kasus merek Pierre Cardin

Kasus Merek Pierre Cardin: Batas Prinsip First to File

"Kasus merek Pierre Cardin menunjukkan bahwa first to file memberikan posisi penting kepada pendaftar lebih dahulu. Namun, merek terkenal, iktikad tidak baik, pembuktian, dan batas waktu gugatan tetap menentukan hasil sengketa."

Kasus merek Pierre Cardin menjadi salah satu contoh penting dalam memahami penerapan prinsip first to file di Indonesia.

Pierre Cardin, desainer asal Prancis yang namanya dikenal dalam industri mode internasional, pernah menghadapi sengketa panjang atas penggunaan dan pendaftaran merek PIERRE CARDIN di Indonesia.

Meskipun namanya telah digunakan sebagai merek di berbagai negara, Pierre Cardin tidak berhasil membatalkan pendaftaran merek yang dipersoalkan dalam perkara melawan Alexander Satryo Wibowo.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi melalui Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Upaya peninjauan kembali melalui Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 juga berakhir dengan penolakan.

Namun, hasil perkara tersebut tidak berarti hukum Indonesia selalu memenangkan pendaftar pertama tanpa mempertimbangkan keadaan lain.

Jawaban singkat: Prinsip first to file memberikan kedudukan penting kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan dan memperoleh pendaftaran merek. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak. Kasus Pierre Cardin menunjukkan bahwa riwayat pendaftaran, pembuktian keterkenalan merek, dugaan iktikad tidak baik, dan ketentuan gugatan pembatalan dapat memengaruhi hasil sengketa.

Bagi perusahaan yang sedang membangun atau membawa brand internasional ke Indonesia, perkara ini memberikan pelajaran mengenai pentingnya pendaftaran sejak dini serta kesiapan menghadapi potensi sengketa merek.

Kronologi Kasus Merek Pierre Cardin di Indonesia

Sengketa Pierre Cardin berkaitan dengan pendaftaran merek PIERRE CARDIN oleh pihak Indonesia yang memiliki riwayat sejak 1977.

Berdasarkan riwayat pendaftaran yang diuraikan dalam perkara, merek tersebut pertama kali didaftarkan oleh pihak Indonesia pada 29 Juli 1977, kemudian mengalami beberapa kali pengalihan hak.

Alexander Satryo Wibowo memperoleh hak atas merek tersebut melalui rangkaian pengalihan, dengan pengalihan kepadanya tercatat pada 1987.

Dengan demikian, Alexander bukan pihak yang secara pribadi pertama kali mendaftarkan merek PIERRE CARDIN pada 1977.

Pierre Cardin dari Prancis kemudian mempermasalahkan pendaftaran merek tersebut dan mendalilkan adanya persamaan dengan merek miliknya yang telah dikenal secara internasional.

Perkara pembatalan yang diajukan pada 2015 diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Setelah gugatan ditolak, pihak Pierre Cardin mengajukan kasasi dan kemudian peninjauan kembali.

TahapanPerkembangan Perkara
1977Pendaftaran awal merek PIERRE CARDIN oleh pihak Indonesia
1987Pengalihan hak merek kepada Alexander Satryo Wibowo
2015Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan pembatalan
30 November 2015MA menolak kasasi melalui Putusan 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015
28 Juni 2018MA menolak peninjauan kembali melalui Putusan 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Hasil tersebut perlu dibaca berdasarkan dasar hukum dan pertimbangan pengadilan yang berlaku pada saat perkara diperiksa.

Mengapa Pierre Cardin Tidak Berhasil Membatalkan Merek?

Dalam Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Mahkamah Agung melalui pendapat mayoritas menilai bahwa putusan Pengadilan Niaga telah menerapkan hukum secara tepat.

Beberapa persoalan penting dalam perkara tersebut meliputi:

  • riwayat pendaftaran merek di Indonesia sejak 1977;
  • pengalihan hak kepada pemilik berikutnya;
  • pembuktian keterkenalan merek Pierre Cardin dari Prancis;
  • dugaan pendaftaran dengan iktikad tidak baik;
  • batas waktu serta riwayat gugatan pembatalan.

Dalam pertimbangan yang menjadi dasar penolakan, keberadaan pendaftaran terdahulu dan tidak terbuktinya iktikad tidak baik sebagaimana didalilkan penggugat menjadi faktor penting.

Riwayat adanya perkara sebelumnya juga dipertimbangkan oleh pengadilan.

Selain itu, persoalan jangka waktu gugatan pembatalan turut menjadi bagian penting dalam analisis putusan.

