“Pemegang saham asing PT PMA mengalami pailit? Ketahui dampaknya terhadap merger, kewenangan kurator, RUPS, saham, dan mitigasi risiko hukumnya.“

Jawaban Singkat:
Pemegang saham asing yang mengalami kepailitan tidak secara otomatis menyebabkan merger PT PMA menjadi tidak dapat dilakukan. PT PMA tetap merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Namun, perusahaan harus memastikan status saham, kewenangan pihak yang mewakili pemegang saham pailit, serta validitas proses RUPS sebelum merger dilaksanakan.

Dalam transaksi merger, status pemegang saham merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperiksa. Permasalahan dapat menjadi lebih kompleks apabila salah satu pemegang saham asing mengalami kepailitan di negara asalnya.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan beberapa pertanyaan bagi direksi dan manajemen PT PMA:

• Apakah merger tetap dapat dilanjutkan?
• Apakah kurator asing dapat menggunakan hak suara atas saham?
• Apakah keputusan RUPS tetap sah?
• Apakah saham hasil merger dapat dialihkan atau dikonversi?

Jawabannya tidak hanya bergantung pada status pailit pemegang saham, tetapi juga pada kewenangan atas saham tersebut dan kepatuhan terhadap prosedur merger berdasarkan hukum Indonesia.

Kepailitan Pemegang Saham Asing Tidak Otomatis Membuat PT PMA Pailit

Salah satu prinsip utama dalam hukum perseroan adalah adanya pemisahan antara badan hukum perseroan dan pemegang sahamnya.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UUPT), pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh perseroan dan tidak menanggung kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya.

Dengan prinsip tersebut:

• aset PT PMA tetap merupakan aset perseroan;
• kewajiban PT PMA tidak otomatis menjadi kewajiban pemegang saham;
• kepailitan pemegang saham tidak menyebabkan PT PMA ikut pailit.

Namun, kepailitan pemegang saham dapat memengaruhi aspek lain, khususnya:

• hak suara dalam RUPS;
• penerimaan dividen;
• pengalihan saham;
• saham hasil konversi akibat merger.

Baca juga: Nasib Saham Minoritas di Merger Perusahaan Induk dan Anak

Apakah Merger PT PMA Tetap Bisa Berjalan Jika Pemegang Saham Asing Pailit?

Pada prinsipnya, merger tetap dapat dilakukan sepanjang persyaratan hukum merger terpenuhi.

Namun, perusahaan harus memastikan bahwa pihak yang menggunakan hak atas saham dalam proses merger benar-benar memiliki kewenangan.

Karena itu, isu utama bukan semata-mata mengenai kepailitan, tetapi mengenai siapa yang secara hukum berhak mewakili saham tersebut.

Kepailitan Lintas Negara dan Status Saham dalam PT PMA

Dalam praktik investasi asing, kepailitan sering melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.

Putusan pailit dari negara asal pemegang saham asing tidak secara otomatis memberikan kewenangan eksekusi di Indonesia.

Indonesia belum menerapkan mekanisme pengakuan otomatis berdasarkan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan tersendiri terhadap:

• keberlakuan putusan pailit asing;
• kewenangan kurator asing;
• hubungan antara hukum negara asal dan hukum Indonesia.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UUPT, saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya.

Artinya, objek yang terdampak kepailitan adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham asing, bukan aset operasional PT PMA.

Namun, bagaimana saham tersebut dapat dikuasai, dialihkan, atau digunakan dalam proses RUPS tetap memerlukan analisis berdasarkan hukum Indonesia.

Baca juga: Tanggung Jawab Utang Pajak Setelah Merger Perusahaan

Apakah Kurator Asing Otomatis Dapat Menggunakan Hak Suara dalam RUPS PT PMA?

Tidak otomatis.

Dalam kepailitan berdasarkan hukum Indonesia, berdasarkan:

• Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur;
• Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU, sejak putusan pailit dijatuhkan, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta pailit;
• Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU, kurator bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Namun, apabila kepailitan terjadi di luar Indonesia, kewenangan kurator asing terhadap saham dalam PT Indonesia perlu diperiksa lebih lanjut.

Putusan pengadilan asing pada dasarnya tidak dapat langsung dilaksanakan di Indonesia berdasarkan prinsip dalam Pasal 436 Reglement op de Rechtsvordering (Rv).

