Putusan JasReg

Putusan JasReg: Data Pribadi Terbuka Tetap Dilindungi

“Putusan JasReg menunjukkan bahwa data pribadi yang dapat ditemukan di internet tidak otomatis boleh dikumpulkan atau dimanfaatkan secara komersial. Penggunaan NIK dan nomor Kartu Keluarga tanpa dasar hukum yang sah dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur UU Pelindungan Data Pribadi.”

Putusan JasReg menjadi salah satu contoh penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Perkara ini memperlihatkan bahwa kemudahan mengakses informasi melalui internet tidak otomatis memberikan hak untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi orang lain.

Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan terhadap pengembang aplikasi JasReg yang memanfaatkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) dalam layanan registrasi kartu perdana berbayar.

Kasus tersebut relevan bagi perusahaan digital yang menggunakan data dari website, Application Programming Interface (API), atau penyedia layanan pihak ketiga.

Jawaban singkat: Putusan JasReg menunjukkan bahwa NIK dan nomor KK tetap memperoleh perlindungan UU PDP meskipun dapat diakses melalui internet. Pengumpulan data tersebut dapat dikenai sanksi pidana apabila dilakukan secara sengaja dan melawan hukum, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi.

Bagi pelaku usaha, perkara ini menjadi pengingat bahwa akses teknis terhadap data tidak sama dengan kewenangan hukum untuk memprosesnya.

Kronologi Putusan JasReg dan Hukuman yang Dijatuhkan

Pada 2 Juli 2026, Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 216/Pid.Sus/2026/PN Srg terhadap Rahmat Nugroho bin Kuat Sukanto.

Perkara tersebut berkaitan dengan aplikasi JasReg v1.6 yang dikembangkan untuk membantu registrasi kartu perdana secara daring dan tersedia dalam versi Android serta Windows.

Berdasarkan laporan Dandapala mengenai persidangan, aplikasi tersebut menyimpan 1.239.573 data NIK dan nomor KK milik orang lain.

Data diperoleh dari situs Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian disimpan menggunakan layanan komputasi awan.

Aplikasi JasReg tercatat digunakan oleh 238 pengguna, dengan tarif Rp700 untuk setiap registrasi nomor telepon yang berhasil.

Dalam dakwaan, keuntungan terdakwa disebut mencapai sekitar Rp108.050.100.

Terdakwa menyampaikan pembelaan bahwa data berasal dari situs yang dapat diakses, tidak diperoleh melalui tindakan peretasan yang merusak sistem, dan tidak dijual sebagai database terpisah.

Namun, majelis hakim menilai rangkaian tindakan pengumpulan dan pemanfaatan data pribadi untuk layanan berbayar tetap memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.

Pengadilan menjatuhkan:

Jenis HukumanPutusan PN Serang
Pidana penjara1 tahun 8 bulan
Pidana dendaRp100 juta
Pengganti dendaPidana penjara 60 hari apabila denda tidak dibayar

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan data pribadi melalui suatu layanan digital dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana meskipun tidak disertai pembobolan sistem sebagaimana lazim dipahami masyarakat.

Meski demikian, legalitas setiap pengumpulan data tetap perlu dinilai berdasarkan fakta serta unsur pelanggaran dalam perkara masing-masing.

Baca juga: <ahref=”https://bplawyers.co.id/2026/02/27/kebocoran-data-pelamar-komdigi-tantangan-kepatuhan-uu-pdp/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Kebocoran Data Pelamar Komdigi: Tantangan Kepatuhan UU PDP

Mengapa NIK dan Nomor KK Tetap Dilindungi meski Ada di Internet?

UU PDP melindungi data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun ketika digabungkan dengan informasi lain.

NIK merupakan pengenal unik penduduk. Sementara itu, nomor KK merupakan bagian dari informasi administrasi kependudukan yang dapat berkaitan dengan identitas individu atau suatu keluarga.

Karena fungsi identifikasinya, informasi tersebut tidak kehilangan perlindungan hukum hanya karena dapat ditemukan atau diakses melalui suatu sistem.

Pasal 4 UU PDP membedakan data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik.

Namun, perlindungan terhadap NIK dan nomor KK tidak perlu didasarkan pada anggapan bahwa keduanya otomatis termasuk kategori data pribadi spesifik.

Hal yang menentukan adalah keterkaitannya dengan orang yang dapat diidentifikasi dan bagaimana data tersebut diproses.

Dalam konteks JasReg, persoalannya bukan semata-mata apakah data tersedia pada situs yang dapat diakses.

Persoalan hukumnya adalah apakah pihak yang memperoleh data mempunyai dasar yang sah untuk mengumpulkan dan menggunakannya dalam layanan komersial.

Unsur Pidana dalam Putusan JasReg Menurut UU PDP

Dasar hukum utama perkara ini berkaitan dengan Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP.

Pasal 65 ayat (1) melarang perolehan atau pengumpulan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

Adapun Pasal 67 ayat (1) mengatur ancaman:

Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Ancaman maksimum tersebut berbeda dari hukuman yang dijatuhkan dalam perkara JasReg, yaitu penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp100 juta.

