Skip to content

ARTIKEL

Perizinan Penyelenggara Peer to Peer Lending di Indonesia

By adminbpl | Jan 17, 2020

Peer to peer lending (“P2P Lending”) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dengan P2P Lending, kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur dapat bertemu secara langsung melalui sebuah platform online yang dikelola oleh penyelenggara. Hal ini tentunya merupakan sebuah inovasi yang memberi kemudahan baik bagi kreditur maupun debitur karena kreditur dapat memilih-milih jenis usaha apa yang menguntungkan untuk didanai dan debitur dapat memperoleh dana tanpa perlu memberikan jaminan. Oleh karena kemudahan tersebut, fintech lending ini menjadi tren di masyarakat sehingga menarik banyak pengguna. Peluang bisnis tersebut tentu diminati oleh para pelaku usaha sehingga mulai banyak penyelenggara fintech lending yang bermunculan baik itu yang didirikan secara legal maupun yang illegal. Jika anda tertarik untuk menjadi penyelenggara, berikut ini adalah hal-hal yang harus anda ketahui untuk menjadi penyelenggara fintech lending yang legal. Pemenuhan Syarat sebagai Penyelenggara Peer to Peer Lending Sebelum mendirikan dan memulai kegiatan penyelenggaraan P2P Lending yang…

Read More

Debitor yang tidak hadir pada hari sidang setelah PKPU sementara ditetapkan langsung dinyatakan pailit pada dalam sidang yang sama

By adminbpl | Jan 16, 2020

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang biasa disebut sebagai PKPU merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh debitor untuk menghindari kepailitan. Dengan PKPU, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat menempuh prosedur PKPU dengan tujuan mengajukan perdamaian. Tidak hanya debitor, kreditor yang mengetahui kondisi keuangan debitor dan dapat memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya juga dapat menempuh mekanisme ini untuk memberikan penundaan pembayaran kewajiban bagi debitornya. Dalam proses PKPU terdapat dua tahapan yang akan dilalui oleh debitor, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. Jika Anda berencana untuk mengajukan PKPU, simak ulasan mengenai tahapan PKPU di bawah ini untuk tahu lebih lengkapnya. Pengertian PKPU Pengertian PKPU diperoleh dengan menyimpulkan ketentuan dari Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (“UU KPKPU”) yang artinya adalah suatu upaya yang dilakukan baik oleh debitor/kreditor untuk memperoleh penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hal debitor tidak mampu atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah…

Read More
Syarat & Prosedur Pendirian Kantor Perwakilan Konstruksi & BUJKA

Kupas Tuntas Izin Terbaru Pendirian Kantor Perwakilan Konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia.

By adminbpl | Jan 7, 2020

Giatnya pembangunan yang dilakukan pemerintah demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur turut berkontribusi bagi pesatnya perkembangan Industri jasa konstruksi di Indonesia. Proyek-proyek infrastruktur seperti sekolah, gedung pemerintahan, sarana transportasi, layanan kesehatan, hingga jalan raya maupun tol telah secara nyata menggerakkan aktivitas sosial ekonomi Indonesia yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jasa konstruksi juga berperan untuk mendukung tumbuh kembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas. Alhasil, sektor konstruksi menjadi salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional. Akan tetapi, kegiatan pembangunan yang tengah dilakukan oleh pemerintah ini tentunya tidak lepas dari adanya berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama yang kerap dihadapi dalam melakukan pembangunan adalah masalah pembiayaan. Keterbatasan APBN yang dimiliki pemerintah menjadi salah satu penghambat program percepatan pembangunan yang tengah dilaksanakan. Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Nasional (“RPJMN”) 2015-2019, total kebutuhan biaya infrastruktur Indonesia adalah Rp5.000 triliun. Sementara APBN sendiri hanya mampu membiayai 8,7 persen dari total kebutuhan sektor infrastruktur tersebut dan kontribusi BUMN maupun Badan Usaha Nasional lainnya juga belum mampu untuk…

Read More

Solusi Sengketa Utang Piutang : PKPU

By adminbpl | Jan 2, 2020

Pengadilan Niaga menjadi salah satu pilihan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Di Indonesia terdapat lima Pengadilan Negeri (PN) Niaga yang diberikan kewenangan melalui Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999 untuk menyidangkan perkara kepailitan dan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”). Setidaknya untuk Jakarta sendiri terdapat 189 perkara PKPU dan 38 perkara pailit selama Januari- November 2018. Kemudian terjadi kenaikan pada  Januari- November 2019 menjadi 235 perkara PKPU dan 86 perkara pailit. Berdasarkan jumlah perkara dua tahun terakhir, jalur PKPU lebih banyak dipilih dibandingkan dengan pailit. Beberapa perkara PKPU menjadi perhatian khalayak karena melibatkan perusahaan besar. Sebut saja enam entitas anak usaha Duniatex menjadi termohon PKPU atas PT Shine Golden Bridge di PN Semarang pada September lalu. Lantas apa yang dimaksud PKPU? Bagaimana prosedur permohonan PKPU?  Simak ulasannya di bawah ini. Pengertian PKPU tidak dirumuskan secara langsung oleh UU sebagaimana halnya Kepailitan sehingga pengertiannya diperoleh dengan menyimpulkan ketentuan dari Pasal 222 ayat (2) yang berarti suatu upaya yang dilakukan baik oleh debitor/kreditor untuk memperoleh penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hal debitor tidak…

