Arti Wanprestasi dan Hubungannya dalam Perjanjian Bisnis

Arti Wanprestasi dan Hubungannya dalam Perjanjian Bisnis

Arti Wanprestasi dan Hubungannya dalam Perjanjian Bisnis “Tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dapat dianggap sebagai wanprestasi.” Perjanjian atau kontrak adalah dokumen penting yang wajib dibuat oleh pihak-pihak dalam suatu pelaksanaan kerja sama. Sebab, perjanjian merupakan aspek utama dalam menjaga keteraturan dan kepercayaan antar pihak selama kerja sama tersebut berlangsung. Suatu kerja sama…

Read More

PERBEDAAN AKIBAT HUKUM ANTARA GUGATAN WANPRESTASI DAN PERMOHONAN PAILIT

perbedaan-akibat-hukum-antara-gugatan-wanprestasi-dan-permohonan-pailit

 “Gugatan wanprestasi atau permohonan pailit keduanya dapat diajukan oleh kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya.” Kesepakatan pemberian pinjaman yang diadakan oleh para pihak sering kali tidak berjalan sebagaimana yang disepakati di awal. Debitor tidak selamanya dapat mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian, pada dasarnya terdapat dua pilihan…

Read More

SELURUH HARTA BENDA DEBITOR DAPAT DIJADIKAN JAMINAN PELUNASAN UTANG

seluruh-harta-benda-debitor-dapat-dijadikan-jaminan-pelunasan-utang

“Barang-barang milik debitor baik yang sudah ada ataupun akan ada di kemudian hari dapat dipergunakan untuk melunasi utang-utang debitor.” Dalam suatu perjanjian yang menimbulkan utang piutang di antara para pihak, umumnya kreditor akan meminta debitor untuk menyerahkan jaminan. Jaminan tersebut dipergunakan untuk “menyelamatkan” kreditor apabila di kemudian hari ternyata debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya. Jaminan…

Read More

Perkara Ekonomi Syariah Kini Dapat Diselesaikan Melalui Gugatan Sederhana

perkara-ekonomi-syariah-kini-dapat-diselesaikan-melalui-gugatan-sederhana

“Layaknya perkara gugatan perdata pada umumnya, kini perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dapat diselesaikan dalam waktu 25 hari kerja.” Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (“Perma Perkara Ekonomi Syariah”), kini perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui metode gugatan sederhana sebagaimana telah diterapkan dalam lingkup peradilan…

Read More

Apakah dimungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase diselesaikan melalui media online ?

apakah-dimungkinkan-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-diselesaikan-melalui-media-online

Dalam suatu acara seminar yang kami adakan salah satu peserta ada yang pernah menanyakan, apakah penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase dapat dilakukan melalui media online ? Pada dasarnya belum ada suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit mengatur boleh atau tidaknya suatu proses arbitase diselesaikan melalui media online. Pada dasarnya penyelesaian melalui arbitrase merupakan…

Read More

Pergeseran Kedudukan Antara Putusan Arbitrase Internasional Dan Putusan Arbitrase Nasional

PERGESERAN-KEDUDUKAN-ANTARA-PUTUSAN-ARBITRASE-INTERNASIONAL-DAN-PUTUSAN-ARBITRASE-NASIONAL

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) menganut asas teritorial dalam menentukan apakah suatu putusan arbitrase termasuk dalam putusan arbitrase nasional atau internasional. Dalam Pasal 1 butir 9 UU Arbitrase, telah ditentukan sebagai berikut: “Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di…

Read More

Apakah Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase?

Apakah-Perkara-Perbuatan-Melawan-Hukum-Dapat-Diselesaikan-Melalui-Arbitrase

Pada dasarnya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), tidak memberikan pembatasan hanya perkara wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sehingga dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dengan suatu perjanjian yang mengikat para pihak tentunya dapat juga diselesaikan melalui arbitrase. Hal…

Read More

Adakah Upaya Hukum Terhadap Putusan Pembatalan Arbitrase?

ADAKAH-UPAYA-HUKUM-TERHADAP-PUTUSAN-PEMBATALAN-ARBITRASE

Permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan hal yang umum diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara arbitrase. Dalam beberapa perkara, hal ini dilakukan untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Tentunya permohonan pembatalan tersebut harus diajukan atas dasar alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan…

Read More

Kelebihan Arbitrase Yang Jarang Diketahui

KELEBIHAN-ARBITRASE-YANG-JARANG-DIKETAHUI

Berdasarkan pengalaman menangani perkara-perkara arbitrase, terdapat beberapa kelebihan yang sering kali tidak dapat diperoleh saat penyelesaian suatu sengketa diselesaikan melalui peradilan umum, yaitu: Beracara di Arbitrase dari Segi Hukum Acara Lebih Fleksibel Namun Tetap Dalam Koridor Hukum yang Ada Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, menggunakan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Het Herziene…

Read More

Strategi Pengajuan Laporan Pidana

blog-bplawyers

Kemarin klien kami bertanya, “Kalau kita ajukan laporan ke polisi, bisa dituntut balik gak?” Menurut anda bagaimana? Siapapun punya hak hukum untuk membuat laporan pidana atas suatu dugaan tindak pidana. Tapi apakah laporan tersebut punya dasar untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib? Sepanjang yang disampaikan adalah kebenaran yang memiliki dasar hukum serta didukung alat…

Read More