PKPU GNI: Restrukturisasi Utang, Hak Kreditur, dan Risiko Pailit

“PKPU GNI membuka peluang restrukturisasi utang, tetapi keberhasilannya bergantung pada kelayakan arus kas, dukungan kreditur, dan kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usaha. PKPU tidak otomatis berarti perusahaan telah dinyatakan pailit.”

PKPU GNI menjadi perhatian setelah PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), perusahaan pengolahan nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, ditempatkan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberlangsungan smelter nikel, kepastian pembayaran kepada kreditur dan vendor, serta perlindungan hak pekerja yang terdampak penyesuaian operasional.

GNI merupakan perusahaan pengolahan nikel dengan investasi berskala besar. Namun, nilai investasi yang tinggi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai likuiditas memadai untuk memenuhi kewajibannya.

Persoalan ini semakin relevan setelah GNI mengumumkan penghentian operasional dua dari tiga smelternya pada Agustus 2026.

Pada Oktober 2026, muncul pula pemberitaan mengenai kemungkinan masuknya investor strategis asal China, CNGR Advanced Material Co., melalui rencana akuisisi mayoritas saham.

Jawaban singkat: Apakah GNI sudah pailit?

Putusan PKPU sementara terhadap GNI pada 19 Juni 2026 tidak otomatis menjadikan perusahaan pailit. PKPU merupakan mekanisme penyelesaian dan restrukturisasi utang melalui proses pengadilan. Perusahaan dapat mengajukan rencana perdamaian untuk memperoleh persetujuan kreditur. Namun, apabila persyaratan hukum tidak terpenuhi, rencana perdamaian ditolak, atau pengesahannya ditolak pengadilan, proses tersebut dapat berakhir dengan putusan pailit sesuai UU Nomor 37 Tahun 2004.

Perkembangan tahapan perkara setelah putusan PKPU sementara perlu dipastikan melalui putusan lanjutan atau informasi resmi pengurus.

Bagi perusahaan, kreditur, dan investor, kasus GNI memberikan pelajaran bahwa restrukturisasi utang tidak cukup hanya mengandalkan nilai aset atau prospek investasi. Perusahaan harus mampu membuktikan bahwa kewajiban kepada kreditur dapat diselesaikan melalui proposal yang realistis.

Kronologi PKPU GNI dan Perkembangan hingga Oktober 2026

Perkara PKPU GNI terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor:

140/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Permohonan diajukan oleh dua perusahaan, yaitu:

1. PT Pancaran Karya Shipping; dan
2. PT Pancaran Maritim Transportindo.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU sementara terhadap GNI pada 19 Juni 2026.

Dalam pernyataan resmi tanggal 25 Juni 2026, manajemen GNI mengonfirmasi bahwa perusahaan sedang menjalani PKPU sementara dan menyatakan komitmen untuk mencari penyelesaian bersama kreditur.

Manajemen juga menyampaikan bahwa kegiatan operasional akan diupayakan tetap berlangsung selama proses tersebut.

Namun, perkembangan berikutnya memperlihatkan adanya tekanan yang lebih besar terhadap operasional perusahaan.

Dua Smelter GNI Berhenti Beroperasi pada Agustus 2026

Dalam pernyataan resmi tertanggal 6 Agustus 2026, yang dipublikasikan pada 10 Agustus 2026, GNI mengungkapkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam tekanan berat.

Manajemen menjelaskan bahwa:

• Dua dari tiga smelter telah berhenti beroperasi.
• Perusahaan berupaya mempertahankan satu smelter beserta pembangkit listrik pendukungnya.
• Perusahaan masih menghadapi kerugian dan keterbatasan keuangan.
• Penyesuaian tenaga kerja diperkirakan berdampak terhadap sekitar 1.900 pekerja dari kurang lebih 6.300 pekerja.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa operasional yang semula diupayakan tetap berjalan telah mengalami pembatasan signifikan.

Namun, angka sekitar 1.900 pekerja merupakan jumlah yang diperkirakan terdampak penyesuaian, bukan angka final seluruh PHK yang telah selesai dilaksanakan.

Kabar Investor CNGR pada Oktober 2026

Pada 14 Oktober 2026, Bloomberg melaporkan bahwa CNGR Advanced Material Co. sedang menjajaki pembelian sekitar 80% saham GNI.

Menurut laporan yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut, transaksi berpotensi dilakukan setelah proses restrukturisasi perusahaan mencapai perkembangan lebih lanjut.

Namun, negosiasi itu belum dapat dianggap sebagai akuisisi yang telah disepakati atau selesai.

