Skip to content

ARTIKEL

Merek Anda Didaftarkan Orang Lain? Begini Menghadapinya

Merek Anda Didaftarkan Orang Lain? Begini Menghadapinya

By adminbpl | May 15, 2019

Sengketa merek dapat terjadi apabila ketentuan dalam pendaftaran merek dilanggar. Siapa pun dapat mengalami hal tersebut dan mengakibatkan masalah pada bisnis. Pada Februari 2019 lalu, KEEN Inc., sebuah perusahaan outwear yang berasal dari Amerika Serikat menggugat seorang pengusaha Indonesia. Pasalnya, pengusaha Indonesia ini dianggap dengan sengaja mendompleng kesuksesan merek KEEN Inc. yang mereka usung. KEEN asal Indonesia juga menawarkan produk yang sama dengan KEEN Inc. Sengketa merek pun bergulir di pengadilan. Keduanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing mengikuti proses persidangan. Setelah beberapa lama, pengusaha asal Indonesia ini berhasil memenangkan gugatan tersebut sehingga dianggap berhak untuk melanjutkan penggunaan merek KEEN.   Sebelum Merek Didaftarkan Kemungkinan merek yang akan didaftarkan sama dengan merek lain yang sudah ada memang cukup besar. Apalagi jika merek tersebut tidak khas atau merupkan istilah yang umum digunakan. Mendaftarkan merek yang sudah terdaftar atas nama pihak lain bisa dipastikan tidak akan dikabulkan. Permohonan pendaftaran merek juga akan ditolak apabila ada persamaan, baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain, baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis.…

Read More
Begini Cara Mendirikan Perusahaan Asing di Indonesia

Begini Cara Mendirikan Perusahaan Asing di Indonesia

By adminbpl | Apr 4, 2019

Mendirikan perusahaan dengan modal asing membutuhkan banyak persyaratan agar sesuai dengan aturan yang berlaku.   Perusahaan dengan modal asing atau PT PMA tidak bisa menjalankan usahanya begitu saja di Indonesia. Ada aturan khusus yang harus dipatuhi seperti yang tercantum pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing. Dengan peraturan ini, kegiatan penanaman modal bisa berjalan dengan lancar dan legal. Perusahaan tidak akan mendapatkan masalah dengan pemerintah dan dipidanakan. Kalau suatu lembaga ingin mendirikan perusahaan asing, mereka harus memenuhi beberapa syarat yang ada terlebih dahulu. Setelah syarat itu terpenuhi dengan baik, pendaftaran bisa dilakukan sehingga perusahaan yang didirikan menjadi legal. Berikut beberapa cara mendirikan perusahaan asing di Indonesia.   Modal yang Dimiliki Perusahaan Modal yang dimiliki suatu perusahaan kalau tidak semuanya berasal dari dalam negeri akan disebut perusahaan asing. Misal ada sekitar 1 persen modal asing yang ada di dalamnya, perusahaan harus didirikan sesuai dengan aturan dalam undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, karena perusahaan asing harus memenuhi aturan, mereka harus memiliki modal awal sekitar Rp10 miliar. Kalau modal yang dimiliki kurang dari…

Read More
arbitrase syariah

Penyelesaian Sengketa dalam Syariat Islam atau Arbitrase Syariah

By adminbpl | Feb 14, 2019

Ada beberapa lembaga arbitrase berwenang di Indonesia. Salah satunya BASYARNAS, yang berkompetensi dalam arbitrase syariah.     Sama seperti arbitrase konvensional, arbitrase syariah atau tahkim juga berperan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian kerja sama. Perbedaannya terletak pada tata cara dan landasan hukum yang menjadi acuan proses arbitrase tersebut, yakni syariat Islam. Seperti diketahui bersama, transaksi ekonomi berbasis syariah berbeda dengan transaksi ekonomi konvensional. Salah satu yang paling mencolok terkait larangan riba. Berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tahun 1993 tidak lepas dari pendapat para pemuka agama Islam mengenai perlunya lembaga arbitrase yang bekerja sesuai prinsip ekonomi syariah. Terlebih lagi, kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian dan keuangan syariah juga semakin meningkat. Dengan demikian, segala praktik bisnis yang berlandaskan hukum Islam, bisa diselesaikan pula dengan dasar hukum serupa. Seiring waktu, perubahan status lembaga arbitrase syariah ini dirasa perlu. Akhirnya, pada tahun 2003, nama BAMUI berganti menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan berstatus sebagai perangkat organisasi MUI.   Tujuan Pendirian BASYARNAS Sebagai badan telah berdiri secara menetap dan bertindak…

