KBLI 2025 Belum Disesuaikan, LKPM Tetap Wajib?

LKPM KBLI 2025

Penyesuaian KBLI 2025 tidak otomatis menunda pelaporan LKPM. Namun, ketika konversi kode menampilkan NKU atau proyek yang tidak dikenal di OSS, perusahaan perlu memeriksa asal data sebelum menyampaikan laporan.

Read More

Korporasi Nonaktif di AHU: Penyebab dan Cara Memulihkan

korporasi nonaktif AHU

“Perusahaan masuk daftar nonaktif AHU? Periksa riwayat administrasi, pelaporan pemilik manfaat, dan status pemblokiran sebelum mengambil langkah pemulihan.” Nama perusahaan yang tercantum dalam daftar korporasi nonaktif Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) tidak otomatis berarti perseroan telah bubar atau kehilangan status badan hukumnya. Demikian pula, belum melaporkan pemilik manfaat (beneficial owner atau BO) tidak…

Read More

PKPU GNI: Restrukturisasi Utang, Hak Kreditur, dan Risiko Pailit

PKPU GNI

“PKPU GNI membuka peluang restrukturisasi utang, tetapi keberhasilannya bergantung pada kelayakan arus kas, dukungan kreditur, dan kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usaha. PKPU tidak otomatis berarti perusahaan telah dinyatakan pailit.” PKPU GNI menjadi perhatian setelah PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), perusahaan pengolahan nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, ditempatkan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)…

Read More

Akuisisi Perusahaan Pembiayaan: Kasus Grab–Atome

akuisisi perusahaan pembiayaan

Akuisisi Grab atas Atome Financial menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan induk di luar negeri dapat menimbulkan kewajiban hukum di Indonesia. Perubahan pengendalian, persetujuan OJK, kepatuhan BNPL, pelindungan data, dan notifikasi KPPU perlu diperiksa sebelum transaksi diselesaikan.

Read More

Perdagangan Karbon Kehutanan: SPE GRK vs Non-SPE GRK

perdagangan karbon kehutanan

“Permenhut 6/2026 mengatur perdagangan karbon kehutanan melalui SPE dan non-SPE GRK. Pahami penerbitan unit, verifikasi, dan transaksi luar negeri.” Pemerintah memperbarui tata kelola perdagangan karbon kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (Permenhut 6/2026). Peraturan tersebut berlaku sejak 13 April…

Read More