Skip to content

ARTIKEL

Pemecatan Direksi Oleh Pemegang Saham Menurut UU Di Indonesia

Pemecatan Direksi Oleh Pemegang Saham Menurut UU Di Indonesia

By adminbpl | Sep 12, 2018

Dapatkah pemegang saham memecat Direksi perusahaan? Bagaimana prosedur yang harus dijalani dan Undang-Undang apa yang diterapkan? Berikut uraian rincinya. Dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas, Direksi atau direktur memang menempati posisi kepemimpinan tertinggi. Namun, posisi direktur juga dapat diberhentikan oleh pihak yang memiliki kuasa lebih besar terhadap perusahaan, yakni pemegang saham atau stakeholders.     Jika situasi ini terjadi di Indonesia, undang-undang manakah yang diterapkan serta bagaimana pengaturan pesangon dan pemenuhan hak bagi direktur yang diberhentikan? Berikut adalah penjelasannya.           Apa yang dimaksud dengan Direksi dan Dewan Komisaris?   Sebelum membahas tentang pemberhentian Direktur atau Dewan Komisaris, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami definisi dan peran dari kedua posisi tersebut. Definisi sederhana yang dicatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa direktur adalah seseorang yang menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan.       Sebagai pemegang pimpinan tertinggi, direktur memiliki tugas utama untuk memberikan bimbingan dengan mengarahkan dan memberikan nasihat serta bantuan yang diperlukan oleh bawahan atau karyawannya. Hal ini tentu harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan…

Read More
bidang-bidang-usaha-ini-wajib-memiliki-amdal-v2

Bidang-Bidang Usaha ini Wajib Memiliki AMDAL

By adminbpl | Aug 31, 2018

Bila indikatornya adalah pertumbuhan jumlah pendirian perusahaan di Indonesia, dapat disimpulkan kalau Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Buktinya adalah banyaknya perusahaan yang berdiri setiap tahunnya ataupun banyaknya investor asing maupun lokal yang menetapkan Indonesia sebagai lokasi berbisnis. Kekayaan sumber daya yang Indonesia miliki adalah salah satu alasan bagi mereka para pelaku usaha. Sayangnya, salah satu ekses negatif dari munculnya perusahaan baru tersebut adalah dampak pada kondisi lingkungan. Oleh karena itu biasanya ada persyaratan tentang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) lebih dahulu terhadap beberapa rencana kegiatan usaha. Salah satu peraturan yang memuat ketentuan mengenai Amdal adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012. Dalam peraturan itu, Amdal didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sebagai pelaku usaha yang baik tentunya Anda akan memperhatikan sisi dampak lingkungan apa yang akan ditimbulkan oleh usaha kita. Apakah semua usaha perlu memiliki Amdal? Bukannya tidak semua usaha memiliki dampak lingkungan? Mari kita simak. Dikutip dari…

Read More
kenali-klasifikasi-skup-migas

Kenali Klasifikasi SKUP Migas

By adminbpl | Aug 21, 2018

“Jasa Konstruksi Migas, Jasa Non-konstruksi Migas, dan Usaha Industri Penunjang Migas adalah klasifikasi SKUP Migas untuk menentukan izin apa yang sesuai untuk bisnis anda.” Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil laut, hingga Minyak dan Gas Bumi. Tak heran jika Indonesia selalu dilirik pemodal internasional maupun lokal. Hal tersebut salah satunya dapat terlihat dari banyaknya perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing yang menjalankan usaha pada industri minyak dan gas (migas) di Indonesia. Menariknya, sektor migas ini tidak hanya sukses menarik investor untuk mendirikan perusahaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Tapi juga memancing perusahaan lain yang bergerak di bidang penunjang migas. Apakah anda salah satu perusahaan penunjang migas tersebut? Jika iya, salah satu hal yang perlu anda perhatikan adalah mengenai izin usaha dalam menjalankan bisnis tersebut. Apa izin usahanya? Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwasanya “Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKUP Migas…

Read More

Dapatkah Mencutikan Karyawan Secara Sepihak? Bagaimana Hukumnya?

