Skip to content

Archive for July 2017

SKEMA PILIHAN PENGAJUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG PERLU DIKETAHUI

skema-pilihan-pengajuan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu-yang-perlu-diketahui

“Permohonan PKPU dapat diajukan atas inisiatif salah satu pihak atau dalam sidang permohonan pailit.” Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), merupakan suatu mekanisme yang dapat dipergunakan oleh debitor untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh kreditornya. Namun negosiasi tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan pengadilan, dalam hal ini hakim pengawas dan pengurus. Yang keduanya ditunjuk dan diangkat melalui…

Read More

SIAPAKAH YANG BERTANGGUNG JAWAB JIKA TERJADI TINDAK PIDANA KORPORASI?

siapakah-yang-bertanggung-jawab-jika-terjadi-tindak-pidana-korporasi

“Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan  oleh  orang  berdasarkan  hubungan  kerja,  atau berdasarkan  hubungan  lain,  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.” Akhir tahun 2016, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara…

Read More

2 TAHAPAN DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

2-tahapan-dalam-proses-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu

“Dalam proses PKPU Sementara dan/atau PKPU Tetap debitor (Termohon PKPU) akan diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditornya.” Dalam proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitor dan kreditor akan diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah atau negosiasi terkait permasalah utang piutang yang ada. Hal-hal yang dapat dibicarakan yaitu seperti mekanisme pembayaran utang yang…

Read More

BISAKAH PERDAMAIAN DILAKUKAN SESUDAH DEBITOR DINYATAKAN PAILIT?

bisakah-perdamaian-dilakukan-sesudah-debitor-dinyatakan-pailit-rev

Debitor dapat menawarkan perdamaian apabila kreditor mayoritas tidak setuju atas putusan pailit terhadap debitor karena tidak diminta persetujuannya atau karena tidak memanggil kreditor mayoritas. Pasca dinyatakan Debitor dinyatakan Pailit berdarsakan putusan pailit Pengadilan Niaga, Debitor masih memiliki hak untuk mengajukan perdamaian. Hak untuk mengajukan perdamaian ini diatur Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang…

Read More

AWAS ADA SANKSI PIDANA JIKA MEMBAYAR UPAH DI BAWAH STANDAR MINIMUM!

is-it-possible-for-dispute-resolution-resolved-through-online-arbitration-rev

Setiap tahunnya di wilayah provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan upah minimum, seperti di Provinsi Jakarta pada tahun 2017 ini telah mencapai Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3.355.750,00 per bulan. Kenaikan UMP ini tidak luput dari keberatan pengusaha. Hal ini karena pertimbangan kondisi perusahaan yang sepi konsumen maupun kondisi keuangan perusahaan yang minim, sehingga…

Read More