LKPM KBLI 2025

KBLI 2025 Belum Disesuaikan, LKPM Tetap Wajib?

“Penyesuaian KBLI 2025 tidak otomatis menunda pelaporan LKPM. Namun, ketika konversi kode menampilkan NKU atau proyek yang tidak dikenal di OSS, perusahaan perlu memeriksa asal data sebelum menyampaikan laporan.”

Apakah perusahaan tetap harus melaporkan LKPM jika KBLI 2025 belum disesuaikan? Ya, sepanjang perusahaan termasuk pelaku usaha yang wajib melaporkan LKPM. Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang belum selesai bukan alasan otomatis untuk menunda Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Dalam pengumuman resmi 17 September 2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan bahwa penyesuaian KBLI 2025 tidak berdampak pada proses penyampaian LKPM Triwulan III 2026.

Namun, kewajiban melapor dan kebenaran isi laporan merupakan dua hal yang perlu dipastikan secara bersamaan. Apabila sistem Online Single Submission (OSS) menampilkan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) atau proyek yang tidak dikenali, perusahaan sebaiknya terlebih dahulu menelusuri data tersebut, bukan mengisi laporan berdasarkan asumsi.

Apakah LKPM Tetap Wajib Selama Penyesuaian KBLI 2025?

Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 (Permen Investasi/BKPM 5/2025) mengatur penyampaian LKPM realisasi penanaman modal dan kewajibannya untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan memperhatikan ketentuan periodisasi dan pengecualiannya.

Artinya, kewajiban LKPM perlu diperiksa berdasarkan kegiatan usaha, lokasi, dan skala perusahaan. Belum selesainya konversi kode KBLI tidak dengan sendirinya meniadakan kewajiban yang telah berlaku.

KBLI 2025 ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 dan diubah melalui Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026. Pasal 393 Permen Investasi/BKPM 5/2025 mengatur penyesuaian dan pemutakhiran perizinan berusaha berbasis risiko oleh OSS ketika ketentuan KBLI berubah.

Pengaturan konversi tersebut tidak berarti setiap kode atau proyek baru yang terlihat pada akun OSS pasti sudah sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan. Hasilnya tetap perlu dicocokkan dengan dokumen dan kondisi usaha yang sebenarnya.

Perusahaan Mana yang Wajib Menyampaikan LKPM?

Pasal 286 Permen Investasi/BKPM 5/2025 membedakan frekuensi pelaporan menurut skala usaha:

Skala usahaKetentuan pelaporan LKPM realisasi penanaman modal
MikroTidak diwajibkan berdasarkan pengecualian Pasal 286 ayat (2)
KecilSetiap semester
Menengah dan besarSetiap triwulan

Ketentuan tersebut juga mengecualikan kegiatan usaha dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN atau APBD sebagaimana Pasal 286 ayat (2). Pelaku usaha dengan bentuk atau jenis laporan khusus perlu memeriksa ketentuan yang berlaku bagi kategorinya.

Bagi usaha menengah dan besar, LKPM Triwulan III 2026 mencakup Juli–September, dengan batas penyampaian reguler 15 Oktober 2026 berdasarkan Pasal 286 ayat (5) huruf c. Periode tersebut telah berakhir. Karena itu, perusahaan yang masih menghadapi kendala tidak sebaiknya menganggap penyesuaian KBLI otomatis memberikan perpanjangan waktu.

Mengapa NKU atau Proyek Bisa Terlihat Berbeda Setelah Konversi KBLI?

NKU digunakan dalam OSS untuk mengidentifikasi kegiatan usaha. Saat perusahaan mencocokkan proyek untuk pelaporan LKPM, identitas kegiatan dan lokasi perlu ditelusuri bersama kode KBLI serta riwayat perizinannya.

Menurut panduan konversi resmi OSS, perubahan KBLI 2020 ke KBLI 2025 dapat berupa kode tetap, perubahan satu kode menjadi satu kode baru, pemecahan satu kode menjadi beberapa kode, penggabungan beberapa kode, atau penataan ulang beberapa kode.