Karena itu, kesimpulan bahwa Pierre Cardin kalah hanya karena merek tersebut lebih dahulu didaftarkan di Indonesia merupakan penyederhanaan yang kurang tepat.

Kasus ini memperlihatkan bahwa sengketa merek dapat melibatkan persoalan substantif maupun prosedural secara bersamaan.

Perbedaan Pendapat Hakim dalam Sengketa Pierre Cardin

Salah satu aspek menarik dari Putusan MA 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 adalah adanya dissenting opinion, yaitu pendapat berbeda dari salah seorang hakim agung.

Hakim yang berbeda pendapat menilai bahwa alasan kasasi Pierre Cardin seharusnya dapat diterima.

Dalam pandangan tersebut, reputasi internasional Pierre Cardin dan kesamaan merek menjadi faktor penting untuk menilai dugaan peniruan serta iktikad tidak baik.

Pendapat berbeda itu mempertimbangkan bahwa nama Pierre Cardin telah dikenal dan digunakan sebagai merek internasional sebelum sengketa berlangsung.

Namun, pendapat tersebut tidak menjadi keputusan mayoritas.

Mahkamah Agung tetap menolak permohonan kasasi Pierre Cardin.

Apa Pelajaran dari Dissenting Opinion?

Perbedaan pendapat hakim menunjukkan bahwa penerapan prinsip first to file tidak selalu menghasilkan penilaian hukum yang sederhana.

Dalam sengketa merek, terdapat beberapa kepentingan yang harus diperiksa secara bersamaan.

Di satu sisi, sistem pendaftaran memberikan kepastian hukum kepada pemegang merek terdaftar.

Di sisi lain, hukum merek juga bertujuan mencegah pendaftaran yang dilakukan dengan iktikad tidak baik atau mengambil keuntungan dari reputasi merek terkenal milik pihak lain.

Dissenting opinion tidak mengubah amar putusan, tetapi dapat memberikan perspektif hukum mengenai persoalan yang menjadi perdebatan dalam perkara.

Bagi perusahaan, pelajaran utamanya adalah bahwa status pendaftaran merek harus dilihat bersama bukti dan riwayat perolehannya.

Apa Itu Prinsip First to File dalam Hukum Merek Indonesia?

Prinsip first to file pada dasarnya berkaitan dengan pemberian posisi hukum berdasarkan pendaftaran merek.

Dalam hukum Indonesia saat ini, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah (UU Merek) mengatur bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Sistem tersebut dikenal sebagai sistem konstitutif.

Istilah first to file bukan merupakan frasa yang secara eksplisit digunakan dalam Pasal 3, tetapi prinsipnya tercermin dalam mekanisme pendaftaran dan perlindungan merek.

Namun, terdapat perbedaan antara:

  1. tanggal permohonan merek;
  2. pendaftaran yang melahirkan hak atas merek;
  3. keberlakuan hak yang dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum tertentu.

Karena itu, mengajukan permohonan lebih dahulu tidak berarti permohonan pasti diterima.

Demikian pula, merek yang telah terdaftar masih dapat menjadi objek gugatan pembatalan apabila terdapat dasar hukum yang memenuhi persyaratan.

Baca juga: BYD Lakukan Gugatan Merek di Indonesia: Batasan Prinsip First to File

Hukum yang Berlaku Saat Kasus Pierre Cardin Berbeda dari Regulasi Saat Ini

Aspek ini penting untuk memahami konteks putusan.

Perkara Pierre Cardin yang diputus pada tingkat kasasi pada 2015 menggunakan kerangka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sementara itu, UU Nomor 20 Tahun 2016 baru berlaku sejak 25 November 2016, sehingga tidak boleh dianggap sebagai dasar hukum langsung putusan kasasi tahun 2015.

Saat ini, ketentuan pendaftaran merek juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek (Permenkum 5/2026).

Perbedaan tersebut penting, terutama terkait pengaturan batas waktu gugatan pembatalan.

AspekRezim Perkara 2015Ketentuan pada 2026
Undang-undang utamaUU 15/2001UU 20/2016 beserta perubahannya
Dasar hak merekSistem pendaftaranPasal 3 UU Merek
Perlindungan merek terkenalDiatur dalam UU 15/2001Pasal 21 UU Merek dan Permenkum 5/2026
Iktikad tidak baikDiatur antara lain dalam Pasal 4 UU 15/2001Pasal 21 ayat (3) UU Merek
Batas gugatan pembatalanPasal 69 UU 15/2001Pasal 77 UU Merek

Oleh karena itu, analisis putusan Pierre Cardin perlu dipisahkan dari rekomendasi hukum bagi perusahaan yang akan mendaftarkan merek pada 2026.

