
Kasus Wendy’s: Risiko Pengakhiran Perjanjian Waralaba
“Kesulitan keuangan penerima waralaba dapat memicu sengketa pembayaran dan mengancam hak penggunaan merek. Perjanjian perlu mengatur langkah penyelesaian ketika kewajiban usaha mulai sulit dipenuhi.”
Kesulitan keuangan dalam bisnis waralaba tidak hanya memengaruhi pembayaran royalti. Ketika penerima waralaba mulai menunggak, sengketa dapat meluas pada keabsahan pemberitahuan pengakhiran, kelanjutan penggunaan merek, hingga legalitas operasional gerai.
Persoalan tersebut terlihat dalam sengketa antara Wendy’s dan Meritage Hospitality Group, operator ratusan gerai Wendy’s di Amerika Serikat. Kasus ini memberikan pelajaran bagi pemberi maupun penerima waralaba di Indonesia tentang pentingnya prosedur kontrak ketika hubungan bisnis memburuk.
Apakah tunggakan royalti otomatis mengakhiri perjanjian waralaba? Tidak. Tunggakan dapat menjadi dasar klaim wanprestasi, tetapi akibatnya perlu dinilai berdasarkan perjanjian, ketentuan pemberitahuan dan kesempatan perbaikan, serta hukum yang berlaku. Di Indonesia, PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (PP 35/2024) mewajibkan pengaturan tata cara pembayaran, penyelesaian sengketa, dan pengakhiran perjanjian. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf m juga menegaskan bahwa pengakhiran perjanjian waralaba tidak dapat dilakukan secara sepihak.
Apa yang Terjadi dalam Sengketa Wendy’s dan Meritage?
Pada 16 September 2026, Wendy’s menyampaikan pemberitahuan pengakhiran sejumlah perjanjian waralaba Meritage. Dalam pengungkapan korporasinya, Wendy’s menyebut adanya tunggakan royalti, kontribusi iklan, dan biaya lain sebesar US$27,4 juta. Meritage, yang saat itu mengoperasikan 314 gerai Wendy’s, mengajukan perlindungan Chapter 11 pada 17 September 2026 untuk melakukan restrukturisasi utang di bawah pengawasan pengadilan Amerika Serikat.
Menurut Associated Press, Wendy’s juga mengajukan klaim sekitar US$119,5 juta berupa continuous operations fees yang berkaitan dengan penutupan gerai. Kedua nominal tersebut merupakan klaim pihak Wendy’s, bukan kewajiban yang seluruhnya telah diputus final oleh pengadilan.
Meritage mempersoalkan keabsahan pemberitahuan pengakhiran, termasuk apakah pemberitahuan diterbitkan ketika kesempatan memperbaiki dugaan pelanggaran masih berjalan.Bloomberg Law, 13 Oktober 2026, menjelaskan bahwa kedudukan hak waralaba merupakan persoalan penting dalam proses restrukturisasi tersebut.
Perkembangan berikutnya: Dalam laporan kinerja tertanggal 5 November 2026, Wendy’s menyatakan telah menandatangani letter of intent pada 4 November 2026 bersama Meritage dan sejumlah krediturnya untuk kemungkinan pengambilalihan hingga 163 gerai. Rencana itu masih memerlukan perjanjian definitif, terbuka terhadap penawaran lain yang lebih baik, dan bergantung pada persetujuan pengadilan. Belum tepat menyebut pengambilalihan itu telah selesai.
Chapter 11 merupakan mekanisme dalam hukum kepailitan Amerika Serikat dan tidak identik dengan PKPU di Indonesia. Oleh karena itu, kasus Wendy’s digunakan sebagai ilustrasi risiko bisnis, sedangkan pembahasan berikutnya merupakan analisis hukum Indonesia, bukan penilaian mengenai siapa yang akan memenangkan perkara di Amerika.
Apa Saja Klausul Perjanjian Waralaba yang Perlu Diperiksa?