By adminbpl | Aug 13, 2018

Cuti memang hak karyawan. Namun, bagaimana kalau karyawan dicutikan secara sepihak oleh perusahaan? Apakah boleh? Apa dasar hukumnya? Bekerja memang menjadi cara seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hanya saja, aktivitas bekerja tidak harus dilakukan secara terus-menerus dan tanpa henti. Kalau menggunakan istilah yang kekinian, kerja lembur bagai kuda. Alih-alih kebutuhan sehari-hari terpenuhi, kesehatan tubuh bakal menjadi korban. Agar kesehatan tetap terjaga, waktu istirahat yang cukup menjadi sebuah keharusan bagi setiap karyawan. Waktu istirahat itu tak hanya mencakup hari libur di akhir pekan, tapi juga mencakup hak cuti. Oleh karena itu, pemerintah melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan untuk memberikan hak cuti kepada karyawan. Terkait hak cuti yang berdasarkan UU Ketenagakerjaan tersebut, karyawan memiliki opsi untuk memanfaatkannya ataupun tidak. Ketika hak cuti tersebut dimanfaatkan, Anda tetap memperoleh upah dari pihak perusahaan. Pada kasus tertentu, tak jarang perusahaan mendorong karyawan untuk cuti. Bahkan, tidak hanya mendorong, tapi juga mencutikan karyawan secara sepihak. Berkaitan dengan fenomena tersebut, tentu muncul pertanyaan besar, apakah praktik semacam ini diperbolehkan? Kalaupun memang diperbolehkan, bagaimana dengan dasar hukumnya?…

Read More
Hak Cuti Bagi Karyawan Menurut Undang-Undang

Hak Cuti Bagi Karyawan Menurut Undang-Undang

By adminbpl | Jul 23, 2018

Semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tak lepas dari aturan yang bersifat mengikat alias hukum yang berlaku. Termasuk dalam hal bekerja. Di Indonesia, sebagian besar perusahaan, baik milik negara maupun milik swasta memberlakukan jam kerja karyawan selama delapan jam sehari atau 40 jam setiap minggu (5 hari kerja). Jam kerja ini ditambah dengan satu jam istirahat, sehingga totalnya, karyawan harus berada di kantor selama sembilan jam setiap harinya.   Kondisi ini belum ditambah dengan berbagai tugas tambahan yang mengharuskan karyawan harus bekerja lembur. Artinya, lebih dari sembilan jam harus dihabiskan dengan bekerja setiap hari. Inilah yang membuat pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang hak cuti atau libur bagi karyawan. Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang Membahas Tentang Ketenagakerjaan.   Meski begitu, masih sering ditemukan berbagai aturan perusahaan yang tidak sesuai dengan acuan tersebut. Tentu saja, ini akan merugikan karyawan sebagai pekerja. Salah satu aturan yang sering kali tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah permasalahan cuti, baik waktu karyawan mulai mendapat cuti tahunan, jenis cuti yang didapatkan, lama…

Read More
Pemecatan Direksi Oleh Pemegang Saham Menurut UU Di Indonesia

Mengundurkan Diri, Wajibkah Karyawan Mendapatkan Uang Jasa?

By adminbpl | Jul 13, 2018

Ketidakstabilan ekonomi di Tanah Air membuat tak sedikit perusahaan gulung tikar karena tak mampu menghadapi ketatnya persaingan. Dampak paling besar yang terjadi akibat ekonomi negara yang cenderung fluktuatif ini adalah hilangnya mata pencaharian utama masyarakat. Perusahaan terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK karena tak sanggup lagi membayar upah karyawan.   Tentu saja, perusahaan wajib memberikan uang jasa atau yang lebih dikenal dengan “pesangon” pada setiap karyawan yang diputus hubungan kerjanya. Pemberian uang pesangon ini berbeda terhadap masing-masing karyawan, biasanya ditentukan dari posisi, lama bekerja, dan status karyawan. Lantas, bagaimana dengan karyawan yang memilih untuk mengundurkan diri? Apakah masih tetap mendapatkan uang pesangon?           Undang-Undang Tenaga Kerja Tentang Pengunduran Diri Karyawan yang Berkaitan dengan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)   Pada dasarnya, hubungan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan segala peraturannya dengan perusahaan telah diatur oleh negara dan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di dalamnya, terdapat berbagai peraturan yang tertuang dalam berbagai pasal, termasuk permasalahan status karyawan, hingga pemutusan hubungan kerja serta hak-hak yang akan diperoleh…