Read More

Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, atau BUMN

By adminbpl | Dec 30, 2019

Peningkatan penyelesaian sengketa utang-piutang melalui Pengadilan Niaga sepanjang tahun 2019 menjadi bukti meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga peradilan. Melalui mekanisme kepailitan, baik debitor maupun kreditor dapat secara langsung mengajukan permohonan pailit apabila debitor tidak mampu atau tidak memiliki keinginan (willingness) untuk membayar utangnya. Namun dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, atau BUMN, UU Nomot 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU (UU KPKPU) mengatur adanya sedikit perbedaan terkait pihak yang dapat mengajukannya. Berikut adalah ulasan mengenai Pengajuan Permohonan Pailit terhadap Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan asuransi, dan BUMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang dapat mengajukan Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) UU KPKPU, pengajuan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh: Bank Indonesia dalam hal debitor adalah Bank Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK) dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2…

Read More
Akusisi Pada Perusahaan Tertutup

Akusisi Pada Perusahaan Tertutup

By adminbpl | Dec 2, 2019

Dinamika yang kerap terjadi di dunia usaha sangat beragam, tentunya dinamika tersebut terjadi dalam rangka memperkuat bisnis perusahaan. Dinamika tersebut kadang menuntut seseorang atau perusahaan untuk melakukan corporate action. Corporate action tersebut juga beragam, salah satu yang sering kita dengar adalah terkait peralihan kepemilikan perusahaan. Pengambilalihan tersebut dalam istilah lainnya dikenal dengan akuisisi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Dari definisi tersebut terlihat bahwa sebenarnya akuisisi bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya badan hukum atau perusahaan. Namun, tetap saja tidak semudah itu untuk melakukan akuisisi karena pengambilalihan tersebut akan memberi dampak antara lain terhadap pengenaan pajak dan biaya modal kerja. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari, UUPT dalam Pasal 126 mensyaratkan agar memperhatikan kepentingan pihak-pihak berikut ini ketika melakukan akuisisi atau peralihan: Perseroan, Pemegang Saham Minoritas, Karyawan Perseroan; Kreditor dan Mitra Usaha lainnya dari Perseroan; Masyarakat dan persaingan sehat dalam…

Read More
Kupas Tuntas Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Kupas Tuntas Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

By adminbpl | Sep 20, 2019

Rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap peraturan mengenai ketenagakerjaan masih mendapatkan penolakan dari pihak pekerja. Inisiatif untuk melakukan revisi tersebut karena UU Ketenagakerjaan diaggap bak ‘kanebo kering’ yang hanya memberatkan pelaku usaha dan tidak sesuai dengan iklim di Indonesia. Lalu sebenarnya apa saja aturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia? Simak selengkapnya di artikel berikut. Landasan Hukum Indonesia mengatur bidang ketenagakerjaan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dengan p­­­­eraturan turunannya, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“Kepmen 100/2004”), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (“Permenakertrans 19/2012”), dan lain-lain. Dalam praktik, istilah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Outsourcing, dan Cuti haruslah dimengerti oleh para angkatan kerja, dalam hal ini merupakan pengusaha maupun pekerja/buruh.   Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi…

Read More

Bekerja Melewati Waktu Kerja? Ini Ketentuan Lembur yang Perusahaan dan Karyawan Wajib Ketahui

By adminbpl | Sep 18, 2019

Lembur merupakan suatu hal yang biasa ditemukan dalam dunia kerja. Demi menuntaskan pekerjaan atau mencapai suatu target, karyawan harus bekerja melewati jam kerja yang seharusnya. Ketika perusahaan membuat karyawannya lembur sebenarnya terdapat hal penting yang harus diketahui baik oleh perusahaan maupun karyawannya. Terdapat empat aspek hukum yang harus diperhatikan agar perusahaan selalu taat dengan aturan.   Apa itu waktu kerja lembur? Ketentuan mengenai lembur secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 102 Tahun 2004 (Kepmenaker 102/2004). Waktu kerja lembur didefinisikan sebagai waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu; atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah. Pengaturan mengenai waktu kerja lembur berlaku untuk semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Waktu tersebut tidak…

Read More

Simak Aturan Gugatan Sederhana Terbaru

By adminbpl | Aug 30, 2019

Nilai Maksimal Gugatan Rp500 juta dan ada sita jaminan Demi mendukung percepatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung membuat aturan mengenai Gugatan Sederhana atau Small Claim Court. Aturan tersebut pertama kali dikeluarkan pada 2015, setidaknya erdapat kurang lebih 700 perkara yang masuk tiap tahunnya. Efektifitas aturan ini membuat MA kemudian mengeluarkan peraturan baru mengenai Gugatan Sederhana dengan berbagai perubahan. Lalu apa saja perubahan aturan Gugatan Sederhana yang lama (Perma Nomor 2 Tahun 2015) dengan aturan baru (Perma Nomor 4 Tahun 2019)? NO Perma No. 2 Tahun 2015 Perma No. 4 Tahun 2019 1. Nilai Gugatan Nilai maksimal gugatan materiil Rp200.000.000 Nilai maksimal gugatan materiil Rp500.000.000 2. Pihak Berpekara Terkait para pihak dan kompetensi pengadilan: Penggugat dan tergugat harus berada di wilayah kedudukan hukum Pengadilan yang sama. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung tanpa didampingi kuasa hukum. Terkait para pihak dan kompetensi pengadilan: Diperbolehkan penggugat dan tergugat tidak berada di wilayah kedudukan hukum Pengadilan yang sama asal penggugat menunjuk Kuasa Insidentil, yaitu kuasa yang berkedudukan…

Read More