Pasal 6 ayat (1)PP 35/2024 mengatur bahwa kegiatan waralaba didasarkan pada perjanjian antara pihak yang memiliki kedudukan hukum setara dan diberlakukan hukum Indonesia. Pasal 6 ayat (2) kemudian menentukan isi minimum perjanjian, termasuk hak dan kewajiban, tata cara pembayaran imbalan, penyelesaian sengketa, serta tata cara perpanjangan dan pengakhiran.
| Klausul yang diperiksa | Dasar PP 35/2024 | Risiko yang perlu diatur |
|---|---|---|
| Hak dan kewajiban para pihak | Pasal 6 ayat (2) huruf e | Kewajiban pembayaran dan dukungan operasional tidak jelas |
| Jaminan dalam hal pemberi menghentikan usaha | Huruf h | Hak atau kompensasi penerima dalam keadaan khusus tidak dirumuskan |
| Tata cara pembayaran royalti/imbalan | Huruf j | Perbedaan hitungan, tenggat, dan tagihan |
| Penyelesaian sengketa | Huruf l | Forum dan prosedur penanganan perselisihan tidak pasti |
| Perpanjangan dan pengakhiran | Huruf m | Sengketa pemberitahuan, tanggal efektif, dan akibat pengakhiran |
| Jaminan pemberi memenuhi kewajibannya | Huruf n | Dukungan pemberi terhenti ketika hubungan masih berjalan |
Ketentuan huruf h secara khusus menyangkut keadaan ketika pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya. Klausul itu tidak boleh ditafsirkan sebagai hak kompensasi otomatis untuk seluruh bentuk pengakhiran yang dialami penerima waralaba.
Sebelum penandatanganan, Pasal 5 ayat (1) PP 35/2024 juga mewajibkan penyampaian prospektus penawaran paling lambat 14 hari kalender sebelumnya. Informasi seperti laporan keuangan dua tahun terakhir perlu menjadi bagian dari penilaian calon penerima atas kelayakan usaha, bukan dianggap menjamin pendapatan pada masa mendatang.
Baca juga: Memahami Apa Saja Ketentuan Kriteria Waralaba Terbaru
Apakah Tunggakan Royalti Membolehkan Perjanjian Diakhiri Sepihak?
Tunggakan dapat menjadi alasan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau mengambil langkah penyelesaian, tetapi tidak serta-merta membuat pengakhiran sepihak sah. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah dan kewajiban melaksanakannya dengan iktikad baik.
Dalam hal keterlambatan pembayaran, Pasal 1238 KUHPerdata mengatur keadaan debitur dinyatakan lalai melalui peringatan atau menurut perikatan yang menetapkan kelalaian setelah lewatnya waktu tertentu. Pasal 1243 mengatur ganti rugi atas tidak dipenuhinya perikatan setelah persyaratan kelalaian terpenuhi.
Pasal 1266 KUHPerdata penting diperiksa karena pembatalan perjanjian timbal balik akibat wanprestasi pada prinsipnya berkaitan dengan mekanisme melalui pengadilan. Dalam praktik kontrak bisnis dikenal klausul pengesampingan ketentuan tersebut, tetapi keberadaan klausul pengesampingan tidak otomatis mengakhiri semua perdebatan mengenai sahnya pemutusan. Terlebih pada waralaba, Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf m PP 35/2024 secara khusus menyebut bahwa pengakhiran tidak dapat dilakukan secara sepihak, atau perjanjian berakhir dengan sendirinya ketika jangka waktu yang diperjanjikan habis. Kedudukan klausul pengakhiran sebelum masa kontrak selesai harus dinilai dengan memperhatikan aturan khusus tersebut.
Selanjutnya, Pasal 1267 KUHPerdata memberi pihak yang dirugikan pilihan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau pembatalan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga menurut persyaratan hukumnya.
Karena itu, pemberi waralaba sebaiknya tidak menganggap surat pemberitahuan saja pasti menghapus seluruh hak penerima. Sebaliknya, penerima waralaba juga tidak boleh menganggap adanya sengketa pengakhiran otomatis membebaskannya dari royalti yang masih terutang. Keduanya harus memeriksa ketentuan kontrak, bukti pelanggaran, dan langkah hukum yang tersedia.
Baca juga: Somasi, Solusi Hukum Mengatasi Masalah Wanprestasi
Mengapa Pemberitahuan dan Masa Perbaikan Pelanggaran Penting?
