Strategi Penyelesaian Sengketa Privasi: Pelajaran dari Kasus Google Assistant

”Kasus gugatan privasi Google Assistant membuka pelajaran penting tentang strategi penyelesaian sengketa dan manajemen risiko hukum di era teknologi berbasis data.”

Penyelesaian sengketa privasi tidak selalu mencerminkan pengakuan kesalahan, tetapi sering menjadi strategi bisnis yang rasional dimana terdapat perekaman percakapan tanpa persetujuan yang jelas dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis kepercayaan pengguna.

Reputasi perusahaan teknologi sering memiliki nilai ekonomi yang melampaui besaran denda atau kompensasi hukum. Oleh karena itu, sistem berbasis suara menyimpan risiko privasi tinggi karena bekerja secara pasif dan sulit dipahami oleh pengguna awam.

Adapun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur persetujuan sebagai fondasi utama pemrosesan data. Kegagalan desain sistem dapat menimbulkan konsekuensi hukum meskipun tidak disertai niat jahat. Oleh karena itu, prinsip privacy by design digunakan untuk mencegah sengketa data pribadi sejak tahap awal pengembangan produk.

Baca juga: UU PDP: Kewajiban Perekaman Data yang Harus Dipenuhi

Strategi Penyelesaian Sengketa Denga Cara Damai Sebagai Cara  Utama

Kasus Google Assistant menunjukkan pola umum dalam sengketa privasi teknologi. Google memilih menyelesaikan gugatan dengan membayar sekitar USD 68 juta meskipun tidak mengakui pelanggaran. Keputusan tersebut diambil karena proses litigasi yang panjang berisiko membuka proses pembuktian dan memperbesar sorotan publik. 

Posisi bisnis google dapat tertekan ketika fakta teknis diperdebatkan secara terbuka di pengadilan. Pokok permasalahan yang terjadi adalah perekaman percakapan yang terjadi akibat pemicu tidak disengaja atau false accepts. Rekaman tersebut didalilkan diproses lebih lanjut untuk kepentingan tertentu, termasuk iklan yang dipersonalisasi terhadap pengguna.

Produk berbasis suara memiliki risiko reputasi yang tinggi karena mekanisme kerjanya sulit dipahami oleh pengguna. Mikrofon yang aktif dan pemrosesan latar belakang membuat batas antara kondisi merekam dan tidak merekam menjadi kabur.

Persepsi publik yang menyederhanakan permasalahan sehingga ada anggapan google melakukan perekaman tanpa izin. Nuansa teknis seperti sensitivitas pemicu atau pengaturan bawaan jarang menjadi fokus utama. Kasus Google menegaskan bahwa kelemahan desain yang tampak kecil dapat berkembang menjadi sengketa.

Baca juga: Memahami Negosiasi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

Kewajiban Utama UU PDP Untuk Sistem Perekaman dan Pemrosesan Suara 

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU PDP mengatur dasar pemrosesan Data Pribadi, termasuk persetujuan eksplisit untuk tujuan tertentu, pemenuhan perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum, kepentingan vital, kepentingan umum, dan kepentingan yang sah.  

Bahwa berdasarkan Pasal 21 UU PDP mengatur kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk menyampaikan informasi seperti legalitas pemrosesan, tujuan, jenis data yang diproses, jangka waktu retensi, rincian data yang dikumpulkan, durasi pemrosesan, dan hak Subjek Data Pribadi. 

Berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 24 UU PDP mengatur persetujuan tertulis atau terekam, dapat diberikan secara elektronik, serta harus mudah dipahami dan dipisahkan bila digabung dengan tujuan lain serta kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk dapat menunjukkan bukti persetujuan.

Pada aspek keamanan data, UU PDP menegaskan bahwa kewajiban pelindungan tidak bergantung pada ada atau tidaknya niat buruk. Pasal 35 UU PDP mengatur kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi melalui langkah teknis dan operasional yang memadai.

Apabila terjadi kegagalan pelindungan data, Pasal 46 UU PDP mengatur kewajiban pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga berwenang. Pemberitahuan tersebut harus memuat jenis data yang terungkap, waktu dan cara terjadinya kegagalan, serta langkah pemulihan yang dilakukan. 

Dari sisi penegakan administratif, berdasarkan Pasal 57 UU PDP mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan Data Pribadi, penghapusan atau pemusnahan data, serta denda administratif hingga 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan.

Baca juga: Perbedaan Mediasi dan Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

Pendekatan Privacy By Design Sebagai Awal Pengendalian Risiko  

Privacy by design menempatkan pencegahan sebagai titik awal pengendalian risiko data pribadi. Pendekatan tersebut menuntut agar aspek privasi sudah terintegrasi sejak tahap perancangan sistem. Pada sistem berbasis suara, kontrol utama terletak pada mekanisme aktivasi yang jelas, indikator perekaman yang terlihat, serta pembatasan retensi data.  

Contoh penerapannya terlihat pada fitur perintah suara yang hanya aktif saat pengguna menekan tombol tertentu, disertai indikator visual permanen, lalu rekaman dihapus otomatis setelah tujuan layanan tercapai.

Pada tingkat tata kelola, pemrosesan data berisiko tinggi wajib disertai penilaian dampak. Bahwa berdasarkan Pasal 34 UU PDP mengatur kewajiban penilaian dampak pelindungan data untuk pemrosesan yang berisiko tinggi, termasuk pemrosesan skala besar dan penggunaan teknologi baru.

Dalam konteks sengketa, dokumentasi kepatuhan memiliki nilai strategis. UU PDP membuka ruang penyelesaian melalui pengadilan maupun mekanisme alternatif, dengan pengakuan terhadap alat bukti elektronik. Pada tahap ini, catatan desain sistem, persetujuan pengguna, dan hasil penilaian dampak menjadi bukti kesiapan korporasi.

Dengan demikian, melakukan investasi pada pencegahan melalui privacy by design lebih rasional dibandingkan membiarkan risiko berkembang menjadi gugatan atau krisis kepercayaan yang merugikan bisnis.

Penulis: Bimo Prasetio

Editor: Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.