Skip to content

Korporasi

Akusisi Pada Perusahaan Tertutup

Akusisi Pada Perusahaan Tertutup

Dinamika yang kerap terjadi di dunia usaha sangat beragam, tentunya dinamika tersebut terjadi dalam rangka memperkuat bisnis perusahaan. Dinamika tersebut kadang menuntut seseorang atau perusahaan untuk melakukan corporate action. Corporate action tersebut juga beragam, salah satu yang sering kita dengar adalah terkait peralihan kepemilikan perusahaan. Pengambilalihan tersebut dalam istilah lainnya dikenal dengan akuisisi. Undang-Undang Nomor…

Read More

Bidang-Bidang Usaha ini Wajib Memiliki AMDAL

bidang-bidang-usaha-ini-wajib-memiliki-amdal-v2

Bila indikatornya adalah pertumbuhan jumlah pendirian perusahaan di Indonesia, dapat disimpulkan kalau Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Buktinya adalah banyaknya perusahaan yang berdiri setiap tahunnya ataupun banyaknya investor asing maupun lokal yang menetapkan Indonesia sebagai lokasi berbisnis. Kekayaan sumber daya yang Indonesia miliki adalah salah satu alasan bagi mereka para pelaku…

Read More

Kenali Klasifikasi SKUP Migas

kenali-klasifikasi-skup-migas

“Jasa Konstruksi Migas, Jasa Non-konstruksi Migas, dan Usaha Industri Penunjang Migas adalah klasifikasi SKUP Migas untuk menentukan izin apa yang sesuai untuk bisnis anda.” Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil laut, hingga Minyak dan Gas Bumi. Tak heran jika Indonesia selalu dilirik pemodal internasional…

Read More

Bagaimana Mendapatkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas?

bagaimana-mendapatkan-surat-kemampuan-usaha-penunjang-migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi kemudahan bagi pelaku usaha di sektor minyak dan gas bumi (migas), khususnya jasa penunjang. Salah satunya dengan memangkas sejumlah persyaratan agar pelaku usaha penunjang migas bisa lebih mudah mengurus perizinan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 (“Permen ESDM 14/2018”). Dalam aturan yang…

Read More

Pentingnya Konsultan Hukum dalam Pendampingan Sertifikasi Halal

Pentingnya Konsultan Hukum dalam Pendampingan Sertifikasi Halal

Meskipun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, Indonesia merupakan negara yang amat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Terdapat aturan-aturan yang jelas dan bersifat mengikat terhadap masing-masing umat beragama, terutama umat muslim. Segala aturan tersebut bahkan diatur dalam undang-undang, tak terkecuali dengan sertifikasi halal.   Peraturan Pemerintah Tentang Produk Halal Pada tahun 2014, sebuah peraturan perundangan…

Read More

INILAH 3 POIN PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN PASCA TERBITNYA PERMENTAN 21/2017 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

inilah-3-poin-penting-yang-harus-diperhatikan-pasca-terbitnya-permentan-tentang-pedoman-perizinan-usaha-perkebunan

“Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-P maupun perusahaan perkebunan yang akan mengajukan izin IUP-P diharuskan memiliki kebun yang diusahakan sendiri yang memenuhi minimal 20 % (dua puluh) persen dari kebutuhan bahan baku perusahaan” Latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Permentan/Kb.410/6/2017 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang…

Read More

BAGAIMANA MENDAPATKAN TANDA REGISTRASI USAHA PENUNJANG MINERBA?

bagaimana-mendapatkan-tanda-registrasi-usaha-penunjang-minerba

“Tanda Registrasi diperlukan sebagai legalitas kerjasama dengan pemegang IUP dan IUPK untuk kegiatan usaha penunjang jasa pertambangan selain bidang usaha yang sudah ditetapkan dalam kegiatan IUJP” Belum lama ini, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami seputar usaha di bidang jasa penunjang minerba. Pertanyaan tersebut rata-rata diajukan oleh perusahaan yang memang telah bergerak di bidang…

Read More

INILAH KETENTUAN BARU MENGENAI BIDANG USAHA DAN LEGALITAS PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA (bagian 2)

inilah-ketentuan-baru-mengenai-bidang-usaha-dan-legalitas-perusahaan-jasa-pertambangan-di-indonesia-bagian-2

“legalitas Izin Usaha, kewajiban dan larangan dibidang usaha Jasa Pertambangan harus selalu diperhatikan” IUJP sebagai Legalitas Perusahaan Jasa Pertambangan Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam INILAH KETENTUAN BARU MENGENAI BIDANG USAHA DAN LEGALITAS PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA (Bagian 1) bahwa dengan dicabutnya Permen ESDM No.24/2012, maka IUJP lah sebagai legalitas bagi para pelaku usaha yang…

Read More

INILAH KETENTUAN BARU MENGENAI BIDANG USAHA DAN LEGALITAS PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA (Bagian 1)

inilah-ketentuan-baru-mengenai-bidang-usaha-dan-legalitas-perusahaan-jasa-pertambangan-di-indonesia-bagian-1

“Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan”. Bagi Anda para pelaku usaha yang ingin memiliki perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pertambangan di Indonesia saat ini, sebaiknya perlu mengerti hal-hal apa saja yang menjadi poin penting, khususnya aspek legalitas terkait bidang usaha Jasa Pertambangan setelah adanya ketentuan baru…

Read More

BENARKAH PENGUSAHA TETAP WAJIB MEMBAYAR UPAH TERTANGGUH KEPADA PEKERJA SETELAH MASA PENANGGUHAN UPAH BERAKHIR?

benarkah-pengusaha-tetap-wajib-membayar-upah-tertangguh-kepada-pekerja-setelah-masa-penangguhan-upah-berakhir

“Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 September 2016 yang menguji materiil Pasal 90 Ayat 2 dan Penjelasan Pasal 90 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), maka pengusaha/perusahaan wajib membayar pemenuhan upah minimum berlaku yang tertunda pada waktu diberikan masa penangguhan” Merujuk kepada artikel kami sebelumnya yang berjudul…

Read More