Kabar tersebut menunjukkan adanya kemungkinan dukungan investor strategis, tetapi belum membuktikan bahwa GNI telah memperoleh pendanaan baru atau menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur.

Status perkara terbaru harus tetap dikonfirmasi melalui dokumen pengadilan. Informasi PKPU sementara pada Juni tidak cukup untuk memastikan tahapan proses pada akhir Oktober 2026.

Mengapa PKPU GNI Tidak Otomatis Berarti Perusahaan Pailit?

Ketentuan PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004), dengan memperhatikan perubahan sebagian ketentuan melalui UU Nomor 4 Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 222 UU 37/2004, PKPU merupakan mekanisme yang dapat digunakan untuk menawarkan penyelesaian pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Dengan demikian, PKPU merupakan prosedur yang memberikan kesempatan bagi debitur dan kreditur untuk mencapai restrukturisasi berdasarkan ketentuan pengadilan.

PKPU Sementara dan PKPU Tetap

Dalam UU 37/2004, proses PKPU memiliki batas waktu yang harus diperhatikan.

Perlu diperhatikan bahwa 270 hari merupakan batas maksimum proses PKPU, bukan kewajiban melunasi seluruh utang dalam waktu tersebut.

Pembayaran berdasarkan suatu perdamaian yang telah disahkan dapat dijadwalkan menurut isi perjanjian perdamaian yang berlaku.

Namun, jika proses PKPU gagal memenuhi persyaratan hukum, konsekuensinya dapat berupa pernyataan pailit.

Baca juga: 2 Tahapan dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Apakah Direksi GNI Masih Dapat Mengoperasikan Smelter Selama PKPU?

Perusahaan yang berada dalam proses PKPU tidak otomatis kehilangan seluruh kewenangan untuk menjalankan usaha.

Namun, terdapat pembatasan penting terhadap tindakan yang berkaitan dengan harta perusahaan.

Pasal 240 ayat (1) UU 37/2004 mengatur bahwa selama PKPU, debitur tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan atas seluruh maupun sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus.

Artinya, Direksi tetap dapat menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan, tetapi tindakan yang menyangkut harta debitur harus memperhatikan kewenangan pengurus PKPU.

Bagaimana dengan Pembayaran Vendor dan Kontrak Baru?

Perusahaan yang masih beroperasi dapat membutuhkan pembelian bahan baku, pembayaran energi, jasa transportasi, pemeliharaan mesin, hingga kontrak pemasok baru.

Namun, keputusan tersebut harus dikelola berdasarkan pembatasan yang berlaku selama PKPU.

Berdasarkan Pasal 240 ayat (3), kewajiban yang dilakukan debitur tanpa persetujuan pengurus setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sepanjang tindakan tersebut menguntungkan harta debitur.

Ketentuan ini menimbulkan risiko bagi pihak yang bertransaksi dengan perusahaan dalam PKPU.

Misalnya, suatu vendor menerima pesanan bahan baku baru yang hanya ditandatangani oleh manajemen perusahaan tanpa memastikan persetujuan pengurus.

Apabila kemudian terjadi sengketa pembayaran, vendor dapat menghadapi persoalan mengenai dasar pembebanan kewajiban tersebut kepada harta debitur.

Karena itu, persetujuan pengurus PKPU merupakan bagian penting dari pemeriksaan risiko kontrak baru.

Apakah Vendor Aman Melanjutkan Kontrak dengan Perusahaan yang Sedang PKPU?

Vendor yang memasok barang atau jasa kepada perusahaan dalam PKPU perlu membedakan antara:

1. Tagihan yang timbul sebelum PKPU.
2. Kontrak yang belum selesai ketika PKPU dimulai.
3. Transaksi baru yang disepakati setelah PKPU.

Ketiga kondisi tersebut dapat memiliki konsekuensi berbeda.

Tagihan Sebelum PKPU

Bagi tagihan yang sudah ada sebelum PKPU, vendor perlu mengikuti proses pengajuan dan pencocokan piutang.

Pasal 270 ayat (1) UU 37/2004 mengatur bahwa tagihan diajukan kepada pengurus dengan menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis yang menjelaskan sifat dan jumlah tagihan, disertai dokumen pendukung.

Dokumen tersebut dapat meliputi:

• kontrak pengadaan;
• purchase order;
• faktur;
• bukti pengiriman;
• berita acara serah terima;
• surat pengakuan utang;
• rekonsiliasi tagihan; dan
• bukti pembayaran sebagian.

Berdasarkan Pasal 270 ayat (2), kreditur dapat meminta tanda terima atas pengajuan tagihannya.

