Persaingan Usaha
Sanksi Menanti? Bahaya Penggunaan Dana IPO untuk Ekspans
“Ekspansi bisnis melalui akuisisi afiliasi menggunakan dana IPO memicu pengawasan ketat OJK. Pelajari mitigasi transaksi material dari kasus WBSA.“ Per 8 April 2026, WBSA akan menawarkan sekitar 1,8 miliar saham atau 20,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga Rp168 per lembar saham. Langkah tersebut mencerminkan pergeseran pendekatan ekspansi di sektor logistik yang mulai…
Read MoreSanksi KPPU Pinjol Fintech: Strategi Kepatuhan Harga
“Putusan KPPU membuktikan kesepakatan asosiasi bisa berujung sanksi ratusan miliar. Pelajari batas hukum persaingan usaha dari kasus pinjol fintech di sini.” Putusan bersejarah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 26 Maret 2026 lalu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekosistem bisnis digital di Indonesia. KPPU memvonis 97 penyelenggara pinjol fintech (financial technology lending) atau Pindar bersalah…
Read MoreKopdes Merah Putih vs Ritel Modern: Kacamata Persaingan Usaha
”Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa.” Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/kelurahan atau Kopdes Merah Putih menargetkan percepatan pembentukan puluhan ribu koperasi desa yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Lingkup usahanya meliputi distribusi kebutuhan pokok, layanan keuangan sederhana, fasilitas kesehatan dasar,…
Read MoreJebakan Harga IPO: Belajar Kasus SWAT
”Euforia harga IPO sering memicu manipulasi pasar yang merugikan. Belajar dari kasus SWAT, ketahui risiko dan cara mitigasi kerugiannya.” Euforia penentuan harga IPO (Initial Public Offering) sering kali membutakan investor dari risiko fatal yang mengintai di pasar sekunder. Praktik pembentukan harga melalui transaksi terkoordinasi kini menjadi ancaman mematikan yang merusak integritas pasar modal Indonesia. Mencuatnya…
Read MorePerilaku Anti Persaingan Digital: KPPU dan Perlunya Revisi Hukum Persaingan Usaha
”Revisi hukum persaingan usaha sudah menjadi kebutuhan mendesak terutama karena tantangan persaingan di era ekonomi digital dan masuknya pelaku usaha lintas negara, serta karena kompleksitas isu seperti predatory pricing, dominasi pasar digital, dan kaburnya batas yurisdiksi pelaku usaha multinasional.” Perkembangan ekonomi digital telah mengubah lanskap persaingan usaha secara mendasar sehingga kerangka hukum persaingan yang disusun…
Read MoreDugaan Monopoli Industri Film: Regulasi & Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha
”Dugaan monopoli industri film termasuk integrasi vertikal yang menutup pasar, penguasaan pasar, atau penyalahgunaan posisi dominan, maka UU Persaingan Usaha tetap relevan sebagai payung penegakan oleh otoritas persaingan.” Isu dugaan monopoli di industri film menjadi relevan bukan karena “besar-kecilnya” suatu rumah produksi, tetapi karena struktur rantai pasoknya. Dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri…
Read MoreStudi Kasus Google: Dilema Inovasi dan Regulasi Persaingan Usaha
”Inovasi dan regulasi persaingan usaha sering menjadi dilema ketika mendominasi suatu pasar bukanlah suatu hal yang dilarang, namun penyalahgunaan posisi tersebut yang dilarang oleh hukum persaingan usaha.” Ketergantungan kita atas suatu produk teknologi pada era digital saat ini membuat inovasi oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia saling berlomba untuk mengatasi segala masalah yang ada dalam hidup…
Read MoreDenda Rp15 Miliar TikTok, Pelajaran Pentingnya Kepatuhan Notifikasi KPPU
”Dari kasus Tiktok kita dapat belajar kepatuhan notifikasi KPPU dapat memitigasi akan adanya risiko sanksi. Keterlambatan 1 hari pun bisa berujung denda.” Dalam era ekonomi digital yang semakin terintegrasi, akuisisi dan penggabungan usaha menjadi strategi penting bagi perusahaan global untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat posisi kompetitif. Namun di balik strategi korporasi yang agresif, terdapat…
Read MoreAsosiasi Bisnis Bisa Kena Sanksi KPPU: Dasar Hukum dan Contoh Kasus
”Asosiasi bisa kena sanksi KPPU apabila asosiasi memfasilitasi koordinasi harga atau alokasi pasar, maka KPPU dapat menilainya sebagai pelanggaran.” Keberadaan asosiasi kerap dipandang sebagai wadah resmi bagi para pelaku usaha untuk berkumpul, bertukar informasi, dan memperjuangkan kepentingan bersama. Banyak yang beranggapan bahwa asosiasi hanyalah forum komunikasi, bukan entitas yang dapat menimbulkan risiko hukum. Namun, anggapan…
Read MoreBukti Tidak Langsung Pada Kasus Kartel di Indonesia: Strategi Pembuktian Efektif
”Apakah pelaku usaha bisa tertangkap, hanya karena bukti tidak langsung kasus kartel (tidak ada kesepakatan tertulis)? Jawabannya jelas bisa.” Dalam dunia bisnis modern, isu kartel menjadi salah satu perhatian serius bagi pelaku usaha, regulator, maupun praktisi hukum. Tidak hanya merugikan konsumen karena menciptakan harga tinggi dan menghambat persaingan sehat, praktik kartel juga dapat menjerat perusahaan…
Read More