Perusahaan
Kasus Motor Listrik MBG: Batas Tanggung Jawab Beneficial Owner
Status beneficial owner tidak otomatis membuktikan kesalahan pidana. Dalam perkara pengadaan pemerintah, pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan peran pengendalian, keterlibatan dalam perbuatan, dan pembuktian unsur tindak pidana.
Read MoreIsu Engineering Tokopedia ke China: Siapa Bertanggung Jawab?
Engineering Tokopedia dikabarkan akan dipusatkan di China. Namun, pemindahan fungsi teknologi ke luar negeri tidak otomatis memindahkan tanggung jawab hukum terhadap data pribadi, konsumen, pedagang, sistem elektronik, dan pekerja di Indonesia.
Read MoreAkuisisi Perusahaan Pembiayaan: Kasus Grab–Atome
Akuisisi Grab atas Atome Financial menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan induk di luar negeri dapat menimbulkan kewajiban hukum di Indonesia. Perubahan pengendalian, persetujuan OJK, kepatuhan BNPL, pelindungan data, dan notifikasi KPPU perlu diperiksa sebelum transaksi diselesaikan.
Read MorePerdagangan Karbon Kehutanan: SPE GRK vs Non-SPE GRK
“Permenhut 6/2026 mengatur perdagangan karbon kehutanan melalui SPE dan non-SPE GRK. Pahami penerbitan unit, verifikasi, dan transaksi luar negeri.” Pemerintah memperbarui tata kelola perdagangan karbon kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (Permenhut 6/2026). Peraturan tersebut berlaku sejak 13 April…
Read MoreDistributor Eksklusif Indonesia: Hak dan Perlindungan Hukum
“Distributor eksklusif tidak selalu memiliki hak untuk melarang seluruh pihak menjual produk yang sama. Perlindungan hukumnya bergantung pada isi perjanjian, wilayah distribusi, kanal penjualan, dan dasar hak yang dimiliki.” Kerja sama distribusi eksklusif menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan perusahaan untuk memperluas pasar. Melalui exclusive distribution agreement (EDA), pemilik merek atau prinsipal dapat menunjuk…
Read MoreMigrasi KBLI 2025 OSS dan Risiko Legalitas Perusahaan
“KBLI 2025 di OSS tidak hanya mengubah kode kegiatan usaha. Perusahaan perlu memastikan kesesuaian antara OSS, NIB, AHU, dan perizinan agar tidak menimbulkan risiko kepatuhan.” Implementasi KBLI 2025 di OSS membawa perubahan penting dalam administrasi perizinan berusaha di Indonesia. Meskipun sistem menyediakan mekanisme penyesuaian atau konversi, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa hasil migrasi sesuai dengan…
Read MorePerbedaan LDD dan Valuasi dalam Transaksi Akuisisi
“Apa perbedaan LDD dan valuasi dalam akuisisi? Pelajari bagaimana risiko hukum, tanah sewa, dan temuan due diligence dapat memengaruhi asumsi nilai dan transaksi. “ Jawaban Singkat:Legal Due Diligence (LDD) dan valuasi memiliki tujuan yang berbeda dalam transaksi akuisisi. LDD mengidentifikasi risiko hukum yang dapat memengaruhi transaksi, sedangkan valuasi memberikan opini mengenai nilai ekonomi berdasarkan asumsi…
Read MorePemegang Saham Asing Pailit, Apakah Merger PT PMA Sah?
“Pemegang saham asing PT PMA mengalami pailit? Ketahui dampaknya terhadap merger, kewenangan kurator, RUPS, saham, dan mitigasi risiko hukumnya.“ Jawaban Singkat:Pemegang saham asing yang mengalami kepailitan tidak secara otomatis menyebabkan merger PT PMA menjadi tidak dapat dilakukan. PT PMA tetap merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Namun, perusahaan harus memastikan status saham, kewenangan…
Read MoreRisalah e-RUPS: Apakah Sah Ditandatangani dari Lokasi Berbeda?
“Peserta RUPS berada di kota atau negara berbeda? Ketahui keabsahan risalah e-RUPS, aturan tanda tangan elektronik, serta kapan akta notaris wajib digunakan.” Jawaban Singkat:Risalah e-RUPS yang ditandatangani oleh peserta dari lokasi berbeda pada prinsipnya dapat tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang penyelenggaraan RUPS elektronik memenuhi ketentuan UU Perseroan Terbatas, identitas peserta dapat diverifikasi, dokumen yang ditandatangani…
Read MoreBahaya Blokir AHU! Kewajiban Pelaporan Beneficial Ownership PT
“Jangan biarkan transaksi korporasi Anda lumpuh total. Pahami risiko blokir AHU dan aturan PNBP terbaru dari pelaporan beneficial ownership.” Menunda atau memalsukan pelaporan Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) bukan lagi sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan sabotase langsung terhadap kelancaran manuver bisnis perseroan. Sejak diberlakukannya pengawasan ketat oleh Kementerian Hukum, perseroan yang abai terhadap kewajiban ini akan…
Read More