Karena itu, direksi, notaris, dan pihak terkait perlu memastikan:

• apakah kurator memiliki kewenangan yang dapat diterima;
• apakah dokumen kepailitan telah memenuhi persyaratan formal;
• apakah diperlukan tindakan hukum tambahan di Indonesia.

Syarat Merger PT PMA dengan Pemegang Saham Asing yang Pailit

Sebelum merger dilaksanakan, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek berikut:

1. Pemeriksaan Status Saham

Perusahaan perlu memastikan:

• siapa pemilik saham yang tercatat;
• apakah saham termasuk dalam harta pailit;
• apakah terdapat pembatasan pengalihan saham.

2. Pemeriksaan Kewenangan Pihak yang Hadir dalam RUPS

Dokumen yang perlu diperiksa antara lain:

• putusan pailit;
• dokumen pengangkatan kurator;
• kewenangan kurator;
• legal opinion dari yurisdiksi terkait;
• dokumen kuasa apabila diperlukan.

Dokumen asing juga perlu diperhatikan aspek formalitasnya, termasuk:

• apostille atau legalisasi;
• terjemahan tersumpah.

3. Pemenuhan Prosedur Merger Berdasarkan UUPT

Merger tetap harus memenuhi ketentuan UUPT, termasuk:

• penyusunan rancangan merger;
• persetujuan RUPS;
• perlindungan hak pemegang saham;
• perlindungan kreditor.

Berdasarkan Pasal 122 ayat (3) UUPT, pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan.

Karena itu, nilai ekonomi saham hasil merger harus tetap diperhatikan, termasuk apabila terdapat sengketa mengenai pihak yang berhak atas saham tersebut.

Risiko Hukum Jika Kewenangan Pemegang Saham Tidak Dipastikan

Kesalahan dalam menentukan pihak yang berhak mewakili saham dapat menimbulkan risiko:

1. Sengketa Keabsahan RUPS

Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUPT, pemegang saham dapat menggugat perseroan apabila dirugikan oleh keputusan RUPS yang dianggap tidak adil atau tidak memiliki alasan yang wajar.

2. Sengketa atas Saham Hasil Merger

Pemegang saham yang berhak dapat mempermasalahkan:

• rasio konversi saham;
• nilai saham;
• penggunaan hak suara.

3. Hambatan Administrasi Korporasi

Permasalahan kewenangan dapat menghambat:

• pembuatan akta merger;
• pengajuan perubahan data perseroan;
• proses administrasi AHU;
• pemenuhan perizinan OSS.

Akta Merger dan Peran Notaris

Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) UUPT, rancangan merger yang telah memperoleh persetujuan RUPS harus dituangkan dalam akta merger yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Dalam konteks pemegang saham asing yang pailit, notaris perlu memperoleh dasar yang memadai mengenai:

• identitas pihak yang hadir;
• kewenangan memberikan suara;
• validitas dokumen pendukung.

Setelah akta merger dibuat, perusahaan perlu memastikan proses lanjutan, termasuk:

• perubahan data perseroan melalui AHU;
• penyesuaian OSS;
• pemenuhan regulasi sektor usaha;
• pemeriksaan kewajiban notifikasi persaingan usaha apabila memenuhi ambang tertentu.

Kesimpulan

Kepailitan pemegang saham asing tidak secara otomatis menghentikan atau membatalkan merger PT PMA.

PT PMA tetap memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Namun, merger tetap harus memperhatikan aspek penting mengenai status saham dan kewenangan pihak yang mewakili pemegang saham yang mengalami kepailitan.

Dalam transaksi lintas negara, pemeriksaan legal due diligence menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa keputusan RUPS, akta merger, dan proses administrasi berikutnya memiliki dasar hukum yang kuat.

Apabila perusahaan sedang mempertimbangkan merger, restrukturisasi, atau menghadapi isu kepailitan pemegang saham asing, analisis hukum sejak awal dapat membantu mengidentifikasi risiko dan menentukan langkah yang tepat.

Pastikan rancangan merger, struktur kuorum RUPS, dan dokumen keabsahan kuasa perseroan Anda telah terkalibrasi sempurna dengan hukum domestik dan kaidah kepailitan internasional.

Untuk pendampingan Legal Due Diligence lintas negara, audit validitas kurator asing, hingga perancangan Akta Merger yang kedap sengketa, diskusikan langkah strategis korporasi Anda bersama tim advokat korporasi BP Lawyers.

Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.

Penulis: Lita Paromita Siregar

Editor:  Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.