Untuk memahami penerapannya, unsur tindak pidana perlu diperiksa secara terpisah.

Unsur HukumRelevansi Perkara JasReg
Memperoleh atau mengumpulkan data pribadiPengambilan dan penyimpanan data NIK serta nomor KK
Data pribadi yang bukan miliknyaData identitas kependudukan milik orang lain
Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukumDinilai dari tindakan terdakwa serta dasar kewenangan pengumpulan data
Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainPemanfaatan data dalam layanan registrasi berbayar
Dapat mengakibatkan kerugian subjek dataPotensi dampak bagi individu yang identitasnya digunakan

Apakah Harus Ada Korban yang Mengalami Kerugian Nyata?

Salah satu aspek penting dari Putusan JasReg adalah penilaian terhadap unsur “dapat mengakibatkan kerugian”.

Berdasarkan laporan Dandapala, majelis hakim menafsirkan bahwa unsur tersebut berkaitan dengan potensi kerugian dan tidak mensyaratkan adanya kerugian konkret yang telah dialami setiap subjek data.

Karena itu, tidak hadirnya korban yang secara langsung menyatakan mengalami kerugian tidak otomatis menggugurkan unsur pidana tersebut.

Meski demikian, kesimpulan tersebut perlu dipahami dalam konteks fakta dan pertimbangan perkara JasReg, bukan sebagai anggapan bahwa seluruh pemrosesan data tanpa persetujuan selalu merupakan tindak pidana.

Pengenaan pidana tetap memerlukan pembuktian unsur pasal yang relevan.

Baca juga: <ahref=”https://bplawyers.co.id/2024/04/03/kebocoran-data-pelanggaran-atas-pelindungan-data-pribadi/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Kebocoran Data: Pelanggaran Atas Pelindungan Data Pribadi

Apakah Data dari Website atau API Publik Boleh Digunakan?

Data yang dapat diakses melalui website atau API tidak otomatis bebas digunakan untuk tujuan apa pun.

Namun, tidak tepat pula menyimpulkan bahwa setiap pengambilan data dari internet merupakan tindak pidana.

Perusahaan perlu membedakan tiga kondisi berikut:

KondisiPenilaian Hukum
Data dapat diakses secara teknisTidak otomatis memberikan hak untuk memprosesnya
Pemrosesan memiliki dasar hukum yang sahDapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan dan prinsip UU PDP
Pengumpulan data memenuhi unsur pidanaDapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan yang dilanggar

Berdasarkan Pasal 16 UU PDP, pemrosesan data pribadi mencakup kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan dalam bentuk yang relevan, pengungkapan, hingga penghapusan atau pemusnahan.

Dengan demikian, aktivitas mengambil data dari suatu API lalu menyimpannya pada server perusahaan tetap dapat termasuk dalam kegiatan pemrosesan data pribadi.

Penggunaan tersebut harus diperiksa berdasarkan tujuan, dasar hukum, transparansi, keamanan, dan pembatasan pemrosesan.

Persetujuan Bukan Satu-Satunya Dasar Pemrosesan

Pasal 20 UU PDP mewajibkan Pengendali Data Pribadi memiliki dasar pemrosesan yang sah.

Dasar tersebut tidak hanya berupa persetujuan subjek data, tetapi juga dapat mencakup:

  1. Pelaksanaan kewajiban perjanjian atau tindakan prakontraktual yang relevan.
  2. Pemenuhan kewajiban hukum Pengendali Data Pribadi.
  3. Pelindungan kepentingan vital subjek data.
  4. Pelaksanaan tugas untuk kepentingan umum, pelayanan publik, atau kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  5. Kepentingan sah lainnya dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pengendali dan hak subjek data.

Masing-masing dasar tersebut memiliki persyaratan dan batas penerapannya.

Karena itu, perusahaan tidak dapat sekadar menyatakan bahwa pengumpulan data dilakukan untuk kepentingan bisnis, lalu menganggap pemrosesannya otomatis sah.

Dasar yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan karakter pemrosesan yang sebenarnya.

Tanggung Jawab Pengelola Sistem Berbeda dari Tanggung Jawab Pengguna Data

Putusan JasReg juga memperlihatkan pentingnya membedakan dua persoalan hukum.

Pertama, keamanan sistem sumber data.

Pengelola website atau sistem yang memproses data pribadi mempunyai kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data sesuai UU PDP.

Pasal 35 UU PDP mengatur kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk melindungi dan memastikan keamanan data yang diprosesnya melalui langkah teknis dan operasional yang sesuai.

Kedua, legalitas tindakan pihak yang mengambil data.

Apabila terdapat data yang dapat diakses akibat konfigurasi sistem yang lemah, keadaan tersebut tidak otomatis memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk mengumpulkan dan menggunakannya secara komersial.

Oleh karena itu, potensi pelanggaran keamanan oleh pengelola sistem dan pertanggungjawaban pihak yang menggunakan data merupakan persoalan yang perlu dinilai secara terpisah.

