Archive for April 2022
Hal yang Harus Disiapkan Sebelum Pembubaran Perusahaan
Hal yang Harus Disiapkan Sebelum Pembubaran Perusahaan Keputusan untuk melakukan pembubaran Perseroan tentunya bukanlah keputusan bisnis yang mudah bagi pengusaha. Walaupun alasan untuk melakukan pembubaran Perseroan dapat didasari oleh banyak alasan seperti yang terdapat dalam ulasan kami sebelumnya. Sebelum melakukan pembubaran perusahaan, pengusaha perlu mengetahui hal- hal yang perlu disiapkan. Dalam artikel ini Kami akan…
Read MoreAlasan Penutupan Perusahaan dan Bedanya dengan Penonaktifan Perusahaan
Alasan Penutupan Perusahaan dan Bedanya dengan Penonaktifan Perusahaan Pasca pandemi masih memberikan dampak bagi bisnis, dimana banyak yang memutuskan untuk menonaktifkan termasuk menutup perusahaan. Berbeda dengan pendirian yang lebih mudah, menutup suatu PT membutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang. Alasan penutupan PT di Indonesia Salah satu faktor melakukan penutupan PT ialah sudah tidak ada…
Read MoreBPL Newsletter Vol IV
TELAH TERBIT BPL Newsletter Vol IV! Check it out! BP Lawyers Counselors at Law telah merilis BPL Newsletter Vol IV/27 April 2022. Pada edisi kali ini, BPL Newsletter menghadirkan beragam artikel ilmiah hukum terupdate untuk memberikan insight baru seputar pengetahuan hukum bagi Anda. Hadirnya BPL Newsleter Vol IV dapat menjadi referensi bagi Anda dalam memahami…
Read MoreKetahui Persentase Saham yang Dapat Dianggap Sebagai Pengendali Perusahaan Terbuka
Ketahui Persentase Saham yang Dapat Dianggap Sebagai Pengendali Perusahaan Terbuka Baru baru ini, Emiten asuransi milik Grup Lippo, PT Lippo General Insurance Tbk (LPGI) dikabarkan akan diambil alih oleh perusahaan asuransi jiwa dari Korea, PT Hanwha Life Insurance Indonesia. Hanwha Life dikabarkan membeli 42,79% saham Inti Anugerah di LPGI dan 4,9 % saham LPLI di…
Read MoreCapital Market Series : Sanksi Prospektus Yang Tidak Menunjukkan Informasi Material
Capital Market Series : Sanksi Prospektus Yang Tidak Menunjukkan Informasi Material Setiap Prospektus dilarang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat fakta material yang dibutuhkan, agar informasi yang termuat dalam Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Apabila terdapat perubahan Informasi atau Fakta Material, wajib menerbitkan pembaharuan Prospektus. Pembaruan Prospektus dapat…
Read MoreAturan Baru Terkait Pencatatan Waran Terstruktur
Aturan Baru Terkait Pencatatan Waran Terstruktur “Pemberian insentif Pencatatan Waran berlaku hingga 30 Juni 2024.” Direksi PT Bursa Efek Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa guna mendorong pengembangan produk investasi di Pasar Modal melalui Penerbitan Waran Terstruktur dan untuk memberikan perlindungan kepada Investor. Pada Surat Keputusan…
Read MoreInformasi Material Pada Prospektus Dalam Penawaran Umum Perdana
Informasi Material Pada Prospektus Dalam Penawaran Umum Perdana Setiap emiten atau perusahaan wajib menyampaikan fakta bersifat material terkait perusahaan kepada OJK dan mengumumkannya kepada masyarakat. Setiap perusahaan yang akan menawarkan saham atau obligasi yang akan dijual ke publik harus mengajukan prospektus kepada pihak bursa. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang…
Read MoreAturan Terbaru Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Aturan Terbaru Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pemerintah memutuskan untuk mengembalikan sebagian proses perizinan dari pusat dikembalikan ke daerah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perpres No. 55/2022). Melalui Perpres tersebut Pemerintah memutuskan untuk mengembalikan sebagian proses perizinan dari pusat…
Read MorePerbedaan Penerapan Ex Aequo Et Bono di Lembaga Arbitrase dan Pengadilan
Perbedaan Penerapan Ex Aequo Et Bono di Lembaga Arbitrase dan Pengadilan “Penerapan ex aequo et bono dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didasarkan pada kesepakatan para pihak. Apabila ex aequo et bono diterapkan tanpa kesepakatan para pihak, membuka ruang putusan arbitrase untuk dibatalkan di Pengadilan Negeri.” Sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan penyelesaian sengketa,…
Read MoreMahkamah Agung Terbitkan Perma Terkait Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana
Mahkamah Agung Terbitkan Perma Terkait Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana Tidak semua hasil tindak pidana dapat dimintakan restitusi ataupun kompensasi. Restitusi dan kompensasi hanya berlaku untuk beberapa tindak pidana. Pada 1 Maret 2022, Ketua Mahkamah Agung Prof. Muhammad Syarifuddin secara resmi mengundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (PERMA 1/2022) tentang Tata Cara…
Read More