pesat, penggunaan teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari berbagai aspek kehidupan, salah satu contohnya dalam kegiatan bisnis. Salah satu kemudahan yang diperoleh…
Read MoreSanksi Jika PT Tidak Melaporkan Kewajiban Beneficial Owner (Pemilik Manfaat)
Sanksi Jika PT Tidak Melaporkan Kewajiban Beneficial Owner (Pemilik Manfaat) “Perseroan terbatas wajib memperbarui data beneficial owner yang dilaksanakan tahunan.” Salah satu aspek penting dari tata kelola perusahaan adalah transparansi terkait kepemilikan perusahaan, dalam hal ini, kewajiban untuk melaporkan informasi tentang Beneficial Owner (BO) atau pemilik manfaat. BO merupakan pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat dari…
Read MoreBenarkah PT (Perseroan Terbatas) dapat Didirikan oleh Satu Orang? Cek Faktanya
Benarkah PT (Perseroan Terbatas) dapat Didirikan oleh Satu Orang? Cek Faktanya Pemerintah terus berupaya meningkatkan siklus perekonomian dengan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi dan mengurus perizinan berusaha, termasuk untuk perseroan terbatas (PT). Dari beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007), terdapat beberapa yang diubah dan dihapus…
Read MoreDampak bagi Perusahaan Akibat Pergantian Nama Pemegang Saham
”Jika pemegang saham melakukan perubahan nama, maka perusahaan wajib melaporkannya pada pemerintah.” Saham adalah aset atau harta yang dimiliki seseorang (atau badan hukum) sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan, tak jarang pemegang saham sering mengalami pergantian. Pergantian dilakukan guna keberlangsungan jalannya bisnis. Banyak sekali faktor yang menyebabkan salah satu pemegang saham perusahaan berganti nama. Salah satunya…
Read MoreMengenal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
Mengenal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha “KKPR merupakan salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha dalam rangka memperoleh perizinan berusaha.” Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dahulu bernama Izin Lokasi, adalah salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengurusan KKPR wajib dipenuhi oleh…
Read MoreIngin Mengakhiri Perjanjian? Ini Hal yang Perlu Diperhatikan
Ingin Mengakhiri Perjanjian? Ini Hal yang Perlu Diperhatikan Mengakhiri suatu kontrak atau perjanjian bukanlah hal yang umum dipertimbangkan para pihak saat mulai dilakukannya suatu kerja sama. Namun, hal ini tetap penting untuk diperhatikan agar dapat memitigasi risiko yang berpotensi timbul dan akhirnya menyebabkan para pihak terlibat dalam sengketa hukum yang lebih serius. Terdapat beberapa alasan…
Read MorePerusahaan Ingin Merger, Bagaimana Mekanismenya?
Perusahaan Ingin Merger, Bagaimana Mekanismenya? ”Upaya mengembangkan dan bertahan pada perkembangan bisnis dapat dilakukan dengan cara merger.” Dunia bisnis terus mengalami perubahan, dan pelaku usaha dituntut untuk cepat beradaptasi agar usahanya tetap berjalan. Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melakukan penggabungan Perusahaan atau merger. Merger dilakukan dengan memperhatikan…
Read MoreBolehkah Perusahaan PMA Hanya Memiliki Direktur WNA?
Bolehkah Perusahaan PMA Hanya Memiliki Direktur WNA? Banyak investor asing yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia sering kali mengajukan pertanyaan mengenai apakah mereka dapat memiliki Direktur Warga Negara Asing (WNA) saja tanpa adanya Warga Negara Indonesia (WNI) di jajaran Direksi perusahaan. Pertanyaan ini seringkali muncul dari investor yang belum memiliki perwakilan atau orang kepercayaan di…
Read MorePasangan WNA jadi Pemegang Saham Tunggal PT PMA, Bisakah?
Pasangan WNA jadi Pemegang Saham Tunggal PT PMA, Bisakah? Salah satu pertanyaan mendasar saat akan mendirikan bisnis keluarga di Indonesia adalah: “Apakah suami istri dapat menjadi pemegang saham dalam perusahaan tanpa ada pemegang saham lain di dalamnya?” Jawaban atas pertanyaan tersebut biasanya bergantung pada ada atau tidaknya Perjanjian Pemisahan Harta (PPH) antara suami dan istri.…
Read More