Kontrak yang Masih Berjalan

Pasal 249 UU 37/2004 mengatur mekanisme bagi pihak yang terikat dalam perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi.

Pihak yang berkontrak dengan debitur dapat meminta pengurus memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian.

Apabila pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan kontrak dalam jangka waktu yang ditentukan, perjanjian dapat berakhir dan pihak terkait dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai kreditur konkuren sesuai Pasal 249 ayat (3).

Sebaliknya, apabila pengurus menyatakan sanggup melanjutkan pelaksanaan perjanjian, Pasal 249 ayat (4) mengatur pemberian jaminan atas kesanggupan tersebut.

Ketentuan ini perlu diperhatikan secara khusus oleh pemasok bahan baku, logistik, energi, dan jasa pemeliharaan smelter.

Transaksi Baru Setelah PKPU

Untuk kontrak baru, vendor perlu memastikan:

• identitas pihak yang berwenang mewakili perusahaan;
• adanya persetujuan pengurus yang diperlukan;
• ruang lingkup dan jadwal prestasi;
• sumber serta jadwal pembayaran;
• ketentuan penghentian kontrak;
• jaminan atau mekanisme mitigasi pembayaran jika tersedia.

Perusahaan pemasok tidak sebaiknya melanjutkan transaksi dengan asumsi bahwa seluruh tagihan baru otomatis mempunyai prioritas pembayaran.

Baca juga: PKPU Ditolak Hakim Karena Syarat Permohonan PKPU Tidak Terpenuhi

Hak Kreditur Selama PKPU: Apakah Semua Penagihan Harus Berhenti?

Pasal 242 ayat (1) UU 37/2004 mengatur bahwa selama PKPU, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang yang termasuk dalam cakupan Pasal 245, dan tindakan eksekusi untuk memperoleh pelunasan ditangguhkan.

Tujuannya adalah memberikan ruang restrukturisasi tanpa perlombaan penagihan yang berpotensi mengganggu penyelesaian bersama.

Namun, perlindungan tersebut tidak berlaku secara mutlak terhadap semua jenis tagihan.

Perbedaan Kreditur Konkuren, Separatis, dan Preferen

Pasal 244 UU 37/2004 mengatur pengecualian bagi tagihan tertentu, termasuk yang dijamin dengan hak agunan kebendaan dan tagihan yang mempunyai kedudukan istimewa.

Namun, ketentuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 246, yang menerapkan mekanisme penangguhan atas pelaksanaan hak kreditur tertentu selama proses PKPU.

Karena itu, kreditur separatis tidak tepat dianggap kehilangan jaminannya hanya karena debitur menjalani PKPU.

Sebaliknya, kreditur dengan jaminan juga tidak dapat menyimpulkan bahwa hak eksekusinya dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan penangguhan berdasarkan UU 37/2004.

Untuk menjaga kepentingannya, kreditur perlu memeriksa status jaminan, pengakuan jumlah tagihan, serta hak suara dalam rapat kreditur.

Bagaimana Syarat Voting Perdamaian PKPU?

Keberhasilan restrukturisasi melalui PKPU sangat bergantung pada persetujuan kreditur.

Pasal 281 ayat (1) UU 37/2004 mengatur bahwa rencana perdamaian dapat diterima apabila memenuhi persyaratan voting pada kelompok kreditur yang ditentukan.

Persyaratan tersebut tidak sekadar didasarkan pada jumlah orang yang menyetujui proposal.

Perhitungan juga mempertimbangkan nilai tagihan.

Kedua kelompok tersebut mempunyai persyaratan persetujuan yang diperiksa secara terpisah.

Dengan demikian, memperoleh dukungan dari banyak kreditur bernilai kecil belum tentu cukup apabila nilai tagihan yang mendukung tidak mencapai ambang batas.

Begitu pula, dukungan dari beberapa kreditur dengan nilai tagihan besar belum tentu cukup jika persyaratan jumlah kreditur tidak terpenuhi.

Apa yang Harus Ada dalam Proposal Perdamaian?

Untuk perusahaan industri padat modal seperti smelter nikel, proposal restrukturisasi sebaiknya didukung oleh:

1. Daftar utang yang telah diverifikasi.
2. Proyeksi arus kas berdasarkan kapasitas produksi realistis.
3. Jadwal pembayaran kepada kelompok kreditur.
4. Penjelasan sumber pendanaan.
5. Rencana pengoperasian kembali fasilitas produksi.
6. Penilaian kebutuhan modal kerja.
7. Rencana penyelesaian kewajiban kepada pekerja.
8. Alternatif jika proyeksi pemulihan tidak tercapai.

