Skip to content
Syarat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Syarat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Syarat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

 

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan.

Peradilan umum memang masih menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa hingga saat ini.  Akan tetapi, lamanya proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membuat para pencari keadilan khususnya kalangan bisnis mulai melirik arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Efisiensi waktu, biaya, kerahasiaan yang terjamin, hingga arbiter yang ahli dalam menyelesaikan sengketa bisnis tentunya menjadi alasan bagi para pelaku bisnis yang bersengketa untuk mempertimbangkan arbitase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa. Namun sayangnya, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Lalu apakah yang dimaksud dengan arbitrase? Dan persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi agar suatu sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.

Pengertian arbitrase dapat ditemukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (“UU Arbitrase”) yang artinya adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan salah satu alternatif forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih oleh para pihak berdasarkan perjanjian.

Syarat Arbitrase

UU Arbitrase mengatur tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum membawa sengketa ke arbitrase yang diantaranya terdiri dari:

    1. Para Pihak Terikat dengan Perjanjian Arbitrase

Agar dapat diselesaikan melalui arbitrase, para pihak yang bersengketa harus memiliki persetujuan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Menurut Pasal 4 Ayat (2) UU Arbitrase, persetujuan ini dituangkan dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak, sehingga bisa saja sebelum terjadi sengketa para pihak di dalam perjanjiannya memasukkan klausul mengenai arbitrase atau setelah terjadi sengketa para pihak membuat perjanjian bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase. Khusus untuk perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi, undang-undang menentukan bahwa perjanjian paling sedikit harus memuat:

      1. masalah yang dipersengketakan;
      2. nama lengkap dan tempat tnggal para pihak;
      3. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
      4. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
      5. nama lengkap sekretaris;
      6. jangka waktu penyelesaian sengketa;
      7. pemyataan kesediaan dari arbiter; dan
      8. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesalan sengketa melalui arbitrase.

Jika perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa tidak memuat hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pasal 9 Ayat (3) UU Arbitrase perjanjian tersebut batal demi hukum. Kemudian ditentukan juga bahwa perjanjian tersebut harus ditandangani oleh para pihak. Jika para pihak tidak dapat menandatanganinya, maka perjanjian dibuat dalam bentuk akta notaris.

Selain itu, Pasal 4 Ayat (3) UU Arbitrase juga memperbolehkan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dalam bentuk pertukaran surat atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, namun jika kesepakatan dilakukan melalui sarana ini, maka para pihak wajib menyertakan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Dengan adanya perjanjian atau persetujuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase ini, maka pengadilan negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan.

    1. Sengketa Termasuk dalam Lingkup Bidang Perdagangan

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Arbitrase menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Akan tetapi, pasal ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja yang termasuk kedalam sengketa di bidang perdagangan. Oleh karenanya, untuk mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam lingkup bidang perdagangan perlu merujuk pada penjelasan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase yang menyatakan bahwa ruang lingkup hukum perdagangan meliputi kegiatan-kegiatan di bidang:

      1. Perniagaan;
      2. Perbankan;
      3. Keuangan;
      4. Penanaman modal;
      5. Industri;
      6. Hak kekayaan intelektual.

Selain itu, Pasal 5 Ayat (4) UU Arbitrase juga menentukan bahwa selain harus termasuk dalam lingkup bidang perdagangan, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase juga harus merupakan sengketa yang menurut peraturan perundang‑undangan tidak dapat dilakukan perdamaian.

    1. Adanya Pemberitahuan bahwa Syarat Abitrase Berlaku

Menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU Arbitrase disebutkan bahwa apabila timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Adapun isi surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase tersebut paling sedikit memuat:

      1. nama dan alamat para pihak;
      2. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
      3. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
      4. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
      5. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
      6. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Dengan demikian, selain diharuskan adanya perjanjian arbitrase, pihak yang bersengketa (khususnya pemohon) juga harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada termohon bahwa klausul arbitrase yang disepakati dalam perjanjian berlaku.

 

Perjanjian Arbitrase Tetap Berlaku Meskipun Terjadi Keadaan-Keadaan Tertentu

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Arbitrase, Perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak tetap berlaku atau tidak menjadi batal walaupun terjadi keadaan-keadaan seperti:

  1. meninggalnya salah satu pihak;
  2. bangkrutnya salah satu pihak;
  3. novasi;
  4. insolvensi salah satu pihak;
  5. pewarisan;
  6. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
  7. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tsb; atau
  8. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Dengan tetap berlakunya perjanjian arbitrase walaupun terjadi peristiwa-peristiwa tersebut, maka kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan tetap ada pada arbitrase.

Jika Syarat Arbitrase Terpenuhi

Berdasarkan ketentuan Pasal  11 Ayat (1) UU Arbitrase disebutkan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian jika para pihak telah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan jenis perkara yang persengketakan masuk ke dalam lingkup bidang perdagangan, maka menurut Pasal  11 Ayat (2) UU Arbitrase, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak boleh campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang‑undang ini.

Author : Kintan Ayunindya
Editor : Hasyry Agustin

Leave a Comment