News and Article

“Pelajari risiko hukum konsinyasi dan batasan eksekusi buyback saham minoritas agar perseroan terhindar dari sengketa.” Di tengah proses negosiasi akuisisi bernilai masif, jajaran Board of Directors (BoD) kerap tersandera oleh satu manuver yang membuat frustrasi: penolakan dari segelintir pemegang saham minoritas. Mereka menolak rencana akuisisi dan bersikeras tidak mau menjual sahamnya kepada pihak mana pun.…

“Bolehkah perusahaan memecat karyawan yang berselingkuh? Pahami batas hukum dan jebakan PHK pelanggaran mendesak agar terhindar dari gugatan” Isu perselingkuhan antar-karyawan (office romance yang menyimpang) kerap memicu dilema bagi jajaran manajemen. Praktik ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, tetapi sering kali merusak reputasi bisnis. Respons instan yang sering diambil manajemen adalah mengeluarkan…

”Audit bangunan oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2026 menandai pengetatan pengawasan keselamatan gedung di wilayah perkotaan dalam hal ini pentingnya PBG dan SLF.” Pemeriksaan kelaikan bangunan tidak lagi terbatas pada gedung pemerintah, tetapi mencakup bangunan komersial dan swasta. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi fokus audit karena menentukan boleh atau tidaknya bangunan digunakan. Bangunan tanpa SLF…

”KBLI 55400 menjadi dasar hukum baru bagi aplikasi booking hotel di Indonesia, pasca diterbitkannya KBLI 2025.” Perubahan KBLI 2025 memberi kepastian bagi bisnis intermediasi akomodasi digital. Aplikasi booking hotel kini memiliki klasifikasi usaha yang lebih spesifik melalui KBLI 55400. Regulasi terbaru KBLI memperjelas perbedaan antara platform dan penyedia hotel. OSS berbasis risiko mensyaratkan kesesuaian KBLI…

”Dampak perubahan KBLI 2025 juga mempengaruhi pelaku JPT. Pelaku bisnis JPT wajib melakukan penyesuaian, apa saja itu?” Perubahan KBLI 2025 membawa implikasi nyata bagi pelaku Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dimana terdapat pergeseran klasifikasi dari KBLI 52291 ke KBLI 52311 yang mengubah posisi hukum JPT dalam sistem perizinan dan tata kelola usaha meskipun kegiatan usaha di…

”Dampak Operasional Tanpa PKKPR berpotensi memicu pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan, serta konflik sosial karena kegiatan pertambangan tidak sesuai ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang berlaku.”  Isu perizinan dasar seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dan persetujuan lingkungan semakin menjadi sorotan seiring meningkatnya kegiatan pertambangan di wilayah-wilayah sensitif. Setiap aktivitas eksplorasi maupun produksi wajib…

”SHA dapat menjadi sarana perlindungan pemegang saham minimum untuk menjadi mitra strategis yang didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.” Posisi pemegang saham minoritas yang sering dianggap memiliki kendali terbatas dalam menentukan arah Perusahaan membuat kedudukannya sering tidak memiliki kepentingan yang cukup dipertimbangkan dalam pengambilan suatu keputusan. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menjadi isu penting dalam…

”Ketentuan tanah dan bangunan dalam investasi diperlonggar. Pemerintah memberi kepastian bahwa sektor berbasis lahan dapat menghitung tanah dan bangunan sebagai bagian nilai investasi.” Perubahan kebijakan yang memungkinkan perhitungan tanah dan bangunan sebagai bagian dari investasi menjadi momentum bagi sektor properti dan pertanian untuk berkembang lebih cepat.  Dengan regulasi yang lebih realistis terhadap struktur modal, pelaku…