Merek Terkenal Dapat Membatasi Penerapan First to File

Dalam hukum merek Indonesia saat ini, pendaftar lebih dahulu tidak selalu memperoleh perlindungan apabila terdapat konflik dengan merek terkenal yang memenuhi persyaratan hukum.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Merek, permohonan dapat ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

  • merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau
  • merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 36 Permenkum 5/2026 mengatur sejumlah kriteria dalam menentukan merek terkenal.

Kriteria tersebut meliputi pengetahuan masyarakat, volume penjualan, pangsa pasar, wilayah dan jangka waktu penggunaan, kegiatan promosi, pendaftaran di negara lain, hingga riwayat penegakan hukum.

Selain itu, Pasal 37 Permenkum 5/2026 mengatur penerapan perlindungan merek terkenal dalam pemeriksaan permohonan, termasuk persyaratan tambahan dalam kondisi tertentu untuk barang atau jasa tidak sejenis.

Merek Internasional Tidak Otomatis Menjadi Merek Terkenal

Suatu brand tidak otomatis memperoleh status merek terkenal hanya karena berasal dari luar negeri atau memiliki pendaftaran di banyak negara.

Pemiliknya tetap perlu menyiapkan bukti reputasi yang relevan.

Dalam sengketa, dokumen yang dapat diperlukan antara lain:

  • pendaftaran merek di berbagai negara;
  • laporan penjualan dan pangsa pasar;
  • bukti promosi;
  • publikasi mengenai reputasi merek;
  • riwayat penggunaan secara komersial;
  • putusan atau keputusan yang mengakui keterkenalan merek.

Bukti tersebut perlu menunjukkan reputasi yang relevan terhadap waktu serta konteks sengketa.

Ini menjadi pelajaran penting dari kasus Pierre Cardin: keterkenalan global tidak menghilangkan kebutuhan pembuktian ketika hak atas merek dipersoalkan di pengadilan Indonesia.

Baca juga: Merek Terdaftar di Luar Negeri: Apakah Otomatis Dilindungi di Indonesia?

Iktikad Tidak Baik Dapat Menjadi Dasar Penolakan dan Pembatalan Merek

Prinsip first to file tidak dapat digunakan untuk membenarkan setiap pendaftaran merek.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Merek, permohonan harus ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Penjelasan ketentuan tersebut antara lain menggambarkan tindakan pemohon yang patut diduga memiliki niat meniru atau mengikuti merek pihak lain untuk kepentingan usahanya sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau menyesatkan konsumen.

Namun, tuduhan iktikad tidak baik tetap memerlukan pembuktian.

Persamaan nama saja tidak selalu cukup untuk menetapkan adanya iktikad tidak baik tanpa pemeriksaan keadaan lain yang relevan.

Dalam sengketa perusahaan, beberapa hal yang dapat diperiksa mencakup riwayat pendaftaran, hubungan bisnis sebelumnya, pengetahuan pemohon tentang merek pihak lain, serta pola penggunaan merek.

Apabila suatu merek telah terdaftar, pihak yang berkepentingan dapat menempuh gugatan pembatalan berdasarkan Pasal 76 UU Merek, dengan memperhatikan persyaratan dan batas waktu yang berlaku.

Batas Waktu Gugatan Pembatalan Merek: Mengapa Penting?

Persoalan tenggat gugatan merupakan salah satu aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam membaca perkara Pierre Cardin.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU 15/2001, gugatan pembatalan pada prinsipnya dibatasi dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran.

Pada rezim tersebut, Pasal 69 ayat (2) mengatur pengecualian tanpa batas waktu untuk alasan tertentu mengenai moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Sementara itu, hukum yang berlaku saat ini telah mengalami perubahan.

Pasal 77 UU 20/2016 mengatur:

KetentuanPengaturan
Pasal 77 ayat (1)Gugatan pembatalan pada prinsipnya diajukan paling lama lima tahun sejak tanggal pendaftaran
Pasal 77 ayat (2)Gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau alasan lain yang disebutkan dalam ketentuan tersebut

Perbedaan pentingnya adalah bahwa Pasal 77 ayat (2) UU 20/2016 secara eksplisit memasukkan unsur iktikad tidak baik sebagai dasar pengecualian terhadap batas waktu gugatan.

Namun, pengecualian batas waktu bukan berarti gugatan otomatis dikabulkan.

Penggugat tetap perlu membuktikan alasan pembatalan yang digunakan.

Selain itu, riwayat perkara sebelumnya, objek gugatan, dan ketentuan prosedural lainnya tetap dapat memengaruhi penyelesaian sengketa.

