Skip to content

ARTIKEL

Penunjukan Arbiter dalam Proses Arbitrase

By adminbpl | Feb 17, 2020

Dengan diterimanya penunjukan atau pengangkatan arbiter oleh yang bersangkutan, maka terjadi suatu perjanjian perdata yang mengakibatkan arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama. Arbitrase merupakan alternatif forum penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tentunya arbitrase memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan pengadilan. Salah satu perbedaan tersebut adalah adanya hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang yang akan memeriksa dan memutus perkara. Dalam arbitrase, pihak yang memeriksa dan memutus perkara ini disebut sebagai arbiter. Sebenarnya, arbiter ini hampir sama dengan hakim yang ada di pengadilan. Hanya saja  di dalam arbitrase, para pihak bisa memilih seseorang yang ditunjuk sebagai arbiter dan dapat memilih apakah sengketa akan diperiksa dan diputus dengan arbiter tunggal atau majelis. Hal ini tentunya berbeda dengan pengadilan di mana dalam pengadilan para pihak tidak…

Read More
Tiga Persamaan dan Perbedaan Antara Arbitrase dan Mediasi

Tiga Persamaan dan Perbedaan Antara Arbitrase dan Mediasi

By adminbpl | Feb 14, 2020

Tiga Persamaan dan Perbedaan Antara Arbitrase dan Mediasi   Baik arbitrase maupun mediasi memiliki tujuan untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase kini semakin diminati. Efesien dan efektif adalah dua kata yang dianggap menggambarkan arbitrase dan karena hal itu pula lah arbitrase kini lebih diminati oleh para kalangan bisnis dibanding pengadilan. Selain arbitase, masih ada lagi alternatif pilihan sengketa yang prosesnya dianggap lebih fleksibel dan menguntungkan para pihak, yaitu mediasi.  Meskipun sama-sama alternatif penyelesaian sengketa, mediasi dan arbitrase memiliki karakteristiknya sendiri yang membedakan satu sama lain. Maka dari itu, penting untuk mengetahui karakteristik masing-masing alternatif sengketa guna menentukan cara penyelesaian mana yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah ulasan mengenai perbedaan dan persamaan arbitrase dengan mediasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Perbedaan Pihak yang Mengambil Keputusan. Di dalam proses arbitrase, pihak yang mengambil keputusan adalah arbiter. Arbiter ini adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa atau pengadilan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap sengketa yang terjadi. Sementara dalam proses mediasi, pihak ketiga atau mediator bukanlah pihak yang…

Read More
Bolehkah TKA menjabat sebagai Direktur Utama dalam Perusahaan?

Bolehkah TKA menjabat sebagai Direktur Utama dalam Perusahaan?

By adminbpl | Feb 12, 2020

Bolehkah TKA menjabat sebagai Direktur Utama dalam Perusahaan di Indonesia? Simak ulasannya pada artikel berikut ini.   Pemberi kerja wajib memperhatikan ketentuan terkait jabatan yang boleh diduduki TKA Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia bukan lagi merupakan suatu hal yang baru. Pergerakan modal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia karena semakin dipermudahnya  investasi asing turut mempengaruhi arus masuk pekerja asing ke dalam negeri. Alasannya, tentu tidak lain untuk mengawasi kegiatan usahanya di Indonesia serta untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang keterampilan dan keahliannya saat ini hanya dimiliki oleh TKA. Berkaitan dengan hal itu, lantas bolehkah jika TKA menduduki jabatan sebagai direktur utama dalam suatu perusahaan? Apakah jabatan direktur utama hanya terbatas bagi tenaga kerja Indonesia saja? Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini. Sebelum mengetahui apakah jabatan direktur utama merupakan salah satu jabatan yang boleh diduduki TKA, perlu untuk diketahui dahulu sektor usaha apa sajakah yang boleh dimasuki oleh TKA. Ketentuan mengenai sektor usaha yang boleh dimasuki TKA ini diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 228/2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh…

Read More
Ketentuan Divestasi Saham Perusahaan PMA

Ketentuan Divestasi Saham Perusahaan PMA

By adminbpl | Feb 11, 2020

Pada tahun 2019, tercatat ada beberapa perusahaan pertambangan yang wajib melakukan divestasi seperti PT Natarang Mining, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kasongan Bumi Kencana, dan PT Vale Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, lantas bagaimana ketentuan divestasi saham di Indonesia? Apa akibatnya jika divestasi saham tidak dilakukan? Berdasarkan  Pasal 1 angka 19 a Peraturan BKPM No. 5/2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Perubahan dari Peraturan BKPM No 6/2018), Divestasi Saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. Sehingga divestasi saham pada perusahaan PMA merupakan pelepasan saham yang dimiliki oleh asing kepada orang Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  (Baca juga : Wajibkah Perusahaan PMA Melakukan Divestasi Saham) Jika para pemegang saham sepakat untuk melakukan divestasi saham, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6A Peraturan BKPM No. 5/2019, divestasi saham tersebut dapat dilakukan kepada: Warga Negara Indonesia; atau Badan usaha Indonesia yang modal saham seluruhnya dimiliki warga negara Indonesia melalui kepemilikan langsung sesuai dengan kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri. Adapun besarnya kepemilikan langsung…

Read More
Wajibkah Perusahaan PMA Melakukan Divestasi Saham?

Wajibkah Perusahaan PMA Melakukan Divestasi Saham?