Read More
jual-beli-merek-pelajaran-dari-kasus-sariwangi

Jual Beli Merek: Pelajaran dari Kasus Sariwangi

By adminbpl | Oct 19, 2018

Sepekan lalu warganet Indonesia dihebohkan sekali lagi oleh kasus kepailitan salah satu perusahaan Indonesia yang cukup terkenal, yaitu Sariwangi. Warganet saling berbagi kenangan terbaik mereka dengan teh Sariwangi. Hal tersebut tampak lumrah mengingat teh Sariwangi sudah cukup lama dikenal masyarakat Indonesia sebagai pionir minuman teh celup. Namun, Unilever Indonesia, selaku pemilik resmi merek teh Sariwangi mengeluarkan klarifikasi atas berita kepailitan Sariwangi. Unilever Indonesia menjelaskan bahwa yang dipailitkan adalah PT Sariwangi Agricultural Estate Agency yang bukan merupakan bagian dari Unilever Indonesia. Unilever Indonesia dahulu hanya pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut namun sudah tidak lagi. Setelah ditelusuri lebih lanjut, didapatkan informasi bahwa merek Sariwangi telah dijual kepada Unilever Indonesia pada tahun 1989 oleh pemilik sebelumnya. Penjualan merek tersebut memberikan hak kepada Unilever Indonesia untuk menjual teh di bawah bendera merek ‘Sariwangi’. Bisakah merek suatu usaha dijual? Bagaimana dampaknya untuk jangka panjang? Simak ulasannya berikut ini. Merek sendiri dapat diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/ atau tiga dimensi, suara, hologram,…

Read More
gugatan-legal-standing-cara-lingkungan-melawan

Gugatan Legal Standing: Cara Lingkungan Melawan

By adminbpl | Oct 16, 2018

Perkembangan zaman menuntut perkembangan lebih jauh di bidang hukum. Semakin kompleksnya permasalahan yang ada di Indonesia, membutuhkan satu sistem penanganan yang lebih maju. Salah satunya, dalam menjawab persoalan ‘perwalian’ dalam hukum lingkungan adalah munculnya macam gugatan legal standing dalam tatanan hukum Indonesia. Gugatan legal standing atau disebut juga hak gugat organisasi, adalah gugatan yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada pihak yang melanggar hukum dalam kompetensi kemampuan LSM tersebut bergerak. Kecakapan LSM untuk tampil sebagai pihak di pengadilan didasarkan teori bahwa LSM adalah wali dari kompetensi LSM tersebut. Gugatan Legal standing pertama kali muncul di Amerika Serikat pada kasus Sierra v. Morton di tahun 1972. Lalu konsep tersebut semakin berkembang dan diterima di banyak negara, seperti Belanda pada kasus Nieuwe Mee (1986) dan Kuvaders (1992) dan Australia pada kasus Yates Security Services Pty. Ltd. V Keating pada tahun 1990. Di Indonesia, penggunaan gugatan legal standing pertama kali digunakan pada tahun 1988 pada kasus gugatan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan PT Indorayon Utama (IU). Sejak saat itu, gugatan legal standing menjadi dikenal…

Read More
ini-ancaman-sanksi-bagi-akuntan-publik-nakal

Ini Ancaman Sanksi bagi Akuntan Publik ‘Nakal’

By adminbpl | Oct 15, 2018

Beberapa waktu lalu, masyarakat pelaku usaha finansial di Indonesia dikagetkan dengan kasus rekayasa laporan keuangan yang menimpa PT SNP Finance beserta Kantor Akuntan Publik yang digunakannya yaitu, Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny, dan Rekan (KAP SBE; Partner Deloitte Indonesia), Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Marliyana Syamsul. Persoalan tersebut bermula ketika KAP SBE melakukan audit tahunan kepada PT SNP Finance secara tidak benar. Hasil audit tersebut kemudian menjadi dasar pemeringkatan efek oleh PT Perfindo sebagai standard untuk pemberian pinjaman oleh bank. Tercatat, hasil pemeringkatan tersebut digunakan untuk mengajukan pinjaman pada 14 perbankan dengan total nilai kurang lebih Rp 4 triliun. Alhasil, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan operasional PT SNP Finance. OJK juga melarang KAP SBE untuk melakukan audit di sektor jasa keuangan pasca menyelesaikan kewajiban pada tahun anggaran 2018. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) POLRI juga menangkap dan menetapkan lima orang sebagai tersangka dari kalangan petinggi PT SNP Finance. Kasus tersebut seakan mendorong kita semua untuk memperhatikan aturan hukum terkait praktik akuntan publik di Indonesia. Adapun, hukuman yang menanti akuntan publik yang ‘nakal’ antara…

