Perubahan Anggaran Dasar
Pewarisan Saham Perusahaan: Ahli Waris Otomatis Menjadi Pengendali?
“Pewarisan saham perusahaan tidak otomatis mengubah pengendali. Simak aturan ahli waris, UUPT, OJK, dan succession planning bisnis keluarga.“ Jawaban Singkat:Ahli waris pemegang saham tidak otomatis menjadi pengendali perusahaan setelah menerima saham warisan. Pewarisan saham hanya memindahkan hak kepemilikan sesuai hukum yang berlaku, sedangkan status pengendalian bergantung pada struktur kepemilikan setelah pencatatan saham, hak suara, serta…
Read MoreTarif Buka Blokir AHU Akibat Telat Lapor Tahunan PT
“Jangan biarkan aksi korporasi terhenti. Pahami mekanisme sanksi, batas waktu, dan rincian tarif buka blokir AHU akibat telat unggah Laporan Tahunan PT.” Perseroan Terbatas yang terlambat menyampaikan persetujuan Laporan Tahunan menghadapi risiko pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum. Konsekuensi tersebut berlaku setelah perseroan mengabaikan teguran tertulis dari Kementerian Hukum. Kewajiban RUPS Tahunan sebenarnya telah berlaku…
Read MoreNasib Saham Minoritas di Merger Perusahaan Induk dan Anak
“Jangan biarkan pemegang 1% saham menyandera restrukturisasi grup Anda. Pahami mitigasi sengketa dalam eksekusi merger perusahaan induk dan anak.” Dalam agenda restrukturisasi korporasi, meleburkan entitas anak ke dalam perusahaan induk sering kali dipandang sebagai manuver administratif biasa. Para eksekutif di perusahaan induk (Holding) kerap beranggapan bahwa dengan penguasaan saham mayoritas (misalnya 99%) di anak usaha,…
Read MoreMerger atau Likuidasi? Blunder Restrukturisasi Perusahaan
“Jangan asal tutup anak usaha. Pahami risiko transmisi utang dan sengketa izin komersial dalam memilih taktik restrukturisasi perusahaan (merger vs likuidasi).” Di tengah tekanan ekonomi dan target profitabilitas, melakukan streamlining atau perampingan bisnis adalah manuver wajib bagi grup usaha (holding). Mempertahankan anak perusahaan yang terus-menerus membakar kas (cash burn) tanpa memberikan nilai tambah adalah sebuah…
Read MoreAwas RUPS Ilegal! Cek Syarat Wajib Audit Laporan Keuangan PT
“Jangan sampai RUPS perseroan cacat hukum dan akses AHU diblokir. Pahami ambang batas aset kewajiban wajib audit laporan keuangan.” Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan bukanlah sekadar formalitas internal untuk meninjau pembukuan. Di era berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (Permenkum 49/2025), kesalahan manajemen dalam menentukan status wajib audit laporan keuangan dapat…
Read MoreWajibkah Gaji Direksi di Laporan Tahunan AHU?
“Apakah nominal gaji Direksi wajib dirinci per orang ke Kementerian Hukum? Pahami batas transparansi remunerasi perseroan dalam Laporan Tahunan AHU.” Besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris adalah salah satu informasi paling sensitif di dalam brankas tata kelola perseroan. Mengungkap struktur gaji tingkat C-Suite secara sembarangan tidak hanya berisiko memicu kecemburuan internal, tetapi juga mengekspos strategi…
Read MoreCinepolis Akuisisi Cinemaxx: Legal Due Diligence Akuisisi
“Belajar dari manuver Cinepolis mengambil alih Cinemaxx. Pahami bahaya utang tersembunyi dan mitigasi risiko hukum melalui legal due diligence akuisisi.” Akuisisi Cinemaxx oleh Cinepolis menjadi salah satu aksi korporasi penting dalam industri bioskop Indonesia. Transaksi tersebut mengubah struktur pengendalian PT Cinemaxx Global Pasifik. Direksi PT Cinemaxx Global Pasifik mengumumkan bahwa seluruh saham perseroan telah diambil…
Read MoreRisiko Fatal Direksi Bagi Dividen Interim
”Pahami apakah dividen interim memerlukan RUPS, apa kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris, serta syarat hukum yang wajib dipenuhi Perseroan.” Bagi jajaran Direksi, membagikan keuntungan perusahaan kepada pemegang saham di tengah tahun berjalan sering kali dianggap sebagai pencapaian kinerja yang prestisius. Banyak yang menyukai skema dividen interim karena prosesnya dianggap cepat dan secara mengejutkan: tidak memerlukan…
Read MorePeran Keputusan RUPS dalam Pengangkatan dan Pengaturan Hak, Kewajiban, serta Kewenangan Direksi
”Apa peran keputusan RUPS cukup menjadi dasar pengangkatan dan pengaturan hak, kewajiban, kewenangan Direksi?” Dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), keberadaan Direksi memegang peranan penting sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan kegiatan operasional sehari-hari. Setiap keputusan yang berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian, maupun penetapan hak dan kewajiban Direksi…
Read MoreLupa Membuat Akta dan Melaporkan Hasil RUPS? Ini Akibat Hukumnya
”Bagaimana jika lupa membuat akta dan melaporkan hasil RUPS? Sah secara internal sepanjang RUPS memenuhi syarat formil dan materil. Namun untuk perubahan “maksud dan tujuan”, keabsahan eksternal baru timbul setelah persetujuan menteri terbit.” Dalam dunia bisnis modern, setiap keputusan strategis perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keputusan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),…
Read More