By adminbpl | Feb 10, 2020

Wajibkah Perusahaan PMA Melakukan Divestasi Saham di Indonesia? Jika divestasi tidak dilaksanakan, maka para pemegang saham/perusahaan harus bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada pihak-pihak Indonesia yang menuntut dilaksanakannya kewajiban divestasi. Penanam modal asing di Indonesia harus mematuhi ketentuan-ketentuan khusus terkait investasi. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut meliputi daftar jenis usaha yang dilarang dan terbuka untuk investasi asing, ketentuan maksimum jumlah saham yang boleh dimiliki asing, serta ketentuan mengenai divestasi saham. Salah satu bentuk nyata adanya ketentuan khusus terkait investasi ini adalah aturan mengenai divestasi saham perusahaan tambang yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Pada tahun 2019, tercatat ada beberapa perusahaan pertambangan yang wajib melakukan divestasi seperti PT Natarang Mining, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kasongan Bumi Kencana, dan PT Vale Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, lantas apakah yang dimaksud dengan divestasi? Apakah semua perusahaan PMA wajib melakukan divestasi? Dan apa akibatnya jika perusahaan PMA tidak melakukan divestasi? Simak ulasannya di bawah ini.  Divestasi merupakan kebalikan dari investasi. Jika investasi berarti menanamkan uang/modal, maka divestasi berarti pelepasan/pengurangan modal. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 a Peraturan BKPM No.…

Read More

Perbedaan Merek dan Paten

By adminbpl | Feb 7, 2020

Pelaku Usaha Perlu Mengetahui Perbedaan Merek dan Paten   Pelaku usaha masih sering menyebutkan ingin “Mematenkan Merek”, ternyata istilah tersebut kurang tepat karena merek dan paten ialah dua hal yang berbeda. Beberapa kasus yang terjadi, pelaku usaha masih bingung menentukan kekayaan intelektual yang tepat yang harus didaftarkan untuk produknya. Merek sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, maupun susunan warna untuk membedakan dengan produk yang lain. Sedangkan paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Jangka WaktuJangka waktu merek ialah berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun maksimal 6 bulan sebelum jangka waktu kepemilikan merek berakhir.  Sedangkan jangka waktu paten ialah 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang, sedangkan untuk paten sederhana jangka waktunya adalah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. FungsiFungsi merek adalah untuk pembeda dengan produk lain, sehingga merek…

Read More
Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

By adminbpl | Feb 4, 2020

Keberatan merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pelaku usaha  sebagai Terlapor terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”). Sebelumnya, tata cara mengenai Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap KPPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 03 Tahun 2005 (“Perma No. 03/2015”). Namun, seiring perkembangan permasalahan penangan perkara keberatan terhadap putusan KPPU, Perma No. 03/2015 dianggap tidak lagi memadai sehingga kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Perma No. 3/2019”). Bagi Anda pelaku usaha yang hendak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU, simak penjelasan berikut ini  berdasarkan Perma No. 3/2019 sebagai panduan.   Keberatan Diajukan Ke Pengadilan Negeri Dalam Jangka Waktu 14 Hari Setelah Pembacaan Putusan. Keberatan terhadap putusan KPPU diajukan oleh Terlapor (pelaku usaha) ke Pengadilan Negeri. Jangka waktu keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pembacaan Putusan KPPU jika pelaku usaha hadir, atau sejak diterimanya pemberitahuan putusan KPPU jika pelaku usaha tidak hadir. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) juga disebutkan, keberatan diajukan melalui kepaniteraan…

Read More
Prosedur Memperoleh Izin Tinggal Tetap Bagi Tenaga Kerja Asing

Prosedur Memperoleh Izin Tinggal Tetap Bagi Tenaga Kerja Asing

By adminbpl | Feb 3, 2020

Berikut Ini Merupakan Prosedur Memperoleh Izin Tinggal Tetap Bagi Tenaga Kerja Asing   Tidak dapat dipungkiri pengaruh globalisasi yang mendorong masuknya investasi dari negara lain menyebabkan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Indonesia sebagai negara yang membuka peluang masuknya investor asing ke dalam negeri tentu juga membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing dengan alasan alih teknologi atau memang ada kompetensi-kompetensi tertentu yang saat ini baru dimiliki oleh tenaga kerja asing.  Dalam hal pekerja asing ini masuk ke Indonesia, tentu ada syarat-syarat dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi sebelum dapat mulai bekerja. Adapun syarat tersebut salah satunya adalah memperoleh izin tinggal. Izin tinggal berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Izin tinggal ini diberikan sesuai dengan visa yang dimiliki. Jenis visa yang dapat diberikan sendiri meliputi visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Untuk izin tinggal berdasarkan Pasal 48…

Read More
Syarat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Syarat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

By adminbpl | Jan 31, 2020

Syarat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase   Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan. Peradilan umum memang masih menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa hingga saat ini.  Akan tetapi, lamanya proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membuat para pencari keadilan khususnya kalangan bisnis mulai melirik arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Efisiensi waktu, biaya, kerahasiaan yang terjamin, hingga arbiter yang ahli dalam menyelesaikan sengketa bisnis tentunya menjadi alasan bagi para pelaku bisnis yang bersengketa untuk mempertimbangkan arbitase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa. Namun sayangnya, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Lalu apakah yang dimaksud dengan arbitrase? Dan persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi agar suatu sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini. Pengertian arbitrase dapat ditemukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (“UU Arbitrase”) yang artinya adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang…

Read More