Tanggung Jawab Utang Pajak Setelah Merger Perusahaan

“Pahami ancaman hidden tax exposure dan tanggung jawab utang pajak setelah merger bagi surviving company.“

Melakukan penggabungan usaha (merger) sering kali dipandang oleh jajaran Direksi sebagai manuver strategis tercepat untuk memperbesar valuasi dan menguasai pangsa pasar. Namun, di balik kalkulasi bisnis yang menjanjikan, terdapat satu ranjau finansial yang kerap luput dari pantauan eksekutif: warisan utang pajak.

Banyak Chief Financial Officer (CFO) terjebak pada asumsi bahwa Tax Due Diligence yang bersih dari konsultan sudah cukup untuk melindungi perseroan. Kenyataannya, hukum korporasi dan rezim perpajakan di Indonesia beroperasi dengan prinsip yang brutal: saat perseroan Anda bertindak sebagai entitas penerima penggabungan (Surviving Company), Anda tidak hanya mengakuisisi pelanggan dan aset, tetapi juga menelan bulat-bulat seluruh “penyakit” finansial perusahaan target (Merging Company).

Apakah keabsahan merger akan batal jika target memiliki utang pajak? Tidak. Transaksi akan tetap sah, namun tanggung jawab utang pajak setelah merger akan langsung memukul neraca perseroan Anda.

Baca juga: Merger atau Likuidasi? Blunder Restrukturisasi Perusahaan

Utang Pajak dalam Merger: Tidak Membatalkan Transaksi dan Beralih ke Surviving Company

rdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UUPT), merger adalah perbuatan hukum yang menyebabkan seluruh aktiva dan pasiva (kewajiban) merging company beralih karena hukum kepada surviving company.

Keberadaan liabilitas ini tidak secara otomatis menggugurkan keabsahan transaksi. Sahnya sebuah penggabungan murni ditentukan oleh prosedur korporasi seperti persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Akta Notaris.

Artinya, otoritas negara akan membiarkan merger Anda terjadi. Namun detik setelah transaksi tersebut ditutup (closing), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki hak absolut untuk menagih seluruh tunggakan pajak perusahaan target langsung ke kas perseroan Anda.

Baca juga: Setoran Modal dari Investor: Agio Saham Menjadi Objek Pajak?

Hidden Tax Exposure Tetap Mengikuti Transaksi Merger

Menanggung utang pajak yang sudah tercatat (formal) mungkin masih bisa dikalkulasi. Bencana sesungguhnya bagi surviving company adalah Hidden Tax Exposure potensi utang pajak masa lalu yang belum diterbitkan surat ketetapannya.

Hal ini bisa bersumber dari kekurangan pungut, koreksi transaksi afiliasi, atau cacat faktur pajak bertahun-tahun silam. Anda harus mewaspadai dua instrumen hukum yang menjadi senjata DJP:

1. Kewenangan 5 Tahun (Pasal 13 ayat (1) UU KUP): Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, DJP berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hingga 5 (lima) tahun ke belakang. Masa pajak sebelum merger tetap dapat diperiksa.
2. Arsip 10 Tahun (Pasal 28 ayat (11) UU KUP): Surviving company diwajibkan menyimpan seluruh dokumen pembukuan (SPT, faktur, kontrak, bukti potong) merging company selama 10 tahun. Jika dokumen ini hilang pasca-merger, perseroan Anda tidak akan memiliki amunisi untuk membantah ketetapan DJP.

Ingat, hasil Tax Due Diligence internal Anda tidak mengikat DJP. Temuan konsultan tidak bisa dijadikan tameng untuk menahan kewenangan otoritas menerbitkan denda baru.

Utang Pajak, NPWP, dan Dampaknya dalam Merger

Utang pajak tidak menghapus kewajiban meskipun NPWP merging company dapat dihapus setelah merger. Penghapusan NPWP hanya bersifat administratif dan tetap mensyaratkan tidak adanya utang pajak, pemeriksaan, atau sengketa yang berjalan. Karena itu, utang pajak harus diselesaikan terlebih dahulu dan proses administrasi pajak dapat berlanjut meskipun badan hukum telah berakhir.

Selain itu, utang pajak juga dapat memengaruhi fasilitas penggunaan nilai buku dalam merger. Persetujuan DJP dan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF) mensyaratkan tidak adanya utang pajak atau adanya pengangsuran yang disetujui. Jika syarat ini tidak terpenuhi, transaksi dapat tetap berjalan tetapi berpotensi menimbulkan beban pajak yang lebih besar karena penggunaan nilai pasar.

Dampak tersebut menegaskan pentingnya tax due diligence untuk mengidentifikasi utang pajak, sengketa, dan potensi koreksi sebelum merger. Hasilnya menjadi dasar penyesuaian struktur transaksi, termasuk rasio saham atau mekanisme penahanan dana.

Untuk melindungi surviving company, para pihak biasanya menggunakan klausul tax indemnity, escrow, serta pernyataan dan jaminan perpajakan. Pelunasan atau pengaturan utang pajak juga sering dijadikan syarat closing. Namun, seluruh pengaturan kontraktual ini hanya mengikat para pihak dan tidak membatasi kewenangan otoritas pajak.

Audit Arsitektur Transaksi Merger Perseroan Anda

Mengeksekusi merger tanpa mitigasi liabilitas pajak yang presisi adalah tindakan bunuh diri korporasi. Tax Due Diligence tidak boleh sekadar menjadi syarat formalitas, melainkan harus menjadi penentu struktur transaksi, rasio pertukaran saham, dan syarat penutupan (Conditions Precedent).

Pastikan perseroan Anda dilindungi oleh klausul representations and warranties yang kebal hukum sebelum menandatangani akta penggabungan.

Untuk pelaksanaan Legal & Tax Due Diligence tingkat lanjut, perancangan struktur M&A yang melindungi surviving company, serta mitigasi sengketa perpajakan pasca-akuisisi, diskusikan langkah strategis perseroan Anda bersama tim advokat korporasi BP Lawyers.

Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.

Penulis: Lita Paromita Siregar

Editor: Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.