Perusahaan
Kasus FIT HUB: Ketiadaan STPW dan Risiko Gugatan Waralaba
Ketiadaan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dapat menimbulkan risiko kepatuhan. Namun, akibatnya terhadap kontrak, ganti rugi, dan tanggung jawab direksi perlu diperiksa berdasarkan bentuk kerja sama serta bukti yang tersedia.
Read MoreKasus Wendy’s: Risiko Pengakhiran Perjanjian Waralaba
Kesulitan keuangan penerima waralaba dapat memicu sengketa pembayaran dan mengancam hak penggunaan merek. Perjanjian perlu mengatur langkah penyelesaian ketika kewajiban usaha mulai sulit dipenuhi.
Read MoreLaporan Tahunan PT 2025: Tarif Rp0 dan Risiko Blokir SABH
Perseroan persekutuan modal masih dapat memanfaatkan tarif PNBP Rp0 untuk pemberitahuan persetujuan laporan tahunan melalui SABH sampai 31 Desember 2026. Fasilitas tersebut tidak mengubah tenggat RUPS dan kewajiban menyampaikan akta notaris.
Read MoreKBLI 2025 Belum Disesuaikan, LKPM Tetap Wajib?
Penyesuaian KBLI 2025 tidak otomatis menunda pelaporan LKPM. Namun, ketika konversi kode menampilkan NKU atau proyek yang tidak dikenal di OSS, perusahaan perlu memeriksa asal data sebelum menyampaikan laporan.
Read MoreKorporasi Nonaktif di AHU: Penyebab dan Cara Memulihkan
“Perusahaan masuk daftar nonaktif AHU? Periksa riwayat administrasi, pelaporan pemilik manfaat, dan status pemblokiran sebelum mengambil langkah pemulihan.” Nama perusahaan yang tercantum dalam daftar korporasi nonaktif Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) tidak otomatis berarti perseroan telah bubar atau kehilangan status badan hukumnya. Demikian pula, belum melaporkan pemilik manfaat (beneficial owner atau BO) tidak…
Read MorePKPU GNI: Restrukturisasi Utang, Hak Kreditur, dan Risiko Pailit
“PKPU GNI membuka peluang restrukturisasi utang, tetapi keberhasilannya bergantung pada kelayakan arus kas, dukungan kreditur, dan kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usaha. PKPU tidak otomatis berarti perusahaan telah dinyatakan pailit.” PKPU GNI menjadi perhatian setelah PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), perusahaan pengolahan nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, ditempatkan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)…
Read MoreKasus Motor Listrik MBG: Batas Tanggung Jawab Beneficial Owner
Status beneficial owner tidak otomatis membuktikan kesalahan pidana. Dalam perkara pengadaan pemerintah, pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan peran pengendalian, keterlibatan dalam perbuatan, dan pembuktian unsur tindak pidana.
Read MoreIsu Engineering Tokopedia ke China: Siapa Bertanggung Jawab?
Engineering Tokopedia dikabarkan akan dipusatkan di China. Namun, pemindahan fungsi teknologi ke luar negeri tidak otomatis memindahkan tanggung jawab hukum terhadap data pribadi, konsumen, pedagang, sistem elektronik, dan pekerja di Indonesia.
Read MoreAkuisisi Perusahaan Pembiayaan: Kasus Grab–Atome
Akuisisi Grab atas Atome Financial menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan induk di luar negeri dapat menimbulkan kewajiban hukum di Indonesia. Perubahan pengendalian, persetujuan OJK, kepatuhan BNPL, pelindungan data, dan notifikasi KPPU perlu diperiksa sebelum transaksi diselesaikan.
Read MorePerdagangan Karbon Kehutanan: SPE GRK vs Non-SPE GRK
“Permenhut 6/2026 mengatur perdagangan karbon kehutanan melalui SPE dan non-SPE GRK. Pahami penerbitan unit, verifikasi, dan transaksi luar negeri.” Pemerintah memperbarui tata kelola perdagangan karbon kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (Permenhut 6/2026). Peraturan tersebut berlaku sejak 13 April…
Read More