Archive for January 2023
Dapatkah Perusahaan Melakukan PHK karena Kerugian Akibat Pandemi Covid-19?
“Perusahaan tidak serta-merta dapat melakukan PHK karena perusahaan mengalami kerugian, terjadi keadaan memaksa, atau perusahaan melakukan efisiensi anggaran akibat wabah Covid-19.” Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini, tidak hanya berdampak terhadap kesehatan saja. Sektor ekonomi juga ikut terpukul atas mewabahnya Covid-19. Arahan dari pemerintah untuk melakukan social distancing, karantina mandiri, work…
Read MoreBenarkah Perusahaan Tak Boleh PHK Karyawan yang Menikah dengan Rekan Kerjanya?
Benarkah Perusahaan Tak Boleh PHK Karyawan yang Menikah dengan Rekan Kerjanya? Pada 30 Desember 2022, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”). Perppu Cipta Kerja ini dibentuk oleh Presiden dengan mempertimbangkan sembilan hal, dua di antaranya ialah: Melakukan perbaikan melalui penggantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun…
Read MoreRKUHP Disahkan, Apa Saja Yang Baru Terhadap Ketentuan Pemidanaan Di Indonesia?
RKUHP Disahkan, Apa Saja Yang Baru Terhadap Ketentuan Pemidanaan Di Indonesia? Belakangan ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Hal tersebut bukan tanpa sebab, mengingat menurut masyarakat banyak ketentuan kontroversial yang ada dalam RKUHP. Misalnya saja terkait ketentuan penghinaan presiden dan wakil presiden yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.…
Read MoreIni Data yang Wajib Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi!
Ini Data yang Wajib Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi! Berita tentang kebocoran data masyarakat Indonesia sudah menjadi rutin dan lumrah terjadi selama tahun 2022. Aplikasi-aplikasi yang seharusnya berfungsi untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mendapatkan dan menikmati layanan publik seperti MyPertamina dan PeduliLindungi malah menjadi sasaran peretas (hacker) untuk mengambil data pribadi masyarakat Indonesia yang…
Read MoreMengapa Direksi PT harus Diangkat Kembali oleh RUPS?
Mengapa Direksi PT harus Diangkat Kembali oleh RUPS? Pengurusan kegiatan usaha di Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas, atau lebih dikenal sebagai “Perusahaan” atau “PT” dilakukan oleh Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUPT, Direksi bertindak untuk dan atas…
Read More