Read More
perhatikan-lima-hal-ini-untuk-jadi-pengacara-terhormat

Perhatikan Lima Hal Ini Untuk Jadi Pengacara Terhormat

By adminbpl | Oct 9, 2018

Penangkapan dan penahanan Advokat Lucas oleh KPK menambah deretan nama pengacara di Indonesia yang terlilit kasus hukum. Lucas ditangkap atas dugaan membantu pelarian kembali Eddy Sindoro, yang merupakan klien dari Lucas, ke luar negeri. KPK menjerat Lucas dengan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sebelum kasus Lucas ini, ada dua advokat lainnya yang harus berurusan dengan KPK: Friedrich Yunadi dan OC Kaligis yang tersandung masalah saat membela klien mereka masing-masing. Friedrich Yunadi tersandung kasus penghambatan penyidikan KPK atas Setya Novanto, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara OC Kaligis tersandung kasus penyuapan Hakim dan Panitera dalam kasus korupsi dana bantuan sosial eks Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Selain pula melanggar ketentuan UU Tipikor dan peraturan lain terkait, mengingat kedudukan tiga orang tersebut adalah advokat, maka kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari kacamata yang berbeda, yaitu Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Berikut adalah langkah yang dapat diambil bagi pengacara untuk menghindari lubang yang sama. 1. Pahami Kode Etik Pasal 15 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa pengacara bebas untuk melakukan tugasnya selama tetap berpegang…

Read More
mengenal-lebih-dekat-dengan-gugatan-class-action

Mengenal Lebih Dekat dengan Gugatan Class action!

By adminbpl | Sep 20, 2018

Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan gugatan perwakilan kelompok (class action) warga Bukit Duri melawan Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada bulan Juli lalu. Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2017 yang menghukum Pemprov DKI dan tergugat lain untuk membayar ganti rugi kepada warga yang totalnya lebih dari Rp18 miliar. Gugatan tersebut bermula dari aksi penggusuran warga Bukit Duri oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), pada tahun 2016 lalu. Warga yang merasa haknya dilanggar lalu mengajukan class action. Class action warga Bukit Duri ini bukan yang pertama. Sebelumnya tercatat ada putusan pengadilan yang mengabulkan class action warga terhadap KPU yang dirugikan karena tidak bisa memilih pada 2004 silam. Ada juga gugatan perwakilan warga korban banjir terhadap Pemprov DKI pada 2002 silam. Tapi apa dan bagaimana gugatan class action itu? Kami bantu segarkan ingatan Anda lewat tulisan di bawah ini. Dari sisi peraturan, gugatan class action di Indonesia dikenal sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Lalu juga di Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kehutanan yang terbit di…

Read More
tak-punya-akses-jalan-ke-rumah-simak-aturan-hukumnya

Tak Punya Akses Jalan ke Rumah? Simak Aturan Hukumnya!

By adminbpl | Sep 14, 2018

Warganet Indonesia dihebohkan dengan peristiwa yang menimpa Eko, seorang warga Bandung, yang mencoba menjual rumahnya dengan harga sangat murah karena frustasi rumahnya tertutup jalannya oleh rumah-rumah di sekitarnya. Eko sudah berulang kali berusaha menyelesaikan permasalahannya tersebut. Mulai dari membujuk tetangganya untuk menjual tanah sebagian untuk dijadikan jalan keluar masuk rumah Eko, melobi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, sampai mendatangi Walikota Bandung. Namun, hal tersebut tak kunjung membuahkan hasil sehingga Eko memutuskan menjual rumahnya dengan harga murah. Peristiwa tersebut seharusnya tak menimpa Eko. Sebab peraturan perundang-undangan Indonesia sudah mengatur mengenai persoalan tersebut. Aturan bersangkutan dapat kita temukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau yang biasa disebut juga dengan Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal 667 KUHPer mengatur bahwa seorang pemilik sebidang tanah yang dikelilingi oleh tanah-tanah milik orang lain, dapat menuntut sebagian tanah milik tetangganya tersebut untuk dibuatkan jalan dengan penggantian kerugian yang seimbang. Lalu Pasal 668 KUHPer mengatur bahwa jalan yang akan dibuat tersebut harus yang berjarak paling dekat dengan akses jalan umum. Hal tersebut untuk memastikan bahwa kerugian bagi si tetangga…

Read More