Proposal yang hanya menyebut rencana memperoleh investor tanpa bukti pendanaan dan tahapan transaksi yang jelas berpotensi menghadapi penolakan kreditur.

Bagi kreditur, penilaian proposal sebaiknya mempertimbangkan jumlah pembayaran yang ditawarkan, waktu penerimaan, jaminan pelaksanaan, dan risiko kegagalan.

Kapan Restrukturisasi Berakhir dengan Homologasi atau Pailit?

Persetujuan kreditur merupakan tahapan penting, tetapi belum dengan sendirinya mengakhiri seluruh proses PKPU.

Rencana perdamaian yang disetujui masih memerlukan pengesahan pengadilan atau homologasi.

Berdasarkan Pasal 285 ayat (2) UU 37/2004, pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian dalam keadaan tertentu, termasuk apabila pelaksanaannya tidak cukup terjamin atau terdapat penipuan maupun persekongkolan.

Jika pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, Pasal 285 ayat (3) mengatur bahwa debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

Sementara itu, Pasal 289 mengatur akibat apabila rencana perdamaian ditolak kreditur.

Apakah Perdamaian Mengikat Semua Kreditur?

Pasal 286 UU 37/2004 mengatur bahwa perdamaian yang disahkan mengikat para kreditur, tetapi terdapat pengecualian bagi kreditur yang tidak menyetujui perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).

Pengecualian tersebut berkaitan dengan perlindungan kreditur pemegang jaminan kebendaan yang tidak menyetujui rencana perdamaian.

Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa homologasi selalu menghapus seluruh hak kreditur secara seragam.

Apabila perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, PKPU berakhir sesuai Pasal 288 UU 37/2004.

Namun, kewajiban perusahaan tetap harus dilaksanakan berdasarkan isi perdamaian.

Kegagalan melaksanakan perdamaian yang telah disahkan juga dapat menimbulkan risiko hukum lanjutan, termasuk permohonan pembatalan perdamaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apakah Investor CNGR Dapat Menyelamatkan Restrukturisasi GNI?

Pemberitaan mengenai kemungkinan akuisisi mayoritas saham GNI oleh CNGR membuka pertanyaan tentang peran investor dalam restrukturisasi perusahaan yang sedang menghadapi tekanan keuangan.

Secara bisnis, investor strategis dapat membantu melalui:

• tambahan modal kerja;
• dukungan pembelian bahan baku;
• peningkatan utilisasi fasilitas produksi;
• akses pasar dan kontrak penjualan;
• pembiayaan kembali kewajiban; serta
• perbaikan struktur permodalan.

Namun, masuknya investor baru tidak otomatis berarti seluruh kewajiban kepada kreditur telah terselesaikan.

Akuisisi Saham Tidak Selalu Sama dengan Suntikan Modal

Perlu dibedakan antara pembelian saham dari pemegang saham lama dan penambahan modal kepada perseroan.

Jika investor membeli saham dari pemegang saham lama, hasil transaksi pada prinsipnya diterima penjual saham, bukan otomatis masuk ke kas perusahaan.

Sebaliknya, investasi melalui penerbitan saham baru dapat menjadi sumber modal bagi perusahaan, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan korporasi dan kesepakatan transaksi.

Dalam konteks perusahaan yang menjalani PKPU, struktur transaksi tersebut juga perlu mempertimbangkan pembatasan pengurusan harta debitur dan kesesuaiannya dengan rencana restrukturisasi.

Apa yang Harus Diperiksa Investor?

Sebelum mengambil alih perusahaan yang sedang menjalani PKPU, investor perlu melakukan legal due diligence terhadap:

Investor juga perlu memastikan bahwa proposal investasi mempunyai mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Dengan demikian, kabar negosiasi CNGR dapat menjadi salah satu skenario pemulihan GNI, tetapi belum dapat dinilai sebagai kepastian keberhasilan restrukturisasi.

Dampak PKPU GNI terhadap Pekerja dan Kewajiban Perusahaan

Proses PKPU tidak otomatis mengakhiri hubungan kerja seluruh pekerja.

Namun, kondisi keuangan yang berat dapat memengaruhi kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan produksi dan jumlah tenaga kerja.

Dalam kasus GNI, manajemen telah menyampaikan rencana penyesuaian tenaga kerja yang diperkirakan berdampak pada sekitar 1.900 pekerja.

Perusahaan tetap perlu memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dalam pelaksanaan setiap tindakan PHK.

Apakah Perusahaan yang Sedang PKPU Boleh Melakukan PHK?