Karena itu, ketika NKU atau daftar proyek terlihat berbeda, perusahaan tidak boleh langsung berasumsi bahwa semuanya merupakan proyek baru. Periksa terlebih dahulu pemetaan KBLI 2020 ke KBLI 2025 di OSS, uraian kegiatan, lokasi, NIB, serta dokumen perizinan yang sebelumnya dimiliki.

Sebagai ilustrasi, satu kode KBLI lama mungkin terpecah menjadi beberapa klasifikasi baru. Hal tersebut dapat menimbulkan kebutuhan pencocokan tambahan, tetapi tidak membuktikan bahwa perusahaan telah membuka beberapa proyek yang benar-benar baru.

Baca juga: Migrasi KBLI 2025 OSS dan Risiko Legalitas Perusahaan

Bagaimana Memeriksa NKU atau Proyek yang Tidak Dikenal di OSS?

Jika daftar proyek pada menu LKPM tidak sesuai dengan catatan internal, lakukan pemeriksaan bertahap sebelum mengirim laporan.

  1. Cocokkan NIB, NKU, dan lokasi. Bandingkan proyek yang tampil dengan data pada menu Perizinan Berusaha, dokumen perizinan, uraian KBLI lama dan baru, serta laporan periode sebelumnya.
  2. Telusuri asal data. Periksa apakah proyek berkaitan dengan konversi klasifikasi, pengajuan perizinan terdahulu, perubahan kegiatan, atau draft permohonan yang masih tersimpan.
  3. Pisahkan data yang telah terverifikasi. Lanjutkan penyusunan LKPM atas kegiatan usaha yang identitas, lokasi, dan realisasinya dapat dipertanggungjawabkan, sejauh fitur OSS memungkinkan. NKU yang masih dipersoalkan tetap memerlukan tindak lanjut.
  4. Ajukan klarifikasi resmi. Jika asal-usul proyek tidak dapat dipastikan, hubungi kanal layanan OSS/BKPM atau DPMPTSP sesuai kewenangannya. Sertakan NIB, NKU, dokumen perizinan, riwayat LKPM, dan tangkapan layar masalah beserta tanggal kejadian.
  5. Simpan hasil pemeriksaan. Dokumentasikan tiket layanan, jawaban petugas, koreksi data yang dilakukan, serta status laporan sesudahnya.

Pemeriksaan ini membantu perusahaan membedakan persoalan konversi KBLI dari kemungkinan kesalahan pencatatan atau data yang belum sesuai. Jangan langsung menghapus, membatalkan, atau menyampaikan informasi mengenai proyek hanya berdasarkan tampilannya pada satu menu.

Bolehkah Proyek Tidak Dikenal Dilaporkan dengan Catatan “Bukan Proyek Perusahaan”?

Tidak sebaiknya dijadikan prosedur umum. Formulir LKPM memuat pernyataan mengenai kebenaran informasi dan tanggung jawab pelapor. Karena itu, perusahaan perlu berhati-hati sebelum mengisi data untuk suatu proyek yang belum dapat dihubungkan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 285 ayat (3) huruf f Permen Investasi/BKPM 5/2025 memang mencakup kendala yang dihadapi pelaku usaha sebagai salah satu informasi LKPM. Namun, kolom permasalahan berfungsi menjelaskan hambatan kegiatan atau pelaporan; pengisian kolom itu tidak otomatis memperbaiki identitas proyek, menghapus NKU, atau menghilangkan tanggung jawab atas kebenaran data lainnya.

Jika petugas yang berwenang memberikan arahan khusus terkait NKU yang dipersoalkan, perusahaan perlu menyimpan bukti arahan tersebut serta memastikan setiap informasi yang dilaporkan sesuai dengan fakta yang dapat diverifikasi. Bila belum ada kejelasan, klarifikasi data harus terus ditindaklanjuti melalui kanal resmi.