Kasus Meritage menyoroti perbedaan antara adanya dugaan pelanggaran dan sahnya prosedur pengakhiran. Dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur pemberitahuan pelanggaran, kesempatan perbaikan (cure period), cara membuktikan pembayaran, serta proses apabila perbaikan gagal.
PP 35/2024 tidak menetapkan satu masa cure period seragam untuk seluruh perjanjian waralaba. Karena itu, tidak tepat mengasumsikan setiap pelanggaran selalu memiliki tenggat tujuh, 14, atau 30 hari. Isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku harus dibaca terlebih dahulu.
Sebelum mengambil tindakan, perusahaan perlu memeriksa apakah pelanggaran yang didalilkan telah terjadi, bagaimana pemberitahuan wajib disampaikan, kapan diterima, apakah kesempatan perbaikan telah diberikan, dan apakah pembayaran atau langkah koreksi dilakukan tepat waktu. Bukti seperti laporan penjualan, faktur royalti, rekening koran, surat elektronik, serta korespondensi perundingan sebaiknya disimpan secara terstruktur.
Ketepatan proses tersebut penting bagi pemberi yang ingin menegakkan kewajiban kontrak maupun penerima yang ingin mempertahankan haknya ketika tuduhan pelanggaran diperselisihkan.
Apakah Kesulitan Keuangan Dapat Menjadi Force Majeure?
Tidak otomatis. Penurunan omzet, kenaikan biaya operasional, dan kesulitan arus kas tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban membayar royalti. Berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, penerapan keadaan memaksa memerlukan pemeriksaan terhadap peristiwa yang menghalangi pelaksanaan kewajiban, hubungan sebab akibat, serta pertanggungjawaban para pihak.
Dalam perjanjian waralaba, pembagian risiko bisnis juga harus diperhatikan. Perusahaan perlu menilai apakah kontrak mengatur peristiwa force majeure, kewajiban pemberitahuan, langkah mitigasi, dan akibatnya terhadap pembayaran. Kerugian usaha saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pembayaran dapat dihentikan atau diturunkan sepihak.
Apabila usaha masih dapat berjalan tetapi arus kas tertekan, renegosiasi jadwal royalti atau penataan ulang kewajiban dapat dipertimbangkan. Usulan tersebut perlu memperoleh kesepakatan dan dituangkan secara tertulis, kecuali kontrak sudah menyediakan mekanisme penyesuaian yang dapat dijalankan secara sah.
Apa Akibat Pengakhiran Waralaba terhadap Merek dan STPW?
Hak menjalankan gerai menggunakan sistem bisnis, identitas, dan merek pemberi waralaba berasal dari hubungan hukum yang perlu diperiksa berdasarkan perjanjian serta hak kekayaan intelektual yang relevan.
Apabila perjanjian benar-benar berakhir secara sah, penerima perlu memeriksa batas penghentian penggunaan merek, pengembalian materi operasional, pemindahan atau pelepasan identitas gerai, persediaan, data, serta kewajiban pembayaran akhir. Sebaliknya, jika keabsahan pengakhiran masih disengketakan, status penggunaan merek tidak boleh langsung disederhanakan seolah-olah seluruh hak sudah dipastikan hilang.
Konsekuensinya juga bersifat administratif. Pasal 14 ayat (1) PP 35/2024 mewajibkan penerima waralaba memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebelum memulai usahanya. Pasal 16 ayat (3) mengatur bahwa STPW penerima dinyatakan tidak berlaku, antara lain, apabila perjanjian waralaba berakhir, kegiatan usaha dihentikan dalam keadaan yang disebutkan peraturan, atau masa pelindungan kekayaan intelektual berakhir.
Karena itu, pemeriksaan atas kapan dan apakah perjanjian telah berakhir menjadi penting sebelum menyimpulkan status STPW dan menentukan tindakan administratif selanjutnya. Dalam hal pengalihan gerai kepada operator baru, izin, STPW, perjanjian, dan hak merek perlu dinilai sesuai struktur transaksi yang direncanakan.