Pasal 252 ayat (1) UU 37/2004 mengatur bahwa setelah putusan PKPU sementara diucapkan, debitur dapat melakukan PHK dengan memperhatikan Pasal 240 serta ketentuan jangka waktu menurut perjanjian maupun peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut juga menyebut pemberitahuan paling singkat 45 hari.

Namun, Pasal 252 tidak boleh dipahami sebagai penghapusan seluruh kewajiban ketenagakerjaan.

Perusahaan tetap perlu memperhatikan prosedur PHK berdasarkan UU Ketenagakerjaan sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, PP Nomor 35 Tahun 2021, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

PKPU memang merupakan salah satu kondisi yang diatur dalam ketentuan alasan PHK, tetapi tidak berarti setiap pekerja otomatis kehilangan pekerjaannya pada saat PKPU ditetapkan.

Jika terdapat penolakan atau perselisihan, perusahaan harus mengikuti prosedur penyelesaian yang berlaku.

Bagaimana Kedudukan Upah Selama PKPU?

Pasal 252 ayat (2) UU 37/2004 mengatur bahwa gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja sejak dimulainya PKPU sementara menjadi utang harta debitur.

Karena itu, kewajiban pembayaran pekerja tidak dapat diabaikan hanya karena perusahaan menghadapi restrukturisasi utang.

Bagaimana Jika Perusahaan Kemudian Dinyatakan Pailit?

Apabila perusahaan dinyatakan pailit, kedudukan hak pekerja harus memperhatikan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013.

Putusan tersebut membedakan prioritas antara upah terutang dan hak pekerja lainnya.

Dengan demikian, upah terutang dan komponen hak lain seperti pesangon tidak boleh selalu dianggap mempunyai prioritas pembayaran identik.

Bagi pekerja yang mengalami PHK, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga dapat menjadi bagian dari perlindungan sosial apabila persyaratan program terpenuhi berdasarkan PP 37/2021 sebagaimana diubah dengan PP 6/2025.

Baca juga: Memahami Ketentuan dan Prosedur Pailit dari Kasus Sritex

Checklist Hukum bagi Direksi, Kreditur, Vendor, dan Investor

Kasus PKPU GNI memberikan pelajaran praktis mengenai pentingnya pengendalian risiko sebelum dan selama proses restrukturisasi.

Pemeriksaan tersebut perlu dilaksanakan berdasarkan dokumen dan fakta tiap pihak.

Khusus bagi kreditur, jangan mengabaikan jadwal pengajuan tagihan dan rapat kreditur yang diumumkan dalam proses PKPU.

Bagi vendor, keputusan meneruskan atau menghentikan pengiriman barang harus mempertimbangkan kelanjutan kontrak dan keamanan pembayaran.

Sementara bagi debitur, keberhasilan restrukturisasi membutuhkan dukungan kreditur sekaligus rencana usaha yang dapat dilaksanakan.

Kesimpulan

PKPU GNI bukan otomatis berarti kepailitan, tetapi merupakan proses hukum yang menentukan apakah restrukturisasi utang dapat dilaksanakan melalui kesepakatan dengan kreditur.

Perkembangan operasional GNI pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa persoalan restrukturisasi juga berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan mempertahankan produksi dan mengelola biaya.

Sementara itu, kabar kemungkinan masuknya investor CNGR membuka salah satu skenario pemulihan, tetapi belum menjamin tersedianya pendanaan atau keberhasilan perdamaian.

Bagi kreditur dan vendor, langkah pentingnya adalah memeriksa hak tagih, status jaminan, kelanjutan kontrak, serta kelayakan proposal perdamaian.

Bagi direksi dan manajemen, restrukturisasi perlu dijalankan dengan memperhatikan persetujuan pengurus PKPU, kewajiban terhadap pekerja, dan kemampuan arus kas.

Adapun calon investor perlu menilai tidak hanya nilai fasilitas smelter, tetapi juga struktur utang, risiko hukum, status perizinan, dan kebutuhan modal kerja.

BP Lawyers dapat mendampingi perusahaan, kreditur, vendor, maupun investor dalam proses PKPU dan restrukturisasi utang, termasuk pemeriksaan tagihan, peninjauan kontrak, penyusunan atau evaluasi proposal perdamaian, legal due diligence, serta penanganan sengketa kepailitan.

Pemeriksaan hukum yang dilakukan sejak awal dapat membantu para pihak mengambil keputusan berdasarkan posisi hukum, nilai ekonomis, dan risiko transaksi yang sebenarnya.

Penulis: Arivigo Pranata

Partner BP Lawyers: Bimo Prasetio

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.