Skip to content
Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Keberatan merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pelaku usaha  sebagai Terlapor terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”). Sebelumnya, tata cara mengenai Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap KPPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 03 Tahun 2005 (“Perma No. 03/2015”). Namun, seiring perkembangan permasalahan penangan perkara keberatan terhadap putusan KPPU, Perma No. 03/2015 dianggap tidak lagi memadai sehingga kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Perma No. 3/2019”).

Bagi Anda pelaku usaha yang hendak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU, simak penjelasan berikut ini  berdasarkan Perma No. 3/2019 sebagai panduan.

 

Keberatan Diajukan Ke Pengadilan Negeri Dalam Jangka Waktu 14 Hari Setelah Pembacaan Putusan.

Keberatan terhadap putusan KPPU diajukan oleh Terlapor (pelaku usaha) ke Pengadilan Negeri. Jangka waktu keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pembacaan Putusan KPPU jika pelaku usaha hadir, atau sejak diterimanya pemberitahuan putusan KPPU jika pelaku usaha tidak hadir. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) juga disebutkan, keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan tata cara pendaftaran perkara perdata dengan menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, dan memberikan salinan keberatan kepada KPPU.

 

Keberatan oleh lebih dari satu pelaku usaha  dan memiliki tempat kedudukan hukum yang berbeda

Terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku usaha di pengadilan yang sama namun, terdaftar dengan nomor perkara yang berbeda, ketua pengadilan negeri akan menunjuk salah satu majelis hakim untuk menangani penggabungan perkara dengan memberikan tembusan kepada majelis hakim yang tidak menangani perkara. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), majelis hakim yang tidak menangani keberatan tersebut harus mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Lalu bagaimanakah jika keberatan diajukan lebih dari satu pelaku usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya?

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perma No. 3/2019,  terhadap pengajuan upaya hukum keberatan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku usaha dengan kedudukan yang berbeda-beda ini, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu pengadilan negeri disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut. Kemudian permohonan yang dibuat tersebut ditembuskan oleh KPPU ke seluruh pengadilan negeri yang menerima permohonan keberatan. Lalu pengadilan negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 7 hari setelah permohonan diterima menunjuk pengadilan negeri yang memeriksan keberatan tersebut. Setelah itu, dalam waktu paling lama 7 hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, pengadilan negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai sisa panjar biaya perkara ke pengadilan negeri yang ditunjuk.

baca juga: 3 Tahapan Pelaksanaan KPPU

Tata cara pemeriksaan terhadap keberatan

Setelah menerima keberatan, dalam jangka waktu paling lama 3 hari ketua pengadilan negeri akan menunjuk majelis hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang persaingan usaha. Dalam hal terjadi penggabungan, ketua pengadilan negeri yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 hari menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara penggabungan setelah seluruh berkas perkara lengkap.

Pemeriksaan perkara kemudian dimulai dalam waktu paling lama 7 hari setelah hakim menerima berkas perkara dari hakim yang tidak menangani keberatan dan/atau pengadilan negeri yang tidak ditunjuk. Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari sidang pertama. Pemeriksaan keberatan ini juga dilakukan tanpa proses mediasi dan majelis hakim diharuskan untuk memberi putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan.

Diterbikannya Perma No. 3/2019, menjadikan proses dalam mengajukan upaya keberatan lebih efisien dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena memperjelas bagaimana proses upaya keberatan diajukan oleh Terlapor terhadap KPPU

 

Author : Kintan Ayunindya/ Ali Imron
Editor : Hasyry Agustin

Leave a Comment