Skip to content
Ketentuan Divestasi Saham Perusahaan PMA

Ketentuan Divestasi Saham Perusahaan PMA

Pada tahun 2019, tercatat ada beberapa perusahaan pertambangan yang wajib melakukan divestasi seperti PT Natarang Mining, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kasongan Bumi Kencana, dan PT Vale Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, lantas bagaimana ketentuan divestasi saham di Indonesia? Apa akibatnya jika divestasi saham tidak dilakukan?

Berdasarkan  Pasal 1 angka 19 a Peraturan BKPM No. 5/2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Perubahan dari Peraturan BKPM No 6/2018), Divestasi Saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. Sehingga divestasi saham pada perusahaan PMA merupakan pelepasan saham yang dimiliki oleh asing kepada orang Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  (Baca juga : Wajibkah Perusahaan PMA Melakukan Divestasi Saham)

Jika para pemegang saham sepakat untuk melakukan divestasi saham, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6A Peraturan BKPM No. 5/2019, divestasi saham tersebut dapat dilakukan kepada:

  1. Warga Negara Indonesia; atau
  2. Badan usaha Indonesia yang modal saham seluruhnya dimiliki warga negara Indonesia melalui kepemilikan langsung sesuai dengan kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.

Adapun besarnya kepemilikan langsung tersebut bagi warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia paling sedikit adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk masing-masing pemegang saham. Sementara untuk kepemilikan tidak langsung melalui  pasar modal dalam negeri diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Saham yang diperoleh warga negara/badan usaha Indonesia akibat dari pelaksanaan divestasi saham tersebut dapat dijual kembali kepada warga negara Indonesia, warga negara asing, badan usaha Indonesia, atau badan usaha asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal yang Perlu dilakukan Perusahaan PMA setelah Divestasi

Jika divestasi saham disepakati para pihak, maka ketika pelaksanaan kewajiban divestasi saham selesai dilakukan, perusahaan wajib melakukan perubahan data melalui Sistem OSS. Hal ini tertuang dalam Pasal 6A ayat (10) Peraturan BKPM No. 5/2019 yang mewajibkan perusahaan mengubah data pada sistem OSS. Adapun perubahan tersebut dapat dilakukan dengan mengakses menu Perubahan Akta. Pada menu ini, perusahaan dapat memperbaharui data sesuai dengan perubahan akta yang telah dilakukan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU Kemenkumham. Dari beberapa pilihan  jenis perubahan yang ada, perusahaan dapat memilih menu perubahan Permodalan (baik itu modal disetor dan ditempatkan) dan/atau perubahan pemegang saham.

Implikasi Jika Divestasi Saham Tidak Dilaksanakan

Sebagaimana diketahui, Peraturan BKPM No. 5/2019 memberi kelonggaran bagi perusahaan PMA untuk tidak melepas sahamnya apabila para pemegang saham dalam akta perusahaannya tidak menyepakati divestasi walaupun ada kewajiban menurut surat persetujuan dan/izin usaha sebelum peraturan BKPM ini berlaku. Akan tetapi, jika diantara para pihak tersebut terdapat kesepakatan terkait pelaksanaan divestasi yang tertuang dalam dokumen akta namun tidak dilaksanakan.  Maka terhadap hal ini, Pasal 6A ayat (9) Peraturan BKPM No. 5/2019 menyatakan bahwa para pemegang saham/perusahaan harus bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada pihak-pihak Indonesia yang menuntut dilaksanakannya kewajiban divestasi saham tersebut.

Baca juga: HARUSKAH MENDAPAT IZIN DARI OJK JIKA MENGUMPULKAN DANA ORANG LAIN UNTUK MEMBELI SAHAM PERUSAHAAN?

Author : Kintan Ayunindya/ Laura Reggyna
Editor : Hasyry Agustin

Leave a Comment