Karena itu, pemilik merek tidak sebaiknya menunggu terlalu lama sebelum mengambil langkah hukum terhadap pendaftaran yang dinilai melanggar haknya.

Risiko Perusahaan yang Terlambat Mendaftarkan Merek

Kasus merek Pierre Cardin menunjukkan bahwa keterlambatan membangun perlindungan merek di suatu negara dapat menimbulkan risiko bisnis yang signifikan.

Risiko tersebut tidak terbatas pada biaya pengadilan.

Perusahaan juga dapat menghadapi:

1. Penolakan Pendaftaran

Permohonan dapat ditolak apabila bertentangan dengan hak merek terdahulu atau alasan penolakan lainnya.

2. Gugatan Pembatalan

Merek yang sudah terdaftar masih dapat dipersoalkan berdasarkan alasan dan prosedur yang diatur UU Merek.

3. Gugatan Pelanggaran Merek

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Merek, pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi yang memenuhi ketentuan dapat menggugat pihak yang menggunakan merek tanpa hak.

Tuntutannya dapat berupa ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan merek.

4. Risiko Penghentian Penggunaan dan Rebranding

Sengketa dapat memengaruhi kegiatan pemasaran, distribusi, penggunaan kemasan, serta nilai investasi brand.

Bagi perusahaan yang telah mengembangkan jaringan distribusi atau melakukan investasi promosi dalam jumlah besar, kebutuhan mengganti merek dapat menimbulkan dampak komersial yang material.

Namun, perlu dibedakan bahwa tidak mendaftarkan merek bukan dengan sendirinya merupakan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana atas penggunaan merek tanpa hak memerlukan terpenuhinya unsur ketentuan pidana yang berlaku.

Baca juga: Sengketa Merek Perusahaan: Pelajaran Hukum dari Kasus DIESEL dan Ramayana

Checklist Trademark Clearance Sebelum Meluncurkan Brand

Sebelum meluncurkan merek baru, perusahaan sebaiknya melakukan trademark clearance.

Pemeriksaan tersebut tidak cukup hanya memastikan tidak ditemukan nama yang identik.

Area PemeriksaanLangkah yang Perlu Dilakukan
Database merekPeriksa merek terdaftar dan permohonan terdahulu
Kemiripan merekBandingkan unsur visual, fonetik, dan dominan
Kelas barang/jasaPeriksa kesesuaian serta hubungan barang atau jasa
Merek terkenalIdentifikasi potensi konflik dengan merek bereputasi
Riwayat penggunaanDokumentasikan penggunaan dan pengembangan brand
Hak PrioritasPeriksa kesempatan mengajukan permohonan dengan Hak Prioritas
Wilayah ekspansiTentukan strategi perlindungan di setiap pasar
DokumentasiSimpan bukti penciptaan, pendaftaran, dan komunikasi terkait merek

Pemeriksaan tersebut perlu disesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan.

Misalnya, perusahaan yang akan memperluas lini produk atau menunjuk distributor di negara lain sebaiknya menentukan perlindungan merek sebelum produk dipasarkan.

Dari perspektif corporate intellectual property, strategi pendaftaran yang tepat dapat membantu mengurangi risiko konflik atas aset brand yang menjadi bagian penting dari investasi perusahaan.

Kesimpulan

Kasus merek Pierre Cardin menunjukkan bahwa prinsip first to file memberikan posisi penting kepada pendaftar lebih dahulu, tetapi tidak menjadikan setiap pendaftaran kebal terhadap gugatan.

Sengketa ini juga memperlihatkan bagaimana pembuktian reputasi, dugaan iktikad tidak baik, riwayat pendaftaran, serta ketentuan prosedural dapat memengaruhi hasil perkara.

Bagi perusahaan, pelajaran pentingnya bukan hanya siapa yang paling cepat mendaftarkan merek.

Yang juga harus dipastikan adalah apakah pendaftaran dilakukan secara sah, tidak melanggar hak pihak lain, dan didukung strategi perlindungan yang sesuai dengan rencana bisnis.

Sebelum meluncurkan produk atau membawa merek ke pasar baru, perusahaan sebaiknya melakukan trademark clearance, pemeriksaan merek terkenal, dan strategi pendaftaran yang terukur.

BP Lawyers dapat mendampingi perusahaan dalam penilaian risiko pendaftaran merek, pemeriksaan kepemilikan, strategi perlindungan kekayaan intelektual, serta penyelesaian sengketa merek sesuai kebutuhan bisnis.

Penulis: Asharyanto

Editor: Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.