Skip to content

Korporasi

Debitor yang tidak hadir pada hari sidang setelah PKPU sementara ditetapkan langsung dinyatakan pailit pada dalam sidang yang sama

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang biasa disebut sebagai PKPU merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh debitor untuk menghindari kepailitan. Dengan PKPU, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat menempuh prosedur PKPU dengan tujuan mengajukan perdamaian. Tidak hanya debitor, kreditor…

Read More

Kupas Tuntas Izin Terbaru Pendirian Kantor Perwakilan Konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia.

Syarat & Prosedur Pendirian Kantor Perwakilan Konstruksi & BUJKA

Giatnya pembangunan yang dilakukan pemerintah demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur turut berkontribusi bagi pesatnya perkembangan Industri jasa konstruksi di Indonesia. Proyek-proyek infrastruktur seperti sekolah, gedung pemerintahan, sarana transportasi, layanan kesehatan, hingga jalan raya maupun tol telah secara nyata menggerakkan aktivitas sosial ekonomi Indonesia yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jasa konstruksi…

Read More

Solusi Sengketa Utang Piutang : PKPU

Pengadilan Niaga menjadi salah satu pilihan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Di Indonesia terdapat lima Pengadilan Negeri (PN) Niaga yang diberikan kewenangan melalui Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999 untuk menyidangkan perkara kepailitan dan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”). Setidaknya untuk Jakarta sendiri terdapat 189 perkara PKPU dan 38 perkara pailit…

Read More

Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, atau BUMN

Peningkatan penyelesaian sengketa utang-piutang melalui Pengadilan Niaga sepanjang tahun 2019 menjadi bukti meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga peradilan. Melalui mekanisme kepailitan, baik debitor maupun kreditor dapat secara langsung mengajukan permohonan pailit apabila debitor tidak mampu atau tidak memiliki keinginan (willingness) untuk membayar utangnya. Namun dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, atau…

Read More

Akusisi Pada Perusahaan Tertutup

Akusisi Pada Perusahaan Tertutup

Dinamika yang kerap terjadi di dunia usaha sangat beragam, tentunya dinamika tersebut terjadi dalam rangka memperkuat bisnis perusahaan. Dinamika tersebut kadang menuntut seseorang atau perusahaan untuk melakukan corporate action. Corporate action tersebut juga beragam, salah satu yang sering kita dengar adalah terkait peralihan kepemilikan perusahaan. Pengambilalihan tersebut dalam istilah lainnya dikenal dengan akuisisi. Undang-Undang Nomor…

Read More

Bidang-Bidang Usaha ini Wajib Memiliki AMDAL

bidang-bidang-usaha-ini-wajib-memiliki-amdal-v2

Bila indikatornya adalah pertumbuhan jumlah pendirian perusahaan di Indonesia, dapat disimpulkan kalau Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Buktinya adalah banyaknya perusahaan yang berdiri setiap tahunnya ataupun banyaknya investor asing maupun lokal yang menetapkan Indonesia sebagai lokasi berbisnis. Kekayaan sumber daya yang Indonesia miliki adalah salah satu alasan bagi mereka para pelaku…

Read More

Kenali Klasifikasi SKUP Migas

kenali-klasifikasi-skup-migas

“Jasa Konstruksi Migas, Jasa Non-konstruksi Migas, dan Usaha Industri Penunjang Migas adalah klasifikasi SKUP Migas untuk menentukan izin apa yang sesuai untuk bisnis anda.” Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil laut, hingga Minyak dan Gas Bumi. Tak heran jika Indonesia selalu dilirik pemodal internasional…

Read More

Bagaimana Mendapatkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas?

bagaimana-mendapatkan-surat-kemampuan-usaha-penunjang-migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi kemudahan bagi pelaku usaha di sektor minyak dan gas bumi (migas), khususnya jasa penunjang. Salah satunya dengan memangkas sejumlah persyaratan agar pelaku usaha penunjang migas bisa lebih mudah mengurus perizinan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 (“Permen ESDM 14/2018”). Dalam aturan yang…

Read More

Pentingnya Konsultan Hukum dalam Pendampingan Sertifikasi Halal

Pentingnya Konsultan Hukum dalam Pendampingan Sertifikasi Halal

Meskipun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, Indonesia merupakan negara yang amat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Terdapat aturan-aturan yang jelas dan bersifat mengikat terhadap masing-masing umat beragama, terutama umat muslim. Segala aturan tersebut bahkan diatur dalam undang-undang, tak terkecuali dengan sertifikasi halal.   Peraturan Pemerintah Tentang Produk Halal Pada tahun 2014, sebuah peraturan perundangan…

Read More

INILAH 3 POIN PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN PASCA TERBITNYA PERMENTAN 21/2017 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

inilah-3-poin-penting-yang-harus-diperhatikan-pasca-terbitnya-permentan-tentang-pedoman-perizinan-usaha-perkebunan

“Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-P maupun perusahaan perkebunan yang akan mengajukan izin IUP-P diharuskan memiliki kebun yang diusahakan sendiri yang memenuhi minimal 20 % (dua puluh) persen dari kebutuhan bahan baku perusahaan” Latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Permentan/Kb.410/6/2017 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang…

Read More