Bagaimana Merestrukturisasi Pembayaran Royalti tanpa Menambah Sengketa?
Ketika pembayaran mulai bermasalah, para pihak perlu membedakan kewajiban yang telah terutang dan kewajiban pada periode mendatang. Perubahan jumlah atau jadwal pembayaran sebaiknya tidak hanya dinyatakan secara lisan.
Pilihan yang dapat dirundingkan mencakup pembayaran tunggakan secara bertahap, penjadwalan ulang royalti, penyesuaian kewajiban operasional, dukungan pemasaran tambahan, atau penutupan dan pengalihan gerai melalui kesepakatan. Masing-masing pilihan harus dinilai berdasarkan kelayakan bisnis dan status hak para pihak.
Dalam dokumen restrukturisasi, setidaknya perlu diperjelas jumlah kewajiban yang disepakati, periode pembayaran baru, akibat keterlambatan berikutnya, status surat peringatan dan sengketa yang telah timbul, serta apakah terdapat kesepakatan untuk menunda tindakan pengakhiran selama pembayaran dipenuhi. Tanpa rumusan demikian, renegosiasi justru dapat melahirkan perselisihan baru.
Baca juga: Ingin Mengakhiri Perjanjian? Ini Hal yang Perlu Diperhatikan
Checklist Audit Perjanjian Waralaba bagi Perusahaan
| Area pemeriksaan | Pertanyaan yang perlu dijawab |
|---|---|
| Dokumen utama | Apakah perjanjian, adendum, prospektus, dan dokumen lisensi tersedia? |
| Royalti | Bagaimana dasar hitung, tenggat, dan status tagihan yang disengketakan? |
| Prestasi kedua pihak | Apakah kewajiban pembayaran dan dukungan operasional telah dilaksanakan? |
| Pemberitahuan | Apakah cara pengiriman, alamat, penerima, dan bukti pemberitahuan sesuai kontrak? |
| Cure period | Apakah tersedia kesempatan perbaikan dan apakah waktunya sudah berakhir? |
| Pengakhiran | Bagaimana ketentuan PP 35/2024 dan Pasal 1266–1267 KUHPerdata diterapkan? |
| Hak merek dan sistem | Hak apa yang dapat digunakan selama sengketa dan setelah perjanjian berakhir sah? |
| STPW | Apakah status STPW serta kewajiban administratif telah diperiksa? |
| Restrukturisasi | Apakah jadwal baru, akibat tunggakan, dan hak para pihak dituangkan tertulis? |
| Penyelesaian sengketa | Forum, pilihan hukum, dan langkah penanganan apa yang disepakati? |
Checklist ini merupakan alat bantu contract risk review bagi Legal, Finance, dan tim operasional, bukan daftar yang seluruh elemennya diwajibkan oleh satu pasal.
Menilai Risiko Pengakhiran sebelum Kegiatan Usaha Terganggu
Sengketa Wendy’s dan Meritage menunjukkan bahwa persoalan waralaba tidak berhenti pada jumlah tagihan. Tata cara pemberitahuan, kesempatan memperbaiki pelanggaran, status hak merek, dan kelanjutan kegiatan usaha dapat menjadi sumber perselisihan yang sama pentingnya.
Bagi pemberi waralaba, kontrak yang jelas membantu menentukan langkah penagihan dan penanganan pelanggaran tanpa mengabaikan persyaratan hukum. Bagi penerima waralaba, pemeriksaan kontrak serta penataan kewajiban sejak dini dapat membantu menjaga opsi penyelesaian ketika kondisi usaha tertekan.
Apabila perusahaan sedang menghadapi sengketa royalti, merencanakan perubahan kewajiban, atau menilai kemungkinan pengakhiran kerja sama waralaba, BP Lawyers dapat membantu menelaah perjanjian, memetakan risiko hukum dan operasional, serta mempertimbangkan langkah renegosiasi atau penyelesaian sengketa berdasarkan kondisi perusahaan.
Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.
Penulis: Arivigo Pranata
Managing Partner BP Lawyers: Lita Paromita Siregar
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.
Our Newsletter
Our newsletter is personally written and sent out about once a month. It's not the least bit annoying or spammy.
We promise.