Apakah Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase?

 In Arbitrase

Pada dasarnya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase), tidak memberikan pembatasan hanya perkara wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sehingga dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dengan suatu perjanjian yang mengikat para pihak tentunya dapat juga diselesaikan melalui arbitrase.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Arbitrase, yaitu:

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Adanya frasa yang berbunyi yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut, dalam Pasal 2 UU Arbitrase tersebut dijadikan dasar bagi pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui arbitrase. Sehingga suatu permasalahan yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) antar para pihak yang terikat dengan suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, juga menjadi kewenangan arbitrase untuk menyelesaikannya. Hal tersebut menunjukkan penyelesaian melalui arbitrase tidak serta merta hanya untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi saja.
Contoh bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang mungkin timbul dari adanya suatu perjanjian antar para pihak yaitu:

  1. Terkait hal-hal esensi atau dasar suatu perjanjian yang baru diketahui kemudian setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Salah satu contohnya yaitu terkait obyek dalam perjanjian tersebut. Jika ternyata diketahui salah satu pihak memperjanjikan obyek yang ternyata bukan miliknya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pihak lainnya dapat mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian tersebut. Adapun dasar yang digunakan yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak pada saat proses penyusunan perjanjian tersebut;
  2. Hal lainnya yaitu mengenai adanya tindakan-tindakan yang dilakukan salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang mana tindakan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan perjanjian yang ada.

Dalam beberapa contoh preseden yang ada, suatu perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan ke pengadilan negeri, yang pada hakikatnya berkaitan dengan suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase mengakibatkan gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan alasan kompetensi absolut.
Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkara tersebut dikarenakan dalam perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak yang berperkara, memuat klausul arbitrase. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Arbitrase, adanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian secara otomatis mengenyampingkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa suatu sengketa terkait perjanjian.
Salah satu alasan yang umumnya dipergunakan oleh pihak yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri dan bukan ke arbitrase yaitu dikarenakan adanya keterkaitan pihak ketiga dengan permasalahan yang ada. Namun demikian, Pasal 30 UU Arbitrase telah mengakomodir adanya kemungkinan proses pemeriksaan di arbitrase melibatkan pihak ketiga di luar perjanjian, yaitu:

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keikutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbiter yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.”

UU Arbitrase sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian di arbitrase. Namun jika hanya merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 30 UU Arbitrase tersebut, maka masuknya pihak ketiga dimungkinkan dalam suatu proses pemeriksaan arbitrase. Dengan syarat, masuknya pihak ketiga tersebut memperoleh persetujuan baik dari pihak arbiter atau majelis arbiter dan para pihak (Pemohon dan Termohon).

Dengan diterimanya pihak ketiga tersebut sebagai salah satu pihak maka memiliki kedudukan yang setara dengan Pemohon dan Termohon dalam mengutarakan dan mempertahankan kepentingan-kepentingannya tersebut. Berdasarkan peraturan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), pihak ketiga tersebut juga memiliki kewajiban untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.

Lalu apakah dimungkinkan masuknya pihak ketiga karena ditarik masuk oleh salah satu pihak yang berperkara? Menurut kami, hal tersebut dimungkinkan sepanjang hal tersebut telah disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase tersebut yaitu pihak arbiter, pihak lawan dan pihak ketiga yang bersangkutan. Sebagaimana esensi dari penyelesaian melalui arbitrase itu sendiri yaitu didasarkan pada adanya kesepakatan antar para pihak yang berkepentingan.

BP Lawyers dapat membantu anda

Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan atau sengketa terkait kontrak, penyelesaian melalui proses arbitrase maupun peradilan umum. Anda dapat menghubungi kami melalui:

E : ask@bplawyers.co.id

H : +62 821 1000 4741

Author :

Bimo Prasetio, S.H. dan Fairus Harris, S.H., M.Kn.

Recommended Posts

Leave a Comment

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search