Pelindungan Data Pribadi
Awas Sindikat OTP! Mitigasi Kasus Kebocoran Data Pribadi
“Sindikat SIM Card membuktikan KTP/KK karyawan adalah incaran siber. Pahami sanksi UU PDP dan mitigasi kasus kebocoran data pribadi di perusahaan Anda” Berita penangkapan sindikat kejahatan siber oleh DitresSiber Polda Jawa Timur baru-baru ini mengirimkan sinyal darurat bagi seluruh ekosistem korporasi. Polisi berhasil membongkar operasi jual beli kode OTP ilegal dengan menyita lebih dari 25.400…
Read MoreWaspada Praktik Fotokopi e-KTP: Ancaman Risiko Kebocoran Data
“Prosedur usang meminta fotokopi e-KTP memicu risiko kebocoran data dan sanksi denda UU PDP. Lindungi reputasi serta finansial perusahaan Anda sekarang” Meminta lembar fotokopi e-KTP telah menjadi prosedur administrasi yang dianggap lumrah selama puluhan tahun. Mulai dari proses check-in hotel, pendaftaran pasien di rumah sakit, akses masuk ke gedung perkantoran, hingga pengajuan layanan bisnis. Kebiasaan…
Read MoreRisiko Data RI-AS: Solusi Transfer Data Lintas Negara
”Kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat 2026 menempatkan transfer data pribadi sebagai isu strategis dalam perdagangan global.” Penandatanganan Kesepakatan Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (ART) pada 19 Februari 2026 menempatkan isu arus data digital sebagai episentrum kebijakan ekonomi bilateral. Di atas kertas, komitmen ini menjanjikan kemudahan bagi korporasi untuk memindahkan data bisnis ke luar negeri melalui skema trusted…
Read MoreKebocoran Data Pelamar Komdigi: Tantangan Kepatuhan UU PDP
”Kebocoran data di Komdigi menegaskan urgensi kepatuhan UU PDP dalam setiap proses rekrutmen berbasis digital.” Insiden folder terbuka menunjukkan bahwa pengendalian akses merupakan kewajiban hukum bagi Pengendali Data Pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mewajibkan setiap instansi pemerintah menerapkan prinsip keamanan dan akuntabilitas dalam pemrosesan data pelamar kerja. Kelalaian…
Read MoreStrategi Penyelesaian Sengketa Privasi: Pelajaran dari Kasus Google Assistant
”Kasus gugatan privasi Google Assistant membuka pelajaran penting tentang strategi penyelesaian sengketa dan manajemen risiko hukum di era teknologi berbasis data.” Penyelesaian sengketa privasi tidak selalu mencerminkan pengakuan kesalahan, tetapi sering menjadi strategi bisnis yang rasional dimana terdapat perekaman percakapan tanpa persetujuan yang jelas dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis kepercayaan pengguna. Reputasi perusahaan teknologi…
Read MoreDJP Kini Bisa Akses Data Kripto dan E-Wallet: Simak Implikasinya
”Sejak 1 Januari 2026, Direktorat Jenderal Pajak memperoleh kewenangan akses data kripto dan produk uang elektronik tertentu. Kebijakan tersebut akan mengubah kepatuhan pajak di sektor aset digital.” Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (PMK 108/2015) menandai integrasi sistem perpajakan Indonesia dengan standar pelaporan…
Read MoreKebocoran Data Instagram 2026: Risiko Privasi dan Ancaman Keamanan Akun
”Kebocoran data Instagram berpotensi meluas ke pencurian identitas dan penipuan lintas platform. Banyak layanan digital masih menggunakan email dan nomor telepon sebagai sarana verifikasi utama.” Kebocoran data Instagram kembali menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan data pribadi pengguna. Munculnya email reset kata sandi tanpa permintaan menjadi indikasi adanya risiko pemanfaatan data yang tersebar di luar kendali…
Read MoreLegal Obligation vs Consent: Pilih Dasar Hukum Tepat untuk Pemrosesan Data Pribadi
”Gunakan kewajiban hukum sebagai dasar pemrosesan data pribadi hanya bila ada regulasi sektoral yang memang mewajibkan pemrosesan.” Dikutip dari KlikLegal (19/9/2025) Pengelolaan data pribadi semakin menjadi perhatian utama di era digital, terutama bagi penyedia barang dan/atau jasa yang setiap harinya memproses informasi pelanggan untuk memberikan layanan terbaik. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022…
Read MoreCara Menyusun Privacy Notice Sesuai Ketentuan Pelindungan Data Pribadi
Cara Menyusun Privacy Notice Sesuai Ketentuan Pelindungan Data Pribadi ”Menyusun Privacy Notice bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bentuk komitmen etis terhadap hak privasi konsumen dan pengguna.” Perusahaan yang beroperasi saat ini sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam hal pengelolaan data pribadi. Pengumpulan informasi dari pengguna, pelanggan, atau mitra bisnis menjadi bagian penting dari operasional…
Read MoreHati-hati Menyerahkan Akta PT: Waspadai Risiko Kebocoran Data Pribadi
Hati-hati Menyerahkan Akta PT: Waspadai Risiko Kebocoran Data Pribadi ”Akta perusahaan diperlukan dalam transaksi bisnis, tetapi isinya sensitif karena memuat data pribadi para pendiri dan pengurus PT, dan berpotensi risiko kebocoran data pribadi.” Suatu aktivitas bisnis tidak terlepas dari dua prinsip utama yaitu transparansi dan akuntabilitas yang mendorong pelaku usaha untuk membuka identitas hukumnya kepada…
Read More