
Mengenal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
Mengenal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
“KKPR merupakan salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha dalam rangka memperoleh perizinan berusaha.”
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dahulu bernama Izin Lokasi, adalah salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Pengurusan KKPR wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha dalam rangka memperoleh perizinan berusaha.
Ketentuan tersebut berlaku sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan izin berusaha. Terkait KKPR, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Permen ATR BPN 13/2021).
Lantas, bagaimana penjelasan mengenai KKPR, simak artikel berikut!
Baca juga: Ini Dia! Kode Klasifikasi Bidang Usaha (KBLI) untuk Startup Digital Terbaru
Definisi
KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) (Pasal 1 angka 19 Permen ATR BPN 13/2021).
Penataan Ruang Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja
Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja RTR hanya dimiliki dan disimpan oleh Pemerintah dalam bentuk fisik (hard copy) selain itu masyarakat dan investor yang ingin mengakses informasi RTR harus datang langsung ke kantor pemerintah dan menempuh proses administrasi yang lama dan rumit sehingga menyebabkan banyak kasus tumpang tindih pemanfaatan ruang.
Menurut Andi Akhirah Khairunnisa Senior Associate BP Lawyers, setelah berlakunya UU Cipta Kerja terdapat beberapa perubahan diantaranya:
- Produk RTR telah dipublikasi oleh Pemerintah melalui berbagai platform.
- Masyarakat dan pihak terkait dapat memanfaatkan informasi RTR secara online.
- Platform produk RTR terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan, sehingga proses perizinan berusaha dan non-usaha menjadi lebih cepat dan transparan.
- Perizinan berusaha yang telah diterbitkan menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas RTR.
Baca juga: Ancaman Sanksi Pidana bagi Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin Usaha
Jenis KKPR untuk Kegiatan Berusaha
Pasal 3 Permen ATR BPN 13/2021 membagi KKPR menjadi beberapa jenis yaitu:
- KKPR untuk Kegiatan Berusaha;
- KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha;
- KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional.
KKPR untuk kegiatan berusaha diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Permen ATR BPN 13/2021 KKPR, yang mana untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui:
1. KKKPR (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
Dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR, dilakukan melalui tahapan pendaftaran, penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR dan penerbitan KKKPR (Pasal 6 ayat (2) Permen ATRBPN 13/2021).
2. PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menjelaskan kesesuaian antara Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detil Tata Ruang Pasal 1 angka 19 PP 21/2021. Dijelaskan pada OSS-RBA, bahwa pemeriksaan permohonan PKKPR meliputi kegiatan usaha pada lokasi daratan, laut, dan/atau kawasan hutan.
Baca juga: Ingin Melakukan Impor? Pahami Dulu Ketentuan Legalitas Importir Berikut!
Syarat Pendaftaran KKPR
Syarat pendaftaran paling sedikit dilengkapi dengan (Pasal 7 ayat (1) Permen ATR BPN 13/2021):
- Koordinat lokasi;
- Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
- Informasi penguasaan tanah;
- Informasi jenis usaha;
- Rencana jumlah lantai bangunan; dan
- Rencana luas lantai bangunan.
Pengajuan KKPR
Setelah menyiapkan dokumen-dokumen diatas langkah selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:
- Pemohon melakukan pendaftaran dan pembuatan akun pada sistem OSS.
- Dalam hal persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap, sistem OSS menerbitkan surat perintah setor kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan.
- Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, sistem OSS mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran kepada pemohon.
- Pemohon membayar biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setelah membayar biaya layanan pemohon menyampaikan bukti pembayaran kepada sistem OSS.
Penting untuk para pelaku usaha untuk memastikan bahwa lokasi usaha yang dimiliki memang betul diperuntukkan untuk kegiatan usaha, serta memiliki dokumen yang lengkap atas lokasi usaha, baik berupa kantor atau fasilitas lain, yang dikuasai dan digunakan untuk proses kegiatan usaha.
Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian lokasi dan/atau ketidaklengkapan dokumen dapat menghambat pelaku usaha mendapatkan KKPR, dan akibatnya pelaku usaha tidak diperbolehkan mengurus NIB dan perizinan berusaha lainnya.
BP Lawyers Counselors at Law memiliki jasa layanan atas legalitas perusahaan. Jika ingin mengurus penerbitan KKPR, silakan hubungi kami melalui email ask@bplawyers.co.id atau 082112341235.
Author: Genies Wisnu Pradana
Reviewed by: Sekar Ayu Primandani, Partner BP Lawyers Counselors at Law
Our Newsletter
Our newsletter is personally written and sent out about once a month. It's not the least bit annoying or spammy.
We promise.