Kasus Perdata Jadi Pidana, Bagaimana Hal Seperti Ini Bisa Terjadi?

 In Perdata, Pidana

Secara umum, hanya ada 2 jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yakni Hukum Publik dan Hukum Privat. Hanya saja, kedua hukum tersebut kemudian terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Dari sekian banyak jenis hukum, hukum perdata dan pidana merupakan yang paling familier di telinga masyarakat awam.

Hukum Publik dan Hukum Privat tentu saja memiliki definisi dan ruang lingkup berbeda. Hukum Publik mengatur antara hubungan warga negara dengan negara dan ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum. Sementara itu, Hukum Privat berlaku secara khusus, mengatur antara satu pihak dengan pihak lain, baik perorangan ataupun kelompok.

Ini Dasar-Dasar Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Online

Hukum pidana termasuk jenis hukum yang masuk dalam kategori Hukum Publik. Sementara itu, hukum perdata menjadi bagian dari Hukum Privat. Keduanya terpisahkan oleh dinding pembatas yang jelas. Namun, pada praktiknya, banyak muncul kasus perdata jadi pidana. Bagaimana hal itu bisa terjadi?

Dari definisinya saja, kedua hukum ini—hukum perdata dan pidana, merupakan hukum yang berbeda. Hukum pidana bisa dikenakan kepada seseorang yang dianggap telah menganggu kepentingan umum oleh negara. Sementara itu, dalam hukum perdata, negara hanya bertindak sebagai pengawas.

Contoh kasus perdata yang pada akhirnya berubah jadi kasus pidana adalah terkait sengketa tanah. Dalam kasus ini, terlihat jelas kalau pertikaian antara dua pihak yang tengah berebut lahan merupakan hukum perdata. Namun, banyak kasus yang terjadi di Indonesia membawa para tersangka ke ranah hukum pidana.

Contoh lain kasus perdata jadi pidana adalah saat adanya kasus yang melibatkan utang. Seorang tersangka tiba-tiba harus mendekam di penjara karena dirinya telah berutang kepada seseorang. Hal ini jelas murni kasus perdata, tapi keberadaan tersangka tersebut di penjara menjadi bukti kalau kasus ini telah berubah jadi pidana.

Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Pada contoh kasus pertama, bisa jadi ada unsur-unsur pidana yang muncul saat proses sengketa tanah antara kedua belah pihak. Unsur pidana tersebut beragam, misalnya adanya pemaksaan, penganiayaan, penggelapan, penipuan, dan lain-lain.

Baca juga: Bilamana sebuah perdata dapat diproses menjadi sebuah pidana

Sementara itu, pada kasus kedua kerap terjadi karena adanya penggunaan pasal yang dianggap sebagai ‘pasal karet’. Dalam contoh kasus ini, tersangka tersebut dianggap telah melakukan penggelapan dan penipuan kepada pelapor. Tuduhan tersebut akan terus diajukan kepada tersangka sampai di melunasi utangnya.

seluk-beluk-penyelesaian-sengketa-di-pengadilan-hubungan-industrial

Dalam kasus perdata, hal yang kerap diajukan sebagai gugatan adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum (PMH). Wanprestasi dilakukan oleh seseorang ketika dia tidak memenuhi perjanjian yang sebelumnya telah dibuat. Sementara itu, PMH adalah tindakan yang memperlihatkan tidak adanya itikad baik dari seseorang kepada pihak lain.

Dari dua jenis dasar gugatan tersebut, kasus perdata atas dasar PMH kerap menjadi jenis kasus yang berakhir dengan pidana. Pada kejadian ini, pihak penyidik lebih memilih menggunakan pasal pidana untuk menekan tersangka. Padahal, pasal pidana tersebut seharusnya merupakan senjata terakhir (ultimum remedium) kalau kasus perdata tersebut tidak terselesaikan.

Lalu, bagaimana cara menghadapi perubahan kasus perdata jadi pidana seperti kejadian tersebut? Untuk menghindari kejadian seperti ini, mau tidak mau masyarakat umum harus memperoleh pengetahuan hukum yang luas. Paling tidak, masyarakat harus mengetahui perbedaan mendasar antara kasus pidana dengan perdata.

Selain itu, saat mengalami gugatan perdata dari seseorang, tidak ada salahnya untuk melakukan persiapan. Misalnya, dengan meminta pertimbangan hukum dari seorang praktisi. Dengan begitu, masyarakat awam tidak kebingungan saat menghadapi adanya kejanggalan kasus perdata jadi pidana.

Baca Juga : Dasar-Dasar Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Online

BP Lawyers dapat membantu anda : Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan hukum pada kegiatan usaha perusahaan anda. Anda dapat menghubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau +62 821 1000 4741

Recent Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search