Temuan kelemahan sistem tidak dengan sendirinya menghapus tanggung jawab pihak lain apabila unsur pelanggaran terhadap UU PDP terpenuhi.

Kapan Perusahaan Wajib Melakukan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi?

Selain dasar pemrosesan yang sah, perusahaan perlu mengevaluasi risiko ketika mengembangkan layanan yang memproses data pribadi.

Berdasarkan Pasal 34 UU PDP, Pengendali Data Pribadi wajib melakukan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Impact Assessment/DPIA) apabila pemrosesan memiliki potensi risiko tinggi terhadap subjek data.

Pemrosesan berisiko tinggi antara lain mencakup:

  • pemrosesan data pribadi dalam skala besar;
  • penggunaan teknologi baru;
  • pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik;
  • pencocokan atau penggabungan kelompok data;
  • pemantauan sistematis terhadap subjek data;
  • pengambilan keputusan otomatis yang menimbulkan dampak signifikan.

Dari perspektif kepatuhan, penggunaan database dengan lebih dari satu juta data identitas, seperti yang dilaporkan dalam perkara JasReg, merupakan contoh situasi yang menuntut perhatian serius terhadap penilaian risiko pemrosesan skala besar.

Namun, kewajiban DPIA harus dibedakan dari dasar pemidanaan dalam Putusan JasReg.

Penilaian dampak merupakan instrumen untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko. DPIA tidak dapat menggantikan kewajiban memiliki dasar pemrosesan yang sah atau melegalkan data yang diperoleh secara melawan hukum.

Checklist Kepatuhan UU PDP bagi Perusahaan Digital

Perusahaan yang membangun aplikasi atau layanan berbasis data sebaiknya melakukan pemeriksaan kepatuhan sejak tahap perancangan produk.

Area PemeriksaanLangkah Kepatuhan
Sumber dataIdentifikasi asal data dan kewenangan memperolehnya
Dasar pemrosesanDokumentasikan dasar hukum berdasarkan Pasal 20 UU PDP
Tujuan penggunaanPastikan data digunakan untuk tujuan yang sah dan jelas
Penggunaan APIPeriksa izin akses, ketentuan penyedia, dan batas penggunaan
Minimisasi dataHindari pengumpulan informasi yang tidak diperlukan
Penyimpanan cloudPeriksa pengamanan, kontrol akses, dan perjanjian dengan penyedia layanan
DPIAEvaluasi apakah pemrosesan berisiko tinggi berdasarkan Pasal 34
Keamanan sistemTerapkan pembatasan akses, pengamanan data, dan pengawasan
Retensi dataTentukan jangka waktu penyimpanan dan prosedur penghapusan
Respons insidenSiapkan mekanisme penanganan serta pemberitahuan apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi

Perusahaan juga perlu memeriksa pembagian peran antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi, terutama ketika pemrosesan melibatkan vendor aplikasi, penyedia cloud, atau mitra teknologi.

Penggunaan penyedia layanan pihak ketiga tidak otomatis menghilangkan kewajiban kepatuhan pengendali data.

Selain itu, pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) apabila diwajibkan merupakan aspek perizinan sistem elektronik yang berbeda dari legalitas pemrosesan data pribadi.

Dengan kata lain, memiliki tanda daftar PSE tidak otomatis berarti seluruh kegiatan pengumpulan dan penggunaan data perusahaan telah memenuhi UU PDP.

Baca juga: <ahref=”https://bplawyers.co.id/2026/07/10/website-brand-lokal-wajib-daftar-pse-privat/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Website Brand Lokal Wajib Daftar PSE Privat?

Kesimpulan

Putusan JasReg menegaskan bahwa data pribadi yang dapat diakses melalui internet tidak otomatis menjadi informasi yang bebas dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan komersial.

Dalam perkara Nomor 216/Pid.Sus/2026/PN Srg, pengadilan menjatuhkan pidana atas pengumpulan data NIK dan nomor KK dalam layanan registrasi kartu perdana berbayar, setelah menilai terpenuhinya unsur tindak pidana yang relevan.

Perkara ini juga menunjukkan pentingnya membedakan keterbukaan akses, dasar pemrosesan yang sah, dan pertanggungjawaban pidana.

Bagi perusahaan yang mengembangkan aplikasi, platform, atau layanan digital, kepatuhan pelindungan data pribadi perlu menjadi bagian dari proses pengembangan bisnis sejak awal.

Pemeriksaan legalitas sumber data, dasar pemrosesan, penggunaan API, pengamanan database, dan penilaian risiko dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum berkembang menjadi sengketa atau proses penegakan hukum.

BP Lawyers dapat mendampingi perusahaan dalam melakukan peninjauan kepatuhan UU PDP, pemeriksaan perjanjian pemrosesan data, dan penyusunan langkah mitigasi risiko hukum untuk kegiatan usaha digital.

Penulis: Bimo Prasetio

Editor: Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.