Skip to content
Wajibkah Perusahaan PMA Melakukan Divestasi Saham?

Wajibkah Perusahaan PMA Melakukan Divestasi Saham?

Wajibkah Perusahaan PMA Melakukan Divestasi Saham di Indonesia?

Jika divestasi tidak dilaksanakan, maka para pemegang saham/perusahaan harus bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada pihak-pihak Indonesia yang menuntut dilaksanakannya kewajiban divestasi.

Penanam modal asing di Indonesia harus mematuhi ketentuan-ketentuan khusus terkait investasi. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut meliputi daftar jenis usaha yang dilarang dan terbuka untuk investasi asing, ketentuan maksimum jumlah saham yang boleh dimiliki asing, serta ketentuan mengenai divestasi saham. Salah satu bentuk nyata adanya ketentuan khusus terkait investasi ini adalah aturan mengenai divestasi saham perusahaan tambang yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Pada tahun 2019, tercatat ada beberapa perusahaan pertambangan yang wajib melakukan divestasi seperti PT Natarang Mining, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kasongan Bumi Kencana, dan PT Vale Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, lantas apakah yang dimaksud dengan divestasi? Apakah semua perusahaan PMA wajib melakukan divestasi? Dan apa akibatnya jika perusahaan PMA tidak melakukan divestasi? Simak ulasannya di bawah ini. 

Divestasi merupakan kebalikan dari investasi. Jika investasi berarti menanamkan uang/modal, maka divestasi berarti pelepasan/pengurangan modal. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 a Peraturan BKPM No. 5/2019, Divestasi Saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. Dengan demikian, divestasi saham pada perusahaan PMA merupakan pelepasan saham yang dimiliki oleh asing kepada orang Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ketentuan mengenai divestasi saham diatur dalam Peraturan BKPM No. 5/2019 tentang Perubahan atas Peraturan BKPM No. 6/2018. Dalam Peraturan BKPM No. 5/2019 tersebut, dinyatakan bahwa di antara Pasal 6 dan 7 disisipkan Pasal 6A yang mengatur mengenai divestasi saham. Dari ketentuan Pasal 6A dapat disimpulkan bahwa divestasi saham tidak diwajibkan bagi seluruh perusahaan PMA. Divestasi saham hanya dilakukan oleh perusahaan PMA yang: 

  1. Pada surat persetujuan dan/atau Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan BKPM No. 5/2019 telah ditentukan adanya kewajiban divestasi saham.
  2. Memiliki kewajiban divestasi sesuai sektor usahanya. Salah satu contoh sektor usaha yang mewajibkan adanya divestasi saham asing adalah sektor usaha pertambangan minerba yang mewajibkan adanya divestasi saham asing sebanyak 51%.

Bahwa pelaksanaan divestasi saham bagi perusahaan PMA yang memiliki kriteria tersebut, dilaksanakan atas dasar dokumen akta yang menyatakan kesepakatan para pihak terkait pelaksanaan kewajiban divestasi saham. Sehingga divestasi saham bagi perusahaan PMA dapat juga tidak dilaksanakan apabila di dalam dokumen akta perusahaan, para pemegang saham menyepakati: 

  1. Pihak Indonesia menyatakan tidak menghendaki/menuntut kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Divestasi Saham yang tercantum didalam surat persetujuan dan/atau Izin Usaha (Jika saham perusahaan PMA tidak dimiliki 100% oleh asing); 
  2. Para pemegang saham menyatakan tidak mempunyai komitmen/perjanjian dengan pihak Indonesia manapun untuk menjual saham (Jika saham perusahaan PMA 100% dimiliki oleh asing).

Dengan demikian, jika suatu perusahaan PMA tidak memiliki kewajiban divestasi menurut surat persetujuan/izin usaha, tidak memiliki kewajiban divestasi menurut sektor usahanya, dan tidak pula menyepakati pelepasan saham dalam akta perusahaannya, maka divestasi saham bagi perusahaan PMA hanyalah sebuah opsi dan bukan merupakan suatu kewajiban. 

Author : Kintan Ayunindya

Leave a Comment