Baca juga: Kesalahan Pengisian LKPM OSS yang Berisiko bagi Perusahaan

Apakah LKPM Sudah Selesai Setelah Berhasil Dikirim?

Belum tentu. Pasal 286 ayat (8) Permen Investasi/BKPM 5/2025 mengatur bahwa OSS menerbitkan tanda terima penyampaian LKPM. Setelah itu, Pasal 287 mengatur verifikasi dan evaluasi yang menghasilkan notifikasi persetujuan atau permintaan perbaikan.

Oleh karena itu, penanggung jawab LKPM perlu memeriksa status laporan setelah pengiriman, menyimpan tanda terima, dan menindaklanjuti permintaan perbaikan sesuai waktu dan mekanisme yang berlaku. Tanda terima pengiriman tidak boleh otomatis disamakan dengan tanda terima persetujuan.

Bagaimana Jika Tenggat LKPM Triwulan III 2026 Sudah Lewat?

Periode penyampaian LKPM Triwulan III 2026 berlangsung pada 1–15 Oktober 2026 sesuai pengumuman BKPM. Jika perusahaan belum berhasil melaporkan sampai batas tersebut, langkah berikutnya perlu ditentukan berdasarkan kondisi akun OSS dan arahan otoritas yang berwenang.

Perusahaan sebaiknya menyiapkan kronologi kendala, tanggal upaya pengiriman, bukti gangguan atau ketidaksesuaian NKU, tiket pengaduan, serta korespondensi dengan OSS/BKPM atau DPMPTSP. Tanyakan secara resmi apakah tersedia mekanisme tindak lanjut bagi periode yang telah lewat. Jangan menganggap sistem pasti menerima laporan terlambat, atau bahwa kendala konversi otomatis menghapus risiko kepatuhan.

Untuk usaha menengah dan besar, ketentuan reguler berikutnya menetapkan batas LKPM Triwulan IV 2026 pada 15 Januari 2027, dengan tetap memperhatikan pemberitahuan resmi apabila terdapat penyesuaian jadwal. Penyiapan laporan periode berikutnya tidak menggantikan penyelesaian kendala periode sebelumnya.

Baca juga: Tanggung Jawab Hukum Jika Sistem OSS Error: Siapa yang Menanggung Risiko?

Checklist Verifikasi LKPM dan Data OSS

Sebelum serta setelah penyampaian LKPM, perusahaan dapat memastikan bahwa:

  1. Skala usaha, jenis kegiatan, lokasi, dan kewajiban pelaporannya telah diperiksa.
  2. KBLI dan NKU yang tampil sesuai dengan dokumen perizinan serta kegiatan usaha yang sebenarnya.
  3. Proyek yang tidak dikenal telah ditelusuri dan, jika perlu, diklarifikasi melalui layanan resmi.
  4. Data realisasi investasi dan informasi LKPM disusun dari catatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  5. Tanda terima, hasil evaluasi, permintaan perbaikan, dan korespondensi dengan otoritas tersimpan dengan baik.

Kesesuaian KBLI, NKU, dan LKPM Perlu Diperiksa Bersama

Penyesuaian KBLI 2025 dan pelaporan LKPM merupakan dua proses yang saling berkaitan, tetapi tidak dapat saling menggantikan. Bagi perusahaan yang wajib melapor, perubahan klasifikasi usaha bukan dasar untuk mengabaikan tenggat LKPM. Pada saat yang sama, data proyek yang belum jelas tidak boleh dilaporkan tanpa pemeriksaan yang memadai.

Apabila perusahaan menghadapi perubahan NKU, proyek yang tidak dikenali, atau kendala LKPM setelah penyesuaian KBLI 2025, penelaahan dokumen perizinan dan riwayat pelaporan dapat membantu menentukan langkah administratif yang tepat. Untuk persoalan yang memerlukan penilaian hukum lebih lanjut, perusahaan dapat mendiskusikannya bersama tim BP Lawyers.

Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.

Penulis:  Arivigo Pranata

Managing Partner BP Lawyers: Lita Paromita Siregar

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.