Read More
nama-nama-produk-seperti-ini-tidak-akan-lolos-sertifikasi-halal

Nama-Nama Produk Seperti Ini Tidak Akan Lolos Sertifikasi Halal

By adminbpl | Jul 10, 2018

“Nama yang mengandung unsur-unsur haram menurut MUI, tidak akan mendapatkan sertifikasi halal.” Mempunyai Sertifikat Halal atas produk adalah satu kewajiban bagi para pelaku usaha di bidang pangan. Selain kewajiban, sertifikasi halal menjadi tolak ukur kepercayaan konsumen untuk mengkonsumsi atau membeli produk yang ditawarkan dan juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Sebelum melangkah lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan produk halal? Produk sendiri adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal sendiri adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, tentunya wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan lain yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa untuk memperoleh sertifikasi tersebut perlu melampirkan beberapa data sebagai berikut: Pelaku Usaha; Nama dan jenis…

Read More
kenali-hak-hak-cuti-dan-istirahat-bagi-karyawan-anda

Kenali Hak-Hak Cuti dan Istirahat Bagi Karyawan Anda

By adminbpl | Jun 28, 2018

Bagi Anda yang memiliki karyawan yang masuk kategori generasi milenial mungkin tidak kaget dengan kebiasaan mereka mengajukan cuti untuk berlibur. Maklum, bagi generasi ini, hidup terlalu monoton jika dihabiskan di kantor. Maka tak heran jadinya kalau kita lihat akun sosmed mereka ini dipenuhi dengan foto dan video mereka berlibur. Nah, Anda yang berada di posisi HR harus mengetahui jenis-jenis cuti dan istirahat yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Sekadar mengingatkan, silakan baca beberapa ketentuan mengenal cuti dan waktu istirahat sebagai berikut: Cuti Tahunan Pasal 79 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa cuti tahunan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus. Lama cuti tahunan ini minimal 12 hari kerja. Perusahaan boleh menetapkan lamanya cuti di atas jumlah itu. Dalam praktik, ada juga beberapa perusahaan yang diketahui memberikan cuti meskipun karyawannya belum bekerja selama satu tahun. Yang pasti, pada masa cuti tahunan tersebut, karyawan tetap berhak mendapatkan upah penuh, sebagaimana disebutkan pada Pasal 84 UU Ketenagakerjaan. Bagaimana jika karyawan tak menggunakan atau menyisakan…

Read More
Mengulik Izin Edar Obat Herbal di Indonesia

Mengulik Izin Edar Obat Herbal di Indonesia

By adminbpl | Jun 5, 2018

Herbal adalah tumbuhan yang memiliki nilai lebih dalam hal pengobatan. Jenis tumbuhan ini mengandung zat tertentu yang berfungsi sebagai obat atau suplemen yang diperlukan tubuh. Pembuatan obat herbal biasanya tidak melalui proses kimiawi. Meskipun demikian, khasiatnya tidak kalah dengan obat-obatan yang dijual di apotek.     Butuh Izin untuk Diedarkan Obat herbal bisa dibuat oleh siapa pun yang memiliki pengetahuan tentang itu. Sebagian ramuan tersebut adalah warisan nenek moyang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tidak ada resep tertulis, pun tidak ada hasil uji di laboratorium sebelumnya. Penggunaan obat herbal biasanya murni karena pengalaman para orangtua. Belakangan, ramuan-ramuan tersebut diteliti dan ditemukan keajaiban yang membuat segala macam penyakit bisa sirna.   Kini, obat herbal bukan hanya dikonsumsi sendiri, tetapi juga diperjualbelikan. Namun, proses pembuatannya yang belum terstandardisasi sangat rentan mengalami kesalahan. Hal ini tentu berbahaya jika tidak dijaga ketat. Nah, untuk itu diperlukan aturan khusus. Dalam hal ini, dibutuhkan izin untuk mengedarkan obat herbal yang ingin diperjualbelikan. Baca juga: Izin Edar Obat Tradisional di Indonesia, Rumitkah?   Di Indonesia, izin edar obat tradisional mengacu…

Read More